Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menjadi peserta dalam diskusi kelompok terarah dengan tajuk tantangan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pemilu 2024 via zoom meeting di Aula KPU Kota Semarang, Selasa (1/11).   Diskusi diikuti oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.  Perwakilan KPU Kota Semarang yang mengikuti zoom meeting tersebut antara lain Anggota, Ahmad Zaini, Heri Abriyanto, Suyanto, dan Novi Maria Ulfah, serta Kasubag Rendatin Sekretariat KPU Kota Semarang, Rahadi Wijaya.   Bety Epsilon Idroos (Anggota KPU RI) membuka dan mematik diskusi terkait diterapkannya Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.   “Diskusi ini menjadi upaya persiapan kegiatan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2024 yang akuntabel. Pada proses ini akan banyak menginventarisir data pribadi kependudukan, ini menjadi upaya KPU tetap bisa menjaga kerja dan hasil kerja proses pemutakhiran data pemilih,” katanya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari yang turut hadir sebagai narasumber menyinggung mengenai harapan dan target perlindungan data peribadi dalam Pemilu 2024. Sementara itu narasumber kedua, Wahyudi Djafar, dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) menjelaskan materi bagaimana penerapan keamanan informasi dalam pengelolaan data pribadi. Sesi selanjutnya membahas bagaimana tantangan implementasi perlindungan data pribadi dalam Pemilu 2024 dan Eksploitasi dan Pengamanan Data Pribadi. KPU Kota Semarang menyimak dan mengikuti dinamika diskusi dengan seksama dan berharap kedepannya dalam pelaksanaan tahapan yang menyangkut data pribadi bisa lebih siap dan matang dalam perencanaan dan pelaksanaan. (dr/ed. Foto: dr/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, memberikan materi pemahaman dasar demokrasi kepada siswa SMP Al Hikmah Pedurungan Semarang, Senin (31/10). Materi tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto. Heri mengajak siswa SMP Al Hikmah memahami dan belajar tentang bagaimana demokrasi diterapkan di sekolah. Kala itu Heri menerangkan demokrasi di sekolah tercermin dari kegiatan pemilihan ketua OSIS, bagaimana dinamika pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, sampai dengan bagaimana kebebasan berpendapat antar siswa. “Di sekolah kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi. Sekolah bisa mengembangkan kemampuan yang diperlukan itu di ruang-ruang kelas melalui pembelajaran dalam interaksi antara guru dan murid ketika berdiskusi tentang materi pelajaran serta interaksi antarmurid dalam kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi siswa intra sekolah (OSIS)," tegas Heri. Demokrasi di sekolah tercermin dalam suasana yang terbuka dan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri dan menyuarakannya.  Hal ini idealnya terjadi di semua mata pelajaran, tetapi khususnya di mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang idealnya menjadi sumber utama pembelajaran demokrasi di sekolah. Puluhan siswa SMP Al Hikmah menyimak dan aktif berinteraksi terkait materi demokrasi yang disampaikan oleh Heri Abriyanto. Fitriyah dan Mahmudah (Guru SMP Al Hikmah) mengatakan bahwa SMP Al Hikmah Pedurungan bersyukur bahwa KPU bisa secara aktif memberikan pelajaran demokrasi yang mendasar di sekolah. “Materi demokrasi di SMP Al Hikmah menjadi semacam warming up atau pemanasan kepada anak-anak untuk lebih memahami dan mengetahui demokrasi lebih lanjut kedepannya” kata Fitriyah. (dr/ed. Foto: dr/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar verifikasi faktual (verfak) keanggotaan di 9 kantor partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Minggu (30/10). Mekanisme tersebut sesuai dengan Pasal 90,  Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang menyebutkan bahwa anggota parpol yang tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan verfak keanggotaan, maka KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota di kantor tetap parpol tingkat kabupaten/kota. Untuk melaksanakan verfak di kantor parpol, KPU Kota Semarang membagi personil verifikator ke dalam 5 tim.  KPU Kota Semarang menargetkan proses verfak tersebut rampung sebelum tanggal 4 November 2022, mengingat hasil verfak tersebut harus diupload ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pertunjukan Seni Musik dan Budaya yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dengan tajuk Election Fest 2022 sukses menghibur dan mengingatkan warga Kota Semarang bahwa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah berjalan, Jumat (28/10). Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) saat membuka acara yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Mijen mengatakan, gelaran Election Fest 2022 itu dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 94 untuk membangkitkan semangat kaum muda Kota Semarang agar berkontribusi kepada nusa dan bangsa, khususnya pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. "Ini acara ketiga yang tujuannya mengenalkan, bahwa kita semua, tidak hanya KPU sedang menjalankan kegiatan besar, yaitu Pemilu 2024 dan sekaligus memperingati Sumpah Pemuda ke 94. Semoga kita makin semangat untuk memberikan kontribusi kepada Kota Semarang dan tentu kepada bangsa dan negara," kata Nanda. Nanda juga berpesan kepada penonton Election Fest 2022 untuk menginformasikan kepada kolega dan keluarga bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, serta meminta penonton berperan dalam mensukseskan Pemilu 2024. "Saya titip untuk menyampaikan kepada warga, tetangga depan, belakang, kanan, dan kiri, dan juga rekan kawan-kawan semua bahwa Pemilu 2024 sudah dimulai. Walaupun masih nanti 14 Februari 2024, tetapi tahapan sudah mulai, mari kita sukseskan Pemilu 2024," lanjut Nanda. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa Ita mengingatkan kepada warga Kota Semarang yang mengikuti Election Fest 2022 untuk menggunakan hak pilihnya di 14 Februari dan 27 November 2024 mendatang "Ingat generasi muda yang saat ini masih SMA atau SMP, nanti 2024 mesti memilih ya, jangan sia-siakan hak pilihnya karena itu menentukan siapa yang akan memimpin kita ke depan," ujar Ita. Ita mempersilahkan penonton untuk bersenang-senang dan menikmati Election Fest 2022, tetapi Ita juga mengingtakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena virus Covid-19 belum sepenuhnya hilang. "Monggo kita bersenang-senang tapi jangan lupa ya, Covid-19 masih ada, kemarin juga meningkat lagi kasusnya, nah makanya kita sama-sama menjaga nggih, protokol kesehatannya tetap diterapkan," lanjut Ita. Gelaran Election Fest 2022 yang dimeriahkan oleh Resa Lawangsewu, Senggol Tromol, Omega, dan The Five sukses menghibur weekend warga Kota Semarang dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. (rap/ed. Foto: awh/e1/KPU Kota Semarang)

Jakarta, kota-semarang.kpu.go.id - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Purwoto Ruslan Hidayat dalam rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) KPU Tahun 2023 menyampaikan bahwa dana penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum (pemilu) harus dimasukkan ke dalam struktur anggaran APBN, Kamis (27/10). Karena tahapan Pemilu 2024 akan padat di Tahun 2023, maka Purwoto meminta KPU kabupaten/kota yang menghadiri rapat tersebut untuk memetakan kegiatan tahapan pemilu yang akan masuk dalam struktur anggaran APBN Tahun 2023. Selain melakukan pemetaan, Purwoto juga menegaskan bahwa KPU kabupaten/kota wajib memasukkan kebutuhan anggaran prioritas sebagai dukungan pelaksanaan Pemilu 2024. "Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang sifatnya mendasar seperti gaji, honorarium dan tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran, dan pemenuhan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu, serta untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional harus diperhatikan," kata Purwoto. Sementara itu, Plh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi M. Krisdiono menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh satker terkait kondisi anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Terkait peserta, forum tersebut dihadiri oleh jajaran Setjen KPU RI, dan 1068 peserta rapat, yang terdiri dari kasubbag perencanaan dan operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota se-Indonesia. (rhd/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Hal ini disampaikan oleh ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari ketika memberikan kuliah umum (Stadium General) dan penandatanganan kerjasama antara KPU RI dengan UIN Walisongo  di Gedung Rektorat kampus III UIN Walisongo Semarang (27/10).  “Berkaca pada pemilihan serentak tahun 2019, banyak petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meninggal dunia, diharapkan peran anak-anak muda seperti mahasiswa bisa berpartisipasi menjadi KPPS di wilayahnya masing-masing” kata Hasyim. Petugas KPPS yang meninggal dunia banyak yang berusia di atas 50 tahun dan juga mempunyai penyakit komorbid (sakit jantung, hipertensi dan diabet). “KPU RI sudah melakukan penandatanganan MOU dengan berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia, setelah ini kami minta kerjasama dari  PT tersebut bisa mendata byname mahasiswa yang bisa menjadi petugas KPPS. Jika Petugas KPPS ada 7 orang, diharapkan ada 2 orang berasal dari mahasiswa. JIka perlu diberi nilai SKS dan ada nilainya”, terangnya.  Saat itu, hasyim menyampaikan materi dengan judul Desain Baru Ketatanegaraan Pascaperubahan Konstitusi Indonesia. KPU RI tidak bisa bekerja sendirian. UIN walisongo menjadi Universitas yang ke 4 untuk penandatanganan MOU. Selain itu juga ada program pengembangan sumber daya manusia seperti beasiswa tata kelola pemilu untuk jenjang pascasarjana di UNDIP dan akan menyusul program studi lainnya seperti akuntasi, hukum. “Kerja harus berilmu supaya terarah. Ilmu juga diamalkan. KPU RI menerbitkan Jurnal akademik setahun  dua kali. Konferensi nasional setiap  setahun sekali. Setelah pemilu 2014 sudah mulai rutin penerbitan jurnal tata kelola pemilu. Pemilu sebagai ladang data, untuk ditulis dan dianalisis dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan pemilu. Pemilu di Indonesia sebagai percontohan  pemilu di dunia. Mengapa penting belajar dengan Indonesia. Setelah India dan Amerika serikat, maka Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemilu secara langsung.  Di hadapan mahasiswa UIN, ia juga menjelaskan mengenai syarat memilih, hak suara, dan peran mahasiswa ketika pelaksanaan pemilu serentak 2024 besok. Mahasiswa juga diminta untuk cek nama nya di cekdptonline.kpu.go.id, untuk mengetahui apakan sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Jika belum terdaftar, maka diminta untuk bisa langsung daftar di apliaksi tersebut. Prof. Dr. Imam Taufiq,M.Ag menyambut baik kerjasama dengan KPU RI. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24.000 siap mendukung pelaksanaan pemilihan serentak 2024.  Anggota KPU Kota Semarang (Novi Maria Ulfah dan Ahmad Zaini) turut hadir dalam forum tersebut. Tampak hadir segenap pimpinan UIN Walisongo Semarang dan civitas akademika. Sedang Ketua KPU RI didampingi anggota KPU RI (Afifuddin), Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan anggota, Ketua KPU Kalimantan Tengah, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Ketua KPU Maluku Utara, Ketua KPU DKI Jakarta beserta KPU Kabupaten/kota yang alumni UIN Walisongo Semarang.(nmu)