Berita Terkini

Perempuan dan Komunitas RT RW Punya Peran Strategis dalam Membangun Demokrasi Inklusif

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id kota – Pendidikan demokrasi dapat dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas terkecil masyarakat. Perempuan, bersama kelompok masyarakat di tingkat RT/RW, memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan pemahaman kepemiluan sekaligus membangun budaya demokrasi yang bersih, partisipatif, dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Pemilih yang diselenggarakan Pemerintah Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (13/11).  Kegiatan yang berlangsung di Balai Kelurahan Tambakaji tersebut merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2026. Dalam pemaparannya yang mengangkat tema Mewujudkan Demokrasi Bersih, Partisipatif, dan Inklusif dari Lingkungan RT/RW, Zaini menekankan pentingnya pendidikan pemilih berbasis komunitas untuk membangun kesadaran politik masyarakat. Menurutnya, kelurahan memiliki posisi strategis sebagai pusat komunitas akar rumput dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan yang benar dan terpercaya. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu menyikapi informasi secara kritis, mengenali hoaks, menolak politik uang, serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Prinsip tersebut menjadi landasan dalam menjaga integritas proses demokrasi sekaligus menjamin kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Ahmad Zaini turut menyoroti kontribusi perempuan dalam kehidupan demokrasi. Perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Forum masyarakat seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma, lanjutnya, dapat menjadi ruang untuk memperluas pendidikan pemilih. Melalui lingkungan tersebut, informasi kepemiluan dapat disampaikan secara lebih dekat dan menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. Sebagai gambaran partisipasi masyarakat, Ahmad Zaini juga memaparkan data tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Di Kelurahan Tambakaji, tingkat partisipasi tercatat sebesar 74,09 persen. Data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat pentingnya menjaga keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan. Lebih lanjut, masyarakat diajak mengambil peran nyata dalam menjaga kualitas demokrasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memastikan diri dan anggota keluarga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), menjaga kerukunan di tengah perbedaan pilihan politik, serta mengajak sesama warga untuk menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Masyarakat juga diingatkan untuk menjadi pemilih cerdas dengan mengenali rekam jejak, visi, misi, dan integritas calon pemimpin. Selain itu, pemilih perlu menolak praktik politik uang serta turut mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara. Melalui pendidikan pemilih di tingkat kelurahan, KPU Kota Semarang berharap pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab dalam demokrasi semakin berkembang. Upaya membangun demokrasi yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

KPU Kota Semarang Gandeng Akademisi UNNES Kaji Regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Menciptakan lingkungan kerja yang aman tidak cukup hanya dengan membangun kesadaran, tetapi juga membutuhkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggandeng akademisi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkaji Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Ruang 307 Lantai 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNNES, Kamis (12/11). Kegiatan yang diikuti lebih dari 30 dosen FISIP UNNES dengan latar belakang keilmuan beragam, mulai dari sosiologi, antropologi, komunikasi, hingga bidang lainnya ini menjadi ruang pertukaran perspektif antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi. Melalui forum tersebut, KPU Kota Semarang membuka ruang bagi kritik, masukan, serta kajian mendalam untuk mengidentifikasi aspek-aspek regulasi yang masih perlu diperkuat. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut memiliki arti penting bagi upaya membangun lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual maupun pelecehan. Menurutnya, tindakan pencegahan perlu diperkuat karena perilaku yang kerap dianggap sebagai candaan dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh setiap orang. "Kita tidak bisa melihat kedalaman hati seseorang. Bisa saja candaan tersebut menyakiti hati dan berdampak pada kondisi fisik maupun kesehatan mental seseorang," ujarnya. Zaini berharap keterlibatan akademisi UNNES dapat memberikan perspektif kritis terhadap regulasi yang berlaku. Ia secara khusus mengharapkan adanya masukan yang mampu menunjukkan celah dalam kebijakan tersebut sehingga dapat menjadi bahan penyempurnaan ke depan. Dalam sesi kajian akademis, Dosen FISIP UNNES, Puji Lestari, mengapresiasi langkah KPU dalam menyediakan pedoman internal mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ia menjelaskan bahwa regulasi tersebut telah memuat sejumlah instrumen, seperti pembentukan satuan tugas, alur pelaporan, serta formulir penanganan, dengan merujuk pada landasan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah relasi kuasa di lingkungan kerja, terutama ketika pihak yang diduga melakukan kekerasan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan korban. Kondisi tersebut berpotensi membuat korban merasa takut untuk melapor atau tidak yakin bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. Selain itu, stigma terhadap korban, candaan bernuansa seksual, serta anggapan bahwa tindakan tertentu merupakan hal biasa dalam interaksi kerja juga menjadi tantangan dalam upaya pencegahan. Menurut Puji, pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual perlu disosialisasikan secara luas agar perilaku yang selama ini dinormalisasi tidak terus berlangsung. Ia juga menyoroti karakteristik pekerjaan kepemiluan yang memiliki dinamika tersendiri, seperti jam kerja panjang, intensitas perjalanan dinas, serta interaksi profesional antara atasan dan bawahan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah jaminan kerahasiaan pelaporan, pembiayaan penanganan, kejelasan sanksi, dan perlindungan bagi korban. Sebagai rekomendasi, Puji mengusulkan agar pengaturan tersebut tidak berhenti pada bentuk keputusan, tetapi dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan menjadi regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan KPU. Ia juga mendorong perluasan cakupan perlindungan agar tidak hanya menjangkau jajaran KPU, tetapi turut memperhatikan badan ad hoc penyelenggara pemilu, serta melibatkan unsur independen dalam satuan tugas untuk memberikan penilaian profesional. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah, memaparkan substansi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 sebagai landasan bagi jajaran KPU dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. FGD ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPU Kota Semarang dalam memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Sebelumnya, pembahasan mengenai tema serupa telah dilakukan melalui pertemuan tatap muka bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang serta diskusi melalui podcast. Melalui kolaborasi dengan UNNES, KPU Kota Semarang berharap kajian dari berbagai perspektif keilmuan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, upaya membangun lingkungan kerja yang aman tidak hanya bertumpu pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sistem pencegahan, mekanisme penanganan, dan budaya kerja yang menghormati martabat setiap orang. (rap/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Pemilos Jadi Momen Pesta Demokrasi, KPU Kota Semarang Kunjungi 11 TPS Kreasi Pelajar SMA Sedes Sapientiae

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Sebanyak 11 kelas di SMA Sedes Sapientiae Semarang menghadirkan tempat pemungutan suara (TPS) dengan kreasi masing-masing dalam Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Kamis (12/11). Berlangsung dalam suasana pesta demokrasi pelajar, kegiatan bertema Democracy Starts with Us tersebut turut melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sebagai juri penilaian TPS. Setiap kelas menyiapkan satu TPS yang dikelola oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebanyak 11 TPS tersebut menjadi objek penilaian KPU Kota Semarang. Sementara itu, seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam pemilihan Ketua OSIS yang diikuti dua kandidat. Dalam menjalankan tugas sebagai juri, KPU Kota Semarang melakukan penilaian berdasarkan lima aspek utama, yaitu sarana dan prasarana, tata letak dan dekorasi TPS, prosedur pemungutan suara, pelayanan petugas KPPS, serta penerapan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Kelima aspek tersebut mencakup kesiapan fasilitas, kreativitas dan kerapian penataan TPS, serta kesesuaian prosedur pemungutan suara. Penilaian juga memperhatikan keramahan, kedisiplinan, kesiapan, dan tanggung jawab petugas KPPS dalam memberikan pelayanan kepada pemilih. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada tampilan TPS, tetapi juga pada bagaimana proses pemungutan suara diselenggarakan. KPU Kota Semarang mengapresiasi antusiasme dan kreativitas para pelajar dalam menyukseskan Pemilos. Setiap kelas menunjukkan upaya dan kesungguhan dalam menyiapkan TPS beserta petugasnya. Dukungan pihak sekolah turut menjadi bagian penting dalam memberikan ruang bagi para pelajar untuk terlibat langsung dalam praktik demokrasi. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman bagi pelajar untuk memahami proses pemilihan tidak hanya dari sisi pemilih, tetapi juga dari perspektif penyelenggara. Melalui peran sebagai petugas KPPS, mereka belajar mengenai pentingnya kesiapan, kedisiplinan, pelayanan, serta tanggung jawab dalam memastikan setiap tahapan pemungutan suara berjalan dengan baik. Lebih dari sekadar memilih pemimpin organisasi, Pemilos menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi para pelajar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik, sikap kritis, integritas, serta pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Sejalan dengan tema Democracy Starts with Us, kegiatan ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung melalui pemungutan suara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab setiap individu. Nilai-nilai tersebut dapat mulai dipraktikkan dari lingkungan terdekat, termasuk sekolah. (sev/dnr/ed. Foto: dnr/sev/KPU Kota Semarang)

KPU Kota Semarang Gelar ARISAN, Perkuat Ketepatan Pelaporan Pajak Antar Instansi

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Ketepatan pelaporan pajak menjadi perhatian sejumlah kementerian dan lembaga dalam kegiatan Akselerasi Instansi untuk SPT Akurat dan Non-Delay (ARISAN) Pra Rekon Masa September 2026. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya melakukan rekonsiliasi data perpajakan, tetapi juga memperoleh pendampingan teknis untuk meminimalkan kekeliruan dalam proses pelaporan. KPU Kota Semarang menjadi tuan rumah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah tersebut pada Kamis (12/11). Kegiatan rutin bulanan ini diikuti sejumlah kementerian dan lembaga yang berada dalam lingkup pelayanan perpajakan KPP Pratama Semarang Tengah. Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arahan kepada para peserta. Ia menilai ARISAN menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi perpajakan sekaligus mengantisipasi potensi kesalahan dalam pelaporan. "Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam percepatan pelaksanaan perpajakan, khususnya bagi kementerian dan lembaga agar tidak terdapat kekeliruan saat pelaporan. Selain itu, melalui kegiatan ini kita dapat memecahkan masalah bersama jika nantinya muncul kendala dalam proses pelaporan pajak,” ujar Ahmad Zaini. Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Pratama Semarang Tengah, M. Santo Jatmiko, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan ARISAN. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai positif dan kreatif, bahkan telah memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan praktik teknis yang dipandu oleh Andika, Account Representative (AR) KPP Pratama Semarang Tengah. Bersama para peserta, ia mempraktikkan tahapan pengunggahan bukti penerimaan elektronik (BPE) pelaporan SPT Masa September 2026 hingga pengisian kertas kerja rekonsiliasi. Melalui kegiatan ARISAN, KPU Kota Semarang bersama instansi peserta memperoleh kesempatan untuk memperkuat pemahaman teknis serta melakukan koordinasi dalam penyelesaian administrasi perpajakan. Pendampingan secara langsung diharapkan dapat membantu memastikan proses pelaporan berjalan lebih akurat dan tepat waktu. (hdr/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran, KPU Kota Semarang Ikuti Diskusi Mitigasi Risiko Penganggaran Pemilu

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Pengelolaan anggaran yang tertib dan sesuai regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pemahaman terhadap potensi risiko sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban diperlukan agar penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. Sebagai upaya memperkuat pemahaman tersebut, KPU Kota Semarang mengikuti forum diskusi daring Kamis Sesuatu yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Zoom, Kamis (12/11). Diskusi kali ini mengangkat tema Advokasi Hukum Pemilu: Identifikasi Masalah-Masalah Penganggaran dan Langkah-Langkah Antisipasinya. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Badung dan KPU Kota Magelang. Keduanya berbagi pengalaman serta pemetaan potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, khususnya yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah. Dalam pemaparannya, narasumber dari KPU Kabupaten Badung menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran Pilkada menghadapi sejumlah dinamika, baik dari faktor internal maupun eksternal. Beberapa di antaranya meliputi ketidakpastian jumlah pemilih dan pasangan calon, perubahan regulasi, mekanisme e-hibah, serta penyesuaian jadwal kegiatan dengan pemerintah daerah. Perbedaan pemahaman regulasi antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), misalnya, dapat memengaruhi proses pembahasan hingga penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Untuk mengantisipasinya, diperlukan komunikasi intensif dan pencermatan aturan bersama tim hukum pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan administrasi pertanggungjawaban oleh badan ad hoc, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), juga menjadi perhatian. Bimbingan teknis, pendampingan langsung, penunjukan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) di setiap wilayah, serta monitoring berkala menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan keterlambatan dan kekeliruan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sementara itu, narasumber dari KPU Kota Magelang menguraikan potensi permasalahan penganggaran dana hibah pemerintah daerah dalam setiap siklus pengelolaannya. Mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pembahasan NPHD, pencairan dana, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaporan akhir. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa ketidakakuratan RAB, keterlambatan pencairan dana, kurang cermatnya proses pengadaan, serta lemahnya bukti transaksi dapat menghambat pelaksanaan tahapan dan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan. Oleh karena itu, perencanaan berbasis data, keselarasan dokumen RAB, NPHD, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta penertiban bukti transaksi perlu menjadi perhatian sejak awal. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), termasuk penyelesaian rekonsiliasi dan pengembalian sisa dana hibah secara tepat waktu, juga menjadi bagian dari upaya menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (if/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Dari DPT hingga Penghitungan Suara, KPU Kota Semarang Kenalkan Tahapan Pemilu melalui Pemilos

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Proses pemilihan pemimpin tidak hanya tentang menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Di baliknya, terdapat tahapan panjang yang membutuhkan ketelitian, keterbukaan, dan integritas penyelenggara. Hal tersebut menjadi materi pembelajaran yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang kepada panitia Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau Pemilos SMK Negeri 1 Semarang, Kamis (12/11). Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah ketua kelas dan panitia pemilihan ketua OSIS. Dalam kesempatan ini, Henry Casandra Gultom (Nanda), Anggota KPU Kota Semarang, memberikan pembekalan mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemilos agar para pelajar memahami tahapan pemilihan sekaligus tanggung jawab dalam menjalankannya. Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Semarang, Sugiyarti, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal dari rencana pelaksanaan Pemilos yang telah disusun oleh sekolah. Kehadiran narasumber dari KPU Kota Semarang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman baru bagi para pelajar dalam mengenal proses demokrasi melalui pemilihan ketua OSIS. Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran sekaligus bahan evaluasi bagi sekolah dan para pelajar agar penyelenggaraan Pemilos pada masa mendatang dapat berjalan lebih baik. Dalam pemaparan materi dijelaskan berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilos. Proses tersebut dimulai dari penyusunan peraturan pemilihan, sosialisasi kepada warga sekolah, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), penerimaan dan verifikasi berkas calon ketua OSIS, hingga penetapan nomor urut calon. Tahapan berikutnya meliputi kampanye dan debat antarkandidat. Melalui kegiatan tersebut, setiap calon memperoleh kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Dengan demikian, para pemilih dapat mengenal kandidat serta mempertimbangkan pilihan berdasarkan gagasan dan program yang ditawarkan. Pembahasan juga mencakup pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemberian bimbingan teknis kepada petugas, serta persiapan logistik pemilihan. Perlengkapan yang diperlukan meliputi surat suara, kotak suara, bilik suara, daftar pemilih, formulir hasil penghitungan suara, dan perlengkapan pendukung lainnya. Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara, hingga penetapan ketua OSIS terpilih. Setiap tahapan tersebut membutuhkan keterbukaan, ketelitian, dan tanggung jawab panitia untuk menjaga kepercayaan seluruh pemilih. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dua peserta, Sagita dan Angkasa, turut menyampaikan pertanyaan terkait materi yang diberikan. Sesi ini menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pemilihan dan berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilos. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Semarang berharap para pelajar SMK Negeri 1 Semarang tidak hanya memahami prosedur teknis pemilihan ketua OSIS, tetapi juga mengenal nilai-nilai demokrasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Pemilos menjadi ruang pembelajaran untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai pemilih, menghargai perbedaan pilihan, serta membangun sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. (ibn/ed. Foto: ibn/KPU Kota Semarang)

🔊 Putar Suara