Berita Terkini

Kota Surakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyebut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai event demokrasi yang baik dan mencatatkan sejarah penyelenggaraan pemilu/pilkada di Indonesia.  Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak 2024 yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di The Sunan Hotel Solo, Sabtu (12/4). Dalam kegiatan ini, Handi memberikan apresiasi terhadap peran sekretaris dan sekretariat KPU kabupaten/kota yang dinilai sangat berkontribusi sejak awal tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.  Ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan kerja keras seluruh elemen KPU, terutama di daerah. "Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 baik sekali. Ini tak lepas dari kerja jajaran sekretariat yang memberikan fasilitasi dan memastikan tahapan berjalan lancar, aman, dan sukses," ungkapnya. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, yakni Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Basmar Perianto Amron dan Paulus Widiantoro, serta perwakilan dari 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, termasuk Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL), serta para bendahara pengeluaran. Evaluasi ini juga menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan. Handi menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. "Dinamika pasti terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Namun, dengan pengelolaan yang baik, semua dapat kita lalui. Transparansi adalah fondasi utama dalam pengelolaan anggaran," tegasnya. KPU Kota Semarang turut hadir dalam agenda tersebut, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaksanaan pemilu di tingkat daerah. (wny/ed. Foto: msw/KPU Kota Semarang)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) bukan satu-satunya indikator keterlibatan masyarakat dalam Pilkada, Kamis (10/4).  Untuk menangkap keterlibatan publik secara menyeluruh, KPU RI sedang menyusun Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono pada Rapat Kerja Evaluasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Artos, Magelang. Meski tingkat kehadiran pemilih di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Rembang dan Kudus tergolong tinggi (di atas 80 persen) hal itu belum cukup merepresentasikan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pilkada. "Partisipasi masyarakat tidak bisa diukur hanya dari kehadiran di TPS. Keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan, seperti penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pengawasan, juga harus diperhitungkan. Di sinilah pentingnya IPP sebagai instrumen yang lebih komprehensif," jelas Handi. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menambahkan bahwa IPP dirancang untuk memetakan kondisi partisipasi masyarakat secara lebih detail. Skoring IPP 2024 dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: partisipatif (di atas 77,5%), keterikatan (60–77,5%), dan keterlibatan (kurang dari 60%). "IPP bukan hanya untuk mengukur, tapi juga menjadi dasar dalam menyusun desain riset partisipasi masyarakat. Ini penting untuk mengidentifikasi faktor penghambat, sekaligus merancang strategi dan inovasi agar keterlibatan publik dalam pilkada ke depan semakin meningkat," tutur Akmaliyah. Sementara itu pada kegiatan yang diikuti oleh anggota Divisi Sosparmas dan SDM serta operator media sosial KPU kabupaten/kota se-Jateng, Handi juga menekankan peran strategis humas sebagai garda terdepan yang merepresentasikan eksistensi kelembagaan KPU kepada publik, termasuk pasca tahapan pilkada rampung. "KPU harus terus bekerja, bukan hanya dalam tahapan teknis, tapi juga membangun demokrasi yang substansial," tegasnya. (rap/ed. Foto: dok KPU Jateng)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id – Roadmap digitalisasi data pemilih menjadi isu utama dalam Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024 yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di Hotel Atria, Magelang, Kamis (10/4). Proses digitalisasi ini mencakup penyusunan daftar pemilih, penyajian data melalui sistem informasi, serta integrasi dalam konsep satu peta data. Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, termasuk Ketua KPU, Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Rendatin, serta Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro, menyampaikan bahwa digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data pemilih pada pemilu dan pilkada mendatang. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam penguatan sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. "Pemutakhiran data tidak hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Maka dari itu, pengelolaan data harus adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar Paulus. Selain membahas digitalisasi, rapat evaluasi ini juga menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 yang dinilai telah berjalan sukses, aman, dan lancar berkat dukungan dari seluruh instansi dan partisipasi masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus menyempurnakan sistem dan prosedur penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menghadapi dinamika kepemiluan di era digital. (ion/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – KPU Kota Semarang menghadiri Rapat Finalisasi Penyusunan Buku Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Senin (17/3) di Aula KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran No 1A, Semarang. Acara ini dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklihparmas dan SDM se-Jawa Tengah, didampingi oleh Kasubbag SDM serta staf SDM dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Agenda utama dalam rapat ini adalah finalisasi terhadap buku yang akan menjadi dokumentasi penyelenggaraan badan adhoc dalam Pilkada 2024. Rapat ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya yang membahas konsep penyusunan buku. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, membuka acara dengan sambutan yang menekankan pentingnya dokumentasi dalam bentuk buku ini sebagai warisan bagi penyelenggara penyelenggaraan Pilkada mendatang. "Buku ini akan menjadi referensi penting bagi generasi selanjutnya dalam memahami dinamika kerja badan adhoc. Dengan adanya dokumentasi ini, kita bisa belajar dari pengalaman yang telah ada," ujarnya. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Mey Nurlela, kemudian menyampaikan konteks dari proses finalisasi ini. Ia menjelaskan bahwa tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam buku telah sesuai dengan fakta di lapangan dan mencerminkan pengalaman masing-masing KPU kabupaten/kota. Sebagai bagian dari proses finalisasi, Tim Solopos yang menangani pembuatan buku, termasuk editor dan tim penyunting, turut serta dalam kegiatan ini. Mereka meminta masukan dari anggota KPU kabupaten/kota untuk menyempurnakan isi buku serta melakukan pengecekan ulang terhadap setiap tulisan yang telah dibuat guna memastikan akurasi dan kesesuaian dengan pengalaman di masing-masing daerah. Dengan kehadiran KPU Kota Semarang dalam rapat ini, diharapkan kontribusi dan masukan yang diberikan dapat memperkaya isi buku sehingga menjadi referensi yang komprehensif mengenai badan penyelenggara adhoc di Jawa Tengah. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang telah menuntaskan seluruh tahapan Pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini dalam konferensi pers pasca penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024 di kantor KPU Kota Semarang, Senin (17/3). "Alhamdulillah, seluruh tahapan Pilkada 2024 telah selesai dan semua tahapan yang menjadi kewajiban telah dijalankan," ujar Zaini di hadapan para awak media yang hadir di aula lantai 3. Meski tahapan pemilihan telah berakhir, ia mengatakan KPU Kota Semarang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan. Salah satu agenda yakni digitalisasi arsip kepemiluan, termasuk proses pemindaian hasil pilkada secara bertahap. Selain itu, KPU Kota Semarang juga tetap membuka layanan informasi publik melalui desk PPID, serta kegiatan administratif kelembagaan lainnya. Di luar kegiatan tahapan KPU Kota Semarang juga tengah merancang sejumlah program non-tahapan yang masih berkaitan dengan kepemiluan. Mengenai anggaran pilkada, Zaini juga menjelaskan bahwa KPU Kota Semarang akan mengembalikan sekitar 20 hingga 25 miliar kepada Pemerintah Kota Semarang. Proses pengembalian tersebut masih dalam tahap perhitungan akhir dan diperkirakan akan dikembalikan kepada Pemkot Semarang pada awal Mei 2025.  "Kami juga akan menyerahkan laporan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 sekaligus bersilaturahmi dengan Ibu Wali Kota," tambah Zaini. Dana tersebut merupakan pembiayaan tahapan pilkada yang tidak dapat digunakan. "Kenapa tidak bisa digunakan karena memang dana tersebut tidak mungkin dipakai, seperti verifikasi dukungan paslon perseorangan, karena kemarin memang tidak ada yang mendaftar," jelasnya.  Selain itu, KPU sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk lima pasangan calon dalam masa kampanye, tetapi jumlah paslon yang mendaftar hanya dua paslon. "Kemudian untuk kampanye, kita anggarkan lima pasangan calon, tetapi di pilwakot kemarin hanya ada 2 paslon, sehingga ada anggaran sisa ini juga bagian yang kita kembalikan," sambungnya Zaini juga menambahkan bahwa ada beberapa kegiatan yang telah dirancang sebelumnya sebagai langkah antisipasi, namun tidak dilaksanakan karena tidak ada aturan baku dalam PKPU. "Seperti forum-forum uji publik dan metode sosialisasi yang ada sharing anggaran dengan provinsi untuk Pilgub juga bagian dari dana yang tidak terpakai," papar Zaini. Menutup konferensi pers, Zaini menyampaikan apresiasi kepada para awak media, khususnya Forum Wartawan Balaikota Semarang (Forwakot), yang telah aktif dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat.  Hadir pada konferensi pers tersebut, Ketua, dan Anggota KPU, serta sekretaris KPU Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Jepara, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya pengelolaan media sosial yang lebih menarik dan informatif dalam menyampaikan informasi melalui media sosial, khususnya pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial bagi KPU kabupaten/kota, Jumat (28/2). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Data dan Informasi, Paulus Widiyantoro, menyoroti dampak besar dari informasi yang beredar di masyarakat, baik yang benar maupun tidak. Ia mencontohkan bagaimana isu tata kelola BBM dapat menyebabkan dampak yang seketika dengan munculnya antrian di pom bensin swasta. Paulus mencontohkan, pada awal KPU menggunakan kotak suara berbahan duplex juga memunculkan opini publik yang beragam, oleh karena itu, ia mengatakan bahwa setiap isu yang berkaitan dengan masyarakat luas perlu segera diberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi. "Dulu saat kita menggunakan kotak suara duplex, sempat ada narasi yang menyebutnya sebagai kotak kardus, dan ini berdampak besar baik mengenai opini publik maupun berdampak kepada lembaga KPU," ungkapnya. Paulus menekankan bahwa penyampaian informasi oleh KPU tidak harus serius, tetapi tetap informatif dan menarik agar mudah dipahami oleh masyarakat. "Kita bisa menjelaskan aktivitas lembaga dengan cara yang lebih santai. Tidak perlu rigid dan kaku, cukup ringan agar masyarakat tertarik membaca," tambahnya. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosparmas), Akmaliyah, menegaskan bahwa banyak informasi pasca-pemilu dan pilkada yang bisa disampaikan kepada masyarakat. "Kita bisa memilih satu tema dan menyampaikannya dengan cara yang santai serta informatif," ujarnya. Pada momen yang sama, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Machruz, mengapresiasi kinerja operator media sosial di setiap satuan kerja KPU kabupaten/kota.  "Berkat teman-teman operator, informasi pilkada dapat sampai ke masyarakat luas. Ini juga membantu mengurangi penyebaran informasi yang tidak tepat," katanya. Machruz juga mendorong peningkatan kualitas informasi publik agar lebih menarik dan menghibur bagi masyarakat. Dalam sesi pemaparan materi, Ketua KPU Kabupaten Jepara periode 2018-2023, Subhan Zuhri, yang memiliki latar belakang sebagai pewarta media, mengungkapkan bahwa media sosial kini menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat.  "Saat rekrutmen PPK, banyak peserta mengaku mendapatkan informasi dari media sosial. Bahkan, mereka belajar mengerjakan soal dengan cepat dari TikTok," jelasnya.  Meski media sosial saat ini memiliki peran strategis dalam membentuk image, Ia mengingatkan bahwa pengelolaan media sosial oleh KPU harus tetap berpegang pada asas faktual. Narasumber kedua, Dosen Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Swita Amallia Hapsari, turut memberikan wawasan mengenai strategi pengelolaan media sosial.  "Kita bekerja dengan mesin algoritma, jadi harus mengikuti apa yang menjadi perhatian di media sosial. Gunakan lagu-lagu trending, tetapi jika tidak sesuai dengan citra lembaga, bisa dikecilkan atau diganti dengan musik yang lebih mendukung citra KPU," terangnya. Pada bimtek yang digelar di kantor KPU Kabupaten Jepara tersebut diharapkan pengelolaan media sosial di setiap daerah semakin optimal, sehingga informasi kelembagaan KPU dapat tersampaikan dengan lebih luas, menarik, dan akurat kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan SDM, Plt. Kasubbag Parmas dan SDM, serta operator media sosial sekretariat KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)