Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Forum SDM Talk to Me Episode 4 yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11), membahas strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tengah tantangan pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Agenda ini digelar sebagai langkah memperkuat profesionalitas, kapasitas teknis, serta integritas SDM KPU pada masa non tahapan. Meski pemilu telah usai, berbagai tantangan pengelolaan SDM dinilai masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM, Parsadaan Harahap, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan SDM tidak boleh berhenti setelah pemilu selesai. "Di tengah situasi non tahapan ini, kita masih memiliki tantangan pengembangan SDM. Apakah setelah pemilu selesai, pengembangan SDM juga selesai? Saya kira tidak seperti itu," ujarnya. Ia mendorong seluruh jajaran KPU untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan daring, luring, maupun forum-forum berbagi pengetahuan seperti Talk to Me. Sebagai narasumber, Firnandes Maurisya, Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM KPU RI, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar dalam hubungan tata kerja kelembagaan, regulasi yang multitafsir, serta pemahaman teknis yang belum merata antarsatuan kerja. "Masih ada persoalan dalam hubungan tata kerja kelembagaan dan regulasi yang multitafsir. Ini memengaruhi konsistensi kerja di lapangan," jelasnya. Forum juga menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan efektivitas kerja menghadapi tantangan pasca pemilu.  Firnandes menambahkan perlunya mendorong literasi demokrasi melalui penulisan jurnal dan publikasi kepemiluan sebagai bagian dari pendidikan pemilih sekaligus penguatan kapasitas internal. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menekankan komitmen bersama untuk terus memperkuat SDM KPU agar semakin adaptif, profesional, dan berintegritas. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Seri Webinar Big Data Pemilu: Analisa dan Pengambilan Kebijakan di Lingkungan KPU yang diselenggarakan KPU RI, Jumat (21/11).  Forum tersebut merupakan ruang penguatan kapasitas bagi jajaran KPU dalam mengolah data pemilu agar semakin akurat, transparan, dan mudah diakses publik. Webinar yang berlangsung secara daring tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya.  Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa arus perkembangan teknologi informasi menuntut KPU untuk semakin adaptif dalam pengelolaan data berbasis big data. Menurutnya, pengolahan big data bukan hanya soal menghimpun data berukuran besar, tetapi juga bagaimana data tersebut dibersihkan, dianalisis, divisualisasikan, dan dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan.  "Big data harus diterjemahkan menjadi informasi yang bernilai, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu," ujarnya. Melalui webinar ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pengumpulan hingga pengorganisasian data pemilu menggunakan grafik, chart, serta berbagai teknik visualisasi yang memudahkan interpretasi. Sekaligus pemanfaatan teknologi seperti analisis statistik, kecerdasan buatan (AI), hingga machine learning juga menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas data. Salah satu contoh penerapan big data yang disorot adalah integrasi data pemilih dan alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke platform digital seperti Google Maps.  Inovasi tersebut dinilai dapat memudahkan pemilih dalam menemukan lokasi TPS sekaligus membantu KPU dalam validasi dan penyusunan daftar pemilih. KPU RI menegaskan bahwa penguatan big data akan menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pemilu ke depan. Dengan pengolahan dan visualisasi data yang lebih baik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran serta mendukung layanan publik yang lebih terbuka dan informatif. (rhd/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Mitigasi perencanaan logistik dan strategi distribusi menjadi dua isu utama yang dibahas dalam Ngobrol Pintar Arsip & Logistik yang diikuti KPU Kota Semarang serta KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Selasa (17/11). Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiana, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya kesiapan mitigasi logistik. Ia mengapresiasi koordinasi KPU kabupaten/kota yang dinilai semakin baik pada Pemilu dan Pilkada 2024. "Penyelenggaraan kali ini relatif tidak ditemukan kejadian seperti sebelumnya. Ini menunjukkan proses yang semakin based on data," ujarnya. Namun, Handi juga menyoroti masih adanya catatan terkait manajemen Sistem Informasi Logistik (Silog) yang perlu dipelajari lebih dalam. Ia menegaskan pentingnya backup arsip pencalonan, termasuk opsi digitalisasi untuk memperkuat keamanan data. Pada sesi berikutnya, Basmar Perianto Amron menekankan perlunya strategi matang dalam distribusi logistik pemilu. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi waktu, efisiensi pelaksanaan, serta ketepatan langkah agar proses distribusi berjalan efektif. "Rute, teknologi pelacakan, dan koordinasi antar pihak sangat menentukan efisiensi waktu dan biaya," jelasnya. Sejumlah strategi dipaparkan, mulai dari pemanfaatan teknologi GIS untuk merancang rute distribusi, penguatan koordinasi melalui simulasi, peningkatan keamanan dengan pengawalan ketat, hingga penyediaan armada cadangan. Evaluasi logistik pemilu sebelumnya juga dinilai penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada. KPU juga mengingatkan empat prinsip pendistribusian logistik: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi mengganggu jalannya pemungutan suara dan menurunkan kepercayaan publik. Di akhir sesi, disimpulkan bahwa manajemen logistik yang baik sangat menentukan keberhasilan distribusi surat suara. Perencanaan yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi antar pihak, serta efisiensi operasional menjadi faktor kunci untuk memastikan distribusi yang aman, akurat, dan tepat waktu. (alx/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi isu dalam Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang diikuti KPU Kota Semarang secara daring, Jumat (14/11).  Dalam forum yang dihadiri seluruh KPU se-Indonesia itu, Inspektorat KPU RI menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut atas temuan audit sebagai syarat mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2025. Pada pembukaannya, Inspektur Utama KPU RI Nanang Supriyana menyampaikan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 menempatkan KPU pada skor 74,04 atau kategori Waspada. Ia menegaskan tiga isu yang paling sering menjadi temuan dalam pemeriksaan audit, yakni tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta perjalanan dinas. Nanang mengimbau seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota segera menindaklanjuti rekomendasi temuan PDTT BPK, baik yang bersifat administrasi maupun setoran/pengembalian.  "Harapannya, di tahun 2025 kita bisa meningkatkan skor SPI menjadi 80 atau kategori Terjaga, sekaligus meraih predikat WTP," ujarnya. Sementara itu, Inspektorat Wilayah 3, Ferry Syahminan menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman para pengelola perbendaharaan terkait regulasi serta pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang transparan. Sesi pemaparan teknis menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya: Sonny Rivai  sebagai narasumber pertama perwakilan dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang menyampaikan bahwa realisasi anggaran KPU telah mencapai 98% dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92. Ia menggarisbawahi adanya 10 KPU provinsi/kabupaten/kota yang masih memperoleh nilai IKPA di bawah 60 sehingga memerlukan langkah perbaikan kinerja. Sonny juga memaparkan ketentuan perjalanan dinas sesuai PMK 119/2023. Selanjutnya, Rifqi (Direktorat Pelaksanaan Anggaran) menjelaskan peran pengelola perbendaharaan, mekanisme pembayaran, serta langkah-langkah akhir tahun yang perlu dilakukan satuan kerja. Narasumber terakhir Aminsyah (Kabag AKLAP KPU RI)  menyoroti sejumlah akun signifikan dalam Penyusunan Informasi Pokok Keuangan (PIPK) 2025, antara lain akun hibah kas lainnya, TP/TGR, dan pendapatan perolehan aset lainnya. Ia juga mengingatkan batas akhir penyampaian laporan PIPK pada 7 Januari 2026, seraya menegaskan perlunya menjaga integritas dalam setiap proses pertanggungjawaban keuangan. Forum ditutup dengan sesi diskusi dan imbauan bagi seluruh satker KPU untuk selalu berpedoman pada regulasi dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan. (mta/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Seri Webinar Membangun Budaya Kerja Berbasis Data yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI, Jumat (14/11). Kegiatan menjadi momen dalam memproyeksikan arah KPU dalam memperkuat tata kelola data sebagai fondasi kerja organisasi. Webinar dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya. Dalam paparannya, Mashur menekankan bahwa pola pikir berbasis data (data driven mindset) harus menjadi standar dalam setiap proses kerja KPU.  Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan dan langkah operasional diharapkan semakin terarah, efisien, serta berbasis bukti. Mashur juga menyampaikan bahwa pemahaman yang baik terhadap siklus data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga visualisasi merupakan kunci untuk menghasilkan keputusan yang akurat dan objektif.  Menurutnya, tantangan ke depan menuntut seluruh jajaran KPU untuk mampu mengelola data secara lebih modern dan terintegrasi. Partisipasi KPU Kota Semarang dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen lembaga untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.  Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan data diyakini akan mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin transparan, akurat, dan efisien. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KPU RI untuk meningkatkan literasi teknologi di seluruh jajaran KPU, sekaligus mendorong budaya kerja yang berbasis data sebagai fondasi tata kelola pemilu yang profesional. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Sosialisasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Aula KPU Kota Semarang, Kamis (13/11). Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua, Anggota serta jajaran sekretariat KPU Kota Semarang. Suasana sosialisasi berlangsung interaktif, peserta aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan arsip di lingkungan kerja masing-masing. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, dalam sambutannya menekankan pentingnya arsip sebagai instrumen strategis untuk menjaga akuntabilitas lembaga dan transparansi publik. Ia juga menyoroti perlunya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi. "Arsip bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti perjalanan kelembagaan yang harus dijaga keberadaannya. Melalui pengelolaan arsip yang baik, kita menjaga jejak integritas lembaga," ujar Zaini. Sesi materi utama disampaikan oleh Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kota Semarang, FX Bambang Suranggono, yang memaparkan kebijakan serta prinsip dasar pengelolaan dan penyelamatan arsip, termasuk langkah menuju digitalisasi arsip.  Sesi berikutnya diisi dengan simulasi pengelompokan dan penyimpanan arsip oleh Arsiparis Terampil dari Dinas Arpus Kota Semarang. Para peserta juga berdiskusi mengenai tantangan pengelolaan arsip di era digital, mulai dari sistem penyimpanan, keamanan, hingga mekanisme pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Semarang berharap terbangun budaya tertib arsip yang berkelanjutan sekaligus mendorong transformasi menuju pengelolaan arsip digital yang efektif, aman, dan transparan di lingkungan kerja. (ayu/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)