Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Seri Webinar Cybertroops: Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Perbaikan Demokrasi di Indonesia yang digelar KPU RI, Jumat (25/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas jajaran KPU dalam mengolah, membersihkan, dan mengorganisir data agar dapat digunakan sebagai dasar analisis yang lebih akurat dan mudah dipahami publik. Webinar dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya.  Materi utama menyoroti bagaimana Big Data Analytics dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui proses pengolahan data, visualisasi, dan penyajian informasi bernilai dalam bentuk grafik, chart, maupun deskripsi analitis.  Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus memudahkan pemilih dalam mengakses informasi. Pembahasan juga menekankan pentingnya Big Data pemilu yang mencakup volume data besar dan beragam, baik terstruktur maupun tidak terstruktur.  Proses analisis menggunakan teknik statistik, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning untuk menghasilkan informasi yang lebih presisi dan relevan bagi kebutuhan publik. Melalui webinar tersebut, peserta memperoleh wawasan mengenai tantangan dan peluang pemanfaatan Big Data dalam konteks penyelenggaraan pemilu modern.  Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat satker KPU dalam mengoptimalkan data sebagai instrumen pendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilu yang lebih efektif, responsif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Upaya memperkuat integritas dan kinerja penyelenggara pemilu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Internal Anggota KPU yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/12).  KPU Kota Semarang turut hadir dalam kegiatan yang berfokus pada pentingnya pembinaan, peningkatan kapasitas serta manajemen sumber daya manusia (SDM) yang baik di lingkungan KPU kabupaten/kota. Rapat koordinasi menghadirkan dua narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah, yakni Anggota KPU Kota Semarang Divisi SDM dan Litbang, Mey Nurlela dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha.  Dalam paparannya, Mey menekankan bahwa kompetensi dan manajemen SDM harus menjadi perhatian utama agar setiap unsur di KPU dapat terus meningkatkan kapasitas serta kualitas kerjanya.  Peningkatan tersebut, lanjutnya, harus berjalan selaras dengan pemahaman mendalam terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, Muslim menegaskan pentingnya penguatan pola pencegahan dan pembinaan internal di KPU. Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif.  "Pembinaan harus diperkuat sejak awal, jangan menunggu terjadi persoalan baru kemudian melakukan pencegahan," tegasnya. KPU Provinsi Jawa Tengah berharap melalui forum ini setiap satuan kerja di kabupaten/kota semakin mampu mengelola SDM secara tepat, memahami kemampuan individu, dan menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPU. (rza/ed. Foto: rza/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – KPU Kota Semarang menghadiri Sharing Session bertema Pemanfaatan Sistem Elektronik Layanan Arsip Semarang (SELARAS) sebagai Akses Arsip Statis yang Go Public, Kamis (4/12. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Aula Kecamatan Candisari. Kegiatan ini menjadi ruang penguatan pemahaman bagi instansi pengelola arsip, termasuk KPU Kota Semarang, untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses layanan arsip bagi masyarakat. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, FX. Bambang Suranggono, yang menekankan pentingnya pengelolaan arsip yang akuntabel, tertib, dan selaras dengan perkembangan digital.  Ia juga menyoroti peran strategis arsip sebagai memori kolektif yang harus dijaga dan dibuka aksesnya secara bertanggung jawab. Materi inti disampaikan oleh Agus Wahyuhana dari Diskominfo Kota Semarang. Dalam paparannya, ia menguraikan fungsi SELARAS sebagai sistem layanan arsip statis berbasis digital yang dirancang untuk memudahkan publik dalam memperoleh arsip penting secara cepat dan transparan. Melalui implementasi SELARAS, masyarakat dapat mengakses arsip secara lebih modern, efisien, dan tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu. Inovasi ini diharapkan memperkuat budaya keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan arsip di Kota Semarang. Kehadiran KPU Kota Semarang dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk terus beradaptasi dengan sistem pengelolaan arsip digital serta memastikan layanan informasi kepemiluan semakin mudah dijangkau publik. (ayu/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Semarang kembali diperkuat melalui forum diskusi lintas lembaga.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Data dan Kolaborasi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang yang digelar Kesbangpol Kota Semarang di Aula Kecamatan Semarang Barat, Kamis (4/12). FGD ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan yang berperan dalam penguatan demokrasi daerah. KPU Kota Semarang hadir melalui Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini serta Anggota KPU Kota Semarang Agus Supriyono.  Kehadiran penyelenggara pemilu tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar lembaga untuk mendorong demokrasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data. Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber dari instansi pemerintah dan akademisi memberikan perspektif terkait pentingnya integrasi data, sinkronisasi kebijakan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai indikator kunci Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Salah satu narasumber, Bambang Pramusinto, menegaskan bahwa IDI merupakan alat ukur strategis dalam melihat capaian pembangunan demokrasi baik di tingkat nasional maupun daerah.  "Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen untuk mengukur pembangunan demokrasi di Indonesia, yang juga menjadi target pembangunan strategis nasional," ujarnya. Bambang turut menjelaskan bahwa indeks demokrasi di Kota Semarang menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti adanya komitmen kuat dari berbagai pihak dalam menjaga prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi warga.  "Data historis menunjukkan dinamika pembangunan demokrasi lokal yang terus bergerak naik seiring upaya bersama memperkuat pilar-pilar demokrasi," tambahnya. FGD ini menjadi ruang konsolidasi gagasan untuk merumuskan langkah lanjutan yang mampu mendorong peningkatan indeks demokrasi di Kota Semarang.  Melalui kolaborasi lintas sektor serta optimalisasi integrasi data, forum ini diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem demokrasi Kota Semarang. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pendidikan Pemilih di Aula KPU Kota Semarang, Selasa (2/12), sebagai langkah memperkuat kualitas pelayanan informasi kepemiluan agar lebih relevan dan mudah dijangkau masyarakat. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, yang menekankan bahwa FKP menjadi ruang penting bagi evaluasi berkelanjutan atas layanan publik.  Ia menyebut, forum yang dihadiri oleh beberapa perwakilan sekolah di Kota Semarang tersebut sebagai moment refleksi untuk menilai kesesuaian, pelaksanaan, serta hasil layanan agar semakin efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Novi Maria Ulfah, memaparkan berbagai bentuk pelayanan informasi yang selama ini dijalankan, terutama layanan berbasis elektronik.  Ia menjelaskan bahwa sejumlah platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan website resmi KPU Kota Semarang menjadi kanal yang paling banyak diakses pemilih muda dan masyarakat umum. Novi menegaskan bahwa media sosial menjadi jembatan penting dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan publik. Ia juga berharap FKP dapat digelar secara rutin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.  Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang semakin baik di lingkungan KPU Kota Semarang. Dalam sesi diskusi, peserta FKP menyampaikan sejumlah saran terkait penyempurnaan layanan KPU kepada publik. Secara umum, KPU dinilai memiliki pelayanan yang sudah baik, meski tetap diperlukan beberapa perbaikan bertahap agar lebih optimal dalam memberikan pendidikan prmilih kepada masyarakat. (rhd/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Strategi distribusi logistik ke wilayah terjauh dan tersulit kembali menjadi perhatian utama dalam forum daring Ngopi Asli yang diikuti KPU Kota Semarang, Selasa (2/12).  Forum tersebut menegaskan bahwa ketepatan perencanaan dan tata kelola logistik sangat menentukan kelancaran Pemilu maupun Pilkada. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyampaikan bahwa administrasi logistik harus dikelola secara cermat mengingat perannya yang vital dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.  Ia menilai strategi distribusi standar tidak selalu memadai untuk daerah dengan kondisi geografis berat dan infrastruktur yang terbatas. "Dalam proses pendistribusian logistik, untuk menjangkau titik terjauh dan tersulit menggunakan strategi standar mungkin tidak tepat. Oleh karena itu diperlukan strategi yang komprehensif untuk wilayah terjauh dan tersulit," ujarnya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menambahkan bahwa efektivitas dan efisiensi perencanaan harus menjadi perhatian utama, termasuk penentuan lokasi penyimpanan logistik. Ia mengingatkan agar tidak ada kelengkapan logistik yang terbengkalai akibat lemahnya perencanaan. Pada forum yang diikuti seluruh satker se-Jawa Tengah itu, narasumber juga menekankan empat prinsip penting dalam distribusi logistik pemilu: ketepatan jumlah, waktu, jenis, dan sasaran. Pelanggaran terhadap salah satu prinsip tersebut dapat memicu kekurangan, selip, atau tertukarnya logistik antar kecamatan sehingga berpotensi mengganggu jalannya pemungutan suara dan menurunkan kepercayaan publik. Forum ditutup dengan penegasan bahwa seluruh rangkaian distribusi logistik, mulai perencanaan, pendistribusian, hingga penyimpanan harus dijalankan sesuai peraturan.  Keberhasilan distribusi logistik pemilu di wilayah terjauh dan tersulit sangat ditentukan oleh perencanaan yang tepat dan terukur. (ion/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)