Berita Terkini

KPU Kota Semarang Ikuti Sosialisasi Pertolongan Pertama pada Korban Kekerasan Seksual bagi Petugas Penerima Laporan

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – KPU Kota Semarang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pertolongan Pertama pada Korban Kekerasan Seksual bagi Petugas Penerima Laporan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), sekaligus meningkatkan pemahaman dan kesiapan petugas penerima laporan dalam memberikan respons awal serta menindaklanjuti pengungkapan kekerasan seksual di lingkungan KPU. Materi disampaikan oleh Gones Saptowati, S.Psi., M.A., Psikolog, selaku Ketua Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa respons pertama petugas ketika menerima pengungkapan kekerasan seksual memiliki arti penting bagi kondisi penyintas dan proses penanganan selanjutnya. "Satu pengungkapan bisa menjadi momen yang menentukan. Respons pertama yang tepat dapat membantu penyintas merasa aman, didengar, dihormati, dan memiliki kembali kendali atas dirinya. Sebaliknya, respons yang keliru justru dapat menambah rasa malu, takut, dan membuat penyintas enggan mencari bantuan," jelas Gones. Ia menjelaskan bahwa petugas penerima laporan perlu mengedepankan sikap empati, menghormati kebutuhan penyintas, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghubungkan penyintas dengan layanan yang tepat. Beberapa hal yang perlu dilakukan petugas antara lain menerima pengungkapan dengan hormat, memastikan privasi dan kebutuhan keselamatan penyintas, mendengarkan tanpa mengorek informasi secara berlebihan, serta mencatat informasi yang disampaikan secara faktual. Petugas juga perlu menjelaskan pilihan dan alur tindak lanjut serta menghubungkan penyintas dengan Satgas, pejabat, atau layanan terkait sesuai pedoman KPU. "Petugas penerima laporan bukanlah pihak yang bertugas menginterogasi, menguji konsistensi cerita, ataupun menentukan benar dan salahnya suatu peristiwa. Tugas utamanya adalah mendengarkan, menjaga privasi, memastikan kebutuhan keselamatan, dan membantu penyintas mendapatkan akses penanganan yang sesuai," terangnya. Lebih lanjut, Gones menegaskan bahwa petugas tidak memiliki kewenangan untuk mendiagnosis kondisi psikologis penyintas, memaksanya melaporkan kejadian kepada kepolisian, menjanjikan hasil atau sanksi tertentu, maupun menyebarluaskan cerita dan bukti kepada pihak yang tidak berwenang. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari mitos dan pandangan yang menyudutkan korban. Setiap pengungkapan perlu diterima dengan empati dan tanpa prasangka agar penyintas merasa aman untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Literasi Politik Jadi Bekal Masyarakat Berpartisipasi dalam Proses Demokrasi

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Kemampuan masyarakat dalam memahami informasi politik dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab menjadi salah satu bekal penting dalam kehidupan demokrasi.  Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pemilu di Kelurahan Kedungmundu, Kota Semarang, Selasa (10/11). Mengangkat tema Suara Semarang, Suara Kita: Menyongsong Masa Depan Demokrasi Melalui Pendidikan Politik, Nanda memaparkan pentingnya literasi politik untuk membangun kesadaran masyarakat agar tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, di antaranya ketua RW, kelompok PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, Linmas, serta unsur penyelenggara pemilu tingkat kelurahan.  Keterlibatan berbagai elemen masyarakat ini menjadi ruang untuk memperluas pemahaman mengenai peran setiap warga dalam menjaga kualitas demokrasi, termasuk mendorong partisipasi generasi muda. Dalam pemaparannya, Nanda menekankan bahwa menjadi pemilih cerdas membutuhkan kecermatan dalam memperoleh dan mengolah informasi. Masyarakat perlu mempertimbangkan rekam jejak, visi, misi, serta program kerja calon sebelum menentukan pilihan.  Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki sikap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun informasi yang sumber dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat perlu disertai pemahaman yang memadai agar keputusan politik yang diambil benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan informasi yang dapat dipercaya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, literasi politik diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat, sehingga partisipasi dalam demokrasi tidak sekadar diwujudkan melalui pemberian suara, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dan sikap bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. (ion/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

KPU Kota Semarang Hadiri Rakor Kermater Kodam IV/Diponegoro 2026, Perkuat Sinergi Antarlembaga

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kerja Sama Teritorial (Kermater) Kodam IV/Diponegoro Tahun 2026, Rabu (11/11). Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Kerja Sama Teritorial TNI AD dengan Kementerian dan Lembaga serta Non-Kementerian dan Lembaga dalam Mendukung Asta Cita dan Ketahanan”.  Kegiatan dilaksanakan di Aula Makodam IV/Diponegoro, Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.  Materi dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Kolonel C.H.K. Sony Ocktavanus, S.H., M.A.ISS., Kakumdam IV/Diponegoro, yang membahas mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen kerja sama antara TNI AD dengan kementerian, lembaga pemerintah, maupun instansi lainnya. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya landasan hukum yang jelas dalam setiap bentuk kerja sama antarlembaga. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan adanya kejelasan kewenangan, ruang lingkup kerja sama, serta tanggung jawab masing-masing pihak sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Materi juga mengulas beberapa bentuk dokumen kerja sama, yaitu Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Perjanjian Kerja Sama Teknis (PKST). Pembahasan mencakup perbedaan fungsi dan kedudukan masing-masing dokumen, kewenangan dalam pembentukannya, serta mekanisme penyusunan hingga pelaksanaannya. Kehadiran KPU Kota Semarang dalam forum koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan dan membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kota Semarang. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Pengelolaan Arsip Jadi Investasi Jangka Panjang bagi Perjalanan Sejarah Kelembagaan

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan menjadi salah satu investasi penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Lebih dari sekadar dokumen administratif, arsip merupakan aset informasi strategis yang merekam identitas, perjalanan, serta menjadi bukti pertanggungjawaban sebuah lembaga, Selasa (10/11). Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan kearsipan bagi satuan kerja KPU di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan secara daring dengan tema Mengorkestrasi Informasi Arsip sebagai Pengatur Ritme dan Penegak Informasi Organisasi. Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai peran strategis arsip dalam mendukung tata kelola kelembagaan. Pengelolaan arsip tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tetapi juga memastikan informasi organisasi terjaga, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Dalam penyelenggaraan organisasi, arsip memiliki beragam fungsi penting, mulai dari sumber informasi, alat bukti hukum, dasar pengambilan keputusan, hingga memori institusi yang merekam perkembangan lembaga dari waktu ke waktu.  Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat maupun diterima oleh lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya menjadi tanggung jawab unit kearsipan, tetapi juga seluruh unit kerja sebagai pencipta arsip. Setiap unit memiliki kewajiban untuk menciptakan, mengelola, memelihara, hingga menyerahkan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan kebijakan kearsipan organisasi. Komitmen bersama tersebut diperlukan untuk membangun budaya tertib arsip di lingkungan kelembagaan. Setiap dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlu dipandang sebagai aset informasi yang memiliki nilai guna, bukan sekadar berkas administrasi yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Pengelolaan arsip juga harus memperhatikan siklus hidup arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pelestarian apabila memiliki nilai kesejarahan. Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan nilai guna dan ketentuan yang berlaku, sehingga arsip yang masih dibutuhkan tetap terjaga, sementara arsip yang telah habis masa retensinya dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur. Penerapan siklus hidup arsip tersebut penting untuk menjaga keaslian, keutuhan, keamanan, serta kemudahan penemuan kembali informasi. Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar profesi kearsipan, pengelolaan arsip juga perlu menyesuaikan perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital organisasi. Arsip yang dikelola dengan baik tidak hanya mendukung kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta rekam jejak perjalanan kelembagaan. (aff/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Libatkan Lebih dari 1.000 Pemilih, Pemilos SMK Negeri 3 Semarang Diikuti Enam Pasangan Calon

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Lebih dari 1.000 warga sekolah SMK Negeri 3 Semarang terlibat dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) serta Majelis Perwakilan Kelas (MPK). Diikuti enam pasangan calon, kegiatan ini berlangsung dalam suasana meriah yang tidak hanya menghadirkan proses pemungutan suara, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran demokrasi bagi generasi muda, Selasa, (10/11). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala SMK Negeri 3 Semarang, Dr. Hardo Sujatmiko, S.Pd., M.Pd. Enam pasangan calon yang berkompetisi terdiri atas tiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS serta tiga pasangan calon ketua dan wakil ketua MPK. Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Semarang hadir untuk mendampingi sekaligus mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. Kehadiran KPU Kota Semarang menjadi bagian dari upaya memberikan pengalaman dan pemahaman mengenai praktik demokrasi serta tahapan pemilihan yang berlangsung secara langsung di lingkungan sekolah. Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), lebih dari 1.000 pemilih berasal dari unsur kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa kelas X dan XI, serta pegawai SMK Negeri 3 Semarang. Untuk memfasilitasi proses pemilihan, panitia menyiapkan dua tempat pemungutan suara (TPS) berukuran besar. Sebelum hari pemungutan suara, rangkaian kegiatan telah diawali dengan debat antarkandidat dan kampanye ke setiap kelas pada Jumat sebelumnya. Setelah seluruh rangkaian kampanye dan debat selesai, para kandidat memasuki masa tenang. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mencermati visi, misi, serta program kerja masing-masing pasangan calon sebelum menentukan pilihan. Suasana Pemilos semakin semarak dengan keterlibatan dan kerja sama antarpelajar dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Tidak hanya berpusat pada kontestasi pemilihan, kegiatan ini juga diramaikan dengan bazar pelajar dan aksi donor darah. Berbagai aktivitas tersebut menghadirkan suasana pesta demokrasi yang lebih dekat dengan kehidupan pelajar, sekaligus memperlihatkan bahwa partisipasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan demokratis. Melalui pendampingan tersebut, KPU Kota Semarang berharap pengalaman demokrasi di lingkungan sekolah dapat menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi bukan semata-mata urusan orang dewasa atau lembaga penyelenggara pemilu. Demokrasi merupakan milik seluruh warga negara, termasuk generasi muda yang kelak akan turut menentukan arah masa depan bangsa. Pemilos menjadi kesempatan bagi pelajar untuk memahami bahwa demokrasi tidak berhenti pada kegiatan mencoblos dan menghitung suara. Di dalamnya terdapat proses mengenali calon pemimpin, mencermati gagasan dan program, menghargai perbedaan pilihan, menjaga kejujuran, serta menerima hasil pemilihan dengan penuh tanggung jawab. Lebih dari sekadar agenda pergantian kepengurusan OSIS dan MPK, Pemilos SMK Negeri 3 Semarang menjadi gambaran bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat dipraktikkan sejak lingkungan pendidikan. Melalui pengalaman tersebut, pelajar diharapkan mampu membangun budaya demokrasi yang cerdas, santun, sportif, dan dewasa, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (ibn/ed. Foto: ibn/KPU Kota Semarang)

Peringati Hari Pahlawan, KPU Kota Semarang Teguhkan Semangat Pengabdian

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Semangat perjuangan para pahlawan perlu terus diwarisi dan diwujudkan melalui pengabdian nyata sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Nilai tersebut menjadi pesan dalam Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang di halaman Kantor KPU Kota Semarang, Selasa (10/11). Upacara yang diikuti jajaran pimpinan dan seluruh pegawai KPU Kota Semarang tersebut mengusung tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan. Tema ini menjadi pengingat bahwa perjuangan para pahlawan tidak berhenti pada masa kemerdekaan, tetapi perlu dilanjutkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rangkaian upacara berlangsung khidmat, diawali dengan penghormatan kepada Pembina Upacara, pengibaran Bendera Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta pembacaan pesan-pesan pahlawan. Kegiatan dilanjutkan dengan amanat Pembina Upacara dan ditutup dengan doa.  Peringatan Hari Pahlawan tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa sekaligus merefleksikan nilai-nilai perjuangan yang tetap relevan hingga saat ini. Patriotisme, persatuan, gotong royong, keikhlasan, dan semangat pengabdian merupakan nilai yang perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi jajaran KPU Kota Semarang, semangat kepahlawanan juga menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Integritas, profesionalitas, netralitas, serta komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari bentuk pengabdian dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026, KPU Kota Semarang berharap seluruh jajaran dapat terus meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan dedikasi dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kelembagaan. Semangat kepahlawanan diharapkan tidak berhenti pada peringatan setiap 10 November, tetapi terus hidup dalam setiap langkah pengabdian untuk bangsa dan negara. (awh/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

🔊 Putar Suara