Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri undangan dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dalam kegiatan Opening Ceremony and Plenary Internatinonal Conference on Democration and Social Transformation, Kamis (8/6) Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Pandanaran Semarang tersebut menghadirkan narasumber Prof. August Pradetto, Prof. Peter Suwarno, Prof. Souad T. Ali, Prof. Jude W.R Genilo, Ph.D., Chusnul Mariyah, Ph.D., Prof. Abdul Jamil, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. Hadir dalam kegiatan itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosparmas, Novi Maria Ulfah. Pada kesempatan itu semua narasumber mengangkat isu yang menyangkut demokrasi dan transformasi sosial dalam fenomena di masyarakat. Prof. Peter Suwarno menyoroti popularitas media sosial di Indonesia terus mengalami peningkatan pesat.  Namun demikian, peningkatan tersebut dibarengi dengan meningkatnya konten dan perdebatan mengenai isu amoral, dan keagamaan.  "Maraknya isu yang banyak mengisi lini masa di media sosial itu menjadi dengan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat luas," kata Peter. Narasumber lain, yakni Prof. Souad T. Ali membahas mengenai ketidakpastian masa depan demokrasi dan kemanusiaan di tengah maraknya dunia digital.  Ia mengatakan, meskipun era digital telah membawa kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam banyak aspek kehidupan manusia, tetapi hal tersebut menciptakan tantangan baru bagi demokrasi dan kemanusiaan. Sementara itu, Prof. Abdul Djamil, M.A mengungkapkan kajian mengenai isu agama yang selalu menciptakan pertentangan.  Ia mengatakan isu agama sudah banyak terjadi dan menjadi pemicu terjadinya konflik di Indonesia. Karena hal itu ia menyampaikan bahwa masyarakat perlu waspada karena isu tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan konflik baru. Menurutnya masyarakat Indonesia perlu belajar bahwasanya isu agama merupakan isu sensitif dan sangat mudah memicu konflik, untuk itu ia menekankan perlunya persatuan antar umat beragama di Indonesia. Pada materi akhir, Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum,  menyampaikan paparan dengan tema dampak pembangunan daerah perkotaan.  Misbah menyampaikan bahwa masyarakat memiliki cara pandang tersendiri terhadap lingkungan di sekitarnya, di mana perspektif itu dibentuk oleh sejarah panjang kehidupan mereka.  Oleh sebab itu pembangunan yang dirancang untuk memajukan suatu wilayah perlu suatu proses sosialisasi yang matang agar tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. (if/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Kerja (Raker) Penyelesaian Data Ganda dan Invalid Pada Penyusunan Daftar Pemilih (DPT) untuk Pemilu 2024, Selasa (6/6).  Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Aruss Semarang itu diselenggarakan selama 2 (dua) hari (5 hingga 6 Juni 2023) dengan menggundang Ketua Divisi Data dan Informasi, beserta Operator Sidalih seluruh Jawa Tengah, serta dihadiri Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam pembukaan dan arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro menjelaskan mengenai Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Pada pelaksanaan Penyusunan DPT pada Pemilu Tahun 2024 agar cermat meneliti setiap data-data yang masuk dan yang harus diperbaiki, khususnya untuk data ganda di jawa tengah untuk hari ini," kata Paulus. Terkait data ganda yang ada dalam Provinsi Jawa Tengah, Paulus meminta kepada KPU kabupaten/kota agar dapat menyelesaikan proses tersebut sebelum DPT ditetapkan. "Ganda antara kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah harus segera eksekusi dan dikurangi, jika memang terditeksi 1 NIK digunakan lebih dari 1 orang untuk dilengkapi data dukungnya (KK dan KTP) yang bersangkutan, apalagi nantinya data akan di tabrakan dengan provinsi lain di Indonesia, bila perlu untuk bisa di video," tegasnya. Lebih lanjut, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Henry Wahyono menegaskan tentang analisa NIK ganda dan invalid pada pemutakhiran daftar pemilih untuk Pemilu 2024. “Pada analisa nik ganda dan invalid yang bapak/ibu temukan di lapangan mohon agar dapat bersurat melaporkan kepada Dukcapil di masing-masing kabupaten/kota, sehingga akan dilakukan perbaikan data kependudukannya dan mempersiapkan pula data dukung yang bersangkutan untuk memperkuat argumen kita terhadap kegandaan dengan tempat lain," kata Henry.  Dalam akhir kegiatan ini dilakukan forum diskusi dengan peserta terkait rencana tindak lanjut dan catatan perbaikan dalam proses penyusunan DPT. (yts/ed. Foto: yts/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar upacara peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2023, Kamis (1/6). Upacara dilaksanakan di aula kantor KPU Kota Semarang, Gedung Pemerintah Kota Semarang Lantai V, Jalan Pemuda Nomor 175 Semarang. Hadir dalam upacara tersebut Ketua, Anggota, Sekretaris, Pejabat Strukural dan seluruh staf Sekretariat KPU Kota Semarang. Dalam pengarahannya, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan bahwa pada 1 Juni 2023 ini merupakan peringatan pidato presiden pertama Indonesia yakni Ir Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima rumusan dasar negara yang kemudian dirumuskan sebagai pancasila. "Founding father kita menyampaikan lima rumusan dasar negara di depan peserta sidang BPUPKI untuk menyampaikan pancasila," ujar Nanda. Pancasila yang saat ini telah berusia 78 tahun, kata Nanda bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan fungsi pokok pancasila bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara. "Tentu kita sudah hafal pancasila, namun dalam pengamalan sehari-hari tiap butir pancasila juga perlu kita terapkan dan lakukan," kata Nanda. Terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Nanda mengatakan, nilai pancasila perlu diamalkan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Dengan begitu, tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan setara untuk kepentingan umum negara Indonesia. "Terhadap penyelenggaraan pemilu, pancasila juga perlu diamalkan dengan penuh integritas, non partisan, melayani secara setara, agar tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik, damai untuk semua," tambah dia. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri undangan dari RRI Semarang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Gerakan Cerdas Memilih Bagi Pemilih Pemula Pemilu 2024, Rabu (31/5). Pada kegiatan yang digelar di Balairung kampus Upgris Semarang tersebut diikuti oleh 850 mahasiswa-mahasiswi dan dibuka dengan kegiatan seni, baik modern dance dan musik. Dalam paparannya, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) menyampaikan materi mengenai peran pemilih pemula dalam Pemilu 2024. Untuk Pemilu tahun 2024, Nanda menyampaikan bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan sosialisasi secara berkala.  Nanda mengajak mahasiswa yang hadir untuk mengikuti tahapan pemilu dan mencari informasi kepemiluan menggunakan sumber yang terpercaya agar tidak menjadi pemilih yang apatis. "Mahasiwa adalah agen perubahan, mereka yang apatis karena belum tersentuh informasi kepemiluan yang benar, oleh sebab itu perlu partisipasi teman-teman untuk memberikan pencerahan," kata Nanda. Pada Pemilu 2024 mendatang, Nanda mengatakan proses kampanye akan banyak menggunakan media sosial.  Meskipun melalui media sosial pemilih dapat lebih mudah memperoleh informasi kepemiluan, Nanda menjelaskan bahwa media sosial juga rawan terhadap praktik kampanye hitam dan penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan permusuhan antar pendukung calon. Oleh sebab itu Nanda meminta para mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi keabsahan sumber informasi yang muncul atau menjadi viral di media sosial. "Mahasiswa harus bisa memilah informasi yang valid terkait Pemilu 2024, jangan mudah terprovokasi dengan judul informasi lalu segera di share. Lebih baik kita cari sumber lain untuk mengkroscek apakah berita tersebut benar demikian," lanjut Nanda.   Selain Nanda, kegiatan tersebut juga menghadirkan Rektor Upgris Semarang DR. Sri Suciati, M.Hum, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, dan Influencer Kota Semarang, Adheniar Juliane Maeda. Dalam materinya, Sri Suciati mengatakan bahwa mahasiswa Upgris harus kritis terhadap proses pemilihan umum.  "Dalam perkuliahan sudah dibekali berbagai macam mata kuliah yang berhubungan dengan politik, maka harus bisa kritis terhadap fenomena yang terjadi," ujarnya. Sementara itu, Arief Rahman menjelaskan bahwa mahasiwa perlu ikut terlibat dalam melakukan pengawasan pemilu agar bisa menangkal berita bohong. Senada dengan Nanda, Adheniar juga mengatakan bahwa media sosial banyak memberi kemudahan, namun keberadaan media sosial juga harus dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. "Kita aktif di sosial media, tapi perlu kritis dan bisa memfilter informasi mana yang bermanfaat positif. Pesan saya jangan cepat percaya berita hoax," ujar dia. Pasca pemaparan materi oleh narasumber kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mahasiswa Upris nampak antusias dan aktif bertanya mengenai informasi Pemilu tahun 2024. (if/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melaksanakan Pelantikan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gajahmungkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Rabu (31/5). Anggota PPS yang terlantik menggantikan anggota PPS sebelumnya yang mengundurkan diri. Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Semarang. Pelantikan tersebut juga mengundang Ketua PPK Kecamatan Gajahmungkur dan Ketua PPS Kelurahan Sampangan untuk menyaksikan pelantikan tersebut. Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah janji anggota PPS terlantik kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pakta integritas. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, dan sebagai saksi Anggota KPU Kota Semarang Heri Abrianto dan Suyanto. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom (Nanda) berharap anggota PPS yang baru saja dilantik dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPU Kota Semarang juga berpesan kepada PPS yang baru dilantik agar dapat langsung berbaur dan bersinergi dengan PPK dan PPS yang ada di wilayah kerjanya. "Selamat kepada anggota PPS yang baru saja dilantik, semoga dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku dan yang terpenting bisa langsung berbaur dan menyesuaikan dengan PPS yang ada di kelurahannya," jelas Nanda. (ana/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Jejaring Sistem Informasi Gender dan Anak (Siga) Tahun 2023 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Rabu (31/5). Pada kegiatan dilaksanakan di Ruang Komisi A dan B, Lantai 8, Gedug Moch Ikhsan, Kompleks Balaikota Semarang tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Novi Maria Ulfah. Acara tersebut menghadirkan dua Narasumber dari Anggota DPRD Kota Semarang Komisi D, Dr. H. Anang Budi Utomo, SMn., M.Pd. serta Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Monie Adityorini, S.Sos. Anang Budi Utomo menerangkan, Siga digunakan untuk menghimpun, menganalisa dan mempublikasikan informasi dengan tema gender dan anak. "Tujuan Siga adalah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi tentang isu-isu gender dan anak dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka," terang Anang. Dengan pengarusutamaan isu gender dan anak, diharapkan tema tersebut bisa diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat dan diharapkan bisa menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. "Konsep Gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung jawab masing-masing pribadi, perempuan, laki-laki dan anak-anak sehingga konsep ini terinternalisasi dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup," lanjut Anang. Sementara itu Monie menerangkan bahwa saat ini data yang ada di dalam Siga belum dapat dijadikan rujukan satu data Indonesia mengingat Diskominfo masih dalam proses pengumpulan data.  "Data Siga belum menjadi rujukan satu data Indonesia, karena beberapa OPD belum bisa menyajikan data pilah Gender. Selain itu belum ada arahan khusus terkait data Siga di Portal Statistik Sektoral, jadi beberapa OPD harus melakukan kegiatan baru untuk melengkapi data Siga," ujar dia. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)