Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadiri Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/2).  Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 35 KPU kabupaten/kota, yakni Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Kasubbag Rendatin. Dalam diskusi, salah satu isu yang mendapat sorotan yakni roadmap pengelolaan data pemilih yang mencakup tiga aspek utama: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, penyajian data melalui sistem informasi, serta digitalisasi dengan konsep satu peta data.  Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data pemilih pada pemilu dan pilkada mendatang. Evaluasi tersebut merupakan upaya KPU untuk terus memperbaiki sistem dan prosedur pilkada agar lebih transparan, akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan.  KPU Jateng menegaskan bahwa tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah berjalan dengan sukses, aman, dan lancar berkat kontribusi seluruh instansi dan masyarakat. Dengan adanya berbagai masukan dalam FGD ini, KPU Jateng berharap dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa depan, guna mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berintegritas. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada Rapat Evaluasi Pilwakot Semarang Tahun 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang bersama stakeholder memunculkan beberapa isu untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada di masa mendatang. Salah satu topik yang menjadi fokus adalah mengenai penyusunan daftar pemilih, Minggu (23/2). Berdasarkan pembahasan mengenai penyusunan daftar pemilih, dijelaskan bahwa terdapat pantarlih yang mengalami kesulitan saat melaksanakan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih, terutama di permukiman-permukiman yang membutuhkan akses khusus. Menanggapi hal itu, perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Semarang, Yoga Tamtomo mengatakan Pemkot Semarang siap membantu pelaksanaan para petugas KPU tersebut. "Dulu saat ada sensus oleh BPS juga sama, jadi perlu ditingkatan koordinasi dengan lebih baik. Sebelum coklit KPU sudah bersurat ke Pemkot. Para petugas di lapangan juga perlu koordinasi dengan para lurah di wilayah masing-masing, apabila ada kendala, lapor dengan bapak/ibu lurah, nanti biar beliau-beliau yang memberikan akses dan menjembatani komunikasi dengan warga di sana," kata Yoga. "Dengan koordinasi ini, pantarlih bisa lebih mudah melaksanakan tugasnya," sambungnya. Masih membahas seputar daftar pemilih, Anggota KPU Kota Semarang, M.A. Agung Nugroho mengatakan bahwa KPU akan melakukan pemeliharaan daftar pemilih secara rutin per tiga bulan. Karena pemeliharaan data pemilih meliputi arus keluar-masuk warga Kota Semarang dan updating data penduduk yang meninggal dunia, maka KPU Kota Semarang akan terus bekerjasama dengan Dispendukcapil Kota Semarang. "Setiap tiga bulan sekali, kami akan melakukan pemeliharaan data pemilih. Karena KPU tidak bisa serta-merta menghapus data pemilih tanpa dasar yang kuat maka kita akan tetap bekerjasama dengan Dispendukcapil," ungkapnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menyampaikan apresiasi terhadap saran, masukan dan respon yang diberikan oleh stakeholder pilkada di Kota Semarang. Zaini menekankan bahwa evaluasi tersebut bertujuan untuk menyerap seluruh masukan guna memperbaiki penyelenggaraan pilkada di masa mendatang. "Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah urun rembug dan memberikan masukan-masukan yang berharga buat proses demokrasi di Kota Semarang. Kami ingin seluruh kritik dan saran dari para stakeholder bisa dituangkan dalam laporan evaluasi, sehingga pilkada mendatang dapat lebih baik," kata Zaini. KPU Kota Semarang juga mengapresiasi tingginya angka partisipasi pemilih, serta keterlibatan lembaga pemantau dan jajak pendapat dalam Pilwakot Semarang 2024. Meski belum memenuhi target partisipasi nasional, KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu KPU Kota Semarang mencapai angka partisipasi pemilih tersebut. "Memang belum bisa mencapai target nasional, tetapi angka parmas di Kota Semarang bisa dikatakan tinggi apabila dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Tentu kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu KPU, karena sulit bagi KPU untuk mencapai capaian ini tanpa bantuan ibu/bapak forkopimda, stakeholder, parpol dan tim pendukung termasuk seluruh masyarakat Kota Semarang yang sudah datang ke TPS," kata Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah. Kegiatan yang berlangsung di Kota Magelang tersebut dihadiri oleh forkopimda, stakeholder, parpol peserta Pemilu 2024, serta anggota Forum Wartawan Balaikota (Forwakot) Semarang. Selain penyampaian catatan dari masing-masing divisi oleh Anggota KPU Kota Semarang, rapat evaluasi tersebut berlangsung cair dan cenderung santai dengan adanya kuis pengetahuan umum yang diikuti oleh seluruh peserta rapat. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Angka partisipasi pemilih (parmas) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Semarang 2024 menjadi yang tertinggi dalam kurun 14 tahun terakhir (2010-2024), yakni mencapai 71,25 persen. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilwakot Semarang Tahun 2024, Rabu (19/2). "Partisipasi pemilih di Pilwakot 2024 menjadi yang paling tinggi, yaitu lebih dari 71 persen. Dibandingkan Pilwakot 2010 sampai 2024, ini yang paling tinggi," ujar Zaini.  Kendati angka parmas menunjukkan hasil yang positif, Zaini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada di Kota Semarang masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus dipecahkan bersama. Salah satu isu yang disorotinya adalah adanya sekitar 4,5 persen suara tidak sah. Dari persentase tersebut hampir 30 persen di antaranya disebabkan karena pemilih mencoblos dua kandidat sekaligus. "Ini menjadi PR kita bersama agar masyarakat datang ke TPS untuk nyoblos, sekaligus nyoblos dengan sah," tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilwakot 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan hasil. Ia bersyukur karena pelaksanaan pilkada di Kota Semarang berlangsung kondusif meskipun memiliki potensi kerawanan. Ia mengapresiasi seluruh stakeholder, Forkopimda, lembaga terkait, serta warga Kota Semarang yang berkontribusi dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam FGD tersebut, KPU Kota Semarang mengundang dua narasumber, yakni Anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023, Suyanto dan Heri Abriyanto.  Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya laporan evaluasi dengan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas Pilwakot berikutnya. Suyanto menekankan pentingnya peran anggota KPU dalam menjaga kredibilitas lembaga. "Komisioner adalah representasi KPU. Jika mereka menjalankan tugasnya dengan baik, maka KPU juga akan dipandang baik," paparnya. Ia juga mengapresiasi langkah KPU dalam sosialisasi Pilwakot 2024 yang telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Heri Abriyanto menyoroti pentingnya koordinasi antara KPU dan peserta pilkada agar tahapan kampanye berjalan lancar tanpa memicu konflik antarpendukung.  Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot. "Waktu 2020, Kecamatan Pedurungan yang luas dan jumlah kelurahannya banyak sempat mengalami kendala dalam rekapitulasi hasil di tingkat PPK. Berkat koordinasi dengan walikota, kami mendapat fasilitas di Stadion Manunggal Jati," ungkapnya. FGD tersebut digelar oleh KPU Kota Semarang karena penyusunan laporan evaluasi Pilkada 2024 menjadi perhatian khusus KPU RI. KPU RI ingin laporan evaluasi bisa mencerminkan kondisi riil di tiap tingkatan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, diharapkan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada selanjutnya.  Kegiatan yang berlangsung di Santika Hotel tersebut mengundang Forkopimda, stakeholder, anggota Forwakot dan Bawaslu Kota Semarang, serta dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Kepala Bidang Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Tengah, Danang Tri Harmawan, Narasumber Rapat Koordinasi Kehumasan Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mengatakan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh lembaga, satker KPU bisa memanfaatkan analisis media, Jumat (14/2). Ia menyampaikan, Pilkada 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tidak hanya mempersiapkan tahapan teknis, pada momen itu, KPU juga menghadapi sentimen negatif dari publik mengenai isu kecurangan dan pelanggaran. Kendati Kominfo Jawa Tengah memiliki aplikasi yang dapat melakukan analisis berita secara otomatis, Danang mengatakan bahwa membangun aplikasi yang baik dibutuhkan anggaran khusus. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa KPU dapat memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh mesin pencari Google. "Kalau anggaran terbatas, bapak/ibu bisa menggunakan Google, karena mesin pencarian itu bisa menyaring pemberitaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kata kunci yang kita tuliskan," kata Danang. Menghadapi sentimen negatif yang muncul, Danang tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, karena setiap sentimen negatif memiliki sisi positif yang dapat dijadikan sebagai unsur perbaikan kualitas pelaksanaan tugas KPU. "Sentimen negatif jangan dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Justru dari sini kita bisa melihat apa yang kurang dari lembaga kita dan mencari solusi," ujar Danang. Selain analisis media, Danang mengatakan bahwa KPU juga membutuhkan strategi komunikasi yang baik sebelum menyampaikan fakta kepada publik. Untuk proses tersebut tidak hanya dibutuhkan skill, tetapi juga membutuhkan pengalaman dalam proses pengelolaan krisis. Efisiensi Anggaran dan Transformasi Digital Kehumasan Sementara itu, kepada Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan Parmas kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengingatkan agar seluruh satker bisa menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab. Meskipun ada pemangkasan anggaran hingga 50 persen, Handi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh ditanggapi secara berlebihan. Justru, di tengah keterbatasan tersebut, ia mengatakan KPU harus terus memperkuat komunikasi publik yang baik agar citra lembaga tetap positif. Handi juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan kelembagaan KPU pasca tahapan pilkada. Ia mengingatkan agar anggota KPU tetap disiplin, mengingat, tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota manapun bisa memperkuat sinyal bahwa tugas-tugas kelembagaan KPU dapat dialihkan ke jajaran adhoc. Selain itu, KPU juga didorong untuk bertransformasi ke metode digital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Handi menyebut, setelah tahapan pilkada selesai, strategi komunikasi KPU perlu diformulasikan ulang agar tetap relevan. "Ke depan, kita akan membahas dan menyusun konsep baru untuk kehumasan agar terus berkembang. Ini bisa menjadi bagian dari kurikulum bersama bagi tim kehumasan KPU," tambahnya. Dari sisi teknis kehumasan, Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal KPU RI, Reni Rinjani, menekankan pentingnya pengelolaan konten yang lebih baik. Mengacu pada PKPU 14/2020, ia menyoroti bahwa dokumentasi kegiatan KPU harus dibuat lebih menarik dan informatif. "Foto yang diunggah di media sosial harus mampu menceritakan seluruh rangkaian acara. Objek foto harus dipilih yang terbaik," jelas Reni. Reni juga meminta seluruh satker yang hadir pada kegiatan tersebut untuk berpenampilan rapi, Mengingat citra personil KPU dapat mempengaruhi citra kelembagaan secara umum. Selain dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan SDM, rakor yang berlangsung di Patra Hotel tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kasubbag Parhumas dan SDM serta admin media sosial KPU se-Jawa Tengah. (rap/ed. Foto: dok KPU Jateng)

Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2024 KPU Kota Semarang klik di sini Sekretariat KPU Kota Semarang klik di sini

Karanganyar, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadiri Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dalam raker yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut membahas sejumlah isu strategis meliputi transparansi penggunaan dana kampanye, urgensi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan isu menyangkut netralitas pelaksanaan debat publik, Minggu (9/2). Pada pembukaan kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menekankan pentingnya pelaporan yang detail dan akurat dari pasangan calon terkait sumber dan penggunaan dana kampanye. Handi juga menyampaikan, meskipun tahapan kampanye telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala, seperti masalah lokasi debat calon yang harus dipindahkan ke daerah yang lebih netral. Lebih lanjut, Handi berharap kegiatan tersebut dapat memberikan solusi untuk memitigasi kendala-kendala yang ada, terutama terkait kampanye dan dana kampanye, dengan bantuan narasumber yang hadir dalam acara tersebut. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz menilai pelaporan dana kampanye dari paslon yang kurang detail, sehingga terkadang menyulitkan kantor akuntan publik dalam mengaudit penggunaan dana kampanye. Ke depan ia berharap KPU dapat melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada paslon. Dalam hal pemasangan APK, Prof. Rianto dari Universitas Sebelas Maret menyarankan agar penggunaan APK dievaluasi lebih lanjut. "APK, meskipun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat dengan pendidikan rendah, dianggap kurang efektif di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi yang lebih mengandalkan media sosial," katanya. "Isu ini menambah pertimbangan penting dalam merancang strategi kampanye yang sesuai dengan karakteristik pemilih," sambung Rianto. Pada kesempatan tersebut, dibahas pula mengenai keterlibatan masyarakat dalam tahapan kampanye. Sebagai pendidikan politik perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kampanye dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan mendukung calon pemimpin yang tepat. Raker tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang, Agus Supriyono dan Novi Maria Ulfah, serta Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kota Semarang, YB. Chrismayoga. (if/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)