Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kerawanan pada debat publik ketiga untuk paslon Pilwakot Semarang 2024, masing-masing tim pendukung paslon akan mengenakan id card ganda, Rabu (13/11). Selain mengenakan id card berupa lanyard, 100 pendukung paslon yang akan masuk dalam ballroom debat diharuskan memakai gelang sebagai skrining ganda. Hal itu merupakan langkah evaluasi yang diterapkan oleh penyelenggara karena pada debat sebelumnya ada indikasi jumlah pendukung yang masuk dalam ballroom lebih dari jumlah yang ditentukan. "Kami evaluasi dari debat sebelumnya dan juga masukan untuk meningkatkan keamanan, nanti di debat ketiga akan diterapkan dua id card, satu berupa id card biasa yang dikalungkan, dan untuk antisipasi apabila id itu diserahkan ke orang lain, maka nanti ditambah ada gelang seperti konser itu," kata tim penyelenggara debat ketiga, TVKU. Cara tersebut dinilai lebih baik untuk menghindari penggunaan id oleh orang lain yang tidak seharusnya masuk dalam ballroom debat. "Id card kalung akan diberikan sehari sebelum pelaksanaan debat, nah untuk yang berupa gelang akan diberikan sebelum tim masuk dalam venue, kita yang akan memakaikan, agar tidak disalahgunakan," lanjut tim penyelenggara. Dalam ballroom dan venue kegiatan debat, tim pendukung juga diharuskan memakai id card ganda untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama debat berlangsung. "Jadi nanti mohon agar, bapak/ibu semua tetap mengenakan id card berupa kalung dan juga gelang. Agar selama pelaksanaan debat bisa aman dan tertib," sambungnya. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosparmas dan SDM, Novi Maria Ulfah mengatakan, debat publik ketiga yang akan digelar pada Jumat 15 November 2024 adalah pelaksanaan debat pamungkas.  "Debat ketiga nanti menjadi debat publik penutup, karena sudah tidak ada lagi debat publik yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang," ujar Novi. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak terkait bisa menjaga kondusifitas kegiatan, sehingga masyarakat Kota Semarang mendapatkan informasi dan manfaat sebaik-baiknya. "Kami berharap semua bisa bersama-sama menjaga ketertiban debat semua berjalan lancar dan aman, dan juga yang terpenting dari tujuan debat ini, yakni agar masyarakat bisa mendapat manfaat, bisa lebih mengenal paslon dan visi misi yang diusung," papar Novi. Debat publik ketiga akan mengusung tema Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya Kota Semarang. Tema tersebut akan dijabarkan dalam lima sub tema. Kelima sub tema tersebut yakni pendidikan, kesehatan dan gender, kependudukan dan pemukiman, kebudayaan dan pariwisata, sosial keagamaan. Masing-masing sub tema akan berisi dua pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Sehingga pada debat publik ketiga, total akan ada 10 pertanyaan yang akan dielaborasi oleh masing-masing paslon. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan debat kedua, Kabag Ops Polrestabes Semarang, AKBP Asep Supiyanto mengatakan debat tersebut sudah lebih baik ketimbang debat pertama. Meski demikian menurutnya pada debat ketiga perlu ditingkatkan keamanan, dan ketertiban masa. Terutama pasca pelaksanaan debat, saat masing-masing pendukung dan paslon meninggalakan lokasi acara.  Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Ketiga yang digelar di Holiday Inn Express tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang, masing-masing tim pendukung dan LO paslon, Bawaslu Kota Semarang, TVKU, Patra Jasa Hotel, dan Polrestabse Semarang. (rap/ed. Foto: div/sim/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Demi tercapainya logistik Pilkada yang tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu, KPU Kota Semarang menyelenggarakan Bimtek Pengepakan dan Distribusi Logistik serta Penggunaan Aplikasi SILOG Pilkada 2024, Selasa (12/11). Hadir pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Metro Semarang tersebut mengundang Badan Kesbangpol, Bawaslu dan PPK serta Sekretariat PPK se Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang menyampaikan materi Tata Kelola Logistik Pilkada sesuai Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan uji coba penggunaan Aplikasi Silog Pilkada 2024 dan simulasi pengepakan logistik Kotak Suara Pilgub Jateng, Kotak Suara Pilwakot Semarang dan Logistik Luar Kotak. (ayu/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada rapat koordinasi (rakor) persiapan debat publik kedua Paslon Pilwakot Semarang 2024 yang dihadiri oleh tim panelis, Polrestabes dan Bawaslu Kota Semarang serta LO masing-masing paslon, tim perumus tema debat menyampaikan poin-poin evaluasi agar pelaksanaan debat publik kedua berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan kegiatan, Rabu (6/11). Poin-poin evaluasi diantaranya komentar pendukung yang bernada negatif dan tidak berhubungan dengan visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. hal tersebut dinilai mengganggu jalannya debat yang mengakibatkan kurang terdengarnya paparan yang disampaikan oleh paslon. "Saat mulai menyanyikan Indonesia Raya, doa, dan saat paparan para pendukung belum bisa tenang sepenuhnya jadi mengganggu kekhidmatan. Kemudian komentar dari masing-masing pendukung saat paslon berbicara, ini tidak etis karena menyerang pribadi. Sebenarnya mau yel-yel boleh tapi ada tempatnya dan jangan sampai mengejek atau menghina," kata Tim Perumus, Muhammad Hakim Junaidi. melalui LO yang hadir, ia menghimbau masing-masing pendukung agar saling menjaga kondusifitas jalannya debat karena ujaran kebencian bisa mengganggu ketertiban yang sudah dijaga dengan baik oleh pihak keamanan. "Skrining, dan proses pengamanan overall sudah baik, tapi mohon dipahami bersama saat menyoraki paslon pakai yel-yel yang baik dan jangan saling memprovokasi, bisa membuat salah paham. Kita jaga bersama kondusifitas yang sudah baik ini," sambung Hakim. Menghindari kejadian serupa, rakor tersebut menyetujui adanya PIC (person in charge) atau korlap yang ditunjuk oleh masing-masing pendukung yang bertugas menjaga ketertiban penonton debat. "Dipilih PIC atau korlap begitu nggih yang harus bertanggung jawab terhadap pendukung masing-masing. Nanti ditemani EO, personil Bawaslu dan KPU Kota Semarang," tutur dia. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosparmas dan SDM yang membuka kegiatan mengatakan bahwa debat publik kedua akan berjalan dalam enam segmen. dengan tema Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kota Semarang. "Dari tema itu ada lima sub tema yang akan dibahas, yakni mengenai reformasi birokrasi, keterbukaan informasi dan partisipasi, pelayanan publik, tata kelola jalan, dan tata kelola keuangan daerah," kata Novi. Pelaksanaan debat publik kedua tersebut akan digelar pada Hari Jumat 8 November 2024 pukul 19.00 WIB yang dapat disaksikan secara langsung melalui Channel Youtube KPU Kota Semarang dan TATV. (rap/ed. Foto: rap/if/awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Sebagai persiapan bimbingan teknis (bimtek) kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini mengingatkan seluruh PPK dan PPS se-Kota Semarang untuk menyampaikan materi sebaik mungkin agar KPPS bisa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pemungutan dan penghitungan suara, Selasa (5/11). "Jangan sampai terlewat satupun, karena ada aturan yang berbeda. Diberi pemahaman, meskipun bapak/ibu semua pintar dan berpengalaman, jangan sampai ada 'ah podo wae, aku wes tau, wes sering', ini jangan, karena ada regulasi dan aturan baru harus terus di-update. Jadi harus diikuti dengan baik," ujar Zaini saat KPU Kota Semarang menggelar Training of Trainer Bimtek KPPS Pilkada 2024 di Patra Jasa Hotel. Zaini mengatakan, regulasi dan aturan harus dijadikan patokan oleh KPPS saat bertugas. Ia mengatakan, ada aturan yang tidak boleh ditawar dan harus diterapkan sebagai antisipasi gugatan proses dan hasil pilkada. "Regulasi harus dijadikan patokan. Jangan karena saksi dan pengawas tidak mempersalahkan terus regulasi dikesampingkan. Sekali lagi jangan, karena kita bekerja berdasar regulasi. Ini untuk menghindari dan antisipasi PSU atau gugatan," terang Zaini. Zaini mengingatkan kepada seluruh PPK dan PPS untuk bekerja optimal dan mempelajari regulasi sebaik mungkin untuk menghindari risiko munculnya PSU ataupun gugatan. "Jadi KPU berharap panjenengan semua mempelajari, sinau bareng tahapan-tahapan pemungutan penghitungan suara, dicatat apa yang bisa menyebabkan gugatan atau PSU. Nah ini jangan sampai terjadi. Siap nggih? Alhamdulillah," pesan Zaini. Pada kesempatan tersebut, ia juga mengatakan, KPU, PPK dan PPS siap memberikan bantuan kepada KPPS saat melaksanakan tugas di TPS masing-masing. Oleh sebab itu, ia meminta peserta yang hadir untuk mengingatkan agar KPPS tidak menyepelekan kejadian khusus yang terjadi. "Jangan menyepelekan kejadian apapun di TPS karena akan berefek. kalau bingung, buka buku, tanya ke PPS, PPK, atau ke KPU, jangan buru-buru mutusi apalagi mudah percaya katanya, harus berdasar regulasi. Nanti saat hari pemungutan suara semua harus standby on call untuk membantu teman-teman KPPS," sambung Zaini. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, M. A. Agung Nugroho menjelaskan mengenai penggunaan Sirekap. Agung mengatakan bahwa sirekap sebagai alat bantu dan alat publikasi hasil pilkada. Ada dua jenis sirekap, yakni sirekap mobile yang digunakan oleh anggota KPPS sebagai alat publikasi, dan sirekap web yang digunakan sebagai alat bantu saat proses rekapitulasi. "Sirekap web sebagai alat bantu nanti saat rekap PPK dan KPU, kalau sirekap mobile ini yang akan digunakan KPPS sebagai alat publikasi hasil, agar masyarakat lebih cepat tahu hasilnya," Meski sebagai alat publikasi, Agung menyampaikan bahwa fasilitator perlu menjelaskan bahwa, hasil resmi tetap harus menunggu proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi selesai ditetapkan. Agung menyampaikan kepada PPK dan PPS untuk memilih dua orang operator sirekap di tiap TPS. Ia mengatakan pemilihan tersebut perlu didasari dari kecakapan teknologi, kecermatan, dan ketelitian. "Siapkan dua akun sirekap per TPS. Jika nanti salah satu ada yang trouble, maka masih ada operator yang mem-backup. Pilih anggota KPPS yang cermat, bisa fokus, dan cakap teknologi," lanjut Agung. Kegiatan ToT tersebut berlangsung dua termin, Senin, dan Selasa, 4 dan 5 November 2024. Hadir di acara tersebut Anggota dan Ketua serta Sekretaris KPU Kota Semarang yang menyampaikan materi bimtek kepada KPPS yang akan dilantik pada tanggal 7 November 2024 mendatang. (rap/ed. Foto: div/rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang minta badan adhoc menerapkan regulasi secara ketat saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) sebagai antisipasi adanya sengketa proses atau hasil Pilkada 2024, Minggu (3/11). Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini saat dirinya memberikan sambutan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Sengketa Tahapan Tungsura Pilwakot Semarang Tahun 2024. Jadi buku panduan, PKPU, atau regulasi harus dibaca dengan baik, sehingga bisa dipahami bersama. Karena semua aktivitas di TPS itu dilakukan berdasar standar dan regulasi yang memang harus dilakukan. Maka pemahaman regulai itu penting," kata Zaini. Selain memahami regulasi, Zaini juga meminta PPK yang hadir pada rakor tersebut untuk mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan seluruh kejadian di TPS dengan lengkap sebagai langkah preventif jika ada gugatan perselisihan hasil pilkada. "KPU berharap semua lancar tetapi kita harus mempersiapkan agar tidak terjadi hal yang terburuk. Makanya semua kronologis, apa yang harus disiapkan secara administrasi, dan dokumentasi-dokumentasi harus dipersiapkan secara matang. Tidak boleh ada yang ketinggalan,"  tutur Zaini. Mengenai potensi pemungutan suara ulang (PSU) Zaini meminta PPK untuk memberikan bimtek kepada PPS dan KPPS secara mendalam agar benar-benar memahami aturan yang berlaku. "Surat pindah memilih harus dibawa, yang boleh memilih di Kota Semarang hanya warga Jateng, terus DPK hanya boleh memilih di lokasi sesuai KTP yang bersangkutan. Dan hal-hal lain seputar penggunaan hak pilih ini harus dipahamkan betul karena PSU terjadi ya kebanyakan karena itu. Maka ini perlu disiapkan dengan baik," papar dia. Senada dengan Zaini, Anggota KPU Purbalingga Periode 2013-2018, Eko Setiawan yang hadir sebagai narasumber juga menekankan pentingnya tertib administrasi dari awal hingga akhir tahapan tungsura. "Benar tadi yang disampaikan pak ketua, teman-teman perlu detil dan cermat, serta tertib administrasi dari awal sampai akhir. Karena itu sebagai bukti kinerja kita," ucap Eko. Dokumentasi tersebut penting karena proses pembuktian di persidangan MK didasarkan pada bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait. "Mengapa dokumen itu perlu? pernah kejadian di MK, ada saksi yang sebenarnya menyaksikan semua proses rekap, dan setuju dengan hasilnya, tetapi ketika memberikan kesaksian di persidangan itu berbeda dengan kenyataan. Nah maka benar tadi pak ketua, bahwa dokumentasi pencatatan dan administrasi ini harus disimpan dan disiapkan, karena ini senjata kita sebagai penyelenggara," papar Eko. Untuk memastikan penyelenggara benar-benar mengerti dan paham materi bimtek, Eko berharap PPK, dan PPS bisa membuat metode penyampaian materi bimtek dengan baik. "Biasanya kalau bimtek, kita ngasih materi dan sudah selesai kemudian ditanyakan sudah jelas? dan dijawab jelas, nah saat itu teman-teman harus curiga, apakah benar-benar clear atau ingin cepat selesai acaranya. Maka perlu metode penyampaian yang jelas, dan clear. Sebaiknya perdebatan dan perbedaan pendapat harus sudah selesai di situ," sambung Eko. Kegiatan yang berlangsung di Metro Hotel Semarang tersebut mengundang Ketua, Anggota PPK Divisi Mutarlih dan Teknis Penyelenggaraan serta menghadirkan Direktur Lentera Jateng, Teguh Irawan sebagai narasumber kedua. Hadir pada kegiatan tersebut, Anggota KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom dan Agus Supriyono dan Sekretaris KPU Kota Semarang, Tobirin. (rap/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 menjelang hari pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU intensitasnya akan semakin meningkat, Minggu (3/11) Meski kegiatan sosialisasi sudah dilakukan sejak bulan Februari, namun Zaini mengatakan KPU Kota Semarang meningkatkan intensitas sosialisasi kepada berbagai segmen masyarakat di bulan November sebagai reminder bahwa hari pemungutan Pilkada 2024 kian mendekat. "Tinggal hitungan hari saja waktu kita untuk nyoblos di TPS akan tiba, sudah banyak kegiatan sosialisasi kita lakukan dan menyasar semua segmen, keagamaan, pertemuan tatap muka seperti ini di keramaian, olah raga, talkshow, pertunjukan seni. Nanti sampai mendekati hari pemungutan suara akan semakin sering, tujuannya tentu agar bapak/ibu ikut nyoblos. Siap? alhamdulillah," ujar Zaini di Area CFD Jalan Pahlawan saat KPU Kota Semarang menggelar kegiatan olahraga Pound Fit. Zaini berharap, warga Kota Semarang yang sudah memilih hak pilih dapat meluangkan waktu untuk menyalurkan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas lain pada Rabu 27 November 2024. "Pilkada 2024 itu kan dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan, jadi nanti hari Rabu, tanggal 27 November 2024 itu di kalender dibuleti ya, dikasih tanda agar nyoblos dulu. Kalau misalnya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, ya kami harap bisa menyempatkan nyoblos dulu sebelum kerja atau sebelum berlibur," sambung Zaini. Ia mengatakan, TPS akan dibuka sejak pukul 07.00 hingga pukul 13.00 waktu setempat. Waktu tersebut cukup longgar untuk masyarakat menyalurkan hak pilihnya. "TPS itu dibuka jam tujuh pagi, jadi kalau mau pergi bisa disempatkan dulu nyoblos, tidak lama, paling 5 menit atau lebih cepat. sampai pukul 13. Jadi yang ada aktivitas bisa ijin sebentar waktu istirahat begitu," tuturnya. Untuk fasilitas pindah memilih, Zaini mengatakan, warga yang tidak bisa nyoblos di TPS sesuai KTP bisa mengajukan pindah memilih. Namun fasilitas tersebut hanya untuk empat kategori pemilih. "Tetapi yang bisa diakomodir hanya 4 sebab, sampai H-7. Yaitu yang melaksanakan tugas di hari pemungutan suara, tahanan lapas, yang sedang sakit dan dirawat di RS, serta daerah yang tertimpa bencana," kata Zaini. Pada kegiatan sosialisasi yang dihadiri lebih dari 120 peserta itu hadir pula Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah dan Agus Supriyono. Selain senam poundfit dan kegiatan sosialisasi, KPU Kota Semarang juga memberikan belasan souvenir dan doorprize kepada peserta kegiatan yang dapat menjawab pertanyaan. (rap/ed. Foto: sim/KPU Kota Semarang)