Berita Terkini

Yogyakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mendapatkan enam penghargaan atas pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada pada tahun 2024, Minggu (20/4).  Keberhasilan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi internal yang digelar di Yogyakarta. Keberhasilan yang diberikan merupakan wujud apresiasi agar KPU Kota Semarang tetap berkomitmen memperkuat kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya di Kota Semarang. Kegiatan yang berlangsung di Hotel 101 Tugu, Yogyakarta itu dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, jajaran Sekretariat, serta perwakilan dari Dispendukcapil serta Kesbangpol Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh tahapan Pilkada 2024 yang berjalan lancar tanpa insiden besar.  Meski berhasil menggelar tahapan pemilu dan pilkada dengan lancar, Zaini menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama dari semua pihak. "Kesuksesan ini adalah kesuksesan bersama. bapak/ibu memiliki peran, semua yang diupayakan sejak awal hingga saat ini menjadi bagian yang penting dari suksesnya pilkada," terangnya. Evaluasi tersebut, kata Zaini merupakan forum untuk refleksi bersama dan meningkatkan kualitas pelayanan KPU Kota Semarang kepada warga Kota Semarang. "Kita tidak hanya menegakkan demokrasi, tetapi juga menjalankan tugas sebagai bentuk ibadah. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kualitas layanan kita ke depan," sambung Zaini. Dalam sesi pengarahan, Anggota KPU Kota Semarang, Agus Supriyono, menekankan pentingnya evaluasi untuk mendorong kualitas dan integritas Pilkada yang lebih baik. Ia mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 71 persen, namun dirinya mengingatkan bahwa peningkatan kualitas harus terus dilakukan secara kolektif. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah memaparkan capaian KPU dalam bentuk enam penghargaan. Penghargaan tersebut meliputi kategori keterbukaan informasi publik, manajemen logistik, jingle terfavorit, manajemen SIAKBA, hingga penanganan sengketa dari tingkat provinsi dan nasional. Mengenai keterbukaan informasi, Novi mengatakan KPU Kota Semarang mendapat predikat informatif. Meski demikian ia berharap pelayanan informasi publik dapat dipertahankan. "Tahun ini akan ada monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi dan KPU Provinsi. Harapannya, KPU Kota Semarang bisa terus mempertahankan sebagai lembaga informatif," ujar Novi. Dalam suasana hangat dan santai, Anggota KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menyampaikan pentingnya perencanaan yang perlu disesuaikan dengan pelaksanaan tugas rutin, agar semua program berjalan efektif. Dengan semangat kolaboratif, rapat evaluasi tersebut diharapkan menjadi media dalam upaya membangun pelaksanaan tahapan pilkada yang makin inklusif, transparan, dan berkualitas di masa mendatang. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Kabupaten Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai sebagai pekerjaan luar biasa yang sarat tantangan dan dinamika. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, saat membuka kegiatan Evaluasi Tahapan Pilkada Tahun 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Bandungan, Kabupaten Semarang, Rabu (16/4). Afifuddin menegaskan bahwa setiap daerah menghadapi kondisi dan tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Meski demikian, ia mengapresiasi keberhasilan jajaran penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mampu menjawab dinamika tersebut dengan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaan berjalan lancar tanpa banyak kendala berarti. "Setiap tantangan ada jalan keluarnya masing-masing, tidak bisa dibandingkan. Tapi kita bisa lihat hasilnya, penyelenggaraan berjalan baik dan tidak banyak masalah signifikan," ujar Afifuddin dalam sambutannya. Kegiatan evaluasi ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta perwakilan dari Kodam IV Diponegoro, Polda Jawa Tengah, DPRD, akademisi, organisasi pers (PWI), pemantau pemilu, dan unsur Forkopimda Jawa Tengah. Dalam sesi pengarahan, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyoroti aspek pengelolaan anggaran yang dinilai sangat baik di Jawa Tengah. Ia menyampaikan harapan agar praktik baik ini bisa ditularkan ke daerah lain.  Yulianto juga mengatakan meski tahapan pilkada telah selesai, namun proses pertanggungjawaban pasca penyelenggaraan masih harus diselesaikan dengan serius. "Tahapan mungkin sudah selesai, tapi kegiatan belum usai. Pertanggungjawaban masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama," tegas Yulianto. Evaluasi tahapan pemilihan merupakan forum strategis untuk meninjau kembali proses yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala dan capaian.  Menghadiri kegiatan tersebut, Ketua, Anggota, Sekretaris serta seluruh Kasubbag Sekretariat KPU Kota Semarang. Selain membahas evaluasi, rapat tersebut juga merumuskan langkah perbaikan menjelang Pilkada 2024 yang akan digelar pada November mendatang. (rhd/ed. Foto: rhd/dok KPU Jateng)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Appreciate Music Concert sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi tinggi dalam Pilkada 2024, Minggu (13/4). Kegiatan yang digelar di Gajahmada Plaza, Jalan Simpang Lima, Semarang itu dihadiri ribuan warga Semarang dan sekitarnya yang disuguhi penampilan dari musisi ternama, Hendra Kumbara, Aftershine, dan Guyon Waton. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mencapai angka tertinggi sejak Pilwakot Semarang Tahun 2005.  "Tingkat partisipasi Pilwalkot Semarang 2024 mencapai 71,25 persen dan Pilgub Jateng di tingkat Kota Semarang 2024 71,35 persen. Capaian ini meningkat, tahun 2020 kemarin 68 sekian persen," ujar Zaini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya atas kinerja KPU, tetapi merupakan upaya dari seluruh elemen masyarakat.  "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Semarang yang telah hadir di TPS pada 27 November 2024 lalu, serta apresiasi kepada forkopimda, stakeholder dan Pemerintah Kota Semarang yang sejak awal telah memberikan fasilitasi dan bantuan kepada KPU termasuk jajaran penyelenggara pemilu dari PPK, PPS, hingga KPPS," tambahnya. Konser ini turut dihadiri oleh Forkopimda Kota Semarang, jajaran dinas terkait, serta anggota KPU Kota Semarang Agus Supriyono. Acara ini menjadi penutup dari rangkaian pelaksanaan Pilwalkot Semarang 2024 yang berjalan aman, lancar, dan sukses, sesuai dengan tagline Pilwakot Semarang 2024, guyub, rukun lan migunani. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Tawangmangu, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang turut serta dalam Rapat Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Anaya Azana Boutique Hotel, Tawangmangu pada Sabtu, 12 April 2025. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri oleh anggota KPU Divisi Sosdiklihparmas dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag SDM serta operator SIAKBA dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Kegiatan ini membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait rekrutmen dan pengelolaan Badan Adhoc Pilkada 2024, serta perencanaan kegiatan Divisi SDM tahun 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku "Yang Tak Terceritakan: Jungkir Balik Petugas Adhoc Pilkada Jateng 2024". Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menyampaikan beberapa hal penting dalam pengelolaan badan adhoc, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan administrasi data melalui aplikasi SIAKBA. "Pengadministrasian data melalui SIAKBA merupakan terobosan yang baik dan harus terus kita dorong penggunaannya," ujarnya. Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap juga memberikan arahan yang menekankan pentingnya evaluasi dan refleksi. "Pasca pemilu dan pilkada, anggota KPU masih memiliki kewenangan dan otoritas, seperti pemutakhiran data pemilih dan evaluasi. Evaluasi ini adalah momentum untuk memberikan kontribusi demi perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan," tegasnya. Ia juga menambahkan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang tetap sesuai jadwal. "Tidak dimajukan dan tidak dimundurkan. Ini adalah prestasi kita semua," imbuh Parsa. Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menekankan aspek SDM. "Evaluasi ini bukan hanya bicara soal pembentukan badan adhoc, tetapi juga menyangkut kualitas SDM penyelenggara di KPU provinsi dan kabupaten/kota. Kita perlu terus menguatkan kapasitas," katanya. Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan teknis dan regulasi terkait Pilkada 2024, seperti penggunaan aplikasi SIAKBA untuk rekrutmen, pembatasan usia badan adhoc, serta pengetatan syarat kesehatan. "Kita tidak hanya bicara teknis, tapi juga kesiapan mental dan fisik petugas di lapangan," jelasnya. Pada sesi pertama penyampaian materi, Dr. Sos. Fitriyah, MS dari FISIP Universitas Diponegoro mengulas peluncuran buku Yang Tak Terceritakan. "Buku ini cerdas karena mengangkat kerja penyelenggara adhoc dari sudut pandang pengalaman langsung. Judulnya menggoda untuk dibaca, dan narasinya mengalir," ungkapnya. Narasumber lain, Dr. Nur Hidayat Sardini, juga dari FISIP Undip, menegaskan posisi strategis badan adhoc. "Dalam struktur kelembagaan, mereka mungkin dianggap sebagai 'the lowest performer', tapi justru mereka adalah ujung tombak pelaksanaan pemilihan," katanya. Senada, Irwan Saputra, Tenaga Ahli SDM KPU RI, menyebut badan adhoc sebagai 'garda terdepan dan etalase KPU.' Menurutnya, kinerja mereka sangat mudah viral di publik.  "Buku ini bisa menjadi bahan rujukan dalam menyusun regulasi untuk pemilu ke depan," tambahnya. Pada hari kedua, digelar sesi diskusi tentang DIM rekrutmen dan pengelolaan Badan Adhoc, dipimpin oleh Mey Nurlela (Divisi SDM dan Litbang KPU Jateng) dan Muslim Aisha (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng). Puncak acara hari kedua adalah malam penghargaan SDM Award, di mana KPU Kota Semarang meraih penghargaan sebagai Terbaik Kedua dalam Pengelolaan Aplikasi SIAKBA. Dengan semangat refleksi dan evaluasi, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, serta memperkuat peran SDM dan kelembagaan KPU di semua tingkatan. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Kota Surakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyebut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai event demokrasi yang baik dan mencatatkan sejarah penyelenggaraan pemilu/pilkada di Indonesia.  Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak 2024 yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/4). Dalam kegiatan ini, Handi memberikan apresiasi terhadap peran sekretaris dan sekretariat KPU kabupaten/kota yang dinilai sangat berkontribusi sejak awal tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.  Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan kerja keras seluruh elemen KPU, terutama di daerah. "Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 baik sekali. Ini tak lepas dari kerja jajaran sekretariat yang memberikan fasilitasi dan memastikan tahapan berjalan lancar, aman, dan sukses," ungkapnya. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, yakni Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Basmar Perianto Amron dan Paulus Widiantoro, serta perwakilan dari 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, termasuk Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL), serta para bendahara pengeluaran. Evaluasi ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan. Handi menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. "Dinamika pasti terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, dengan pengelolaan yang baik, semua dapat kita lalui. Transparansi adalah fondasi utama dalam pengelolaan anggaran," tegasnya. KPU Kota Semarang turut hadir dalam agenda tersebut, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaksanaan pemilu di tingkat daerah. (wny/ed. Foto: msw/KPU Kota Semarang)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) bukan satu-satunya indikator keterlibatan masyarakat dalam Pilkada, Kamis (10/4).  Untuk menangkap keterlibatan publik secara menyeluruh, KPU RI sedang menyusun Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono pada Rapat Kerja Evaluasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Artos, Magelang. Meski tingkat kehadiran pemilih di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Rembang dan Kudus tergolong tinggi (di atas 80 persen) hal itu belum cukup merepresentasikan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pilkada. "Partisipasi masyarakat tidak bisa diukur hanya dari kehadiran di TPS. Keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan, seperti penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pengawasan, juga harus diperhitungkan. Di sinilah pentingnya IPP sebagai instrumen yang lebih komprehensif," jelas Handi. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menambahkan bahwa IPP dirancang untuk memetakan kondisi partisipasi masyarakat secara lebih detail. Skoring IPP 2024 dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: partisipatif (di atas 77,5%), keterikatan (60–77,5%), dan keterlibatan (kurang dari 60%). "IPP bukan hanya untuk mengukur, tapi juga menjadi dasar dalam menyusun desain riset partisipasi masyarakat. Ini penting untuk mengidentifikasi faktor penghambat, sekaligus merancang strategi dan inovasi agar keterlibatan publik dalam pilkada ke depan semakin meningkat," tutur Akmaliyah. Sementara itu pada kegiatan yang diikuti oleh anggota Divisi Sosparmas dan SDM serta operator media sosial KPU kabupaten/kota se-Jateng, Handi juga menekankan peran strategis humas sebagai garda terdepan yang merepresentasikan eksistensi kelembagaan KPU kepada publik, termasuk pasca tahapan pilkada rampung. "KPU harus terus bekerja, bukan hanya dalam tahapan teknis, tapi juga membangun demokrasi yang substansial," tegasnya. (rap/ed. Foto: dok KPU Jateng)