Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id — Permasalahan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 menjadi topik utama dalam kegiatan Kamis Sesuatu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (5/11). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kota Semarang bersama jajaran KPU kabupaten/kota lainnya se-Jawa Tengah. Kajian dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro. Pada kesempatan tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggotanya, Ramaon Dearnov Saragih Hermansyah, hadir sebagai pemantik diskusi yang membahas dinamika sengketa Pemilihan Bupati Berau. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Berau, Budi Harianto, bersama Anggota KPU Kabupaten Temanggung, Mukhamad Yusuf Hasyim, memaparkan analisis penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menjadi fokus pembahasan.  Analisis tersebut menyoroti konteks hukum, proses sengketa, serta aspek teknis penyelenggaraan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Menutup kegiatan, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, menekankan bahwa kasus Berau dapat menjadi referensi penting bagi penyelenggara pemilu di Jawa Tengah.  Ia menyebut bahwa meskipun sengketa seperti ini jarang diajukan oleh pasangan calon, peristiwa tersebut menyimpan banyak pelajaran berharga. "Dinamika ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya. Kegiatan Kajian Rutin Kamis Sesuatu merupakan wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antarsesama penyelenggara pemilu di Jawa Tengah, khususnya dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemilu ke depan. (sof/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya sinergi antara anggota KPU dan sekretariat dalam membangun tata kelola arsip dan logistik yang berkualitas, Selasa (4/11).  Pesan ini disampaikan dalam forum daring Ngopi Asli bertema Peran SDM dalam Suksesnya Tata Kelola Arsip dan Logistik yang diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU se-Jawa Tengah. Forum tersebut membahas peran sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung tata kelola arsip dan logistik yang efektif serta berintegritas. Forum dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan melayani. "Kita perlu terus memperkuat komunikasi antara komisioner, sekretariat, dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat saling memahami dan melengkapi," ujar Handi. Dalam arahannya, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Prianto Amron, mengajak seluruh jajaran untuk menyesuaikan perencanaan dan kegiatan dengan arah visi dan misi lembaga. Ia juga memaparkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2024 yang menjadi pijakan peningkatan kinerja KPU kabupaten/kota. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela, menekankan pentingnya pengembangan SDM di seluruh satuan kerja. "Kita memiliki lebih dari 1.100 SDM di lingkungan KPU se-Jawa Tengah. Sinergi antara komisioner sebagai pengambil kebijakan dan sekretariat menjadi kunci agar lembaga kita berjalan harmonis," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, mengingatkan pentingnya penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memastikan keterbukaan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan. Sementara itu, Muhammad Machruz menyoroti perlunya reformasi dan kajian pascapemilu sebagai bagian dari siklus kerja penyelenggara.  Paulus Widiyantoro menambahkan bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk badan ad hoc dan pemerintah daerah. Sementara itu Muslim Aisha turut menegaskan pentingnya refleksi dan evaluasi setelah tahapan pemilihan. "Langkah memperbaiki kinerja ada pada diri kita masing-masing. Evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja," ujarnya. Menutup kegiatan, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh satuan kerja untuk mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat KPU RI menjelang akhir tahun anggaran. Forum Ngopi Asli yang dimoderatori oleh Sabbikisma Setia Nugraha (Kabag Rendatin KPU Provinsi Jawa Tengah) ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas satuan kerja serta menjadi sarana pembelajaran bersama menuju lembaga penyelenggara pemilu yang semakin profesional dan melayani. (end/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memperdalam pemahaman tentang aspek hukum kepemiluan melalui kegiatan Kamis Sesuatu Edisi XXV oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Jumat (31/10). Edisi ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Melalui forum ini, peserta diajak memahami dinamika penyelesaian sengketa hasil pemilihan serta penerapan prinsip keadilan pemilu dalam praktiknya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas petugas penyelenggara, khususnya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).  Ia menyebut, pemahaman terhadap putusan hukum menjadi bekal penting agar setiap tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai aturan dan menjunjung asas kejujuran serta keadilan. Partisipasi KPU Kota Semarang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, memperdalam pemahaman hukum pemilu, sekaligus memastikan setiap jajaran penyelenggara mampu bekerja secara profesional dan berintegritas. (sof/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti kegiatan daring bertajuk Pengolahan, Analisa, dan Visualisasi Data yang diselenggarakan oleh KPU RI, Jumat (31/10).  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU dalam memperkuat kemampuan pengelolaan data agar hasil analisis pemilu lebih akurat, transparan, dan mudah dipahami publik. Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kemampuan pengolahan, analisis, dan visualisasi data sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif di lingkungan penyelenggara pemilu. "Dengan teknik pengolahan dan visualisasi yang baik, data tidak hanya menjadi angka, tetapi juga menjadi dasar kebijakan yang berbasis bukti," ujar Betty. Materi dalam kegiatan ini menyoroti tiga elemen utama dalam pengolahan data, yakni ide, teknologi, dan keterampilan (skill). Ketiganya menjadi kunci agar data pemilu dapat dikelola secara efektif, mulai dari proses pengumpulan, pembersihan, hingga penyajian data dalam bentuk grafik atau chart yang mudah dipahami publik. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Semarang diharapkan mampu memperkuat tata kelola data pemilu dan pemilihan, sehingga hasil kerja penyelenggara semakin transparan, berbasis bukti, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Forum tersebut juga mempertegas komitmen KPU untuk menghadirkan data yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan visualisasi yang informatif, diharapkan publik dapat melihat proses dan hasil pemilu secara lebih baik. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang ikuti Ngopi Asli (Ngobrol Pintar Arsip dan Logistik) yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan topik Optimalisasi Penyimpanan Arsip dan Logistik Ex Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, Selasa (28/10). Kegiatan ini merupakan forym berbagi pengalaman antar satker KPU kabupaten/kota pasca proses lelang logistik, serta membahas strategi pemanfaatan barang milik negara (BMN) setelah Pilkada 2024. Forum dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, yang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mengelola arsip dan logistik hasil pemilu secara tertib dan terstruktur. "Kami berharap terjadi sinergi antar KPU kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan arsip dan logistik ex pemilu dan pemilihan tahun 2024 dengan lebih baik dan terstruktur," ujarnya. Basmar juga mengingatkan agar logistik dan arsip yang belum dilelang segera diproses melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai ketentuan yang berlaku.  Selain itu, ia mengimbau agar arsip yang dimiliki untuk segera dipilah agar tertata sesuai klasifikasi penyimpanan. Melalui Ngopi Asli, KPU Provinsi Jawa Tengah hendak memastikan seluruh tahapan pemilu terdokumentasi dan dipertanggungjawabkan dengan baik.  Arsip yang dikelola oleh satker menjadi bukti transparansi, sementara logistik yang tertata memastikan efisiensi anggaran dan keberlanjutan penggunaan barang negara. (ion/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Knowledge Sharing Tata Kelola Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) Tahap III yang digelar KPU RI, Senin (27/10).  Melalui forum ini, KPU RI menjelaskan peran strategis humas di setiap satuan kerja untuk menerapkan transparansi penyelenggaraan pemilu melalui media yang dimiliki. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja (satker) KPU provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dari KPU Kota Semarang, hadir anggota KPU Novi Maria Ulfah bersama staf Sekretariat Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Parhumas dan SDM). Dalam forum tersebut ditekankan bahwa humas memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat menerima informasi kepemiluan yang akurat, transparan, dan berimbang.  Karena itu, setiap satker KPU didorong untuk lebih aktif memanfaatkan berbagai kanal komunikasi publik, mulai dari media sosial, laman resmi, hingga platform digital lainnya agar pesan-pesan kepemiluan dapat menjangkau masyarakat secara luas dan tepat sasaran. Forum knowledge sharing ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga wadah berbagi pengalaman antarhumas daerah dalam mengelola strategi komunikasi publik.  Para peserta saling bertukar praktik baik (best practices), berbagi tantangan yang dihadapi di lapangan, serta mendiskusikan berbagai inovasi yang telah diterapkan di daerah masing-masing. Selain memperkuat koordinasi kelembagaan, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KPU di bidang kehumasan dan komunikasi publik.  Melalui pelatihan berkelanjutan dan pertukaran pengalaman seperti ini, KPU berharap setiap humas di daerah dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola komunikasi di era digital. KPU RI menegaskan, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari seberapa sering lembaga menyampaikan informasi, tetapi juga dari seberapa besar publik merasakan keterbukaan dan kedekatan dengan penyelenggara pemilu. (awh/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)