Berita Terkini

Salatiga, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) keanggotaan partai politik calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Minggu (13/11). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Laras Asri, Salatiga tersebut berlangsung selama 2 hari (12 dan 13 November 2022) dengan mengundang Bawaslu, Kesbangpol, Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Polrestabes Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) dalam pembukaan kegiatan mengatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara KPU dengan instansi pemerintahan yang ada di Kota Semarang. Dalam menjalankan tugas, Nanda mengatakan, KPU berpatokan pada hari kalender, bukan hari kerja, karenanya dia berharap stakeholder KPU Kota Semarang bisa memahami hal itu dan dapat memberikan dukungan untuk suksesnya Pemilu 2024. "KPU tanggalnya hitam semua, sampai nanti awal 2025, karena memang regulasi menyatakan seperti itu, jadi KPU pasti berkomitmen terhadap hal itu, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi tanggung jawab itu sepenuhnya," kata Nanda. Terkait proses verfak Nanda mengapresiasi kerja personil KPU Kota Semarang yang mampu menyelesaikan proses verfak keanggotaan dengan jumlah sampel sebanyak 2.637 orang. "Terima kasih teman-teman sudah melaksanakan verfak dengan baik. 2.637 data itu tidak sedikit, tapi kita dapat menyelesaikan, itu luar biasa bagus," ujar Nanda. Untuk kegiatan verfak perbaikan, Nanda meminta personil KPU Kota Semarang untuk menguatkan fungsi koordinasi jika menghadapi kendala ketika bertugas. "Jangan lupa fungsi komunikasi kita kuatkan, sehingga jika terdapat persoalan teknis dapat segera dicarikan solusinya," tambahnya. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto mengingatkan kepada personil KPU Kota Semarang untuk lebih menguatkan dokumentasi saat melaksanakan tugas verfak. "Sebentar lagi kita akan melakukan verifikasi faktual kepada parpol yang dinyatakan lolos oleh Bawaslu, nah teman-teman mohon dokumentasi lebih dikuatkan dan ditertibkan lagi," ujar Heri. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Banyumas, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua, anggota dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti rapat konsolidasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Hotel Java Heritage, yang berlangsung sejak Selasa hingga Kamis (8 sampai 10 November 2022), Rabu (9/11). Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kekompakan internal di masing-masing satker. Paulus menambahkan seluruh personil di setiap satker KPU perlu memiliki pola pikir yang sama, yakni menyukseskan Pemilu 2024. "Penyelengara untu kompak dan solid secara internal, baik di level pimpinan sampai di level staf. Masing-masing harus mempunyai niat yang sama untuk menyukseskan Pemilu 2024," kata Paulus.  Selain itu, Paulus juga menekankan pentingnya rapat rutin mingguan. Sementara itu, Taufiqurahman selalu Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Koordinator Divisi SDM menyampaikan bahwa regulasi mengenai pembentukan badan adhoc telah terbit melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada.  "Setelah ini akan ada juknis yang mengatur tentang jadwal seleksi dan lampiran dokumen badan adhoc. Mepetnya PKPU dan jadwal seleksi ini agar masing-masing KPU kabupaten/kota mempersiapkan dengan baik prosesnya," katanya. Taufiq meminta agar proses seleksi badan adhoc dilaksanakan sesuai regulasi, sehingga diperoleh badan adhoc yang profesional, independen, tangguh dan siap bekerja. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di Tahun 2022, kegiatan sosialisasi sudah selesai, tetapi ia meminta KPU kabupaten/kota untuk dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan tugas dengan baik. Dengan dimasukkannya seluruh kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut ke dalam laporan, hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa satker KPU sudah menjalankan tugasnya dengan baik.  Terkait kegiatan divisi perencanaan dan informasi, dalam rakor tersebut disampaikan bahwa akan ada kegiatan dalam bentuk evaluasi penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, pemetaan TPS, kajian PKPU, pemutakhiran dan pencocokan serta penelitian data pemilih.  Kegiatan rakor tersebut juga menghadirkan pemateri yang terdiri dari DKPP, KPK, KPU RI, Sekda KPU Provinsi, serta Polda Jawa tengah. (nmu/ed. Foto: nmu/dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti bimbingan teknis, uji skenario, dan uji beban Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA) yang diselenggarakan oleh KPU RI, Rabu (9/11). Agenda dibuka oleh Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap dengan didampingi oleh Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Yuli Hertaty. Dalam pengarahannya, Yuli menjelaskan mekanisme pelaksanaan simulasi, serta mengecek kesiapan KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan uji skenario tersebut. Kemudian Yuli juga meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan personil yang akan mengikuti kegiatan simulasi. "Persiapkan personil dan e-mail yang akan digunakan sebagai pendaftar, sekaligus tempat pelaksanaan uji skenario dan uji beban SIAKBA," kata Yuli. Bimbingan Teknis yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh seluruh satker KPU provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam uji beban tersebut, personil satker melakukan simulasi sebagai pelamar. Diawali dengan pelamar membuat akun, aktivasi akun, melengkapi persyaratan dan mengirim data.  Selanjutnya operator SIAKBA di masing-masing satker melakukan simulasi untuk mengecek data yang telah diunggah oleh pelamar.  Apabila berkas yang diunggah oleh pelamar belum lengkap, maka operator meng klik tombol “perbaiki berkas” sehingga muncul notifikasi di e-mail pelamar bahwa ada dokumen pendaftaran yang perlu diperbaiki. Selain itu admin juga melakukan simulasi untuk merekap data pelamar yang masuk dalam kategori memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Kemudian pada tahap pengumuman hasil pendaftaran, admin juga melakukan simulasi unduh template berita acara, serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam tahapan pengumuman. (sar/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Demak, kota-semarang.kpu.go.id - Dalam kegiatan focus group discussion (FGD) yang membahas penataan ulang rumah pintar pemilu (RPP), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Taufiqurahman mengatakan, KPU perlu menemukan formula yang baik untuk menyimpan dan mempublikasikan hasil pemilu kepada publik, Senin (7/11). "Kita butuh cara agar bisa mengembangkan proyeksi ke digitalisasi dokumen, baik hasil pemilu maupun dokumentasi kepemiluan lainnya," ujar Taufiq. Digitalisasi tersebut dibutuhkan mengingat anggaran untuk fasilitasi ruang RPP belum terakomodir secara strategis, oleh sebab itu Taufiq meminta kepada KPU kabupaten/kota agar bisa memberikan masukan supaya dokumentasi hasil pemilu tersebut bisa dipublikasikan kepada publik dengan cara yang lebih ringkas. "Semangat kita agar satker memiliki RPP yang strategis, walaupun saat ini anggaran baik APBN dan APBD belum bisa memenuhi hal itu, kita harus bisa memberikan dengan atau tanpa dukungan anggaran, oleh sebab itu kita harus berpikir out of the box," lanjut Taufiq.  Pola pikir tersebut harus diutamakan oleh KPU karena RPP merupakan sebuah sarana untuk memberikan pengetahuan tentang kepemiluan kepada publik. "Karena RPP merupakan sebuah sarana untuk memberikan pengetahunan pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi," terang Taufiq. FGD itu merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak dengan menundang KPU Provinsi Jawa Tengah, dan 10 KPU kabupaten/kota yang masuk dalam Badan Koordinasi Wilayah 1 KPU di Jawa Tengah. Selain membahas mengenai penataan ulang RPP, FGD itu juga menyoroti hasil penilaian Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah terhadap pengelolaan informasi publik KPU yang ditampilkan melalui website KPU di masing-masing daerah. Dari hasil penilaian tersebut, Ermy Sri Andhyanti, Komisioner Bidang Kelembagaan KI Jawa Tengah yang hadir menyarankan agar KPU memasukkan informasi serta merta dan berkala ke dalam website dengan fitur yang mudah dicari. Ermy juga menjelaskan bahwa KPU juga perlu memasukkan informasi tentang prosedur peringantan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik. (tbr/ed. Foto: tbr/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro mengatakan, tahapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menjadi tantangan tersendiri, oleh sebab itu, Paulus meminta KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan dan perencanaan pengelolaan logistik secara matang, Minggu (6/11). Paulus menambahkan, perencanaan yang matang merupakan langkah awal yang sangat baik untuk memetakan dan mengelola tahapan logitik Pemilu 2024. "Perencanaan yang baik akan menjadi awal yang baik dalam pelaksanaan tahapan, terutama logistik," kata Paulus. Hal itu disampaikan oleh Paulus saat dirinya memberikan pengarahan pada rapat koordinasi persiapan logistik Pemilu 2024 yang berlangsung di aula satu lantai 3 kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran Nomor 1A, Semarang. Kompleksitas logistik Pemilu 2024 menurut Paulus, semakin meningkat karena persiapan pengadaan logistik pemilu harus mengikuti masa kampanye Pemilu 2024 yang hanya berlangsung selama 75 hari. Selain pengadaan logistik yang harus dilakukan secara cepat, Paulus juga menyoroti cuaca yang tidak menentu belakangan ini. Karenanya ia meminta KPU kabupaten/kota yang hadir untuk menyiapkan pos anggaran guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem tersebut terhadap logistik yang akan didistribusikan. "Logistik pemilu menghadapi tantangan yang berat dengan pemadatan masa kampanye, dan juga cuaca ekstrem yang butuh penanganan yang khusus terutama untuk daerah yang rawan bencana," ujar Paulus. Senada dengan Paulus, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Divisi Perencanaan dan Logistik, Ikhwanudin juga meminta KPU kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan, dan membuat simulasi terkait peta distribusi logistik, sejak logistik diterima dari KPU RI hingga nantinya akan bermuara ke level TPS. "Perlu disusun peta distribusi logistik seperti peta wilayah distribusi, jarak tempuh dari gudang KPU ke kecamatan, ke desa dan nanti hingga ke TPS, termasuk waktu yang dibutuhkan," papar Ikhwan. Disamping itu, Ikhwan juga meminta KPU kabupaten/kota untuk segera mencari gudang logistik yang strategis, baik dari segi fungsi ataupun letak yang efisien untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota masing-masing. Untuk keamanan, Ikhwan menyarankan agar gudang logistik tersebut memiliki sarana kamera yang dapat memantau aktivitas di gudang logistik tersebut secara optimal. "Estimasi anggaran yang dibutuhkan ini perlu agar dapat gudang logistik yang berkualitas, yang cukup untuk kegiatan setting dan penyimpanan logistik, termasuk gudang di kecamatan. Perlengkapan gudang logistik juga sangat diperlukan, termasuk di dalamnya fungsi pengamanan seperti adanya cctv di gudang tersebut," papar Ikhwan. Terkait kerjasama dengan stakeholder pemilu, Rusdi Hendra Sanjaya dari PT POS Indonesia yang hadir dalam rakor itu menyampaikan bahwa KPU dan PT Pos Indonesia sudah melakukan MoU tentang fasilitasi tahapan logistik Pemilu 2024. Rusdi mengatakan MoU itu juga mencakup jasa keuangan seperti pembayaran honorarium badan adhoc KPU. "PT POS Indonesia sudah melaksanakan MoU dengan KPU RI terkait distribusi logistik dan dokumen. Yang ditangani oleh PT POS Indonesia meliputi pos logistik, jasa keuangan, yaitu penyaluran pembayaran honorarium badan adhoc, dan juga termasuk properti," kata Rusdi. (wny/ed. Foto: wny/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Kepala Bagian (Kabag) Pengamanan Dalam (Pamdal) Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ashari Kautsar membagikan ilmu pengamanan kantor kepada personil Jagad Saksana KPU Kota Semarang, Rabu (2/11). Hal itu dikatakan oleh Ashari ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kota Semarang. Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo turut mendampingi Ashari, ketika Kabag Pamdal KPU RI itu memberikan pengarahan kepada personil jagad saksana KPU Kota Semarang. Sebagai tindakan preventif, Ashari mengatakan bahwa APAR (Alat Pemadam Api Ringan) perlu ditempatkan di posisi yang strategis, diantaranya mudah terlihat, dan mudah diakses. "Dari penempatan APAR saja itu harus tepat ya, di posisi yang strategis, yaitu mudah diambil dan posisinya dapat dilihat oleh semua orang," kata Ashari. Selain itu, Ashari juga mengatakan bahwa APAR tersebut perlu dirawat secara berkala, agar ketika diperlukan, dapat difungsikan sebagaimana mestinya. "Jangan lupa juga APAR itu dicek secara berkala tekanannya masih normal tidak, jangan karena APAR sudah ada, kemudian tidak dicek. Jadi APAR harus dicek berkala, sehingga kalau sewaktu-waktu diperlukan, alat itu berfungsi secara normal," tambah Ashari. Pada kesempatan tersebut, Ashari juga meminta setiap personil jagad saksana untuk menyimpan nomor-nomor penting di wilayah personil tersebut bertugas. "Nah setiap jagad saksana harus punya nomor kontak instansi penting seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan unit ambulans gawat darurat di kota masing-masing," tambahnya. Karena KPU RI tengah menggelar kegiatan pendidikan dasar (diksar) pengamanan kantor, Ashari juga melakukan monitoring kesiapan personil yang akan diikutkan oleh KPU Kota Semarang. Ashari menjelaskan, diksar akan dilaksanakan selama 21 hari. Oleh sebab itu Ashari meminta KPU Kota Semarang untuk menyiapkan dan memfasilitasi personil yang akan mengikuti diksar. "Karena diksar ini akan dilaksanakan selama 21 hari, maka perlu menyiapkan personil dan juga memberikan fasilitas yang baik, agar usai diksar nanti, personil jagad saksana sudah siap bertugas di kantor," pesan Ashari. (rap/dr/ed. Foto: e1/KPU Kota Semarang)