Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengajak ketua RW dan RT serta ketua LPMK di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Utara untuk berperan dalam proses sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Selasa (10/9). Hal tersbeut diutarakan oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini saat menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diinisiasi oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang. "Jadi kami membutuhkan bantuan bapak/ibu untuk menyampaikan bahwa partisipasi warga Kota Semarang ini penting. Minimal, bapak/ibu nanti datang ke TPS pada 27 November 2024 untuk nyoblos," pesan Zaini di Diamond Ballroom, Khas Hotel Semarang. Zaini menjelaskan, baik ketua RW, RT maupun ketua LPMK yang hadir memiliki kewenangan dan kedekatan dengan warga di lingkungan masing-masing. Kedekatan tersebut menurut Zaini perlu digunakan untuk melakukan sosialisasi terkait Pilkada 2024. Bantuan tersebut dibutuhkan oleh KPU Kota Semarang mengingat jumlah personil dan kewenangan KPU yang terbatas.  "Jadi kami harapkan, bapak/ibu bisa mengumumkan di wilayah masing-masing, mengabsen, dan ngoyak-ngoyak warganya begitu, karena kan pak RT sedulur dewe sama tetangga-tetangganya. Jadi lebih mudah buat ngajak ke TPS untuk nyoblos," sambung Zaini. Zaini juga berharap agar warga Kota Semarang merasa bahwa Pilkada 2024 merupakan kegiatan milik warga masyarakat sendiri, karena pilkada berkaitan erat dengan pembangunan kota dan warga Semarang. "Ini harapkan kami bersama karena output ini kan untuk Kota Semarang kita. Jadi monggo nanti bapak/ibu warganya diajak, didorong, begitu. Bisa bikin doorprize swadaya, karena KPU memang membutuhkan bantuan dari semua pihak agar masyarakat bisa antusias untuk nyoblos di 27 November 2024 nanti," papar Zaini. Mengenai pembentukan KPPS Pilkada 2024 yang dalam waktu dekat akan dimulai, Zaini mengundang pada ketua RT/RW untuk menginformasikan hal tersebut kepada warga di lingkungan masing-masing untuk mendapatkan SDM yang kredibel. "Rekrutmen anggota KPPS sebentar lagi akan dibuka jadi silahkan mendaftar ke PPS. Kalau bapak/ibu butuh informasi, kami senang ya kalau bapak ibu bisa berkunjung, bisa ke PPS, PPK atau ke kantor KPU Kota Semarang," lanjut dia. Sementara itu, Kabag Poldagri Badan Kesbangpol Kota Semarang, Suparman mengatakan bahwa ketua RT/RW dan LPMK merupakan representasi pemerintah di wilayah masing-masing yang memiliki fungsi supporting pada pelaksanaan Pilkada 2024. Oleh sebab itu, dirinya mengajak seluruh peserta yang hadir untuk dapat mensukseskan Pilkada 2024 khususnya di Kota Semarang. "Di pilkada pemerintah daerah harus mendukung untuk menyukseskan pilkada maka kita harus memberikan support. Dengan dukungan semua pihak, panjenengan bisa menggerakkan kepada keluarga, saudara, tetangga. Kalau semua bisa terlaksana insyaallah Pilkada 2024 bisa sukses," kata Suparman. Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Semarang, Silvania Susanti berpesan kepada peserta kegiatan untuk menghindari praktik politik uang di Pilkada 2024. Karena praktik politik uang bisa berdampak pada sanksi pidana. "Masa tenang biasanya ada yang bergerilya ke bapak/ibu. Kalau pemilu yang dikenai sanksi hanya pemberi, kalau pilkada, ketika ada yang memberikan uang, dan diterima, itu bisa kena pasal dua-duanya baik yang pemberi maupun yang menerima. Hukumannya kurungan 26 bulan dan denda bisa sampai 200 juta bahkan 1 miliar," kata Silva. (rap/ed. Foto: div/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melakukan sosialisasi Pilkada dengan tema KPU Goes to School Sosialisasi Pilkada 2024 Bagi Pemilih Pemula, Sabtu (7/9). Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, M.A Agung Nugroho hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut sebagai narasumber. Pada sambutannya Kepala Sekolah MA Negeri 1 Semarang, Tasimin, berharap sosialisasi dari KPU Kota Semarang mengenai Pilkada 2024, bisa menambah ilmu dan wawasan untuk para pelajar, terutama bagi siswa dan siswi MAN 1 Semarang yang tahun ini sudah bisa menggunakan hak pilihnya. "Saya sangat berterimaksih kepada KPU Kota Semarang terutama Bapak Agung yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi kali ini, harapannya nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Agung bisa bermanfaat, dan bisa menambah ilmu juga wawasan untuk pelajar MAN 1 dalam menggunakan hak pilihnya," ujar Tasimin. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, M. A Agung Nugroho menyampaikan bahwa tahapan pilkada yang baru saja berlangsung di KPU Kota Semarang adalah pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang. Agung juga memperkenalkan siapa saja Calon yang akan maju ke Pilkada Serentak Tahun 2024, khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang. "KPU baru saja melaksanakan tahapan pendaftaran calon kepala daerah, di Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, serta Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, sedangan di Kota Semarang yang akan Pilwakot ada Yoyok Sukawi dan Joko Santoso serta Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin," ujar Agung. Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyampaikan langkah-langkah agar siswa sebagai pemilih pemula mengetahui statusnya sebagai pemilih dengan cara mengecek melalui portal cekdptonline.kpu.go.id. "Silahkan kepada seluruh siswa MAN 1 yang sudah memiliki e-ktp dan sudah berusia 17 tahun bisa cek mandiri secara online di cekdptonline.kpu.go.id, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih, nantinya saat cek DPT online cukup memasukan 14 digit dari nomor NIK yang ada pada KTP masing-masing," kata Agung. DAgung juga memutar dan mengenalkan Jingle Pilgub Jawa Tengah dan Pilwakot Semarang. Diakhir pemaparan materi sosialisasi, Agung mengajak seluruh pelajar MAN 1 Semarang yang sudah mempunyai hak pilih, untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Pilkada Serentak 27 November 2024, dengan cara data ke TPS untuk mencoblos pada saat hari pemungutan suara.  "Jangan sampai golput karena satu suara kita bisa menentukan nasib bangsa ini untuk lima tahun ke depan," ujar Agung. (ina/ed. Foto: ina/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024, Sabtu (7/9). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Kota Semarang, Agus Supriyono ketika diundang oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai narasumber kegiatan pendidikan politik kepada ormas Kota Semarang. "Keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat Kota Semarang," ujar Agus di Mutiara Ballroom Hotel Metro Semarang. Pada kegiatan yang dihadiri oleh berbagai ormas, diantaranya GPP, Anantaka, Wedang Jahe, Efata, dan Rangkul itu, Agus juga mengatakan, tanpa partisipasi masyarakat, upaya KPU dan seluruh lembaga/pemerintah dalam menyosialisasikan pilkada akan sia-sia. "Tanpa dukungan dan peran masyarakat segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh KPU akan sia-sia karena tidak ada respon yang positif dari masyarakat," sambung Agus. Selain meminta partisipasi aktif masyarakat, Agus juga berharap agar warga Kota Semarang ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. "Boleh berbeda pilihan, tapi ingat nggih bapak/ibu, ini hanya kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Kita harus tetap menjaga keamanan dan ketertiban yang sudah baik di kota kita tercinta ini," pesan Agus menutup materi yang disampaikannya. (ynt/ed. Foto: ynt/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Jumat (6/9). Kegiatan yang digelar di Aula kantor KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut berlangsung selama 2 hari (6-7 September 2024) dan itu diikuti oleh 35 Satker KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq. Dalam kegiatan tersebut KPU kabupaten/kota melakukan analisis data ganda, data invalid, data anomali dan sinkronisasi data bahan penyusunan DPT dari hasil pemutakhiran DPS yang sebelumnya telah dilakukan oleh PPS di masing-masing kelurahan.  Dengan rakor tersebut diharapkan DPT Pikkada 2024 khususnya di Jawa Tengah dapat tersusun secara benar, baik dari proses maupun hasilnya. (ion/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadiri kegiatan Pendidikan Politik bagi Masyarakat dengan tema "Peran Masyarakat dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024" yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang pada Jumat (6/9). Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah hadir sebagai salah satu narasumber. Dalam pemaparannya, Novi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk suksesnya pelaksanaan pilkada di Kota Semarang. "Masyarakat bisa ikut berperan aktif dengan menjadi KPPS atau Linmas. KPU membutuhkan lebih dari 16 ribu orang yang akan tersebar di 2.354 TPS, dengan setiap TPS diisi oleh 7 orang KPPS," ujarnya. Novi juga mengajak para peserta untuk mengedukasi masyarakat agar memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. "Pastikan diri dan keluarga sudah terdaftar melalui portal cekdptonline.kpu.go.id. Selain itu, kita juga perlu bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk hadir di TPS pada 27 November mendatang serta memberikan edukasi terkait tata cara mencoblos yang benar agar suara yang diberikan sah," tambahnya. Acara ini berlangsung di Hotel Candi Indah, Semarang, dan dihadiri oleh Ketua LPMK, RW, serta RT dari Kecamatan Candisari dan Tembalang. "Masyarakat perlu memahami bagaimana tata cara mencoblos yang benar agar suara mereka tidak sia-sia," jelas Novi. Lebih lanjut, ia menyampaikan perkembangan terkait tahapan pencalonan Pilkada 2024 di Kota Semarang. "Saat ini, sudah ada dua bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mendaftar, dan penetapannya akan dilakukan pada 22 September setelah selesai verifikasi berkas," katanya. Novi juga mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat tentang aturan kampanye.  "Kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024. Penting bagi masyarakat untuk memahami aturan kampanye, termasuk mana bahan kampanye yang boleh diterima dan mana yang tidak," tegasnya. Mengakhiri pemaparannya, Novi berpesan kepada peserta untuk menjaga kerukunan antar warga selama pilkada. "Jangan mudah terprovokasi dan termakan berita hoaks. Hormati pilihan orang lain di tengah perbedaan pilihan politik," pesannya. Dalam kesempatan yang sama, narasumber dari Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra Suryaman, menegaskan peran Bawaslu dalam memastikan regulasi Pilkada dipatuhi. "Bawaslu bertugas memastikan bahwa semua yang sudah diatur dalam undang-undang dilaksanakan oleh KPU," ungkapnya. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Jakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kontrak untuk pengadaan logistik Pilkada Serentak 2024 dengan para penyedia yang telah melakukan penawaran secara elektronik melalui aplikasi pengadaan barang dan jasa milik LKPP, Kamis (5/9). Pasca merampungkan proses penandatanganan kontrak pengadaan logistik, Pejabat Fungsional Bidang Logistik Sekretariat Jenderal KPU RI, Rahim Noor (Omi) berharap seluruh satker KPU mulai meneliti dan melakukan proses pengendalian kontrak kepada penyedia yang memenangkan tender pengadaan logistik tersebut. "Mulai tanggal 7 (September) nanti mulai diteliti proses pengadaan ini termasuk kontrak-kontraknya," kata dia. Pada pengadaan logistik tahap I tersebut, satker KPU menandatangani 5 jenis kebutuhan logistik, diantaranya, bilik dan kotak suara, segel plastik, cable ties, dan tinta. Omi menjelaskan juga, pada Pilkada 2024 ini, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap kinerja penyedia logistik. Di antara evaluasi tersebut, KPU RI menekankan bahwa kontrak pengadaan logistik antara KPU dan penyedia dilakukan hingga logistik sampai ke lokasi pengiriman dan dalam keadaan baik. Mengenai proses bongkar muat, KPU RI kembali menjelaskan bahwa penyedia harus melakukan proses tersebut di jam kerja untuk keamanan, dan kemudahan proses bongkar muat. "Sudah dalam kontrak bahwa bongkar muat logistik harus dilakukan di jam kerja. Sama dengan surat suara, ini juga akan kita tekankan lagi, untuk meminimalisir kejadian-kejadian di pemilu yang lalu. karena bongkar muat kan tidak mudah, butuh waktu," kata Omi. Ia menambahkan, untuk ekspedisi tersebut, KPU RI juga mensyaratkan penyedia untuk menyiapkan kendaraan yang dalam kondisi baik dan layak jalan sehingga tidak mengganggu proses pengiriman logistik. "Ini kita juga akan melakukan evaluasi kepada jasa ekspedisi. Di Pilkada 2024 kita pilih yang memang baik, harus terverified. di katalog nasional ada 52 totalnya. Mereka yang bisa melakukan penawaran, akan lebih kita jelaskan lagi di dokumen kontrak termasuk mobil harus sudah kir, layak jalan lah.  Dan penyedia ini waktu akan mengirim logistik harus atas ijin KPU dulu," sambung dia. Pada sesi pengarahan, Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat mengatakan proses konsolidasi pengadaan logistik dilakukan oleh KPU untuk mempermudah proses dan memenuhi unsur keamanan secara regulasi. Dijelaskan juga, konsolidasi tersebut juga bertujuan sebagai efisiensi harga, sehingga seluruh satker KPU dalam proses pemenuhan logistik memiliki standar harga yang sama. "KPU RI mengkonsolidasikan logistik ini agar lebih mudah bagi KPU provinsi dan kabupaten/kota, dan juga memastikan agar proses ini sesuai regulasi di LKPP, jadi proses pengadaan aman, nanti saat pertanggungjawaban juga aman," jelas Yulianto. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin juga meminta jajaran Anggota KPU seluruh Indonesia untuk melakukan kolaborasi dan menghindari cara-cara kerja yang dapat memperlebar jarak antara anggota dengan sekretariat KPU. "Bareng-bareng saja, sekarang eranya kolaborasi, tidak lagi menunjukkan siapa yang paling hebat. Jangan merasa paling pintar. jangan memperuncing kewenangan karena memiliki kuasa, cara pandang ini perlu diluruskan," kata Afifuddin. Pada kegiatan yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran tersebut, KPU RI menjelaskan bahwa proses pengadaan logistik tahap II akan mulai dilakukan setelah penetapan dan pengundian nomor urut paslon pilkada. Pengadaan logistik tahap II tersebut meliputi surat suara dan alat bantu tuna netra serta tiga jenis sampul. Kegiatan penandatanganan kontrak pengadaan logistik tahap I tersebut diikuti oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kota Semarang Riza Setiawan. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)