Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kelurahan Bangunharjo Semarang Tengah
Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kelurahan Bangunharjo Semarang Tengah
Semarang, https://kota-semarang.kpu.go.id Selasa (14/9). KPU Kota Semarang gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat rendah di Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah. Acara ini dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sosialisasi dihadiri oleh Ketua RT/RW, Ketua LPMK, Kader PKK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta perwakilan dari Pemuda dari Karang Taruna Kelurahan.
Pada kesempatan kali ini narasumber yaitu Suyanto (anggota KPU Kota Semarang) dan Nining Susanti (anggota Bawaslu Kota Semarang) dengan Moderator Riza Setiawan (Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kota Semarang).
Dalam acara pembukaan, untuk sambutan Lurah Bangunharjo diwakilkan oleh Sekretaris Lurah (Imam Sutopo) serta dalam sambutan Ketua KPU Kota Semarang yang diwakili oleh Divisi Hukum dan Pengawasan . Suyanto menyampaikan bahwa: "Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi kita bersama dalam menyikapi persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Tahun 2024, untuk itu masyarakat agar berperan aktif dan mencari informasi-informasi khususnya tentang Pemilihan Umum" kata Suyanto.
Narasumber pertama, Suyanto menyampaikan evaluasi terkait tingkat partisipasi masyarakat tahun 2020 dan persiapan menyongsong tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kota Semarang melakukan evaluasi terkait parmas di berbagai sektor diantaranya adalah di tingkat kelurahan. Hal ini untuk membangkitkan kembali semangat untuk hadir di TPS. Tercatat bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 kemarin di Kelurahan Bandarhajo sebesar 54,46 % untuk tingkat kehadiran pemilih di TPS.
Narasumber kedua, Nining, menyampaikan dengan judul Pemilu dan Partisipasi Masyarakat. "Bahwa dalam hal partisipasi masyarakat harus terlibat langsung mengapa karena peran serta masyarakat adalah nyawa dalam proses penyelenggaran dan pengawasan pemilihan umum dan pilkada. Dengan melibatkan banyak orang, potensi mencegah pelanggaran akan semakin maksimal, maka nilai demokrasi akan terjaga dalam Pemilihan Umum dan menghasilkan sosok yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kesuksesan pemilu bukan monopoli atau otoritas penyelenggara tapi banyak pihak yang berperan besar, salah satunya adalah masyarakat itu sendiri," Tegas Ning.(tph/kpukotasemarang/foto @w/NMU)
