Berita Terkini

Salatiga, kota-semarang.kpu.go.id - Sekretaris Provinsi Jawa Tengah, Rudinal dalam rapat konsolidasi bersama seluruh pejabat struktural di lingkungan Jawa Tengah menyampaikan bahwa sekretariat KPU perlu konsolidasi dengan KPU RI sebagai upaya untuk mensukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang, Jumat (18/10). Hadir di tengah-tengah rapat adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernard Darmawan Sutrisno, Inspektur Utama KPU RI, Nanang Priyatna dan pejabat KPU RI lainnya. Nanang Priyatna menyampaikan, proses pertanggungjawaban kegiatan harus dilakukan secara sistematis. Diawali dengan proses perencanaan yang baik, dan komunikasi dengan stakeholder terkait.  "Dalam penatausahaan pertanggungjawaban harus clear secara SPJ, saat tahapan selesai, pertanggungjawaban juga harus selesai. Maka perencanaan harus sedini mungkin di konsolidasikan ke berbagai pihak," pesan Nanang. Karena Pemilu 2024 merupakan kegiatan yang padat, maka Nanang berpesan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk berhati-hati dalam merencanakan dan menggunakan anggaran Pemilu 2024. "Untuk menghadapai 2024 kita harus berhati-hati terhadap anggaran dan kegiatan. Karena tugas kita tidak hanya selesai melaksanakan tahapan, tetapi harus selesai juga dalam pertanggungjawaban keuangan," lanjut Nanang. Terkait proses konsolidasi internal, Nanang menyampaikan bahwa forum itu bukan yang terakhir, menurutnya sekretariat KPU harus tetap konsolidasi, koordinasi dan komunikasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas lembaga KPU. "Ini bukan pertemuan yang pertama ataupun terakhir, kita akan terus berkonsolidasi, berkoordinasi dan komunikasi agar KPU solid," kata Nanang. Sementara itu, Sekjen KPU RI, Bernard Darmawan Sutrisno mengatakan dalam waktu dekat KPU akan melakukan pemetaan struktur organisasi. Bernad mengatakan, hal itu semata-mata demi meningkatkan kualitas organisasi KPU, oleh sebab itu ia meminta jajarannya untuk bersiap dan terus melakukan penyempurnaan organisasi KPU. "Dalam waktu dekat KPU akan melakukan penyegaran sampai tingkat eselon III dan IV kabupaten/kota, KPU harus siap, ini demi penyempurnaan struktur organisasi KPU," terang Bernad. (tbr/ed. Foto: dok KPU Provinsi Jawa Tengah)

Salatiga, kota-semarang.kpu.go.id - Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia hadir mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022 di Kota Salatiga, Jumat (28/10). Selain diikuti oleh sekretaris KPU seluruh Indonesia, seluruh pejabat eselon III dan IV KPU di wilayah Jawa Tengah juga ikut menghadiri upacara tersebut. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara itu Pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI yang mengikuti upacara secara langsung adalah Deputi, Inspektur Utama, dan para Pejabat Eselon II KPU RI. Upacara peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 juga diikuti oleh seluruh sekretariat KPU di seluruh Indonesia secara daring melalui media zoom meeting. Dalam arahannya, Sekjen KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan peringatan Sumpah Pemuda yang ke 94 harus menjadi momentum untuk semangat melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada serta menegakkan integritas bangsa dengan menjaga dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu. (tbr/ed. Foto: dok KPU Provinsi Jawa Tengah)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Verifikator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sudah menyelesaikan 1.281 sampel atau 48,6% dari total 2.637 anggota partai politik (parpol) tingkat Kota Semarang calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Selasa (25/10). Data tersebut merupakan capaian verifikator KPU Kota Semarang per tanggal 24 Oktober 2022.  Sementara itu pada Selasa (25/10), Ketua dan Anggota, serta Sekretaris KPU Kota Semarang ikut terjun langsung melakukan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan parpol yang tersebar di 16 kecamatan pada wilayah Kota Semarang. Berdasarkan regulasi, sisa sampel anggota parpol sebanyak 1.356 orang harus diselesaikan oleh verifikator KPU Kota Semarang selambat-lambatnya pada 4 November 2022. Di sela-sela kegiatan verifikasi faktual, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto mengatakan, sembari verifikator KPU Kota Semarang melaksanakan proses verifikasi, KPU Kota Semarang akan mulai menyerahkan data sampel anggota yang tidak dapat ditemui oleh tim verifikator KPU Kota Semarang kepada masing-masing parpol. Langkah tersebut sebagai upaya KPU Kota Semarang agar parpol memiliki waktu yang luas untuk dapat menghadirkan anggotanya. Kemudian tim verifikator KPU Kota Semarang akan melakukan verifikasi faktual keanggotaan yang tidak dapat ditemui itu di masing-masing kantor parpol. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang membahas kebutuhan sarana logistik berupa gudang penyimpanan yang akan digunakan sebagai ruang penyimpanan dan operasional manajemen logistik untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Kamis (20/10). Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor KPU Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 175 itu dihadiri oleh ketua dan anggota, sekretaris, serta pejabat struktural KPU Kota Semarang dengan perwakilan dari Pemkot Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom (Nanda) mengatakan, forum tersebut sebagai langkah persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 yang kian mendekat, khususnya mengenai gudang untuk menyimpan kebutuhan logistik pemilu. Koordinasi tersebut memang perlu dilakukan jauh-jauh hari mengingat KPU Kota Semarang membutuhkan support dari Pemkot Semarang. Sementara itu tidak semua kantor kecamatan di wilayah Kota Semarang memiliki fasilitas yang cukup untuk penyimpanan logistik Pemilu 2024. "Pemilu memang akan berlangsung pada 14 Februari 2024, tetapi jika berbicara tentang logistik maka kami membutuhkan ruangan untuk menyimpan kotak suara dan lainnya. Namun kami juga menyadari tidak semua kecamatan memiliki ruangan yang representatif, oleh sebab itu kita perlu koordinasi secepat mungkin agar kita bisa memetakan bersama hal-hal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut," kata Nanda. Selain untuk penyimpanan logistik, KPU Kota Semarang juga membutuhkan ruangan bagi anggota PPK yang akan bertugas mempersiapkan tahapan Pemilu 2024 mendatang. "Selain itu PPK dan Panwascam juga membutuhkan ruang kerja yang baik, dan biasanya ruang kerja menjadi bagian dari kantor kecamatan setempat," lanjut Nanda. Terkait tahapan logistik, Nanda mengatakan bahwa tahapan tersebut menjadi salah satu tahapan yang penting, karenanya KPU dan pihak-pihak terkait perlu mengkoordinasikan segala kemungkinan, agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. "Bidang logistik tidak boleh dianggap sepele, tentu KPU Kota Semarang akan berusaha mempersiapkan dan merencanakan pengelolaan logistik pemilu dengan sebaik mungkin, oleh sebab itu kami membutuhkan support dari bapak/ibu semua," ujar Nanda. (wny/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Kendari, kota-semarang.kpu.go.id - Hal ini disampaikan oleh Dr.H. Ahmad Dolly Kurnia Tandjung, S.Si.M.T (Ketua Komisi II DPR RI) ketika menjadi keynote speecher dalam forum rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc dan Peluncuran Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (Siakba) dan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (Simpeg) di Hotel Claro Kendari, Rabu ( 19/10). Teknologi informasi sangat diperlukan untuk mempermudah penyelenggaraan pemilu 2024. Selain pengembangan dan penguasaan teknologi, hal lain yang harus disiapkan penyelenggara pemilu, menurut Dolly Kurnia, antara lain Pertama, memahami regulasi tentang pemilu. Penyelenggara pemilu harus mempunyai pengetahuan pemilu yang cukup sesuai dengan levelnya. Mulai dari undang-undang sampai hal teknis PKPUnya.  Kedua, penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas pemilu. Semakin berkualitas, maka output pemilu juga semakin obyektif dan rasional bagi masyarakat. Supaya pemilu terhindar dari subyektifitas, seperti money politics, hoax, dan lainnya. Ketiga, penyelenggara pemilu tidak bisa lepas dari politik. Oleh karena itu, penyelenggara harus membangun komunikasi yang produktif dan seimbang dengan berbagai pihak. Independensi tidak dimaknai dengan tidak melakukan komunikasi dengan partai politik dan stakeholder lainnya. Keempat, pengembangan dan mempersiapkan diri, karena seleksi badan adhoc ketat. Fisik dan mental harus dipersiapkan. KPU Kota Semarang, Divisi Sumber Daya  Manusia (Novi maria Ulfah) beserta operator Siakba dan Simpek mengikuti rakord tersebut mulai hari rabu (19/10) sampai selesai. Hasyim Asy'ari, ketua KPU RI menyampaikan proses perekrutan PPK akan dimulai tanggal 15 November 2022- 1 Januari 2023. Sedang perekrutan PPS akan dimulai tanggal 1 Desember sampai 15 Januari 2023. Ke depan akan banyak koordinasi untuk pembentukan badan adhoc tersebut. Adanya aplikasi Siakba dan Simpek sebagai wujud tertib administrasi dalam pembentukan badan adhoc. Beberapa formulir kelengkapan berkas meliputi daftar riwayat hidup, ijazah pendidikan terakhir dan sertifikat keahlian pendukung lainnya. Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat menyampaikan tema tentang “Isu Strategis: Peraturan KPU Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu”. "Badan Adhoc sangat vital karena menentukan penyelenggaraan pemilu, baik dalam hal pembentukan supervisi, monitoring dan evaluasinya. Prinsipnya dimudahkan termasuk pembatasan dua periode dihapus. PPK dan PPS resikonya lebih beragam. Honor badan adhoc sudah diperjuangkan agar ada peningkatan. Badan adhoc berada dalam lingkup kabupaten kota. Kesehatan menjadi aspek pertimbangan yang paling penting”, katanya. Anggaran juga dialokasikan ke teknologi. Bandwitch diperbesar agar penguatan signal di masing masing daerah  lebih maksimal. Pelatihan fitur-fitur IT terhadap masyarakat agar lebih ramah dan mudah dipahami. Pelatihan SDM berkesinambungan, penggunaan dan pengelolaan SDM berbasis Service oriented.  "Mari sama-sama mensukseskan pemilu 2024. Kerja kita kerja untuk Indonesia”, kata Yulianto Sudrajat. Isu-isu strategis tidak banyak mengalami perubahan. Pembatasan usia, penanganan  pelanggaran, periodesasi, pertimbangan bukan bagian tim kampanye dan yang lainnya. Setelah ini, tinggal menunggu PKPU dan juknis lainnya tentang pembentukan badan adhoc. Kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi Siakba dan Simpek, jalan sehat kepemiluan dan pagelaran budaya. (nmu Foto: sar/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Verifikator Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mulai menyisir keanggotaan partai politik (parpol) yang masuk dalam sampel untuk dilakukan verifikasi faktual (verfak), Rabu (19/10). Verfak tersebut sudah dilakukan oleh tim verifikator KPU Kota Semarang sejak Selasa, 18 Oktober 2022, dan akan berakhir pada 4 November 2022 mendatang.  Untuk pelaksanaan verfak keanggotaan parpol, 13 tim verifikator KPU Kota Semarang harus menyelesaikan sampel keanggotaan parpol sebanyak 2637 yang terbagi ke dalam sembilan parpol, diantaranya Partai Buruh, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Hanura, PBB, Perindo, PKN, PSI, dan Partai Ummat. Terkait mekanisme verfak, tim verifikator harus mendatangi alamat sampel keanggotaan parpol yang diunggah oleh parpol ke dalam Sipol, selanjutnya verifikator perlu memastikan apakah yang bersangkutan benar sebagai anggota parpol atau tidak. Bagi sampel keanggotaan parpol yang tidak dapat ditemui di alamat yang tertera dalam kertas kerja, maka verifikator KPU Kota Semarang perlu meminta bukti bahwa tim verifikator sudah mendatangi sampel parpol tersebut, tetapi tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Sementara itu, Anggota KPU Kota Semarang, Heri Abriyanto, menyampaikan kepada tim verifikator untuk datang ke kantor kelurahan setempat dan mengabarkan bahwa KPU Kota Semarang akan melaksanakan tahapan verfak. "Sebagai unggah-ungguh (menghormati pihak lain) nanti kita ke kelurahan dulu, sebelum verfak, ijin dan memberitahukan bahwa KPU akan mengunjungi warga di wilayah kelurahan tersebut," kata Heri. (rap/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)