Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti forum "Kamis Sesuatu" yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Jumat (25/7).  Kajian ini menyoroti dampak hukum dari diskualifikasi calon petahana serta pentingnya ketelitian dalam memahami regulasi pemilihan. Sengketa PHPU tersebut diajukan karena dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) serta masalah syarat pencalonan terkait periodesasi.  MK mengabulkan sebagian permohonan dan memutuskan untuk mendiskualifikasi calon petahana Ade Sugianto serta memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Tasikmalaya. Hasil PSU kemudian dimenangkan oleh pemohon. Dalam paparannya, Anghota KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Ade Abdullah, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerapkan aturan. "Berpedoman pada regulasi saja bisa salah, apalagi kalau tidak. Kita belajar hukum untuk menghindari kesalahan dan memperkuat pijakan ke depan," ujarnya. Kajian ini juga menegaskan perlunya koordinasi dan komunikasi yang solid antarpenyelenggara pemilu agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam pelaksanaan regulasi.  Kegiatan Kamis Sesuatu yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Sekretariat KPU Kota Semarang. (sof/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar kegiatan santunan dan doa bersama anak yatim di lingkungan KPU Kota Semarang pada Jumat (25/7). Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia menjadi wujud kepedulian KPU terhadap generasi bangsa serta upaya mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan solidaritas antar sesama, khususnya dengan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menyampaikan bahwa kegiatan santunan ini rutin dilakukan setiap periode, mengikuti instruksi dari KPU RI, khususnya pada momen-momen tertentu seperti bulan Muharram. “Setiap periode atau di momen tertentu kami menjalankan instruksi dari KPU RI untuk melaksanakan kegiatan santunan dan berbagi dengan anak-anak yatim,” ujar Zaini. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya guru pendamping dari SDN Sarirejo, yang telah hadir dan mendampingi para siswa dalam kegiatan ini. “Terima kasih kami sampaikan kepada dewan guru dari SDN Sarirejo. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Selain itu juga untuk berdoa bersama agar seluruh anggota dan personel KPU Kota Semarang senantiasa diberi kesehatan dalam menjalankan rutinitas kerja,” tuturnya. Lebih lanjut, Zaini berharap agar kegiatan ini juga dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak yang hadir. “Semoga anak-anak kita semua termotivasi untuk selalu rajin beribadah dan semangat dalam belajar,” tambahnya. Dengan penuh kehangatan, santunan disalurkan langsung kepada anak-anak yatim yang hadir. Kegiatan ini menjadi momen penuh makna dalam menumbuhkan empati dan semangat berbagi, sekaligus menunjukkan kepedulian sosial KPU di luar tugas kelembagaannya. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (23/7). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh satuan kerja KPU di Jawa Tengah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen bersama seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Dalam paparannya, Mey Nurlela, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang, menyampaikan pentingnya implementasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 sebagai upaya konkret menciptakan tempat kerja yang kondusif. "Ada tiga poin utama dalam regulasi ini: pertama, memberikan acuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual; kedua, mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman; dan ketiga, membentuk satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di lingkungan KPU," terang Mey dalam sesi pemaparan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa satuan tugas ini nantinya diharapkan menjadi garda depan dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Pada kesempatan yang sama, Muslim Aisha, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, turut memberikan materi mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu.  Ia menegaskan bahwa integritas dan etika menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, dan upaya pencegahan kekerasan seksual merupakan bagian tak terpisahkan dari penegakan kode etik tersebut. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti kegiatan “Ngopi Asli” bertema Finishing Touch: Penyelesaian Akhir Pembeda Hasil yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (22/7).  Kegiatan ini menekankan pentingnya langkah konkret KPU kabupaten/kota dalam merealisasikan visi dan misi KPU RI. Kegiatan Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) kembali digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting. Kali ini, diskusi mengangkat tema Finishing Touch, Penyelesaian Akhir Pembeda Hasil, Langkah Konkrit KPU Kabupaten/Kota Merealisasikan Visi Misi KPU RI. Acara dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya, Basmar menekankan pentingnya pelaksanaan dan realisasi Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya sebagai fondasi kerja kelembagaan. Ia juga mengingatkan bahwa forum Ngopi Asli bertujuan menjadi ruang inisiasi, realisasi, sekaligus evaluasi terhadap setiap rencana kegiatan KPU. Dengan demikian, hasil kerja penyelenggara Pemilu dapat memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat mengenai Pemilu, Pilkada, dan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU Kota Semarang, bersama seluruh satuan kerja KPU se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi kali ini yakni, Heni Rina M, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Blora, Suwardiyo, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Purworejo, Manja Lestari D, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Brebes. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) KPU Kota Salatiga. Sebagai penutup, peserta diharapkan dapat membawa hasil diskusi ini ke dalam aksi nyata di lapangan, guna memperkuat pencapaian visi dan misi KPU RI melalui kerja kolektif dan penyelesaian yang lebih terukur. (el/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi satker KPU se-Jawa Tengah, termasuk KPU Kota Semarang yang mengikuti kajian hukum daring, Kamis Sesuatu, Jumat (18/7/2025). Kajian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini membedah aspek hukum dari putusan MK tersebut. Dalam diskusi diungkapkan bahwa secara administratif, KPU telah menjalankan tahapan pencalonan sesuai ketentuan. Namun, persoalan muncul terkait verifikasi riwayat hukum salah satu calon kepala daerah. Ditekankan bahwa kewajiban mengumumkan status sebagai mantan terpidana berlaku bagi seluruh calon, tanpa terkecuali, baik yang dijatuhi hukuman di atas maupun di bawah lima tahun penjara. Hamdan, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan yang menjadi narasumber dalam kajian ini, menyampaikan bahwa kasus ini bukan merupakan kegagalan prosedural, melainkan bentuk penyempurnaan dalam proses berdemokrasi. "Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi bagaimana sistem bisa lebih baik. Ini adalah bagian dari pembelajaran kolektif," ujar Hamdan. Kegiatan ini menjadi pengingat penting bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk semakin meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hadir pada kegiatan Kamis Sesuatu tersebut, Ketua dan Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU Kota Semarang. (sof/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengisian kertas kerja pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi tahun 2025 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI, Kamis (17/7). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker) KPU di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas serta fungsi kelembagaan. Penilaian SPIP tahun 2025 mengalami perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan pemberlakuan penilaian menyeluruh terhadap seluruh satker, bukan lagi secara sampling. "Penilaian mandiri ini sebelumnya hanya dilakukan secara sampling pada tahun 2024. Namun di tahun 2025, seluruh satuan kerja wajib melaksanakannya. Ini membutuhkan kerja sama dan komitmen dari pimpinan serta seluruh jajaran," ujar Wahyu Yudi Wijayanti, Inspektur Wilayah II KPU RI dalam paparannya. Kegiatan bimtek ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjelaskan tiga komponen utama dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi, yakni: penetapan tujuan, struktur dan proses, serta tercapainya tujuan organisasi. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa level maturitas SPIP pada satuan kerja diklasifikasikan dalam lima tingkatan: Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur, serta Optimum. "Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang komprehensif agar mampu mengimplementasikan SPIP Terintegrasi secara optimal di lingkungan kerja masing-masing,” tegas narasumber dari BPKP. (lia/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)