Berita Terkini

Jakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Purwoto Ruslan Hidayat dalam rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) KPU Tahun 2023 menyampaikan bahwa dana penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum (pemilu) harus dimasukkan ke dalam struktur anggaran APBN, Kamis (27/10). Karena tahapan Pemilu 2024 akan padat di Tahun 2023, maka Purwoto meminta KPU kabupaten/kota yang menghadiri rapat tersebut untuk memetakan kegiatan tahapan pemilu yang akan masuk dalam struktur anggaran APBN Tahun 2023. Selain melakukan pemetaan, Purwoto juga menegaskan bahwa KPU kabupaten/kota wajib memasukkan kebutuhan anggaran prioritas sebagai dukungan pelaksanaan Pemilu 2024. "Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang sifatnya mendasar seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, dan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu, serta untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional harus diperhatikan," kata Purwoto. Sementara itu, Plh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi M. Krisdiono menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh satker terkait kondisi anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Terkait peserta, forum tersebut dihadiri oleh jajaran Setjen KPU RI, dan 1068 peserta rapat, yang terdiri dari kasubbag perencanaan dan operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota se-Indonesia. (rhd/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Hal ini disampaikan oleh ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari ketika memberikan kuliah umum (Stadium General) dan penandatanganan kerjasama antara KPU RI dengan UIN Walisongo  di Gedung Rektorat kampus III UIN Walisongo Semarang (27/10).  “Berkaca pada pemilihan serentak tahun 2019, banyak petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal dunia, diharapkan peran anak-anak muda seperti mahasiswa bisa berpartisipasi menjadi KPPS di wilayahnya masing-masing” kata Hasyim. Petugas KPPS yang meninggal dunia banyak yang berusia di atas 50 tahun dan juga mempunyai penyakit komorbid (sakit jantung, hipertensi dan diabet). “KPU RI sudah melakukan penandatanganan MOU dengan berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia, setelah ini kami minta kerjasama dari  PT tersebut bisa mendata byname mahasiswa yang bisa menjadi petugas KPPS. Jika Petugas KPPS ada 7 orang, diharapkan ada 2 orang berasal dari mahasiswa. JIka perlu diberi nilai SKS dan ada nilainya”, terangnya.  Saat itu, hasyim menyampaikan materi dengan judul Desain Baru Ketatanegaraan Pascaperubahan Konstitusi Indonesia. KPU RI tidak bisa bekerja sendirian. UIN walisongo menjadi Universitas yang ke 4 untuk penandatanganan MOU. Selain itu juga ada program pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa tata kelola pemilu untuk jenjang pascasarjana di UNDIP dan akan menyusul program studi lainnya seperti akuntasi, hukum. “Kerja harus berilmu supaya terarah. Ilmu juga diamalkan. KPU RI menerbitkan Jurnal akademik setahun  dua kali. Konferensi nasional setiap  setahun sekali. Setelah pemilu 2014 sudah mulai rutin penerbitan jurnal tata kelola pemilu. Pemilu sebagai ladang data, untuk ditulis dan dianalisis dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan pemilu. Pemilu di Indonesia sebagai percontohan  pemilu di dunia. Mengapa penting belajar dengan Indonesia. Setelah India dan Amerika serikat, maka Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemilu secara langsung.  Di hadapan mahasiswa UIN, ia juga menjelaskan mengenai syarat memilih, hak suara, dan peran mahasiswa ketika pelaksanaan pemilu serentak 2024 besok. Mahasiswa juga diminta untuk cek nama nya di cekdptonline.kpu.go.id, untuk mengetahui apakan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar, maka diminta untuk bisa langsung daftar di apliaksi tersebut. Prof. Dr. Imam Taufiq,M.Ag menyambut baik kerjasama dengan KPU RI. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24.000 siap mendukung pelaksanaan pemilihan serentak 2024.  Anggota KPU Kota Semarang (Novi Maria Ulfah dan Ahmad Zaini) turut hadir dalam forum tersebut. Tampak hadir segenap pimpinan UIN Walisongo Semarang dan civitas akademika. Sedang Ketua KPU RI didampingi anggota KPU RI (Afifuddin), Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan anggota, Ketua KPU Kalimantan Tengah, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Ketua KPU Maluku Utara, Ketua KPU DKI Jakarta beserta KPU Kabupaten/kota yang alumni UIN Walisongo Semarang.(nmu)

Salatiga, kota-semarang.kpu.go.id - Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Rudinal dalam rapat konsolidasi bersama seluruh pejabat struktural di lingkungan Jawa Tengah menyampaikan bahwa sekretariat KPU perlu konsolidasi dengan KPU RI sebagai upaya untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang, Jumat (18/10). Hadir di tengah-tengah rapat adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernard Darmawan Sutrisno, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna dan pejabat KPU RI lainnya. Nanang Priyatna menyampaikan, proses pertanggungjawaban kegiatan harus dilakukan secara sistematis. Diawali dengan proses perencanaan yang baik, dan komunikasi dengan stakeholder terkait.  "Dalam penatausahaan pertanggungjawaban harus clear secara SPJ, saat tahapan selesai, pertanggungjawaban juga harus selesai. Maka perencanaan harus sedini mungkin di konsolidasikan ke berbagai pihak," pesan Nanang. Karena Pemilu 2024 merupakan kegiatan yang padat, maka Nanang berpesan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan anggaran Pemilu 2024. "Untuk menghadapai 2024 kita harus berhati-hati terhadap anggaran dan kegiatan. Karena tugas kita tidak hanya selesai melaksanakan tahapan, tetapi harus selesai juga dalam pertanggungjawaban keuangan," lanjut Nanang. Terkait proses konsolidasi internal, Nanang menyampaikan bahwa forum itu bukan yang terakhir, menurutnya sekretariat KPU harus tetap konsolidasi, koordinasi dan komunikasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas lembaga KPU. "Ini bukan pertemuan yang pertama ataupun terakhir, kita akan terus berkonsolidasi, berkoordinasi dan komunikasi agar KPU solid," kata Nanang. Sementara itu, Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno mengatakan dalam waktu dekat KPU akan melakukan pemetaan struktur organisasi. Bernad mengatakan, hal itu semata-mata demi meningkatkan kualitas organisasi KPU, oleh sebab itu ia meminta jajarannya untuk bersiap dan terus melakukan penyempurnaan organisasi KPU. "Dalam waktu dekat KPU akan melakukan penyegaran sampai tingkat eselon III dan IV kabupaten/kota, KPU harus siap, ini demi penyempurnaan struktur organisasi KPU," terang Bernad. (tbr/ed. Foto: dok KPU Provinsi Jawa Tengah)

Salatiga, kota-semarang.kpu.go.id - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia hadir mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022 di Kota Salatiga, Jumat (28/10). Selain diikuti oleh sekretaris KPU seluruh Indonesia, seluruh pejabat eselon III dan IV KPU di wilayah Jawa Tengah juga ikut menghadiri upacara tersebut. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara itu Pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI yang mengikuti upacara secara langsung adalah Deputi, Inspektur Utama, dan para Pejabat Eselon II KPU RI. Upacara peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 juga diikuti oleh seluruh sekretariat KPU di seluruh Indonesia secara daring melalui media zoom meeting. Dalam arahannya, Sekjen KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan peringatan Sumpah Pemuda yang ke 94 harus menjadi momentum untuk semangat melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada serta menegakkan integritas bangsa dengan menjaga dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu. (tbr/ed. Foto: dok KPU Provinsi Jawa Tengah)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Verifikator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sudah menyelesaikan 1.281 sampel atau 48,6% dari total 2.637 anggota partai politik (parpol) tingkat Kota Semarang calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Selasa (25/10). Data tersebut merupakan capaian verifikator KPU Kota Semarang per tanggal 24 Oktober 2022.  Sementara itu pada Selasa (25/10), Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kota Semarang ikut terjun langsung melakukan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan parpol yang tersebar di 16 kecamatan pada wilayah Kota Semarang. Berdasarkan regulasi, sisa sampel anggota parpol sebanyak 1.356 orang harus diselesaikan oleh verifikator KPU Kota Semarang selambat-lambatnya pada 4 November 2022. Di sela-sela kegiatan verifikasi faktual, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto mengatakan, sembari verifikator KPU Kota Semarang melaksanakan proses verifikasi, KPU Kota Semarang akan mulai menyerahkan data sampel anggota yang tidak dapat ditemui oleh tim verifikator KPU Kota Semarang kepada masing-masing parpol. Langkah tersebut sebagai upaya KPU Kota Semarang agar parpol memiliki waktu yang luas untuk dapat menghadirkan anggotanya. Kemudian tim verifikator KPU Kota Semarang akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan yang tidak dapat ditemui itu di masing-masing kantor parpol. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membahas kebutuhan sarana logistik berupa gudang penyimpanan yang akan digunakan sebagai ruang penyimpanan dan operasional manajemen logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Kamis (20/10). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor KPU Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 175 itu dihadiri oleh ketua dan anggota, sekretaris, serta pejabat struktural KPU Kota Semarang dengan perwakilan dari Pemkot Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) mengatakan, forum tersebut sebagai langkah persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekat, khususnya mengenai gudang untuk menyimpan kebutuhan logistik pemilu. Koordinasi tersebut memang perlu dilakukan jauh-jauh hari mengingat KPU Kota Semarang membutuhkan support dari Pemkot Semarang. Sementara itu tidak semua kantor kecamatan di wilayah Kota Semarang memiliki fasilitas yang cukup untuk penyimpanan logistik Pemilu 2024. "Pemilu memang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, tetapi jika berbicara tentang logistik maka kami membutuhkan ruangan untuk menyimpan kotak suara dan lainnya. Namun kami juga menyadari tidak semua kecamatan memiliki ruangan yang representatif, oleh sebab itu kita perlu koordinasi secepat mungkin agar kita bisa memetakan bersama hal-hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut," kata Nanda. Selain untuk penyimpanan logistik, KPU Kota Semarang juga membutuhkan ruangan bagi anggota PPK yang akan bertugas mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang. "Selain itu PPK dan Panwascam juga membutuhkan ruang kerja yang baik, dan biasanya ruang kerja menjadi bagian dari kantor kecamatan setempat," lanjut Nanda. Terkait tahapan logistik, Nanda mengatakan bahwa tahapan tersebut menjadi salah satu tahapan yang penting, karenanya KPU dan pihak-pihak terkait perlu mengkoordinasikan segala kemungkinan, agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. "Bidang logistik tidak boleh dianggap sepele, tentu KPU Kota Semarang akan berusaha mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pemilu dengan sebaik mungkin, oleh sebab itu kami membutuhkan support dari bapak/ibu semua," ujar Nanda. (wny/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)