Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang melaksanakan Pelantikan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Krapyak, Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Lamper Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Selasa (28/3). PPS terlantik tersebut menggantikan anggota sebelumnya yang mengundurkan diri. Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua KPU beserta Anggota KPU Kota Semarang dan Sekretaris KPU Kota Semarang. Pelantikan tersebut juga mengundang Ketua PPK Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Semarang Barat serta mengundang Ketua PPS Kelurahan Krapyak, Kelurahan Bulusan dan Kelurahan Lamper Tengah untuk menyaksikan pelantikan tersebut. Setelah pengambilan sumpah dan janji, anggota PPS terlantik menandatangani berita acara sumpah janji dan pakta integritas.  Dalam sambutannya Ketua KPU Kota Semarang menyampaikan bahwa anggota PPS yang dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan anggota PPS yang lain. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Pengumuman Nomor 323/SDM.02-Pu/3374/2023 tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Dalam Rangka Perpanjangan Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK se-Kota Semarang Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang diterima oleh sekretariat KPU Kota Semarang mengenai perpanjangan pendaftaran tenaga pendukung sekretariat PPK, bersama ini diumumkan nama-nama pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.  Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan sesuai ketentuan berikut: klik di sini 

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat utama kantor KPU Provinsi Jawa Tengah itu dihadiri oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubag Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha. Ia menyebutkan kegiatan tersebu akan digelar rutin setiap semester untuk mengetahui pemetaan resiko berdasar kondisi eksisting di masing-masing satker KPU. "Kegiatan ini untuk memberikan antisipasi dengan pemetaan resiko berdasar kondisi masing-masing satker," kata Muslim. Selain pemetaan, Muslim mengatakan kegiatan itu juga bertujuan untuk memberikan updating mengenai PKPU tentang SPIP. "Selain itu juga memberikan pemahaman terkait PKPU terbaru terkait penyelenggaraan SPIP," tambah Muslim. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini dari BPKP Provinsi Jawa Tengah, Kapsari dan Rudiawan Noor Aliamsyah.  Dalam paparannya BPKP akan melaksanakan reviu terhadap mitigasi resiko akuntabilitas tahun 2022.  "Beberapa KPU kabupaten/kota akan menjadi sampel dalam reviu tersebut," kata Kapsari.  Kapsari mengatakan, pelaksananaan mitigasi resiko akuntabilitas tidak hanya dilaksanakan per tahun tetapi berkesinambungan. Ia berharap proses mitigasi tersebut dapat dilakukan KPU secara terus menerus.  Rudiawan menambahkan, bagi KPU yang sedang melaksanakan tahapan pemilu dapat menambahkan proses mitigasi terhadap identifikasi resiko, analis resiko, risk response dan rencana penanganan resiko (kegiatan pengendalian) di seluruh tahapan pemilu. Kegiatan tersebut juga dilakukan focus group discussion (FGD) mengenai materi yang disampaikan. peserta dibagi menjadi 5 kelompok untuk melakukan proses mitigasi tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahapan pemilu selesai. Hasil FGD tersebut dipaparkan oleh masing-masing kelompok, dan dilakukanpembahasan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. (rs/ed. Foto: rs/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri rapat koordinasi (rakor) persiapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu Tahun 2024 yang digelar oleh KPU RI, Senin (27/3). Rakor yang digelar di Bali pada 24 hingga 28 Maret 2023 tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, dan Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengatakan, tugas penyusunan daftar pemilih merupakan pekerjaan mulia dengan tujuan untuk memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak politik dapat menyalurkan suaranya di pemilu  "KPU memiliki tugas mulia untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dan yang memenuhi syarat sebagai pemilih sudah terdaftar dalam daftar pemilih," kata Hasyim.  Rakor tersebut bertujaun untuk melakukan sinrkonisasi data pemilih yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Dengan sinkronisasi tersebut diharapkan bisa menghilangkan data pemilih ganda antar kabupaten/kota maupun antar provinsi. Atas proses coklit yang telah dilaksanakan oleh satker KPU, Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos memberi apresiasi. Ia mengatakan pantarlih telah mengerjakan tugasnya dengan baik. "Terima kasih, kami memberi apresiasi kepada satker KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia, juga kepada 815.882 pantarlih yang sudah bekerja keras untuk melakukan coklit," tutur Betty. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan bahwa rakor penyusunan DPS adalah kegiatan strategis dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Dengan disusunnya DPS, Bernad mengatakan, warga negara dapat melakukan pengecekan apakah dirinya telah terdaftar atau belum. Selain mengecek data pemilih pribadi, Bernad berharap pemilih bisa ikut mengecek data anggota keluarga untuk memastikan hak pilihnya. Selain melakukan rakor untuk persiapan penyusunan DPS, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan proses persetujuan dan penandatanganan berita acara pembentukan TPS Lokasi Khusus pada Pemilu 2024. Dari sembilan rancangan TPS Lokasi Khusus yang diajukan oleh KPU Kota Semarang, seluruhnya disetujui oleh KPU RI. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Kusmanto R Djo Naga, Kepala Biro Perencanaan, Suryadi, Kepala Pusdatin, Nur Wakit Aliyusron, serta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Indonesia yang mengampu divisi data dan informasi. (ion/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dan Penentuan Sampel Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (24/3). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Utama kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran 1A, Semarang. Rapat pleno tersebut dibuka oleh ketua dan seluruh jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah. Hadir dalam kegiatan itu, Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas beserta staf sekretariat KPU Kota Semarang. Sebagai informasi di Kota Semarang hanya ada 2 bakal calon yang dilakukan vermin perbaikan, yaitu Joko Dalmadyo sejumlah 45 dukungan, sementara itu Taj Yasin dengan jumlah dukungan 36. Setelah di bacakan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Putnawati, dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan LO dari masing-masing calon, bahwa bacalon dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan berita acara. (tbr/ed. Foto: dok KPU)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri kegiatan Pelantikan dan Seminar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Kota Semarang, Rabu (22/3).  Kegiatan tersebut mengusung tema Peran Aktif Mahasiswa sebagai Agen Demokrasi di Pemilu 2024. Kegiatan yang diinisiasi oleh IMM Cabang Semarang itu dilaksanakan di Aula Badan Kesbangpol Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber kegiatan, Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah, dan Anggota Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini. Novi mengatakan, salah satu indikator sukses pemilu adalah tingkat kehadiran masyarakat untuk memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). "Tolak ukur kesuksesan pemilu adalah makin banyak masyarakat yang berangkat ke TPS untuk berpartisipasi dalam pencoblosan. Maka dianggap sebagai kesuksesan Pemilu 2024," Ujar Novi Menurutnya, penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan sukses apabila seluruh aspek penyelenggaraan terpenuhi, termasuk kehadiran masyarakat di TPS. "Jadi tidak hanya tahapannya yang selesai, penyelenggaraan selesai, tetapi masyarakat dengan sukarela datang ke TPS untuk nyoblos," tamgah Novi. Untuk menyalurkan hak pilihnya, Novi mengatakan masyarakat harus menggunakan hak politiknya dengan benar. "Nyoblosnya dipelajari dulu calonnya, jadi pemilih yang cerdas," lanjut Novi. Sementara itu Naya mengatakan, untuk mengukur pemilu yang demokratis dapat dilihat dari praktik pemilu yang terjadi, apakah memenuhi asas luber, jurdil atau tidak. "Demokrasi dalam perspektif Bawaslu itu apa? yaitu pemerintahan nasional yang berasal dari sistem pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana pasal 22 E UUD 1945," kata Naya. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)