Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang kembali melakukan sosialisasi mengenai konsep demokrasi melalui Pemilihan Ketua Osis (Pemilos) yang digelar oleh SMP Sultan Agung 4, Semarang, Senin (26/9). Dalam kesempatan ini, yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah. Acara bertajuk Diskusi Kritis Masalah Demokrasi itu dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Sultan Agung 4, Suyono, S.Pd. Dalam sambutannya, Ia berpesan agar para siswa bisa menerapkan dan mengamalkan konsep demokrasi yang jujur dan adil. Sementara itu, Novi Maria Ulfah dalam paparan yang dibawakan secara ringan dan dekat dengan kehidupan sekolah para siswa menjelaskan dasar-dasar konsep demokrasi, khususnya di lingkungan sekolah. Novi menjelaskan konsep demokrasi di sekolah perlu dilakukan dengan asas kebersamaan, dan dalam suasana yang gembira. Mengingat sekolah merupakan tempat pembelajaran bagi siswa untuk dapat mempraktikkan konsep demokrasi di kehidupan bermasyarakat. Novi juga menyampaikan, praktik demokrasi tersebut perlu dilandasi dengan kebersamaan, kejujuran dan keadilan. Atas sambutan dan interaksi yang antusias dari siswa-siswi SMP Sultan Agung 4 Semarang, Novi merasa senang, dan berharap materi yang disampaikannya bermanfaat bagi praktik demokrasi dan Pemilos yang dilaksanakan oleh SMP Sultan Agung 4 Semarang. (ian/ed. Foto: ian/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Heri Abriyanto mendatangi SMP Maria Mediatrik Semarang untuk memberikan pengenalan mengenai proses dan mekanisme demokrasi di Indonesia, Senin (29/9).   Acara diikuti oleh ratusan Siswa SMP Maria Medriatik di ruang Aula Marsudirini Bangkong Semarang.  Pada kesempatan itu, Heri menjelaskan bagaimana tahapan demokrasi untuk memilih pemimpin dilaksanakan di Kota Semarang. Selain itu Heri juga memaparkan bagaimana praktik demokrasi yang bisa dilaksanakan di SMP Maria Mediatrik. "Sekolah merupakan tempat siswa belajar segala sesuatu termasuk belajar demokrasi, jadi praktik demokrasi perlu sedini mungkin diajarkan," ujar Heri. Heri menambahkan, pembelajaran demokrasi tidak cukup disampaikan secara teori, tetapi juga perlu dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. "Mempelajari demokrasi tidak hanya sekedar teori, tetapi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan persamaan hak serta kewajiban," lanjutnya. Praktik tersebut menurut Heri dapat menumbuhkan soliditas dan mengeratkan tali persaudaraan, baik sesama siswa ataupun hubungan siswa dengan guru di sekolah. "Jadi tumbuh semangat persaudaraan antara siswa dan guru. Prinsip-prinsip tersebut harus selalu menyertai di kehidupan sekolah, baik pembelajaran di kelas pada mata pelajaran, ataupun di lingkungan sekolah," tambah Heri. Heri mengatakan, sekolah merupakan tempat yang tepat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Budaya demokrasi dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di sekolah. "Penerapan demokrasi di sekolah diantaranya musyawarah kelas. Musyawarah adalah wujud pelaksanaan demokrasi. Musyawarah kelas dilakukan misalnya membentuk kelompok kerja, lomba kebersihan, lomba pentas seni, atau pemilihan ketua kelas," terang Heri. Pemilihan ketua kelas, dapat dilakukan dengan proses musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak berhasil membuahkan keputusan bersama, opsi lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemungutan suara.   “Menerapkan praktik pembelajaran demokrasi dalam Pemilihan Ketua OSIS atau Organisasi Intra Sekolah hal ini bisa dan sudah sejak lama diselenggarakan di sekolah-sekolah di Kota Semarang,” katanya.  Heri berharap semakin banyak siswa mengenal dan belajar demokrasi, sehingga ke depan demokrasi Indonesia akan semakin baik. (dr/ed. Foto: dr/KPU Kota Semarang)

Medan, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Hasyim Asy'ari mengatakan, untuk menyusun data pemilih yang baik, KPU di seluruh tingkatan harus mengutamakan tiga prinsip utama, Jumat (23/9). "Prinsip utama ada tiga yang harus ditekankan dalam pemutakhiran data pemilih. Pertama komprehensif, kedua akurat dan yang penting juga mutakhir," tandas Hasyim. Hal tersebut ditekankan oleh Hasyim kala dirinya membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sebagai Bahan Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Selain mengutamakan tiga prinsip tersebut, Hasyim menambahkan, KPU juga harus menjamin hak konstitusi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar pemilih. "Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sesuai undang-undang harus terjamin masuk di daftar pemilih," lanjut dia.  Guna menjamin hak konsitusi WNI tersebut, Hasyim meminta jajaran KPU untuk memperkuat penyusunan daftar pemilih dengan lebih akurat dan berkala. "Yang diperkuat dalam penyusunan daftar pemilih ini tentu akurasi, serta berkala agar data pemilih lebih mutakhir," jelas Hasyim. Selain dihadiri oleh Ketua KPU RI, rakor yang digelar sejak 22 hingga 24 September 2022 itu turut dihadiri oleh Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Idham Holik, serta Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, proses sinkronisasi data padan dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan di seluruh Indonesia telah mencapai 89,5%. Betty berharap pada 30 September mendatanng proses tersebut dapat mencapai 100%.  "Proses sinkronisasi data padan se-Indonesia telah mencapai 89.5%. Kiranya dalam satu minggu ke depan data padan bisa mencapai 100 %," ujar Betty. (rhd/ed. Foto: rhd/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Keanggotaan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Aula KPU Kota Semarang, Selasa (20/9). Kegiatan yang dihadiri Ketua, Anggota, serta Sekretaris KPU Kota Semarang, dan Anggota Bawaslu Kota Semarang tersebut mengundang perwakilan atau petugas penghubung parpol tingkat Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom dalam sambutannya menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara KPU dan parpol, khususnya pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol. “KPU Kota Semarang membuka pintu lebar-lebar untuk partai politik bisa berkonsultasi, berkoordinasi, atau berkomunikasi terkait tahapan yang sedang berjalan, tujuan koordinasi dan konsultasi ini supaya tahapan berjalan lancar tanpa hambatan atau miskomunikasi," kata Nanda (sapaan ketua KPU). Nanda juga mengatakan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kesamaan pemahaman antara penyelenggara dan peserta pemilu. Nanda menambahkan, setelah vermin selesai, akan ada verifikasi faktual keanggotaan bagi parpol calon peserta Pemilu 2024 yang belum memenuhi parlementary threshold atau ambang batas minimal parlemen. Terkait vermin perbaikan, proses tersebut akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota pada 1 s/d 9 Oktober 2022.  Pada masa perbaikan ini parpol berkesempatan untuk dapat memperbaiki dokumen keanggotaan yang masih dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) dan dapat mengganti dokumen keanggotaan yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pemateri utama pada rapat koordinasi adalah Anggota KPU Kota Semarang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Heri Abriyanto.  Heri mengatakan, untuk tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024, KPU merujuk kepada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis.  Selain itu, Heri berharap supaya parpol dapat memanfaatkan waktu dengan maksimal dalam masa perbaikan ini. Lebih lanjut Heri mengatakan, terhadap data perbaikan parpol, KPU akan melakukan langkah diantaranya jika ada data yang berbeda antara Sipol dengan data yang diunggah, maka akan langsung dinyatakan TMS, tetapi jika data tersebut sudah sesuai, maka dikategorikan Memenuhi Syarat (MS). Heri menegaskan, KPU terbuka terhadap parpol yang ingin menanyakan mekanisme tahapan vermin perbaikan, baik dalam forum formal ataupun melalui helpdesk yang telah disiapkan oleh KPU Kota Semarang sebagai fasilitasi dan dukungan kepada parpol pada tahap pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024.  "Apabila belum jelas partai politik bisa memanfaatkan layanan helpdesk KPU Kota Semarang untuk tindak lanjut," ujar Heri. (dr/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Casandra Gultom memberikan paparan mengenai tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 kepada jajaran pengurus Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Minggu (18/9).  Paparan tersebut disampaikan saat menghadiri undangan dari Dewan Pimpinan Kota (DPK) Prima untuk memberikan gambaran umum mengenai tahapan Pemilu 2024 kepada jajarah pengurus PRIMA tingkat Kota Semarang. Nanda (sapaan ketua KPU) mengatakan, saat ini KPU baru saja melewati tahapan verifikasi administrasi (vermin) kepengurusan partai politik (parpol). Kemudian pada tanggal 1 hingga 9 Oktober mendatang, KPU Kota Semarang akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan vermin perbaikan keanggotaan parpol.  Paska vermin perbaikan, Nanda mengatakan, KPU akan melaksanakan verifikasi faktual (verfak), untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai anggota parpol. Untuk kelancaran kegiatan itu, serta menghindari miskomunikasi antara pengurus, anggota parpol ataupun masyarakat pada umumnya, Nanda mengatakan, personil KPU yang nantinya melaksanakan verfak akan dibekali dengan tanda pengenal atau id card. "Apabila nanti pada tahapan verifikasi faktual sudah dilakukan, petugas verifikasi akan dibekali tanda pengenal, dan data yang sudah ditentukan oleh KPU RI," ujar Nanda. Nanda menambahkan, saat proses verfak, anggota parpol tersebut perlu menunjukkan KTP elektronik atau data dukung lain kepada personil KPU untuk mengecek data yang tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan data riil yang dimiliki. Oleh sebab itu, Nanda berhadap, parpol dapat menginformasikan hal itu kepada penggurus dan anggota parpol, untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan agar proses verfak dapat berjalan relatif cepat.  "Anggota partai politik bisa menyiapkan KTP elektronik atau data dukung lain agar nanti waktu verfak bisa lebih lancar, dan harapannya memenuhi syarat keanggotaan partai,” tambah Nanda. Terkait mekanisme tahapan Pemilu 2024, Nanda mengatakan, jika pengurus parpol yang ada di Kota Semarang hendak berkonsultasi dan komunikasi, hal tersebut bisa dilakukan di Kantor KPU Kota Semarang melalui helpdesk yang telah disiapkan. "Apabila ada keraguan yang sifatnya administratif, silahkan parpol bisa berkomunikasi dengan KPU Kota Semarang, ini termasuk Prima," ujar Nanda. Sementara itu Ketua DPK Prima Kota Semarang, Tomy Yunius Setyawan mengatakan, kegiatan itu merupakan upaya untuk memberikan pemahaman regulasi sehingga Prima dapat melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.  “Kami berkomitmen untuk melaksanakan tahapan dengan baik, ini adalah upaya proaktif dari DPK Prima,” kata Tomy. (dr/ed. Foto: aff/KPU Kota Semarang)

Manado, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi masyarakat dan Pendidikan Pemilih Kota Semarang, Novi Maria Ulfah mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Sabtu (17/9). Kegiatan ini diselenggarakan di Manado tanggal 15-17 September 2022, bertempat di Novotel Manado Golf Resort, dihari oleh Pimpinan KPU Republik Indonesia dan Pejabat Eselon I dan II, dihadiri sekitar 1.007 peserta (Anggota Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas dan Kasubbag) Seluruh Indonesia. Saat pembukaan, Hasyim Asy'ari Ketua KPU Republik Indonesia mengatakan, partisipasi menurut pandangannya tidak hanya datang saat hari pemungutan dan mencoblos di TPS, tetapi juga bagaimana agar masyarakat ikut merasa memiliki event penyelenggaraan pemilu sehingga tergerak untuk berpartisipasi di dalam tahapan, seperti menjadi PPK, PPS ataupun KPPS. Selain keikutsertaan masyarakat dalam pemilu, Hasyim mengatakan, proses dan tahapan pemilu seperti proses pemungutan suara, penghitungan suara perlu diinformasikan kepada masyarakat luas. Menurut Hasyim, agar informasi tersebut dapat diakses secara luas, maka diperlukan strategi, penyampaian pesan, isi pesan, audience, serta pemilihan media yang tepat. "Dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada publik harus memperhatikan lima hal, yakni penyampai pesan, isi pesan, audience, media, dan strategi," papar Hasyim. Senada dengan Hasyim, August Mellaz Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengatakan, untuk bisa membuat pemilih hadir di TPS untuk memberikan suara, diperlukan strategi dan sosialisasi yang baik. KPU menurut August perlu memanfaatkan teknologi dan media yang saat ini efektif untuk dijadikan sarana berinteraksi dengan masyarakat. Ia berharap dengan pemanfaatan media yang ada, KPU bisa hadir di tengah masyarakat sebagai pusat pengetahuan mengenai kepemiluan. "Dengan memanfaatkan teknologi dan media yang kita miliki, seperti podcast, situs web, media sosial, layanan informasi E-PPID, pustaka pemilu, dan helpdesk yang kita miliki, kita ingin KPU menjadi pusat pengetahuan dan berbagi pengalaman kepemiluan," kata August. Terkait produksi informasi kepemiluan kepada publik, Anisha Dasuki, News Anchor iNews yang hadir sebagai salah satu narasumber menjelaskan, sebelum memberikan informasi kepada masyarakat, KPU memerlukan pemetaan kepada audience, seperti background pendidikan, serta faktor sosial dan demografi penduduk. "KPU perlu memetakan audience, strata sosial, tingkat pendidikan, lingkungan, sebelum mensosialisasikan program agar pesan yang ingin disampaikan saling berkaitan dengan kehidupan mereka," terang Anisha. Selain Anisha, narasumber yang hadir dalam rakor sosialisasi tersebut antara lain, Pimpinan Redaksi IDN Times, Uni Lubis memaparkan materi terkait aspirasi millenial dan gen Z di Pemilu 2024, Senior Analis Drone Emprit, Yan Kurniawan memaparkan peta social network analysis terkait Pemilu 2024, Executive Producer Kompas TV, Abie Besman, yang memaparkan disinformasi dan hoaks dalam pemilu, Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rahmat Santoso yang memaparkan peran pemerintah dalam fasilitasi Pemilu 2024 Sementara itu moderator dalam diskusi tersebut dilakukan oleh Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, dan Subkoordinator pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Reni Rinjani. (tbr/ed. Foto: tbr/KPU Kota Semarang)