Logistik Pemilu 2024 Butuh Perencanaan Matang
Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro mengatakan, tahapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menjadi tantangan tersendiri, oleh sebab itu, Paulus meminta KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan dan perencanaan pengelolaan logistik secara matang, Minggu (6/11).
Paulus menambahkan, perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang sangat baik untuk memetakan dan mengelola tahapan logitik Pemilu 2024.
"Perencanaan yang baik akan menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan tahapan, terutama logistik," kata Paulus.
Hal itu disampaikan oleh Paulus saat dirinya memberikan pengarahan pada rapat koordinasi persiapan logistik Pemilu 2024 yang berlangsung di aula satu lantai 3 kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran Nomor 1A, Semarang.
Kompleksitas logistik Pemilu 2024 menurut Paulus, semakin meningkat karena persiapan pengadaan logistik pemilu harus mengikuti masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya berlangsung selama 75 hari.
Selain pengadaan logistik yang harus dilakukan secara cepat, Paulus juga menyoroti cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Karenanya ia meminta KPU kabupaten/kota yang hadir untuk menyiapkan pos anggaran guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem tersebut terhadap logistik yang akan didistribusikan.
"Logistik pemilu menghadapi tantangan yang berat dengan pemadatan masa kampanye, dan juga cuaca ekstrem yang butuh penanganan yang khusus terutama untuk daerah yang rawan bencana," ujar Paulus.
Senada dengan Paulus, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Divisi Perencanaan dan Logistik, Ikhwanudin juga meminta KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan, dan membuat simulasi terkait peta distribusi logistik, sejak logistik diterima dari KPU RI hingga nantinya akan bermuara ke level TPS.
"Perlu disusun peta distribusi logistik seperti peta wilayah distribusi, jarak tempuh dari gudang KPU ke kecamatan, ke desa dan nanti hingga ke TPS, termasuk waktu yang dibutuhkan," papar Ikhwan.
Disamping itu, Ikhwan juga meminta KPU kabupaten/kota untuk segera mencari gudang logistik yang strategis, baik dari segi fungsi ataupun letak yang efisien untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota masing-masing.
Untuk keamanan, Ikhwan menyarankan agar gudang logistik tersebut memiliki sarana kamera yang dapat memantau aktivitas di gudang logistik tersebut secara optimal.
"Estimasi anggaran yang dibutuhkan ini perlu agar dapat gudang logistik yang berkualitas, yang cukup untuk kegiatan setting dan penyimpanan logistik, termasuk gudang di kecamatan. Perlengkapan gudang logistik juga sangat diperlukan, termasuk di dalamnya fungsi pengamanan seperti adanya cctv di gudang tersebut," papar Ikhwan.
Terkait kerjasama dengan stakeholder pemilu, Rusdi Hendra Sanjaya dari PT POS Indonesia yang hadir dalam rakor itu menyampaikan bahwa KPU dan PT Pos Indonesia sudah melakukan MoU tentang fasilitasi tahapan logistik Pemilu 2024.
Rusdi mengatakan MoU itu juga mencakup jasa keuangan seperti pembayaran honorarium badan adhoc KPU.
"PT POS Indonesia sudah melaksanakan MoU dengan KPU RI terkait distribusi logistik dan dokumen. Yang ditangani oleh PT POS Indonesia meliputi pos logistik, jasa keuangan, yaitu penyaluran pembayaran honorarium badan adhoc, dan juga termasuk properti," kata Rusdi. (wny/ed. Foto: wny/KPU Kota Semarang)
