Berita Terkini

KPU Kota Semarang Lakukan Coklit Terbatas Demi mensukseskan pelaksanaan Coklit Terbatas/Coktas, semua komisioner dan sekretariat KPU Kota Semarang bekerja sama melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Mengecek validitas apakah nama orang yang terdapat pada data meninggal, atau pindah, atau ada perubahan lain dalam daftar pemilih pada hari Rabu (29/6). "Kami turun untuk melakukan uji validitas data di lapangan. Di Kota Semarang kami membentuk 16 Tim yang kami turunkan di 16 kecamatan se-kota Semarang dari pagi hingga selesainya tugas Coktas" tegas Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang) Setiap anggota kelompok sebelum melaksanakan tugas dibekali dengan daftar nama dan SOP (Standar Operasional Pelayanan) atau petunjuk pelaksanaan tugas supaya dalam pelaksanaan Coktas bisa maksimal. Tiap tim menerima 10 data untuk sampling pelaksanaan coktas. Untuk mendukung laporan  harus bertemu dengan nama atau pihak terkait, kemudian membuat laporan dilampiri foto pelaksanaan kegiatan coktas. "Alhamdulillah pelaksanaan coktas KPU Kota Semarang selesai dalam satu hari sehingga langsung bisa melaporkan hasilnya sesuai target" kata Ahmad Zaini (Anggota KPU Kota Semarang) Lebih jelas Ahmad Zaini menjelaskan bahwa KPU Kota Semarang dan KPU se-Indonesia menerima data dari Kemendagri berkaitan dengan data pemilih meninggal. Data tersebut setelah diiteliti, pada  beberapa tempat ditemukan data meninggal, namun ternyata orangnya masih hidup.  KPU Kota Semarang menerima perintah dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan coklit terbatas.  "Hasil coktas kami laporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Kamis 30 Juni 2022".

KPU dan Kesbangpol Bersinergi Untuk Sosialisasi Pemilu 2024 #TemanPemilih Tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak diluncurkan 14 Juni 2022. KPU Kota Semarang perlu membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait demi suksesnya gelaran pemilu 2024 di Kota Semarang. Salah satunya adalah sinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Selasa Siang (28/6) Ketua,  Anggota, Sekretaris KPU Kota Semarang melaksanakan audiensi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Henry Casandra Gultom dan rombongan diterima oleh Sapto Adi Sugihartono (Kepala) beserta Joko Hartono (sekretaris)  dan staf Kesbangpol Kota Semarang. “Demi suksesnya pemilu di Kota Semarang, KPU harus menjalin sinergi kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan salah satunya adalah Kesbangpol. "Maksud kami adalah untuk silaturahmi menyiapkan semua hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024” kata Henry Casandra. Sapto Adi menyambut baik dan sudah seharusnya Kesbangpol bekerjasama dengan KPU dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu. Ketua KPU mengatakan bahwa tahapan paling dekat adalah pendaftaran partai politik serta verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. KPU penting berkomunikasi dengan badan kesbangpol terkait partai politik yang sudah berkomunikasi dengan kesbangpol untuk bersiap mendaftarkan partainya ke KPU RI. “Pendaftaran partai politik terpusat di KPU RI, namun untuk sosialisasi di tingkatan Kota Semarang tetap harus disiapkan dengan baik” tegas Henry. “Secara ada empat pilar untuk mensukseskan pemilu 2024 yaitu Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Masyarakat. Satu dengan yang lainnya harus mendukung supaya pemilu bisa berjalan dengan baik sesuai azas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas” tegas Sapto. Lebih lanjut Sapto Adi menegaskan pentingnya KPU dan Kesbangpol serta penyelenggara pemilu untuk membuat rencana aksi tertulis dan target capaian pelaksanaan pemilu 2024 antara lain peningkatan partisipasi, sukses tergelarnya pemilu luber jurdil aman lancar dan sukses serta terpilihnya pemimpin yang amanah. Beberapa hal lain yang menjadi materi bahasan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja kepala badan kesbangpol Kota Semarang antara lain anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024, pembentukan badab adhock, dukungan pemerintah khususnya sumber daya manusia di tingkatan kecamatan dan kelurahan, serta bagaimana merumuskan sosialisasi kepada warga di Kota Semarang. Joko Hartono (sekretaris badan kesbangpol) mengatakan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada beragam elemen dan segmentasi masyarakat sesuai segmentasi. “Pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sangat penting demi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang, hal tersebut memerlukan peran dari semua pihak” tegas Joko Hartono. Lebih rinci KPU dan Kesbangpol akan membuat kegiatan untuk mensosialisasikan pemilu antara lain gelaran lomba film pendek, komik kepemiluan, desain grafis, serta cerdas cermat dan even-even lain untuk mensosialisasikan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Eksistensi nilai-nilai demokrasi menuju penyelenggaraan pemilu serentak 2024 Henry Cassandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) menjadi pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Acara Dialog Kebangsaan ini berlangsung secara virtual melalui zoom meeting pada Senin pagi (27/6). Tema yang diangkat pada acara Dialog Kebangsaan ini yaitu Eksistensi nilai-nilai demokrasi menuju penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dalam acara yang berlangsung dari pagi hingga sinag ini pun turut pula dihadiri oleh Kahfi Adlan Hafiz (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/PERLUDEM), Dr. Sos. Dra. Fitriyani, M.A. (Dosen FISIP Universitas Diponegoro), Alfan Maulana Akbar (Presiden BEM Universitas Jendral Soedirman), Ichwan Nugraha Budjang (Ketua BEM Universitas Diponegoro) yang ditunjuk pula sebagai pembicara acara tersebut. Henry Cassandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) dalam acara tersebut menyampaikan satu suara sangat penting dalam pesta demokrasi karena menentukan nasib bangsa, masyarakat juga diri sendiri dan keluarga selama 5 (lima) tahun ke depan.

KPU RI resmi luncurkan situs Sistem Informasi Partai Politik    KPU Kota Semarang Jumat siang (24/6) mengikuti peluncuran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk pemilu serentak tahun 2024. Komisioner KPU, Sekretaris dan Kasubah serta staf KPU Kota Semarang menyimak proses peluncuran yang ditayangkan melalui kanal youtube KPU Republik Indonesia. Idham Khalik (Komisioner KPU RI) mengatakan bahwa KPU sudah meluncurkan tahapan pemilu dan yang terdekat adalah pendaftaran partai politik yang akan berlangsung selama 135 hari dan akan dimulia pada 29 Juli sampai 13 desember 2022 dan akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 sesuai UU no 7 tahun 2017. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi  partai politik dilaksanakan selama empat bulan, diawali dengan 18 bulan jelang pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 14 bulan jelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pendaftaran partai politik akan dilaksanakan pada 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus tahun 2022. Selama 14 hari KPU akan membuka pendaftaran partai politik. Calon peserta politik harus mendaftar dengan dokumen persyaratan yang lengkap pada masa pendaftaran dan dilakukan secara sentral di tingkat nasional oleh pimpinan partai politik nasional. "Pada kesempatan ini kami menjadi penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hari ini pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, kami akan mulai membuka akses mengenai Sipol," tegas Idham Holik. Lebih lanjut Idham mengatakan bahwa Sipol ini merupakan kewenangan atributif KPU yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.  “Bahwa kami diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan, pendaftaran dan verifikasi partai politik," ucap Idham. Sipol merupakan alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nantinya, parpol peserta Pemilu 2024 diwajibkan mengunggah sejumlah data melalui Sipol. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi terkait data-data tersebut. Yang pertama profil partai politik. Yang kedua, keanggotaan partai politik, Ketiga, kepengurusan partai politik. Keempat kantor tetap partai politik. Terkait verifikasi partai politik dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode verifikasi administrasi, kedua metode verifikasi faktual," ujar Idham. KPU Kota Semarang sudah menyiapkan Helpdesk terkait pendaftaran partai politik dan sudah menyusun SOP pelayanan bagi partai politik yang datang dan konsultasi di kantor KPU Kota Semarang. Partai politik yang hendak memanfaatkan helpdesk, bisa bersurat kepada KPU Kota Semarang dan kemudian akan dijadwalkan sesuai SOP pelayanan helpdesk KPU Kota Semarang. Pentingnya Sipol adalah pemeliharaan data informasi partai politik untuk melayani masyarakat dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008.

Workshop pengendalian gratifikasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Tindak lanjut Pemeriksaan BPK dan APIP serta kepatuhan LHKPN dan LHKASN Demi mewujudkan lembaga KPU yang termasuk dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) KPU Provinsi Jawa tengah menggelar Workshop pengendalian gratifikasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Tindak lanjut Pemeriksaan BPK dan APIP serta kepatuhan LHKPN dan LHKASN. Diikuti oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah dan pejabat struktural di KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Anggota KPU kabupaten Kota se-Jawa tengah, Sekretaris dan pejabat struktural KPU kabupaten Kota Se-Jawa Tengah. Melalui zoom meeting KPU Kota Semarang hadir lengkap ketua dan anggota, sekretaris  dan pejabat struktural KPU Kota Semarang pada Kamis (23/6). Muslim Aisha (anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) mewakili ketua KPU Provinsi Jawa Tengah membuka acara dan memberikan arahan. Menemukan  formula dan implementasi yang pas didalam melakukan semua pekerjaan pelayanan kepada masyarakat. “Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh KPU mendapat pencerahan dan penjelasan secara konseptual maupun teknis. Karena kita menyadari keseharian yang dilakukan mengarah pada program pembangunan  wilayah bebas korupsi dan zona integritas” Sri Lestariningsih (Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah) menyambut baik kedatangan inspektorat wilayah 1 di Provinsi Jawa Tengah Kepada Tim dari inspektorat wilayah 1, Jawa Tengah diusulkan untuk mendapatkan kriteria WBK (Wilayah Bebas Korupsi)  dan KPU Jawa Tengah sudah membentuk tim yang  menangani unit pengendalian  gratifikasi. KPU Jawa Tengah sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai, menerima pengaduan masyarakat mengenai tindak lanjut gratifikasi. termasuk pelaporan LHKPN dan LHASN. “Terkait laporan LHKPN komisioner KPU dan pejabat struktural KPU sudah 100 %.” Tegas Sri Lestariningsih. Lebih terang, menurut Sri Lestariningsih tahun 2021 berdasar evaluasi dan monitoring di KPU se Jawa Tengah nihil, tidak ada kasus gratifikasi. Novy Hasbhy Munawar  (Narasumber)  yang menguraikan tentang menggunakan analogi bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah seperti pesawat. komisioner adalah pilot dan sekretaris dan jajaran sekretaris  adalah seperti copilot dan kabin crew untuk bisa pesawat take off dan landing dengan selamat harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik. Hasbhy menyebutkan bahwa gratifikasi tidak melulu negatif ada juga yang diperbolehkan seperti seminar kit dan sejenisnya. Adanya PKPU No 15 tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum. Pasal 2 pengendalian gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh suluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. KPU Kota Semarang menyimak pemaparan dari narasumber.

Komunikasi dan Koordinasi Penyelenggara Untuk Peningkatan Partisipasi Sesi diskusi pada acara sosialisasi evaluasi pendidikan pemilih pada wilayah dengan partisipasi rendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 di Kelurahan Tawangmas Semarang Barat Kamis (23/6), menghangat.  Peserta yang hadir dari eleman Pengurus RT RW Babinsa Babinkamtibmas, PKK, LPMK, Karangtaruna dan penyelenggara pemilu, menyimak pemaparan dari Narasumber yaitu Novi Maria Ulfah dan Naya Amin Zaini. Hari Soesilo (sekretaris KPU Kota Semarang) hadir bersama Tobirin  (Kasubag TPH) serta Staf Sekretariat KPU Kota Semarang yang bertugas menjadi panitia kegiatan. Tawangmas tergolong kategori rendah di Semarang Barat. Tokoh masyarakat dan semua elemen pemerintahan sekelurahan tawangmas diminta berperan secara aktif dan masif mensosialisasikan pemilihan umum bersama elemen pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi. “Tawangmas separo penduduk adalah penduduk asli, separonya pendatang. Beberapa tempat di Tawangmas rawan terkena banjir, maka banyak yang meninggalkan rumah dan berdomisili di tempat baru tanpa mengubah administrasi kependudukan” tegas Rusmanto SE. Rusmanto mengajak kelembagaan yang ada di Tawangmas untuk mengupayakan membantu kegiatan pemerintahan pada pemilu kedepan agar banyak yang datang di TPS. “Terimakasih kepada KPU Kota Semarang yang sudah menggandeng Kelurahan Tawangmas semoga dengan evaluasi akan meningkatkan partisipasi agar membuat negara kita lebih maju dan semakin maju” Novi Maria Ulfah pada sambutannya mewakili ketua KPU Kota Semarang berterimakasih atas antusias hadirin tokoh masyarakat Tawangmas. Novi menyampaikan bahwa KPU Kota Semarang sudah memulai tahapan pemilu 2024, bahwa pada akhir tahun ini, akan dilakukan pembentukan badan adhock. “Kerjasama dan koordinasi yang baik dari pemerintah kelurahan Tawangmas akan sangat membantu bagi suksesnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024”tegas Novi. Naya Amin Zaini narasumber dari Bawaslu Kota Semarang menyampaikan materi perbedaan antara sosialisasi dengan kampanye. Menurutnya ini penting disampaikan mengingat banyaknya pertanyaan perbedaan mendasar antara sosialisasi dengan kampanye. Bagaimana sosialisasi dilaksanakan dan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi dan sukses terselenggara pemilu serentak 2024 dengan aman lancar sukses dan berkualitas.  “Sosialisasi itu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat yang sifatnya umum. Sedangkan kampanye dilakukan peserta pemilu untuk menyampaikan visi misi program, citra diri dan ajakan untuk dapat dipilih oleh pemilih” Naya juga menjelaskan secara detail perihal persamaan dan perbedaan mendasar antara sosialisasi dan kampanye. Persamaan adalah sama Untuk mensukseskan pemilu, perbedaan dalam sosialisasi tidak boleh mendukung Paslon, tidak ada penyampaian visi misi, tidak boleh ada ajakan atau himbauan mencoblos peserta pemilu atau paslon, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan atau tempat ibadah. Dalam kampanye dibolehkan mendukung Paslon, boleh mengajak memilih calon, dan peserta tidak boleh dari elemen ASN, TNI, Polri dan lain lain karena berpotensi melanggar netralitas. Peran masyarakat yang bisa dilakukan hari ini adalah bahwa masyarakat bisa membantu sosialisasi melalui rapat RT, RW bisa menyelipkan materi pentingnya memilih dalam pemilu, melakukan sosialisasi melalui medsos tentang tahapan pemilu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah atau Forkompimda demi mensukseskannya Novi Maria Ulfah menyampaikan materi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. KPU Kota Semarang fokus sosialisasi kepada kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah di kota Semarang untuk menggali potensi terjadinya permasalahan.  Setelah itu mencari solusi agar menemukan jalan keluar demi terselenggaranya pemilu 2024 yang aman lancar damai sesuai regulasi dan bisa diterima semua pihak. Keikutsertaan tokoh masyarakat di Tawangmas berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kelurahan Tawangmas. KPU Kota Semarang memulai tahapan pemilu 2024 dengan melakukan update data pemilih melalui Daftar Pemilih Berkelanjutan yang selalu di update sesuai ketentuan setiap bulannya. Digitalisasi dan kemampuan SDM badan adhock nantinya perlu diperhatikan agar SDM badan adhock dalam pengelolaan data pemilu Semakin baik. Tak lupa Novi mensosialisasikan tahapan Pemilu yang dilakukan KPU Kota Semarang bisa memantau dan mendapatkan informasi melalui medsos KPU Kota Semarang melalui Medsos KPU  (facebook, Twitter, FB dan JDIH, YouTube, Instagram atau website).