Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Pembekalan Magang Klinik Hukum yang digelar oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum Kota Semarang, Selasa (7/3). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Theatre Lantai 3, Gedung Qodri Azizi ISDB UIN Walisongo itu dihadiri oleh Kasubbag Hukum dan SDM, Sekretariat KPU Kota Semarang, Riza Setiawan. Wakil Dekan 2 UIN Walisongo, Drs. H. Muslam, M.Ag dalam sambutanya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Lembaga yang telah berkenan menjalin mitra bersama UIN Walisongo dan di Tahun 2023 ini "Terima kasih kepada bapak/ibu semua berkat bantuannya kami bisa menjalin kerjasama dan bermitra, pada tahun ini total menjadi 12 Lembaga, alhamdulillah," kata Muslam. Ia berharap, dengan magang di lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan UIN Walisongo, mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program itu mendapatkan pengalaman dunia kerja. "Karena mahasiswa kami selama ini belajar di kampus hanya mendapatkan teori saja, mohon dapat diberikan bimbingan dan juga bisa langsung melihat bagaimana aspek praktis dari teori-teori yang terkait dari bidang hukum," tambahnya. Menanggapi hal itu, Kasubbag Hukum dan SDM, Sekretariat KPU Kota Semarang, Riza Setiawan mengucapkan terima kasih karena KPU Kota Semarang dipilih sebagai salah satu mitra dalam program magang UIN Walisongo. "Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya karena telah dipilih sebagai salah satu lembaga yang tergabung di dalam mitra Klinik Hukum mahasiswa UIN Walisongo," ujar Riza. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Senin (6/3). Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat DPRD, Kompleks Balaikota itu dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD, Ketua dan Anggota KPU, serta Ketua PPK Kota Semarang. Untuk pelaksanaan Pemilu 2024, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) mengatakan seluruh badan adhoc telah dilantik dan sedang menjalankan tahapan Pemilu 2024. "Setelah kemarin kami selesai proses verfak (verifikasi faktual) dukungan bakal calon anggota DPD, tahapan paling dekat yaitu penyusunan daftar pemilih," kata Nanda. Nanda menambahkan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Kota Semarang telah mencapai 80 persen. Ia yakin pada 14 Maret 2023, proses coklit telah sepenuhnya terselesaikan. "Setelah ini yang paling dekat yaitu penyusunan daftar pemilih. Pantarlih kita sudah mencapai 80 persen melakukan coklit, 14 Maret nanti Insyaallah kita sudah selesai," tambahnya. Terkait sistem informasi yang digunakan oleh KPU, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Hermawan Sulis Susnarko mengatakan DPRD Kota Semarang siap membantu KPU untuk mendorong pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan oleh PPK dan PPS Pemilu 2024. "Karena kecamatan, kelurahan ini juga mitra. Jadi kami ingin tahu agar bisa kami bisa ikut mendorong. Jangan sampai nanti fasilitas yang dibutuhkan PPK dan PPS belum terfasilitasi, terutama perihal wifi atau internet," kata Hermawan. Menanggapi hal tersebut, Nanda mengatakan, KPU Kota Semarang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang perihal bantuan fasilitasi PPK dan PPS yang ada di Kota Semarang. Nanda menjelaskan saat ini Pemkot Semarang sedang dalam proses memenuhi permohonan fasilitasi tersebut. "Kami sudah berkoordinasi, dan Pemkot Semarang sudah mempersiapkan kebutuhan di masing-masing kecamatan dan kelurahan," kata Nanda. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang, Heri Abriyanto mengatakan, pada Pemilu 2024, KPU menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara seperti yang telah digunakan pada Pilwakot Semarang 2020. Ia menjelaskan sistem tersebut sedang disempurnakan oleh KPU RI sehingga nantinya proses penghitungan dan rekapitulasi suara bisa berjalan lebih cepat. "Sirekap masih disempurnakan oleh KPU, agar mempercepat proses adminsitrasi penghitungan dan rekap. Kemudian nanti saksi parpol yang telah didaftarkan bisa dengan mudah mendapat salinan pengitungan itu," kata Heri. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Dialog Kebangsaan Menakar Kerawanan Konflik pada Pemilu 2024 Antara Realitas dan Keyakinan yang digelar oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Sabtu (4/3). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dieng BP2KLK itu dihadiri oleh 4 Narasumber yaitu Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, Anggota DPRD Kota Semarang, Suharsono, Founder & CEO Zuliya Consulting, Dr. Zulkifli, dan Wakil Ketua PC NU Kota Semarang, KH. Agus Fathuddin. Dalam paparanya, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) mengatakan, potensi konflik dalam pemilu akan selalu ada. Mengenai Pemilu 2024, Nanda menjelaskan kontestasi antar calon akan semakin hangat mengingat banyak figur baru yang akan mencoba meraih simpati masyarakat. "Apakah konflik ini bakal ada? ada, karena calon presidennya jelas baru, calon gubernur rata-rata baru, calon walikota baru, sehingga kompetisi ini sifatnya lebih baru karena minim unsur petahana, jadi potensi konflik tentu ada." Ujar Nanda. Meski potensi konflik pada Pemilu 2024 cenderung tinggi, Nanda mengatakan bahwa masyarakat perlu menambah literasi politik dan kepemiluan sehingga bisa memilah antara informasi yang benar dengan informasi yang berpotensi dapat memecah-belah persatuan. "Tinggal bagaimana kita bisa tidak terlibat dalam suasana tersebut. Justru kita perlu jadi yang namanya mercusuar, di mana kita bisa menerangi orang dengan informasi yang mencerahkan bukan menyesatkan," lanjut Nanda. Sementara itu KH. Agus Fathuddin mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 perlu memaknai bahwa semua itu sebagai ibadah dan ikhtiar baik untuk membuat negara Indonesia menjadi lebih baik.  "Jadi mari kita semua ciptakan kesadaran bersama bahwa Pemilu 2024 ini sebagai nasbul imamah, bagian dari ibadah, karena ini ibadah ya jangan sampai timbul konflik yang justru menjadi mafsadah," pesannya. Senada dengan KH. Agus, Founder & CEO Zuliya Consulting, Dr. Zulkifli mengatakan bahwa kesadaran berpolitik perlu dibangun bersama. Menurutnya peran kelompok masyarakat yang bisa memberi pemahaman berpolitik kepada masyarakat sangat bermakna. "Kedewasaan berpolitik dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab kita. Apa yang bisa kita lakukan, membuat komunitas misalnya dan memberikan kontribusi, memberikan kecerdasan kepada masyarakat, kepada mahasiswa tentu akan membawa efek positif," ujar Zul. Terkait kerawanan pemilu, Anggota DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan bahwa Jawa Tengah memiliki bekal sosial yang cukup baik, sebab berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan oleh Bawaslu, Jawa Tengah tidak termasuk sebagai wilayah yang memiliki kerawanan tinggi. "Jawa Tengah dan Semarang ini Alhamdulillah tidak ada konlik, kalaupun adapun sangat kecil. Ada yang namanya IKP yang dikeluarkan Bawaslu itu ada 5 daerah konflik tinggi tetapi Jawa Tengah tidak termasuk," Ujar Suharsono. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Dispendukcapil Kota Semarang menggelar perekaman biometrik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A dan Lapas Kelas I Semarang, Jumat (3/3). Perekaman biometrik dilakukan untuk mengumpulkan elemen data kependudukan warga binaan yang ada di dalam kedua lapas tersebut. Elemen data yang dilakukan perekaman antara lain sidik jari, perekaman foto, perekaman kornea mata, serta perekaman tanda tangan. Untuk sinkronisasi dan akurasi perekaman, Dispendukcapil Kota Semarang juga melakukan pencocokan data NIK dan KK bagi warga binaan yang merupakan warga Kota Semarang asli, serta warga luar Kota Semarang. Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ahmad Zaini yang menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, proses perekaman itu dilakukan oleh KPU dan Dispendukcapil agar warga binaan yang ada di dalam lapas tetap memiliki hak politik, dan dapat menggunakan haknya pada Pemilu 2024 mendatang. "Pendataan ini dilakukan agar para warga binaan lapas tetap memiliki hak pilih sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam Pemilu Serentak 2024," kata Zaini. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU, serta perwakilan dari Bawaslu Kota Semarang. (mir/ed. Foto: den/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Syarat Dukungan Minimal Tahap Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jateng mengumumkan terdapat 4 bakal calon yang tidak memenuhi syarat pada proses verifikasi faktual (verfak) tahap pertama, Rabu (1/3). Keempat bacalon yang tidak lolos tersebut antara lain Agus Mujayanto, Ahmad Baligh Mu’aidi, Joko Dalmadyo dan Taj Yasin. Karena tidak lolos verfak tahap pertama, keempat bacalon itu harus melalui proses verifikasi administrasi (vermin) perbaikan jumlah pendukung bacalon tahap kedua. Hasil tersebut dibacakan oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Provinsi Jateng di ruang rapat utama KPU Provinsi Jateng, Jalan Veteran Nomor 1A, Semarang. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 28 Februari sd 1 Maret 2023 itu dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat serta Staf Sekretariat KPU Kota Semarang. Selain mengumumkan bacalon yang lolos dan tidak lolos, melalui acara tersebut, KPU Provinsi Jateng juga melakukan sinkronisasi data hasi verfak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon), KPU Kota Semarang memiliki 822 (Delapan ratus dua puluh dua) sampel dari 10 bacalon anggota DPD yang harus dilakukan verfak secara door to door, didatangkan di tempat yang disepakati, panggilan video, malupun melalui rekaman video. Saat memberikan penjelasan terkait proses verfak kepada KPU Provinsi Jateng, hasil verfak dan proses sinkronisasi data KPU Kota Semarang dinyatakan sesuai dengan Silon. (tbr/ed. Foto: e1/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat kerja teknis (rakernis) keuangan, serta penandatanganan dan pembagian buku rekening untuk PPK Pemilu 2024, Selasa (28/2). Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 5 Gedung Pemerintah Kota Semarang itu dihadiri oleh Ketua, Anggota, Plh Sekretaris serta Kasubbag Sekretariat KPU Kota Semarang, dan mengundang ketua PPK dan perwakilan BRI Cabang Pandanaran, Semarang. Kegiatan tersebut merujuk pada Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc. Terkait pertanggungjawaban tugas dan keuangan, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan badan adhoc harus tertib dalam hal pencatatan dan administrasi, mengingat laporan keuangan pelaksanaan Pemilu 2024 akan diperiksa secara menyeluruh oleh BPK. "Perlu diingat, teman-teman PPK dan PPS untuk tertib adminsitrasi, apa saja yang dikeluarkan dari struktur anggaran untuk dicatat dan didokumentasikan. Ini persiapan kita untuk pemeriksaan BPK nantinya," terang Nanda. Sementara itu, Kasubbag Keuangan Sekretariat KPU Kota Semarang dalam penyampaian materi menjelaskan panduan teknis pembukuan dan pertanggunggungjawaban badan adhoc sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Keputusan KPU 53/2023. Di akhir acara, dilakukan penandatangan dan pembagian buku tabungan rekening dana pemilu bagi PPK se-Kota Semarang oleh tim dari BRI Cabang Pandanaran, Semarang. (wny/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)