Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menjadi narasumber pada kegiatan Talkshow Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh radio Agape 94,5 FM Semarang. Hadir sebagai narasumber pada siaran radio tersebut Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Novi Maria Ulfah. Novi menyampaikan bahwa saat ini tahapan yang sedang berlangsung di KPU adalah coklit yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih yang berlangsung sejak 24 Juni s.d 24 Juli 2024. Pantarlih tersebut yang akan mendatangi warga dari rumah ke rumah untuk dicocokan datanya sebagai pemlih. "Penghuni rumah yang didatangi pantarlih cukup mempersiapkan KK dan KTP untuk dipastikan datanya sudah benar apa belum," kata Novi. Setelah Coklit berakhir, selanjutnya adalah penyusunan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sampai dengan tanggal 21 September 2024.  Novi menjelaskan pantarlih merupakan warga yang berasal dari lingkungan sekitar, sehingga mengetahui warga mana saja yang akan dikunjungi, karena pada saat pencocokan harus bertemu dengan yang bersangkutan. "Apabila berada di luar kota akan tetapi masih KTP di situ saat coklit, tetap petugas kami datang nanti bisa dengan anggota keluarga yang ada di rumah itu," kata Novi. Tahapan lain yang dalam waktu dekat akan dilakukan KPU adalah pencalonan pasangan calon kepala daerah. Novi mengatakan, terdapat dua mekanisme agar kandidat bisa mencalonkan diri, yakni melalui jalur independen dukungan masyarakat dan melalui dukungan parpol atau gabungan parpol. "Untuk perseorangan tidak ada di Kota Semarang karena memang banyak dukungan yang harus dikumpulkan. Kemudian yang kedua melalui jalur parpol atau gabungan parpol," papar Novi. Tanggal 24 Agustus 2024 KPU baru akan mengumumkan tahap pendaftaran Wali Kota dan Wakil Walikota, dilanjutkan proses-proses lain. "Nanti diumumkan melalui media massa. Setelah itu penerimaan berkas dan verifikasi data mulai tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2024. Dan setelah itu baru akan ditetapkan tanggal 22 September 2024," jelas Novi. Untuk meningkatkan awarness warga Kota Semarang KPU sudah merancang kegiatan-kegiatan sosialisasi melalui berbagai media. "Diantaranya melalui radio, pertemuan tatap muka seperti komunitas perempuan, disabilitas, LSM Ormas. Nanti juga akan ada KPU Goes To School di 15 sekolah di Kota Semarang, dan KPU Goes To Campus di 10 Universitas di Kota Semarang. KPU juga selalu mengupdate segala kegiatan di sosmed, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat," sambung dia. Novi berpesan kepada sahabat Agape FM untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024.  "Jangan lupa juga cek secara berkala di cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih. Jadi tidak harus ke kelurahan, lewat HP saja bisa, nanti bisa tahu terdaftar di TPS berapa, alamatnya mana," pesan Novi. (if/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan Talkshow Teras TVKU yang mengangkat tema tentang Pilkada Tahun 2024, Kamis (11/7). Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Novi Maria Ulfah hadir sebagai narasumber bersama komisioner Bawaslu Kota Semarang, Euis Noor Faoziah dalam acara yang dipandu oleh Khusnul Huda. Novi menyampaikan tentang tahapan-tahapan Pilkada Tahun 2024 yang sedang berlangsung saat ini, yaitu coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih. Tahapan ini dilakukan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024. Dalam kesempatan ini Novi juga mengajak masyarakat untuk mengenali pantarlih yang melakukan coklit dari rumah ke rumah, mulai dari atribut yang dikenakan hingga apa saja yang perlu disiapkan ketika pantarlih melakukan coklit di rumah. Hasil coklit yang dilakukan oleh pantarlih kemudian akan disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara atau DPS dan akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat sehingga kemudian bisa ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap atau DPT, imbuh Novi. Dalam tahapan ini Novi mengajak masyarakat untuk berperan aktif mencermati DPS yang nantinya diumumkan sehingga bagi masyarakat yang namanya belum terdaftar dalam DPS bisa langsung melapor ke PPS setempat untuk kemudian namanya dimasukkan dalam DPT. Menjawab pertanyaan host mengenai partisipasi masyarakat, Novi berharap dalam pilkada tahun ini tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkat dibanding pilkada sebelumnya.  Salah satu upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi adalah melakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula dengan menggagas kegiatan KPU Goes To School dan KPU Goes To Campus. Kegiatan ini, lanjut Novi, akan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru dengan target siswa kelas XI dan XII untuk KPU Goes To School yang menggandeng 10 sekolah dan mahasiswa pada umumnya untuk KPU Goes To Campus yang menggandeng 10 perguruan tinggi di Kota Semarang. (e1/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Anggaran dan Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Pilkada Tahun 2024 di Jawa Tengah, Kamis (11/7). Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut diselenggarakan selama 2 (dua) hari, 11 & 12 Juli 2024 dengan mengundang Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Data dan Informasi, Sekretaris, serta Kasubbag Rendatin se-Jawa Tengah. Dalam pembukaan dan arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menjelaskan bahwa tujuan FGD tersebut untuk membentuk pemahaman dan persepsi yang sama mengenai penyusunan anggaran badan adhoc. "Kali ini lebih memfokuskan pada persamaan persepsi dalam pemahaman penyusunan anggaran badan adhoc," kata Handi. Sementara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro juga menyinggung terhadap catatan terkait dengan permintaan TPS khusus. "Pengajuan TPS khusus pemilihnya harus jelas, adanya surat permohonan pendirian TPS Khusus ke KPU dan kesediaan fasilitas untuk TPS khusus itu sendiri," tegasnya. pada kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Prianto Amron meminta satker KPU di Jawa Tengah untuk mengecek terkait dengan kesiapan anggaran untuk pelantikan dan bimtek KPPS. Di akhir kegiatan dilakukan evaluasi yang mana dari ke 35 satker yang ada di Jawa Tengah telah siap anggarannya untuk pelantikan dan bimtek KPPS. (rhd/ed. Foto: rhd/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan perwakilan sekolah menengah atas atau sederajat di Kota Semarang untuk membahas persiapan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada 2024 bertajuk KPU Goes to School, Kamis (11/7). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3, kantor KPU Kota Semarang, Jalan Dr. Cipto Nomor 115 tersebut dihadiri oleh Plt. Ketua KPU, Ahmad Zaini, Anggota KPU, Novi Maria Ulfah dan Sekretaris KPU Kota Semarang, Tobirin. Dalam pembukaannya, Plt Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi tersebut agar pemilih pemula yang masih duduk di bangku sekolah mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang. "Tujuannya tentu agar adik-adik pelajar ini bisa mendapatkan informasi kepemiluan yang memadai sebagai bekal sebelum nyoblos di hari pemungutan suara, 27 November 2024 mendatang," tutur Zaini. Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosdiklih, Parmas & SDM, Novi Maria Ulfah menjelaskan, kegiatan KPU Goes to School akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September. "Kegiatan ini akan dilakukan mulai Agustus mungkin sampai September. Kami sudah membuat program awalnya. Kami berharap nanti bisa dikolaborasikan lebih lanjut," ujar Novi. Sebelumnya, Novi mengatakan bahwa KPU sudah memilih beberapa sekolah yang dapat mewakili seluruh segmen pemilih di Kota Semarang. "Karena keterbatasan waktu, memang tidak semua sekolahan bisa kami ajak kolaborasi, tetapi kami sudah melakukan seleksi agar semua segmen pemilih bisa tercapai, ada SMA negeri dan swasta, sekolah berbasis agama, dan kejuruan," sambungnya. Lebih lanjut Zaini menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut tidak memiliki struktur yang rigid agar sekolah yang menjadi tujuan KPU Goes to School dapat mengkreasikan bentuk sosialisasi sesuai tema dan identitas masing-masing sekolah. "Jika ada games, pertunjukan seni nanti bisa diatur agar lebih menarik, tetapi secara garis besar, kurang lebih lama kegiatan 2 sampai 3 jam, ada sesi KPU memberikan materi mengenai demokrasi dan pemilih pemula dan perannya dalam pilkada," tambah Zaini. Merespon program yang direncanakan KPU, perwakilan dari SMA Negeri 13, Musyarofah menyambut baik kegiatan tersebut, karena sebelumnya pihak sekolah juga telah merencanakan kegiatan serupa. "Ya ini gayung bersambut, karena kami sebelumnya sudah rapat internal dengan sekolah untuk mengundang KPU lewat P5. Jadi untuk action bisa kita lakukan bersama," kata dia. KPU dan sekolah pelaksana kegiatan KPU Goes to School selanjutnya akan terus melakukan koordinasi, khususnya mengenai jadwal pelaksanaan, bentuk dan kreasi sosialisasi, dan peserta kegiatan. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang mengundang pegawai  Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang, Kamis (11/7). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang tersebut mengundang Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Supriyono. Dilaksanakan di Arcadia Ballroom Lt. 2 Aston Inn Semarang, Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang, Agus Joko Triyono menyampaikan acara tersebut rutin dilaksanakan antara Badan Kesbangpol dengan KPU dan Bawaslu Kota Semarang. "Dengan harapan kita semua siap dalam pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 nanti," kata Agus.  Lebih lanjut mengenai peran masyarakat, khususnya pegawai Trans Semarang, Agus berharap warga Kota Semarang melalui peran masing-masing dapat membantu KPU dalam menyukseskan pelaksanaan tahapan Pilkada 2024 secara aktif. "Kita semua berharap semoga pilkada berjalan dengan lancar, dan masing-masing warga masyarakat, khususnya teman-teman yang bekerja di BRT dan Dishub bisa berperan aktif dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2024, karena teman-teman ini juga bersinggungan langsung dengan masyarakat pengguna BRT," kata Agus. Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Supriyono menyampaikan bahwa KPU membutuhkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat pada Pilkada yang pemungutan suaranya akan digelar pada rabu, 27 November 2024 "Kami mengharapkan kepedulian dan kepekaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik dan demokrasi, salah satunya dengan memberikan hak suara. Termasuk mengetahui tahapan-tahapan lain sebelum hari pemungutan suara," kata Agus. Agus meminta peserta kegiatan untuk menjadi pemilih cerdas dengan cara mempelajari visi, misi dan program yang ditawarkan calon sebelum menentukan pilihan. "Jadi kalau memilih pemimpin nanti kita harus menjadi pemilih cerdas, pelajari visi dan misinya. dan juga program-programnya yang memihak kepada rakyat," sambung Agus.    Pada saat mengikuti pemberitaan mengenai tahapan, Agus berharap warga Kota Semarang dapat membedakan antara informasi yang benar dengan informasi hoaks yang berpotensi dapat merusak kualitas penyelenggaraan pilkada. "Nah mengenai informasi yang banyak beredar, kita perlu ya memilah mana informasi yang benar dengan mana yang hoaks. Jangan sampai kita tidak mengecek sumber beritanya terpercaya atau tidak, tapi terlanjur mempercayai itu, padahal itu informasi yang menyesatkan," kata Agus. Agus berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Semarang dapat berjalan lancar dan aman dengan menghasilkan partisipasi pemilih yang tinggi. (mur/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Kondusifitas Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (10/7). Hadir pada kegiatan tersebut, Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Sosparmas dan SDM, Novi Maria Ulfah. Selain KPU, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota, Bupati, Kapolrestabes, Dandim, Ketua Desk Pilkada, dan Bawaslu se-Jawa Tengah. Dalam rakor tersebut dijelaskan bahwa kerawanan pemilu/pilkada meliputi netralitas ASN, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), politik uang, dan pelanggaran administratif.  Dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan antara lain identifikasi kerawanan di tiap tahapan pemilihan, strategi pencegahan pelanggaran pemilu yang efektif, mengoptimalkan kerjasama dengan pemantau pemilu, media massa dan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. "Upaya lain yang dilakukan dalam proses tersebut adalah memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder, kerjasama antarlembaga, optimalisasi SDM," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ponco Hartanto, S.H, M.H. Ia menyampaikan tren tindak pidana yang terjadi pada Pemilu 2024 meliputi politik uang, mencoblos lebih dari sekali, netralitas kepala desa.  Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah menyampaikan progres dan rencana kegiatan tahapan Pilkada 2024.  "Saat ini masih tahapan coklit oleh pantarlih dan penyusunan daftar pemilih yang sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Saat ini KPU juga tengah mempersiapkan tahapan pendaftaran calon kepala daerah," terang Akmaliyah. Rakor yang dihadiri juga oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Nana Sudjana menyampaikan bahwa Pilkada 2024 dapat menciptakan iklim demokrasi yang kuat melalui banyaknya kandidat yang muncul. "Pelaksanaan pilkada serentak mempunyai kelebihan dan memiliki legitimasi yang kuat. Menciptakan iklim demokrasi yang kuat karena calon-calon dapat muncul dari berbagai kalangan," kata Nana. Namun, kelebihan tersebut juga memiliki sisi lain yang dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan pilkada, yakni potensi munculnya polarisasi dan konflik sosial di masyarakat, serta biaya politik yang mahal. "Sedang kekurangannya, terjadi polarisasi masyarakat, potensi kerawanan konflik masyarakat dan biaya politik mahal," sambungnya. Mengantisipasi hal itu Nana mengatakan pemerintah daerah perlu memberikan dukungan terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada termasuk dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. (nmu/ed. Foto: if/KPU Kota Semarang)