Berita Terkini

Audiensi ke DPRD, KPU Kota Semarang Sampaikan Laporan Tahapan Pilkada 2024 dan Ucapan Terima Kasih

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melakukan audiensi dan silaturahmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Selasa (20/5). Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, S.E., M.M. (Pilus) di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Semarang telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia juga melaporkan bahwa KPU Kota Semarang telah mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 kepada Pemerintah Kota Semarang. "Atas nama KPU Kota Semarang, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama DPRD Kota Semarang selama proses pelaksanaan Pilkada. Support ini sangat membantu kami menyelenggarakan seluruh tahapan dengan lancar," ujar Ahmad Zaini. Menanggapi hal tersebut, Kadar Lusman, memberikan apresiasi kepada KPU atas keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Semarang. "Selamat kepada KPU Kota Semarang yang telah sukses menyelenggarakan Pilkada dengan baik. Kami siap mendukung dan memberikan ruang untuk pertemuan selanjutnya," tutur Kadar Lusman. Pertemuan berlangsung hangat, mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, transparan, dan partisipatif di masa mendatang.  Hadir pada audiensi tersebut, Ketua, Anggota, Sekretaris, serta pejabat struktural Sekretariat KPU Kota Semarang. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Pertahankan Soliditas: Pesan Ketua KPU Kota Semarang pada Upacara Harkitnas ke-117 Tahun

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini berpesan kepada seluruh peserta upacara bendera peringatan hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 117 Tahun untuk mempertahankan soliditas dan kinerja KPU Kota Semarang yang sudah terbentuk, Selasa (20/5). Menurutnya, kinerja KPU Kota Semarang sudah baik, terutama pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Meski demikian, pada moment pasca pemilu dan pilkada, ia berharap KPU Kota Semarang tetap mempertahankan soliditas dan kinerjanya. "Kita sudah melewati Pemilu dan Pilkada 2024 bersama. Kinerja kita sudah baik, dan saat ini juga berangsur-angsur semakin meningkat, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Karena Kota Semarang merupakan barometer Jawa Tengah saya berharap kinerja baik ini tetap kita pertahankan," kata Zaini. Pada peringatan Harkitnas ke 117 tahun tersebut, Zaini mengutip sambutan Menteri Komdigi RI, Meutya Viada Hafid untuk menjaga semangat pertumbuhan layaknya akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan. "Karena sesungguhnya, kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama," kata Zaini. Upacara peringatan Harkitnas ke 117 tersebut digelar di halaman kantor KPU Kota Semarang, Jalan Dr. Cipto Nomor 115, Semarang, serta dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris serta seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

TPS Khusus Bisa Hadir di Kampus, KPU Kota Semarang Dorong Mahasiswa Lebih Proaktif dalam Pemilu

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan SIBER 2.0 (Sinau Bersama) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES), Sabtu (17/5). Dalam pemaparannya, Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini mengulas mengenai pendirian TPS khusus di lingkungan kampus. Syaratnya kampus tersebut bersedia dan bertanggungjawab dalam menyampaikan data pemilih potensial. "Pendirian TPS di kampus sangat memungkinkan. Asal kampus bersedia menyediakan lokasi dan menyampaikan data pemilih potensial, KPU nanti akan memfasilitasi pendirian TPSnya, termasuk menyiapkan petugas KPPS yang akan bertugas," ungkapnya. Ia menambahkan, pada Pemilu 2024 lalu, KPU Kota Semarang telah membuka kesempatan luas bagi perguruan tinggi di Kota Semarang untuk mengajukan pendirian TPS khusus di lingkungan mereka, mengingat banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar domisili. "Pada pemilu kemarin, kami sudah sosialisasikan tentang TPS khusus, termasuk ke kampus-kampus di Kota Semarang. Tapi sampai batas waktu tidak ada yang mengajukan," ungkapnya. Ia juga mengajak peserta untuk aktif memanfaatkan fitur digital milik KPU, seperti situs cekdptonline.kpu.go.id untuk mengetahui lokasi TPS sesuai domisili, serta memahami mekanisme pindah memilih yang berlaku selama masa pemilu. "Pada Pemilu 2024 kemarin, Kota Semarang kedatangan sekitar 26 ribu orang yang mengurus pindah memilih, dan yang hadir ke TPS sekitar 16 ribu. Banyak mahasiswa yang tidak bisa memilih karena terlambat mengurus. Pindah memilih harus diurus paling lambat H-30 sebelum hari pemungutan suara," tambahnya. Bertempat di Aula Gedung Fakultas Hukum UNNES lantai 3, kegiatan ini mengangkat tema Membangun Partisipasi Demokrasi Guna Memperkuat Kualitas Intelektual yang Berkarakter serta Menjaga Marwah Lembaga sebagai Institusi Pelayanan Publik yang Menjunjung Integritas. Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FH UNNES, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses demokrasi. "Partisipasi demokrasi yang berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa kesadaran yang tumbuh dari kalangan terdidik, terutama mahasiswa. Melalui kegiatan ini, saya mengajak semua untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya kritis tetapi juga mampu menjadi inspirasi dan pondasi positif di masyarakat," tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga menjelaskan peran penting KPU sebagai penyelenggara teknis dalam Pemilu dan Pilkada, serta menekankan pentingnya asas Luber Jurdil dalam pemilihan umum. "Pemilu itu bersifat langsung, artinya hak suara tidak bisa diwakilkan. Mahasiswa perlu memahami ini agar bisa menyalurkan hak pilihnya secara sah," jelas Zaini. Zaini berharap kegiatan semacam itu dapat menjadi momentum bagi kampus-kampus, khususnya UNNES, untuk mempertimbangkan pendirian TPS khusus di lingkungan kampus. Dengan kolaborasi yang baik antara KPU dan institusi pendidikan tinggi, ke depan diharapkan semakin banyak mahasiswa yang dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Serahkan Laporan Hibah Pilwakot 2024, KPU dan Pemkot Rencanakan Riset untuk Tingkatkan Kesadaran Politik Warga Kota Semarang

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melakukan kunjungan ke Balaikota Semarang untuk menyerahkan laporan hibah Pilwakot Semarang Tahun 2024, Rabu (14/5). Dalam pertemuan tersebut dibahas juga kemungkinan adanya riset berbasis data hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwakot) Semarang 2024. Rencana tersebut muncul saat Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilwakot 2024 mencapai 71,25 persen. Meski mencatatkan sebagai angka partisipasi tertinggi sejak 2005, namun angka tersebut dinilai belum mencapai target parmas yang telah ditetapkan. "Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meningkatkan partisipasi pemilih ke depan," ujarnya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti mendorong agar data hasil Pilwakot dimanfaatkan untuk menyusun kajian tentang perilaku pemilih. Ia mengusulkan dibuatnya indeks partisipasi masyarakat berdasarkan wilayah dan demografi, serta klaster perilaku pemilih saat menyalurkan hak politiknya pada Pilkada 2024. "Kalau memungkinkan, ke depan ada riset dan penelitian mengenai kesadaran politik dan demokrasi masyarakat. Kan banyak serba-serbi menarik jadi bisa dibuat episode atau chapter-chapter dan indeks begitu dari data hasil pilkada," kata Agustina. Ia juga menyarankan hasil riset tersebut dapat didokumentasikan dalam bentuk buku atau film sebagai bagian dari jejak demokrasi Kota Semarang. Sementara itu, KPU Kota Semarang juga menyampaikan bahwa pada tahun 2026 akan mengajukan hibah non pilkada yang ditujukan untuk kegiatan peningkatan kesadaran politik, khususnya di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Muhammad Khadik, menegaskan bahwa Pemkot siap mendukung rencana KPU Kota Semarang tersebut. "Ya nanti jika ada kebutuhan kan seperti yang sudah-sudah bisa kita rapatkan, jika rasional pasti kita setujui. Menurut saya untuk Kota Semarang tidak ada masalah mengenai hal ini," ujarnya. Selain membahas rencana riset, dalam pertemuan tersebut KPU juga menyerahkan laporan pelaksanaan tahapan Pilwakot Semarang 2024. Ahmad Zaini menyampaikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai prosedur, termasuk penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya dicabut, sehingga pelantikan wali kota dapat dilakukan serentak. Dari sisi anggaran, KPU melaporkan realisasi sekitar Rp57 miliar dari total hibah Pilwakot sekitar Rp79 miliar. Sisa anggaran sekitar Rp22 miliar dikembalikan karena sejumlah kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. "Dana yang tidak bisa digunakan itu karena ada rencana kegiatan yang sudah kami siapkan, tetapi tidak bisa direalisaikan. Salah satunya fasilitasi tahapan verifikasi bakal pasangan calon yang kita anggarakan 5 pasang tetapi kemarin yang mendaftar ke KPU hanya 2," terang Zaini. Mengenai pelaksanaan tahapan Pilwakot Semarang Tahun 2024, Agustina memberikan apresiasi kepada KPU Kota Semarang dan seluruh pihak yang telah menyukseskan event warga Kota Semarang tersebut. "Terimakasih sudah menggelar pilkada dengan baik, sampai akhir semua lancar. Karena Kota Semarang ini sangat luas dengan latar belakang yang beraneka ragam, ya kami bersyukur kita bisa lewati ini dengan baik. Selain KPU juga ada peran dari seluruh pihak, dinas, LSM, Ormas, dan masyarakat sendiri bahkan di masa-masa sebelum pelaksanan tahapan atau pra tahapan," papar Agustina. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Dukung Kolaborasi Lintas Sektor, KPU Kota Semarang Terima Audiensi HMI Korkom Walisongo

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menerima audiensi perwakilan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Korkom Walisongo sebagai bentuk terbukanya KPU pada bentuk-bentuk kerjasama lintas sektor untuk pengembangan diskursus kepemiluan, Jumat (9/5). Hadir dari KPU Kota Semarang, Ketua Ahmad Zaini, Anggota Agus Supriyono, dan Sekretaris Tobirin, serta lima orang jajaran pengurus HMI Korkom Walisongo. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif HMI untuk melakukan audiensi. KPU terbuka untuk kolaborasi dalam program-program dari HMI," ujar Zaini.  Perwakilan dari HMI menyampaikan maksudnya yang ingin menjalin kerjasama dengan KPU Kota Semarang untuk mendukung progam kegiatan HMI.  Di penghujung audiensi, KPU menegaskan keterbukaan untuk kolaborasi lebih lanjut. "Kami sampaikan kepada HMI, jika ada hal yang ingin dikolaborasikan, silakan bersurat agar dapat kami tindaklanjuti. KPU terbuka untuk program HMI, seperti penyuluhan, pendidikan politik, atau permohonan narasumber pemateri, serta kegiatan lain yang sesuai dengan ranah KPU Kota Semarang," kata Zaini. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

KPU se-Jateng Matangkan Rencana Kerja Divisi Hukum 2025

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting untuk membahas rencana kerja Divisi Hukum Tahun 2025 yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (8/5). Kegiatan ini diikuti oleh Anggota KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, serta Kasubbag Teknis dan Hukum. Dalam rapat tersebut, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha menyampaikan pemaparan program yang mencakup penguatan kelembagaan meski di tengah keterbatasan anggaran. Ia menegaskan bahwa program hukum tetap akan dilaksanakan dengan mengedepankan efektivitas dan kolaborasi lintas sektor. Program yang dirancang terbagi dalam beberapa bidang utama, yakni kegiatan kelembagaan, berupa sosialisasi, dokumentasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penyusunan produk hukum, dengan empat kegiatan utama yang berfokus pada dokumentasi produk hukum dan putusan pengadilan, serta penguatan kapasitas melalui bimbingan teknis legal drafting dan pelatihan bersama akademisi serta praktisi hukum. Selain itu juga dirancang program tentang kajian dan advokasi hukum, mencakup dokumentasi hasil pemilu serta kajian rutin terhadap putusan MK, dan enanganan pelanggaran kode etik, dengan menekankan internalisasi nilai-nilai etika dan penguatan fungsi pengawasan internal. Muslim menyebutkan, rencana kerja tersebut disusun agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kelembagaan serta situasi anggaran yang ada.  Fokus pada penyusunan dokumen hukum dan penguatan kapasitas menjadi langkah strategis dalam menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik. (ybc/ed. Foto: ybc/KPU Kota Semarang)