Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Angka partisipasi pemilih (parmas) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Semarang 2024 menjadi yang tertinggi dalam kurun 14 tahun terakhir (2010-2024), yakni mencapai 71,25 persen. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini, dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilwakot Semarang Tahun 2024, Rabu (19/2). "Partisipasi pemilih di Pilwakot 2024 menjadi yang paling tinggi, yaitu lebih dari 71 persen. Dibandingkan Pilwakot 2010 sampai 2024, ini yang paling tinggi," ujar Zaini.  Kendati angka parmas menunjukkan hasil yang positif, Zaini menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada di Kota Semarang masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus dipecahkan bersama. Salah satu isu yang disorotinya adalah adanya sekitar 4,5 persen suara tidak sah. Dari persentase tersebut hampir 30 persen di antaranya disebabkan karena pemilih mencoblos dua kandidat sekaligus. "Ini menjadi PR kita bersama agar masyarakat datang ke TPS untuk nyoblos, sekaligus nyoblos dengan sah," tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilwakot 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan hasil. Ia bersyukur karena pelaksanaan pilkada di Kota Semarang berlangsung kondusif meskipun memiliki potensi kerawanan. Ia mengapresiasi seluruh stakeholder, Forkopimda, lembaga terkait, serta warga Kota Semarang yang berkontribusi dalam kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam FGD tersebut, KPU Kota Semarang mengundang dua narasumber, yakni Anggota KPU Kota Semarang Periode 2018-2023, Suyanto dan Heri Abriyanto.  Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya laporan evaluasi dengan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas Pilwakot berikutnya. Suyanto menekankan pentingnya peran anggota KPU dalam menjaga kredibilitas lembaga. "Komisioner adalah representasi KPU. Jika mereka menjalankan tugasnya dengan baik, maka KPU juga akan dipandang baik," paparnya. Ia juga mengapresiasi langkah KPU dalam sosialisasi Pilwakot 2024 yang telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk LSM, ormas, dan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Heri Abriyanto menyoroti pentingnya koordinasi antara KPU dan peserta pilkada agar tahapan kampanye berjalan lancar tanpa memicu konflik antarpendukung.  Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilwakot. "Waktu 2020, Kecamatan Pedurungan yang luas dan jumlah kelurahannya banyak sempat mengalami kendala dalam rekapitulasi hasil di tingkat PPK. Berkat koordinasi dengan walikota, kami mendapat fasilitas di Stadion Manunggal Jati," ungkapnya. FGD tersebut digelar oleh KPU Kota Semarang karena penyusunan laporan evaluasi Pilkada 2024 menjadi perhatian khusus KPU RI. KPU RI ingin laporan evaluasi bisa mencerminkan kondisi riil di tiap tingkatan. Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, diharapkan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan untuk penyelenggaraan pilkada selanjutnya.  Kegiatan yang berlangsung di Santika Hotel tersebut mengundang Forkopimda, stakeholder, anggota Forwakot dan Bawaslu Kota Semarang, serta dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Kepala Bidang Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Tengah, Danang Tri Harmawan, Narasumber Rapat Koordinasi Kehumasan Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah mengatakan, untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh lembaga, satker KPU bisa memanfaatkan analisis media, Jumat (14/2). Ia menyampaikan, Pilkada 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tidak hanya mempersiapkan tahapan teknis, pada momen itu, KPU juga menghadapi sentimen negatif dari publik mengenai isu kecurangan dan pelanggaran. Kendati Kominfo Jawa Tengah memiliki aplikasi yang dapat melakukan analisis berita secara otomatis, Danang mengatakan bahwa membangun aplikasi yang baik dibutuhkan anggaran khusus. Oleh sebab itu ia mengatakan bahwa KPU dapat memanfaatkan fitur yang dimiliki oleh mesin pencari Google. "Kalau anggaran terbatas, bapak/ibu bisa menggunakan Google, karena mesin pencarian itu bisa menyaring pemberitaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kata kunci yang kita tuliskan," kata Danang. Menghadapi sentimen negatif yang muncul, Danang tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu, karena setiap sentimen negatif memiliki sisi positif yang dapat dijadikan sebagai unsur perbaikan kualitas pelaksanaan tugas KPU. "Sentimen negatif jangan dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Justru dari sini kita bisa melihat apa yang kurang dari lembaga kita dan mencari solusi," ujar Danang. Selain analisis media, Danang mengatakan bahwa KPU juga membutuhkan strategi komunikasi yang baik sebelum menyampaikan fakta kepada publik. Untuk proses tersebut tidak hanya dibutuhkan skill, tetapi juga membutuhkan pengalaman dalam proses pengelolaan krisis. Efisiensi Anggaran dan Transformasi Digital Kehumasan Sementara itu, kepada Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan Parmas kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengingatkan agar seluruh satker bisa menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab. Meskipun ada pemangkasan anggaran hingga 50 persen, Handi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh ditanggapi secara berlebihan. Justru, di tengah keterbatasan tersebut, ia mengatakan KPU harus terus memperkuat komunikasi publik yang baik agar citra lembaga tetap positif. Handi juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan kelembagaan KPU pasca tahapan pilkada. Ia mengingatkan agar anggota KPU tetap disiplin, mengingat, tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota manapun bisa memperkuat sinyal bahwa tugas-tugas kelembagaan KPU dapat dialihkan ke jajaran adhoc. Selain itu, KPU juga didorong untuk bertransformasi ke metode digital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Handi menyebut, setelah tahapan pilkada selesai, strategi komunikasi KPU perlu diformulasikan ulang agar tetap relevan. "Ke depan, kita akan membahas dan menyusun konsep baru untuk kehumasan agar terus berkembang. Ini bisa menjadi bagian dari kurikulum bersama bagi tim kehumasan KPU," tambahnya. Dari sisi teknis kehumasan, Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal KPU RI, Reni Rinjani, menekankan pentingnya pengelolaan konten yang lebih baik. Mengacu pada PKPU 14/2020, ia menyoroti bahwa dokumentasi kegiatan KPU harus dibuat lebih menarik dan informatif. "Foto yang diunggah di media sosial harus mampu menceritakan seluruh rangkaian acara. Objek foto harus dipilih yang terbaik," jelas Reni. Reni juga meminta seluruh satker yang hadir pada kegiatan tersebut untuk berpenampilan rapi, Mengingat citra personil KPU dapat mempengaruhi citra kelembagaan secara umum. Selain dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan SDM, rakor yang berlangsung di Patra Hotel tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kasubbag Parhumas dan SDM serta admin media sosial KPU se-Jawa Tengah. (rap/ed. Foto: dok KPU Jateng)

Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2024 KPU Kota Semarang klik di sini Sekretariat KPU Kota Semarang klik di sini

Karanganyar, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadiri Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dalam raker yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut membahas sejumlah isu strategis meliputi transparansi penggunaan dana kampanye, urgensi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan isu menyangkut netralitas pelaksanaan debat publik, Minggu (9/2). Pada pembukaan kegiatan, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menekankan pentingnya pelaporan yang detail dan akurat dari pasangan calon terkait sumber dan penggunaan dana kampanye. Handi juga menyampaikan, meskipun tahapan kampanye telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala, seperti masalah lokasi debat calon yang harus dipindahkan ke daerah yang lebih netral. Lebih lanjut, Handi berharap kegiatan tersebut dapat memberikan solusi untuk memitigasi kendala-kendala yang ada, terutama terkait kampanye dan dana kampanye, dengan bantuan narasumber yang hadir dalam acara tersebut. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz menilai pelaporan dana kampanye dari paslon yang kurang detail, sehingga terkadang menyulitkan kantor akuntan publik dalam mengaudit penggunaan dana kampanye. Ke depan ia berharap KPU dapat melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada paslon. Dalam hal pemasangan APK, Prof. Rianto dari Universitas Sebelas Maret menyarankan agar penggunaan APK dievaluasi lebih lanjut. "APK, meskipun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat dengan pendidikan rendah, dianggap kurang efektif di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi yang lebih mengandalkan media sosial," katanya. "Isu ini menambah pertimbangan penting dalam merancang strategi kampanye yang sesuai dengan karakteristik pemilih," sambung Rianto. Pada kesempatan tersebut, dibahas pula mengenai keterlibatan masyarakat dalam tahapan kampanye. Sebagai pendidikan politik perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kampanye dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih dan mendukung calon pemimpin yang tepat. Raker tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang, Agus Supriyono dan Novi Maria Ulfah, serta Plt. Kasubbag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kota Semarang, YB. Chrismayoga. (if/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda Pengumuman Akhir Masa Jabatan Walikota dan Pengumuman Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih hasil Pilwakot Semarang Tahun 2024, Jumat (7/2) Selain dua agenda penting itu, rapat paripurna tersebut juga membahas usulan pengesahan pemberhentian Walikota Semarang masa jabatan tahun 2021-2026. Dihadapan peserta rapat, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, mengumumkan paslon terpilih hasil Pilwakot Semarang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025. "Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Nomor Urut Satu Sdri. Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. dan Sdr. Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T. dengan perolehan suara sebanyak 486.423 suara atau 57,24 persen dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Semarang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024," kata Zaini. Dalam sambutannya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada DPRD, seluruh stakeholder, masyarakat, dan OPD yang telah mendukung perjalanan kepemimpinannya selama menjabat. Ia juga memohon izin dan pamit menjelang akhir masa jabatannya, sembari menunggu pelantikan walikota baru. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menyatakan bahwa pengumuman dan usulan pemberhentian walikota akan segera diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan lancar. Kadar Lusman juga menyampaikan permohonan maaf kepada Hevearita Gunaryanti Rahayu atas segala kekurangan selama masa kerja bersama DPRD Kota Semarang. Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang. (vir/wid/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada Workshop Penyusunan Buku Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang digelar di Kabupaten Semarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggandeng sastrawan Abidah El Khalieqy, penulis novel terkenal 'Perempuan Berkalung Sorban', untuk menggarap novel bertema demokrasi dengan latar belakang Pilkada 2024 di pesisir Pantura, Kamis (6/2). Dalam paparannya, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah mengatakan, KPU Provinsi Jawa Tengah menggandeng sastrawan agar dokumentasi pelaksanaan pemilu/pilkada tidak hanya sebatas buku laporan. "Buku Divisi Sosdiklih nanti akan berbeda, tidak dalam bentuk buku laporan biasa, tetapi dalam bentuk novel. Kita telah bekerjasama dengan sastrawan Abidah El Khalieqy untuk menulis sebuah novel yang berangkat dari kisah nyata Pilkada 2024," kata Akmaliyah. Karya tersebut diharapkan menginspirasi generasi muda dan masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi yang baik. "Buku ini tidak hanya mendokumentasikan Pilkada 2024, tetapi juga membawa pesan budaya, sosial, dan demokrasi yang relevan," ujar Akmaliyah. Akmaliyah mengatakan, ia mengajak Abidah El Khalieqy karena penulis tersebut aktif menghasilkan karya sastra. Sejak 2000 hingga saat ini ia telah menghasilkan 21 novel. Lima diantaranya sudah diangkat ke layar perak nasional, salah satunya adalah Perempuan Berkalung Sorban. Karena berangkat dari kisah nyata, maka dalam workshop tersebut, Abidah El Khalieqy juga berbelanja pengalaman seputar pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah, khususnya yang berada di jalur pantura, karena novel tersebut nantinya akan bersetting di wilayah pantai utara Jawa Tengah. "Semua novel saya membutuhkan riset. Riset sangat diperlukan, karena pada hakikatnya novel juga dari riset atau fakta empiris yang dirasakan sehari-hari," kata Abidah. Abidah mengatakan, dirinya setuju untuk menggarap novel bertema pilkada karena ia merasa tema tersebut jarang diangkat oleh sastrawan, padahal banyak kisah di belakang layar yang menarik dan perlu diketahui oleh publik. "Tidak hanya cerita, tetapi bisa menjadi pesan bagi masyarakat, khususnya anak muda. Masyarakat ketika pemilu sangat rentan mendapat perilaku yang tidak manusiawi, terdampak politik uang, generasi milenial juga begitu apatis dan skeptis. Tujuan KPU ini sangat baik karena cerita ini tidak banyak dihadirkan. Harapannya setiap pemilu menjadi pesta demokrasi yang sebenarnya. Menjalankan demokrasi sesuai arahnya," terang dia. Pada kegiatan yang dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih se-Jawa Tengah tersebut, Abidah mengatakan bahwa cerita dari satker KPU nantinya akan diolah dan disusun sebagai kerangka cerita dalam novel yang akan digarap. "Sharing dari KPU kabupaten/kota sangat penting untuk kemudian diolah menggunakan bahasa novel. Apa yang disampaikan merupakan bagian dari riset yang akan ditulis dan menjadi inspirasi karya sastra," sambungnya. Abidah melanjutkan, karena bersetting pantura, ia akan membuat judul yang dekat dengan masyarakat di wilayah tersebut. "Judul mungkin bisa Ombak dari Utara. Ombak diibaratkan dekat dengan nelayan, ada pasang dan surutnya. Perumpamaannya menggunakan ombak karena masyarakat rentan terpapar money politic, isu hoaks dan sara. Novel ini akan menggunakan tokoh akademisi, SMA atau dosen, politisi, juga ulama/kyai/pemuka agama," paparnya. Pada pembukaan acara, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono juga berharap buku tersebut dapat menjelaskan upaya dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada penyelenggara pemilu selama Pilkada 2024. (nmu/ed. Foto: nmu/KPU Kota Semarang)