Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, Rabu (14/6). Kegiatan yang digelar oleh KPU RI tersebut dilaksanakan di Vasa Hotel Surabaya, Jalan Mayjen HR. Muhammad Nomor 31 Kota Surabaya. Rakor Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 diselenggarakan selama 5 (lima) hari (9 hingga 13 Juni 2023) dengan menggundang Ketua Divisi Data dan Informasi dan Operator Sidalih seluruh Indonesia, serta dihadiri Kementerian Dalam Negeri yaitu Dirjen Dukcapil. Dalam pembukaan dan arahannya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. “Pada pelaksanaan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu 2024 khususnya sampai DPT ditetapkan tanggal 20-21 Juni mendatang, diharapkan dapat memaksimalkan waktu yang ada dan menindaklanjuti segala masukan dari Bawaslu maupun masyarakat melalui lapor pemilih dan/atau datang langsung ke kantor PPS, PPK, dan KPU," kata Hasyim. Terkait Persiapan DPT, Hasyim menambahkan, perlu adanya ketelitian dan pencermatan kembali sebelum pleno di tingkat PPS, PPK, dan sampai pada KPU kabupaten/kota. "Dalam persiapan DPT diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk cermat meneliti setiap data-data yang masuk dan yang harus diperbaiki, terlebih masukan masyarakat dan Bawaslu sendiri agar ke depan sampai pada DPT, data kita dapat tersaji akurat dan berkualitas," tegasnya. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos memberi pengantar tindak lanjut data pasca penetapan hasil rekapitulasi DPS dan melakukan konfirmasi daftar pemilih dengan PPLN seluruh dunia, serta mengenai data ganda nasional dan internasional. “Pertemuan kita akan lebih berfokus pada analisa data ganda nasional dan dunia dengan PPLN yang akan kita undang pada zoom, teman-teman pun berfokus untuk melakukan konfirmasi ke bawah apakah nantinya yang bersangkutan sudah pulang ke tanah air pada tanggal 14 Februari 2024 besok tidak," kata Betty.  Di akhir kegiatan dilakukan forum diskusi dengan peserta terkait rencana tindak lanjut dan catatan perbaikan dalam penyusunan daftar pemilih sebelum ditetapkannya DPT. (yts/ed. Foto: yts/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Kegiatan Seminar Film dan Gelar Karya dengan tema "Peran Mahasiswa FDK terhadap Edukasi Politik Pemilih Muda melalui film", Selasa (13/6). Kegiatan yang digelar oleh Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Walisongo Kota Semarang tersebut berlangsung di Gedung ISDB Sosial dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang. Hadir sebagai narasumber, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosparmas, Novi Maria Ulfah yang menyampaikan peran pemilih muda, edukasi politik dan film. Novi menjelaskan, di era digital saat ini penggunaan media sebagai sarana komunikasi sudah semakin meluas. "Jadi saat ini di era digital, media massa tidak hanya konvensional seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan sebagainya. Media sosial yang kita gunakan sekarang ini juga bisa berfungsi sebagai media untuk memproduksi berita," ujar Novi. Karena media sosial sudah sangat dekat dengan masyarakat, Novi menyampaikan kepada mahasiswa yang hadir untuk dapat memanfaatkan kemudahan tersebut dan menyampaikan kegiatan yang positif dan produktif. Acara ini juga menampilkan pemutaran film pendek sebanyak 16 film yang dilombakan. Tema film pendek tersebut antara lain tentang gunakan hak pilih, anti golput, anti money politik, saling menghormati perbedaan politik, no hoaks, serta peran pemilih muda. "Alternatif tema film yang lain yang belum diangkat, yaitu tahapan pemilu 2024.  Seperti, mengenalkan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih, sumber daya manusia, pungut hitung dan rekapitulasi suara," kata Novi (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar kegiatan Rapat Kerja Teknis Keuangan dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Selasa (13/6). Kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor KPU Kota Semarang itu mengundang ketua PPK, sekretaris dan staf tata usaha sekretariat PPK se-Kota Semarang, dan perwakilan Kesbangpol Kota Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, Anggota, Sekretaris, serta Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Semarang. Dalam arahannya, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) menyampaikan bahwa peminjaman gudang di kecamatan untuk dikoordinasikan dengan masing-masing camat sehingga dapat dipastikan kebutuhan ruang penyimpanan logistik yang dibutuhkan. Nanda menambahkan, PPK harus memastikan bahwa perlengkapan logistik untuk Pemilu 2024 tersimpan dengan baik untuk menghindari kerusakan. "Peminjaman gudang dapat dikoordinasikan dengan Camat setempat, berapa sebenarnya kebutuhan gudang tiap masing-masing kecamatan. Jangan sampai ada kelengkapan logistik yang tercecer di luar agar tidak terjadi kerusakan," jelas Nanda. Mengenai penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pelaksanaan tugas dan kegiatan, Nanda berpesan agar tiap-tiap PPK dapat melaksanakan secara terpat waktu agar pembayaran honor dapat berjalan lancar. "SPJ untuk diselesaikan tepat waktu karena mekanisme pemberian honor langsung ditransfer ke rekening masing-masing," kata dia. Sementara itu, Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo (Harsus) mengatakan, KPU Kota Semarang membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi PPK yang kesulitan menyusun SPJ. "PPK dan jajarannya apabila ada kesulitan dalam proses pengerjaan SPJ, segera saja dikoordinasikan bersama," kata Harsus. Harsus menambahkan, KPU Kota Semarang juga siap melakukan asistensi dan supervisi secara langsung kepada PPK yang kesulitan menyusun SPJ. "Bila diperlukan tim keuangan KPU akan melakukan supervisi ke kecamatan-kecamatan," terang Harsus. Pada penyampaian materi mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) bulan Juni, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Semarang, Weny Diah Astuti menyampaikan bahwa RAB yang digunakan dalam penyusunan SPJ bulan Juni berbeda dengan bulan sebelumnya. Oleh sebab itu Weny meminta PPK untuk mengecek kelengkapan SPJ tersebut terlebih dahulu sebelum menyerahkan kepada KPU Kota Semarang agar meminimalisir kesalahan. "RAB yang digunakan dalam penyusunan SPJ bulan Juni berbeda dengan bulan sebelumnya, jadi sebelum datang ke KPU mohon dikoreksi terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan," ujar dia. (ayu/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Solo, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Biaya Logistik untuk Pemilu Tahun 2024, Jumat (9/6). Kegiatan tersebut digelar oleh KPU RI di Grand Mercure Hotel, Solo, pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juni 2023. Hadir dalam Rakornas tersebut satker dari KPU Provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam sambutannya mengatakan bahwa satker KPU di seluruh Indonesia untuk segera melakukan pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan logistik untuk Pemilu 2024. "Tahapan pemilu sudah berjalan, mohon dapat segera membahas usulan-usulan teknis, menyusun timing harian dalam pengelolaan logistik agar kebutuhan logistik untuk Pemilu 2024 bisa dipersiapkan tepat waktu," kata Hasyim. Kepada satker yang memiliki jarak tempuh dalam kota yang membutuhkan sarana distribusi tertentu, Hasyim menghimbau untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. "Untuk daerah dengan jarak tempuh dan distribusinya yang membutuhkan penanganan khusus mohon direncanakan dengan strategis bagaimana mekanismenya dan disiapkan mitigasi risiko," lanjut Hasyim. Pada sesi pembahasan, Anggota KPU RI Divisi Perencaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Yulianto Sudrajat memberikan penekanan pada tahapan kampanye Pemilu 2024 yang hanya berlangsung selama 75 hari.  "Waktu kampanye yang singkat akan berpengaruh terhadap pengelolaan logistik ini harus dibutuhkan mitigasi. Maka perlu disiapkan peta distribusi logistik, dan gudang logistik," ujar Drajat. Drajat menambahkan, satker KPU perlu segera mempersiapkan pengadaan kebutuhan logistik paska penetapan DPT dilakukan. "Setelah penetapan DPT, yang bisa dilaksanakan proses pengadaan antara lain kotak suara, bilik suara, sampul, segel, cable ties, dan logistik lain yang tidak ada kaitannya dengan bakal calon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden perlu segera dipersiapkan," kata Drajat. Terkait dasar hukum, Drajat mengatakan bahwa PKPU terkait logistik akan segera diterbitkan oleh KPU RI. "Mohon dipersiapkan dulu, untuk PKPU tentang logistik akan segera diundangkan dalam waktu dekat," lanjutnya. Pada penutupan, hadir ketua dan anggota KPU RI serta pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI, yakni Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama Purwoto Ruslan Hidayat, dan Pejabat Eselon II lainnya. (wny/ed. Foto: wny/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Pelantikan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karangturi dan Pedalangan Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Jum'at (9/6). Anggota PPS yang terlantik menggantikan anggota PPS sebelumnya yang mengundurkan diri. Pelantikan tersebut juga mengundang Ketua PPK Kecamatan Semarang Timur dan Banyumanik serta Ketua PPS Kelurahan Karangturi dan Pedalangan untuk menyaksikan prosesi pelantikan. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, dan sebagai saksi Anggota KPU Kota Semarang Heri Abrianto dan Novi Maria Ulfah. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah janji anggota PPS kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pakta integritas. Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom (Nanda) dalam sambutanya menyampaikan kepada anggota PPS yang baru saja dilantik untuk memberikan sumbangsih dan kontribusinya terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. "Yang perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai penyelenggara pemilu, salah satu yang kita kedepankan adalah kita berikan sumbangsih kepada negara yaitu ikut melaksanakan pesta demokrasi," jelas Nanda. Nanda juga berpesan kepada PPS yang baru dilantik agar dapat segera berbaur dengan PPK dan PPS di wilayah kerja masing-masing. "Kami berharap PPS yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan baik dan langsung berbaur dengan PPK dan PPS di kelurahan masing-masing," tambah Nanda. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Kegiatan Advokasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat untuk Penguatan Deteksi dan Memerangi Hoaks terkait isu Kesehatan di Tujuh Kota di Indonesia, Rabu (8/6). Kegiatan yang digelar oleh Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) di Ruang Bahana Hotel Noorman turut mengundang dinas terkait, ormas, jurnalis, serta perwakilan Unicef untuk daerah Semarang dan Surabaya. Hadir pada kesempatan tersebut Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Sosparmas, Novi Maria Ulfah. Pada kesempatan itu narasumber mengangkat isu tentang hak anak yang aman dari ancaman hoaks.  Ari Rukmantara Perwakilan Unicef untuk daerah Semarang dan Surabaya mengatakan, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Unicef untuk memberikan pemahaman yang setara bagi seluruh anak di dunia. "Yang jelas Unicef ingin memastikan anak-anak Indonesia itu sama kualitasnya dengan anak-anak dimanapun di dunia, ingin memastikan hak anak itu dilindungi termasuk hak anak yang aman dari ancaman Hoaks," kata Ari. Dengan melek informasi dan ancaman hoaks, Ari berharap anak-anak di Indonesia memiliki literasi informasi teknologi yang tinggi, karena penduduk Indonesia memiliki jumlah tertinggi keempat di dunia. "Dengan begitu anak-anak Indonesia bisa bersaing karena kita termasuk negara dengan jumlah penduduk ke 4 terbesar di dunia," ujar Arif. Selanjutnya Heni Mulyati, Presidium Education Mafindo menjelaskan 3 pilar strategi penanganan hoaks. Ketiga pilar tersebut perlu dilakukan kolaborasi dan advokasi antar lembaga agar menghasilkan dampak yang luas "ada 3 pilar strategi dalam penanganan hoaks ialah memperkuat mekanisme debunking hoaks (social listening, fact checking, produksi konten, chat bot, dll), kemudian literasi digital, serta membentuk meknisme untuk koordinasi, kolaborasi dan advokasi antar lembaga," kata Heni. Pada kesempatan itu Heni juga mengajak warga untuk bersama-sama membongkar berbagai hoaks dan fitnah yang beredar melalui web turnbackhoax.id (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)