Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri undangan SMK Nusa Bhakti Semarang sebagai narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Dalam Demokrasi Pancasila Menuju Pemilu 2024, Kamis (31/8). Hadir pada kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto. Dalam paparannya, Heri membahas mengenai kriteria suara sah dan tidak sah dalam proses pencoblosan surat suara di TPS. Selain itu, Heri juga menjelaskan mengenai pentingnya menggunakan hak pilih pada proses demokrasi.  Heri meminta kepada siswa-siswi SMK untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas.  "Bahwa satu suara kita itu penting dalam menentukan arah kebijakan bangsa. Oleh sebab itu teman-teman perlu menjadi pemilih cerdas. Caranya pelajari visi dan misi paslon, menghindari kampanye hitam, menolak politik uang," kata Heri.   pada kegiatan sosialisasi tersebut, siswa-siswi SMK Nusa Bhakti nampak aktif mengikuti kegiatan dan banyak mengajukan pertanyaan seputar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dari paparan dan materi yang disampaikan oleh KPU. (if/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti kegiatan Zoom Meeting seri Advokasi Hukum Kepemiluan XIII dengan tema Potensi Masalah-Masalah Hukum Terkait Tahapan Kampanye, Kamis (31/8). Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, serta Kasubbag Hukum dan SDM dan staf dari 35 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bertindak sebagai narasumber yaitu Puji Kusmarti, Anggota KPU Kota Surakarta dan Ahmad Nizam Baequni, Anggota KPU Kabupaten Brebes. Kegiatan tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Eni Misdayani yang mengulas tahapan kampanye dalam Pemilu. Dalam arahannya, Eni mengatakan bahwa kegiatan advokasi tersebut merupakan momen yang tepat dan efektif untuk mengkaji dan berdiskusi terkait pelaksanaan tahapan kampanye yang akan berlangsung. "Kegiatan advokasi ini yang diadakan oleh divisi Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah merupakan momen yang tepat dan efektif untuk mengkaji dan berdiskusi terkait pelaksanaan tahapan kampanye yang akan berlangsung," kata Eni. Dalam paparannya, Eni menerangkan bahwa pelaksana kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.  Dalam kesempatan tersebut Eni juga memaparkan mengenai landasan hukum kampanye, prinsip-prinsip, serta larangan-larangan dalam kampanye secara garis besar. Narasumber pertama Puji Kusmarti menyampaikan materi mengenai potensi masalah-masalah hukum dalam kampanye. Puji menyampaikan, permasalahan seputar kampanye yang berpotensi terjadi adalah banyaknya pelanggaran oleh peserta Pemilu yang disebabkan karena regulasi atau aturan-aturan tidak dipahami secara detil. "Permasalahan tentang kampanye, utamanya banyaknya pelanggaran oleh peserta Pemilu disebabkan karena regulasi atau aturan-aturan tidak dipahami secara detail," terang Puji. Puji juga mengatakan bahwa kampanye di media sosial juga berpotensi terjadi permasalahan seperti penyebaran informasi bohong, kampanye hitam, isu SARA, dan lain sebagainya. "Permasalahan kampanye di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi bohong, kampanye hitam, isu SARA, dan lain sebagainya," tambah Puji. Narasumber kedua Ahmad Nizam Baequni, anggota KPU Kabupaten Brebes menyampaikan juga potensi permasalahan hukum dalam kampanye seperti pelaksanaan kampanye di masa tenang, pemberitaan dan penyiaran kampanye yang tidak berimbang, keberpihakan pejabat negara dan ASN terhadap peserta pemilu tertentu dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi setiap permasalahan hukum yang berpotensi terjadi, Nizam menyampaikan agar KPU kabupaten/kota selalu menjaga koordinasi dengan pengawas pemilu, peserta pemilu serta stakeholder kepemiluan yang lain. "Teman-teman KPU Kabupaten/Kota dapat mengantisipasinya dari sekarang dengan selalu menjaga koordinasi dengan pengawas, peserta pemilu serta stakeholder kepemiluan yang lain dan mencatat seluruh peristiwa dan menyusun kronologi serta menyiapkan dokumen terkait jika terjadi dugaan pelanggaran," terang Nizam. Diakhir sesi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha menambahkan terkait pentingnya pemahaman yang utuh mengenai definisi kampanye, masa kampanye, dan istilah-istilah dalam kampanye. Muslim mengajak untuk lebih memahami kembali secara baik dan detail berkaitan dengan kampanye sehingga dapat merespon dan menjawab setiap hal yang muncul dan potensi-potensi yang dapat terjadi selama masa tahapan kampanye. "Saya harap teman-teman KPU Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang lebih utuh, utamanya tentang definisi kampanye serta istilah-istilah lain dalam kampanye, karena merupakan hal yang utama supaya kita bisa menjawab dan merespon setiap hal yang muncul berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye," tandas Muslim. Hadir dalam kegiatan itu Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang serta Kasubbag dan staf Subbag Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kota Semarang. (ana/ed. Foto: ina/KPU Kota Semarang)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Semarang menghadiri kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pemilu damai yang digelar oleh Kesbangpol Kota Semarang, di Hotel Atria Magelang, Selasa (29/8). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (29 dan 30 Agustus 2023) tersebut mengusung tema "Bersama wujudkan pemilu damai, bersih dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat".  Peserta yang hadir antara lain dari perwakilan 18 partai politik di tingkat Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang. Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono menyampaikan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. "Kegiatan bersama ini, untuk menyambung tali silaturahmi. Harapannya pemilu berjalan dengan berintegritas," kata Sapto. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan hubungan kerjasama yang baik, Pemilu 2024 di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar dan mampu meredam potensi konflik yang mungkin dapat terjadi. "Selain itu juga, kita bersama-sama perlu memahami bagaimana merawat persatuan dan meredam konflik, antisipasi dalam memanage konflik untuk kemajuan Kota Semarang, sehingga kebersamaan dan kerukunan bisa terus terjaga," lanjut Sapto. Karena keberadaan 18 partai politik di Kota Semarang merupakan perwakilan aspirasi masyarakat, Sapto berharap partai politik dapat memberikan contoh yang baik bagaimana melaksanakan tahapan pemilu dengan beretika dan damai. "Keberadaan 18 partai politik pada dasarnya adalah perwakilan warga kota Semarang. Mudah-mudahan partai politik, masyarakat bisa menikmati pesta demokrasi dan menerima hasilnya dengan gembira," pesannya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) menyampaikan agar semua pihak dapat menghormati tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Nanda menegaskan, dalam melaksanakan tahapan, KPU selalu memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh partai politik. "KPU akan selalu melayani 18 partai politik secara maksimal sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada," tandas Nanda. Nanda berharap seluruh lapisan masyarakat bisa mengikuti dan memantau jalannya tahapan pemilu agar proses dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. "KPU memberi ruang bagi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan pada tiap tahapan, masyarakat pun bisa. KPU terbuka apabila partai politik dan masyarakat umum ikut memantau jalannya pemilu agar hasil dan prosesnya bisa diterima oleh semua pihak," lanjut Nanda. Narasumber lain yang hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Walisongo Mediation Centre Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag yang menyampaikan tema tentang bergerak bersama memelihara pemilu damai bersih dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Prof. Musa, penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia semakin matang karena sudah mengalami beberapa pemilu sejak reformasi. Sesi selanjutnya dikemas dalam bentuk diskusi, dengan pembagian kelompok. Masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan isu terkait sifat masyarakat ketika menghadapi konflik pemilu,  apakah sifat-sifat tersebut bisa berubah dan mengapa, serta jika bisa berubah maka, faktor apa saja yang bisa merubah hal tersebut. (nmu/ed. Foto: nmu/KPU Kota Semarang)

Magelang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan asistensi pengelolaan pelayanan informasi publik KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Senin (28/8). Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Eni Misdayani.  Dalam arahannya Eni mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya KPU untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu. "Sebagai penyelenggara pemilu, prinsip transparansi ini harus didukung oleh pelayanan informasi publik yang informatif," ujar Eni. Dalam asistensi tersebut, Eni menjelaskan bahwa banyak satker KPU di Jawa Tengah yang masuk dalam kriteria menuju informatif.  Oleh sebab itu Eni menargetkan agar seluruh satker KPU kabupaten/kota bisa mendapatkan kategori informatif. "Asistensi ini tidak akan memiliki makna jika tidak ada semangat dari seluruh pimpinan KPU, karena informasi publik ini tidak terkumpul di satu bagian, jadi memang semua perlu menyengkuyung ini bersama," kata Eni. Sementara itu Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto Amron dalam sambutannya berharap kegiatan asistensi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU. "Kegiatan ini sejalan dengan rilisan litbang Kompas yang kepercayaan masyarakat naik menjadi 70%. Semoga dengan kegiatan ini bisa membuat kepercayaan publik yang lebih tinggi," kata Basmar. Terkait penilaian keterbukaan publik, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah sudah membuka website monitoring untuk pengelolaan website KPU kabupaten/kota. Satker KPU kemudian perlu menginput bukti keterbukaan publik melalui website tersebut.  Selanjutnya KI juga akan melakukan visitasi ke satker KPU untuk melakukan monitoring pengelolaan informasi publik melalui website. (rap/ed. Foto: Dok KPU Kota Magelang)

Bandung, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) KPU dengan KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dalam Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang III, Senin (28/8). Kegiatan yang dilaksanakan di Harris Hotel & Convention Festival Citilynk, Bandung pada tanggal 25 - 28 Agustus 2023 tersebut mengundang Divisi Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Hukum dan SDM dari 13 Provinsi. KPU Kota Semarang dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo dan Kasubbag Hukum dan SDM Riza Setiawan. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, yang menyampaikan sebagai organisasi, KPU selalu memperhatikan beberapa aspek, antara lain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.  "Sebagai contoh kegiatan kali ini adalah sebagai quality control dalam pelaksanaan tahapan Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilu tahun 2024. KPU Kabupaten/Kota Divisi SDM harus mulai mempersiapkan tahapan berikutnya yaitu pembentukan KPPS yang harus memperhatikan kualitas SDM untuk menunjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS," papar Hasyim. Hadir dalam Pembukaan Rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 Gelombang III, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, dan August Mellaz bersama Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU RI. Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Herijanto Bekti, Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD, John Fresly Hutahean, Peneliti Hukum dan Kebijakan UNPAD, Asep Sumaryana, Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP UNPAD, Candradewini, Lektor Kepala UNPAD, Muhammad Tio.  Narasumber lainnya, Anggota DKPP RI, Dedi Taryadi, Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Partai Politik Kemendagri, Andy William P. Sinaga, Anggota DJSN Unsur Pekerja/Wakil Ketua Komisi Kebijakan Umum, Imas Sukmariah, Sekretaris Utama BKN, Nur Wakit Aliyusron, Kepala Pusdatin Setjen KPU RI dan Yosefini Rasyanti Munthe, ARA Indonesia. Setelah penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan Manajemen Stres oleh ARA Indonesia, sebelumnya seluruh peserta mengisi kuesioner terkait psikologis. Hasil dari quesioner tersebut diberikan kepada seluruh peserta agar mengetahui kondisi psikologis peserta dalam 1 bulan terakhir.  Dengan berdasarkan hasil tersebut, ARA Indonesia memberikan panduan terkait hasil stress manajemen dan memberikan saran pengembangan berdasarkan skala stress peserta.  Setelah itu kegiatan dilanjutkan oleh kegiatan untuk meningkatkan kekompakan dan kemampuan peserta yang dikemas dalam games-games yang berkaitan dengan kerjasama peserta dan problem solving permasalahan.  Kegiatan ditutup oleh Anggota KPU Divisi SDM, Parsadaan Harahap, dalam arahan yang disampaikan dalam penutupan bahwa hasil dari kegiatan evaluasi ini akan digabungkan dari gelombang I hingga gelombang III untuk dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dievaluasi terkait Pembentukan Badan Adhoc sehingga dapat dibenahi untuk kedepannya,  Selain itu hasil manajemen stress yang dilaksanakan oleh ARA Indonesia akan dijadikan evaluasi terhadap internal KPU sehingga dapat menciptakan suasana kerja dan peningkatan kinerja dari pegawai KPU. (rs/ed. Foto: rs/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan Merdeka Flower Festival yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Minggu (27/8). Pada penyelenggaraan Tahun 2023 ini Pemkot Semarang memilih tema "Kita Merdeka" karena festival dilaksanakan di bulan Agustus masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah. Festival yang berlangsung sore hari itu dibuka dengan sambutan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita). Dalam smbutannya, Ita mengatakan bahwa festival tersebut adalah agenda rutin tiap tahun. "Kegiatan karnaval ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya," ujar Ita. Ita juga mengatakan, dengan menggelar kegiatan hiburan untuk warga Kota Semarang, hal itu dapat memberikan stimulus perekonomian yang mampu menurunkan inflasi. "Ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Harapannya bisa menurunkan inflasi sehingga rakyat Kota Semarang menjadi sejahtera," lanjutnya. Merdeka Flower Festival tahun 2023 dimeriahkan oleh arak-arakan mobil yang dihias dengan beraneka bunga, tanaman hias oleh masing-masing OPD, BUMD, BUMN, Perbankan serta Keamanan (Brimob, Angkatan Laut). (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)