Berita Terkini

Wonosobo, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Pembentukan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK di Jawa Tengah, Minggu (26/2). Hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di KPU Kabupaten Wonosobo itu Sekretris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo, dan Kasubbag Program dan Data KPU Kota Semarang.  Rakor yang berlangsung selama 1 (satu) hari itu dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal dan diikuti oleh seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Dalam kegiatan itu, Rudinal menyampaikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan secara baik oleh KPU kabupaten/kota, diantaranya penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), hasil exit meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Tengah. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di Jawa Tengah akan berlangsung selama 24 hari. Oleh sebab itu ia meminta kepada KPU kabupaten/kota yang menjadi jalur pelaksanaan kirab itu untuk merancang kegiatan sosialisasi dengan menyesuaikan kultur dan budaya setempat. Pada kesempatan yang sama, Rudinal juga meminta KPU kabupaten/kota yang hadir untuk memastikan struktur anggaran APBN tahun anggaran 2023 cukup untuk fasilitasi tahapan Pemilu 2024. (rhd/ed. Foto: rhd/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar rapat persiapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, Jumat (24/2). Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kota Semarang, perwakilan dari Kesbangpol Kota Semarang, serta Ketua dan anggota PPK Divisi Mutarlih se-Kota Semarang.  Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom dalam sambutannya mengevaluasi hasil kerja Pantarlih di lapangan. Ketua KPU Kota Semarang menghimbau kepada PPK untuk memberikan pengarahan kembali kepada pantarlih di sisa tugasnya untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan. "Saat melaksanakan coklit, gunakan atribut yang lengkap beserta surat tugas yang harus selalu dibawa," kata Nanda.  Ia mengatakan, perlunya kerjasama antara pantarlih dan pengawas, sehingga pelaksanaan coklit dapat dilaksanakan dengan pengawasan yang memadai. "Diharapkan dapat bersinergi dengan pengawas, karena tugas pengawas adalah melakukan pencegahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan," pesan Nanda. Terkait proses penyusunan DPS, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ahmad Zaini menekankan perlunya kroscek data antar PPK dan PPS di wilayah yang berbeda jika ada indikasi data ganda. Hal itu untuk memastikan bahwa DPS Kota Semarang minim data pemilih yang ganda. "Perlu hati-hati saat memasukkan data baru, berkoordinasi antar PPK dan PPS agar nanti tidak muncul data ganda. Harapannya DPS nanti kita bersih dari data ganda," pesan Zaini. (ion/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Sosialisasi Pemberian Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (22/2).  Sosialisasi itu diikuti oleh Ketua, Anggota Divisi SDM dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara daring. Dalam pembukaan kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait peraturan, kriteria dan mekanisme pemberian santunan kematian dan kecelakaan kerja bagi penyelenggara adhoc. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Jawa Tengah, Rudinal, menambahkan bahwa KPU kabupaten/kota harus mengetahui langkah-langkah yang wajib dilakukan sebelum memberikan santunan jaminan keselamatan kerja bagi badan adhoc di wilayah masing-masing. Rudinal mengatakan KPU kabupaten/kota perlu memiliki data badan adhoc dan melakukan updating terkait kondisi kesehatan dari masing-masing personil badan adhoc. "Sebelum santunan diberikan, KPU kabupaten/kota wajib melakukan pendataan badan adhoc yang meninggal, sakit berat, sakit ringan, dsb.," kata Rudinal. Terkait pemberian santunan, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Taufiqurahman memberikan penjelasan mengenai Keputusan KPU tentang Pemberian Santunan Badan Adhoc, kriteria apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penerima, kondisi seperti apa dan syarat-syarat lainnya.  Di akhir sesi, Taufiq juga memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh KPU kabupaten/kota dengan permasalahan yang berbeda-beda. (sar/ed. Foto: mir/KPU KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Ahmad Zaini mengatakan bahwa progres pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 pada sepuluh hari pertama sudah mencapai 60 persen, Selasa (21/2). Hal tersebut diketahui setelah KPU Kota Semarang melakukan monitoring kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) pada sepuluh hari pertama untuk proses coklit data pemilih Pemilu 2024. "Dari hasil monitoring, kerja pantarlih kita cukup baik, rata-rata sudah mencapai 60 persen," terang Zaini. Dengan progres tersebut, Zaini berharap seluruh pantarlih Kota Semarang dapat merampungkan tugas coklit di sepuluh hari kedua. "Harapan KPU, di 10 (sepuluh) hari kedua atau 20 (dua puluh) hari bertugas, teman-teman pantarlih sudah selesai melakukan coklit," lanjut dia. Meskipun proses coklit berlangsung selama 30 hari, yakni dari tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023, Zaini ingin di 10 (sepuluh) hari terakhir, seluruh pantarlih yang telah usai melakukan coklit bisa membantu PPS untuk menyempurnakan data pemilih hasil coklit. "Jadi di sisa 10 hari terakhir bisa digunakan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sekaligus pantarlih ini bisa membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemitakhiran," paparnya. Karena kondisi cuaca di Kota Semarang sedang tidak menentu, Zaini meminta pantarlih yang sedang melaksanakan tugas untuk bisa menjaga kesehatan dan membagi waktu secara efektif. "Pesan untuk pantarlih agar menjaga kesehatan karena hari-hari ini selalu hujan, jadi manfaatkan waktu dengan baik," ujarnya. Selain itu Zaini juga berpesan kepada petugas pantarlih yang ditemuinya untuk selalu berkoordinasi dengan PPS dan PPK jika di lapangan menemui kendala. "Selalu koordinasi dengan PPS untuk setiap melakukan kerja pemuthakiran data pemilih ya, jadi setiap kerjanya bisa dipadu jika ada kendala," pesan Zaini. Terkait kegiatan monitoring coklit ini, KPU Kota Semarang menurunkan seluruh personil, baik Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag dan Staf Sekretrariat KPU Kota Semarang di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri rapat daring melalui zoom meeting untuk membahas pelaksanaan Kirab Pemilu 2024, Senin (20/2). Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah itu dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Sekretaris, dan Kasubag TPH dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.  Dalam arahan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Rudinal, meskipun event tersebut masih lama, tetapi ia meminta KPU kabupaten/kota untuk mulai merancang kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Kirab tersebut merupakan inisiasi dari KPU RI yang akan dilaksanakan selama 285 hari dan melewati delapan jalur.  Untuk Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam jalur tiga bersama dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DIY, dan Jawa Barat Sementara itu KPU Kota Semarang nantinya akan melaksanakan kegiatan kirab selama 3 hingga 7 hari setelah menerima rombongan kirab yang datang dari Kota Banjarbaru lewat Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Rudinal mengatakan, proses kirab tersebut dilaksanakan melalui kreativitas masing-masing daerah. Meski demikian Rudinal menjelaskan kreativitas tersebut perlu mengedepankan kultur dan budaya di masing-masing daerah. "Mengenai kegiatan memang ada rancangan panduan, tetapi bisa dilakukan sesuai kreativitas dengan mengedepankan kultur budaya masing-masing daerah," kata Rudinal. Lebih lanjut, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Eni Misdayani mengatakan, kegiatan kirab perlu dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada segmen-segmen di masyarakat. "Kirab ini sebaiknya juga menyasar segmen-segmen di masyarakat, seperti kelompok nelayan atau segmen perempuan, sebagai sarana sosialisasi mengenai Pemilu 2024," terang Eni. (rap/ed. Foto: den/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar proses verifikasi faktual (verfak) kepada pendukung bakal calon (bacalon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Senin (20/2). Proses verfak tersebut dilakukan di tempat yang telah disepakati antara KPU, petugas penghubung/LO bacalon, dan Bawaslu Kota Semarang. Atas kesepakatan itu proses verfak dukungan bacalon DPD tidak perlu dilakukan secara door to door.  Keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi yang digelar di aula Kantor KPU Kota Semarang antara KPU, LO, dan Bawaslu Kota Semarang pada Senin, 13 Februari 2023 lalu. Sebelumnya pada Minggu, 19 Februari 2023 KPU Kota Semarang telah rampung melaksanakan proses verfak di Aula Kantor Kecamatan Gajahmungkur untuk pendukung bacalon Casytha Arriwi Kathmandu. Sementara itu pada Senin, 20 Februari 2023 petugas verfak KPU Kota Semarang melakukan verfak di Gedung PGRI Kota Semarang untuk pendukung bacalon Muhdi. Untuk proses verfak dukungan bacalon anggota DPD lainnya, yang telah terjadwal akan dilakukan pada Senin malam (20/2) di Kelurahan Ngadirgo, Selasa malam, dan Rabu malam (21-22/2) di Kelurahan Bangetayu Wetan untuk pendukung bacalon Joko Dalmadyo. Berdasarkan tahapan, proses verfak ini akan dilakukan KPU Kota Semarang hingga Minggu 26 Februari 2023. Karena proses verfak akan dilaksanakan terpusat, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto berharap antara LO dan bacalon dapat segera mengkoordir pendukungnya agar proses verfak dapat segera dilakukan. "Monggo untuk bapak/ibu LO dan bakal calon untuk segera mengkoordinasikan di mana tempat dan waktu pelaksanaan, karena waktu kita tidak banyak. Jangan terlalu mepet karena jika ada hal-hal yang perlu dilengkapi, bacalon dapat segera memenuhi itu," ujar Heri pada acara rakor pelaksanaan verfak Jumat (17/2) lalu. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)