Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Putnawati mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada partai politik melalui helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), KPU Kabupaten/Kota perlu menerapkan 3 S (Senyum, Salam, Sapa). Hal itu disampaikan Putnawati saat memberikan materi sosialisasi via daring, Kamis (07/07/2022). “Petugas helpdesk harus melayani dengan 3 S, Selum, salam dan sapa demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” tutur Putnawati. Pada kegiatan Sosialisasi Sipol dan Pembentukan Helpdesk yang dihadiri juga oleh Anggota KPU Kota Semarang, Hery Abrianto, Novi Maria Ulfah, Ahmad Zaini, Suyanto, bersama Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo dan jajaran sekretariat, Putnawati juga meminta KPU Kabupaten/Kota untuk membuat tempat khusus layanan helpdesk dan menyusun jadwal pertugas pelayanan setiap hari jam 08.00 sampai jam 17.00. Selain itu Putnawati juga meminta agar satker KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang hadir untuk bisa segera memberikan pelayanan ketika ada pihak-pihak yang datang untuk berkonsultasi. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widyantoro pada sambutannya mengatakan, KPU harus bisa memberikan layanan informasi dan menyajikan data yang berkaitan dengan pendaftaran serta tahapan Pemilu 2024 secara umum. Hal tersebut ia utarakan karena kebutuhan helpdesk sangat mendesak untuk dipersiapkan.   "Kebutuhan akan heldesk sangat mendesak, tujuannya agar masyarakat bisa terlayani dengan baik," papar Paulus. Selain mengapresiasi pelaksanaankegiatan tersebut, Paulus berharap baik anggota maupun sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan jawaban yang baik ketika ada pertanyaan yang diajukan masyarakat. “Saya mengapresiasi sosialisasi Sipol yang diselenggarakan oleh divisi teknis KPU Provinsi Jawa Tengah, harapannya nanti semua jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah bisa menjawab dengan baik, ketika ada pertanyaan yang diajukan masyarakat kepada KPU,” sambung Paulus.   Terkait pelayanan helpdesk, disampikan juga bahwa KPU RI sudah membuat Standar Operasional Pelayanan (SOP). Hal ini sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini partai politik atau pihak-pihak terkait. (dr/ed. Foto: KPU Kota Semarang)

Laporan SPIP Bulan Juni 2022 KPU Kota Semarang melaksanakan rapat pleno rutin SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Bulan Juni tahun 2022, pada Senin (4/7). Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris dan seluruh Kasubag di Sekretariat KPU kota Semarang. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom. Kemudian Laporan SPIP Bulan Juni tahun 2022 disampaikan oleh Kasubag Hukum, Riza Setiawan. Ia menyampaikan bahwa seluruh satgas SPIP KPU Kota Semarang telah mengumpulkan data dukungnya, baik kepegawaian, keuangan, pengadaan, BMN dan persediaan, perjalanan dinas, dsb. Setelah disampaikan dalam rapat, disepakati bahwa data dukung SPIP Bulan Juni tahun 2022 telah siap, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo dan Anggota KPU Kota Semarang Divisi Hukum, Suyanto. Setelah disahkan, segera dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Juli 2022.

Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Keputusan Pedoman Teknis, Norma, Standar,  dan Prosedur  Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Penyusunan Keputusan Pedoman Teknis, Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Batang. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua, Anggota Divisi Hukum dan SDM, Kasubag Hukum dan SDM serta Staf Hukum dan SDM dari 11 KPU Kabupaten/Kota di Zona 3 dan Zona 4. Hadir sebagai Narasumber, Yulianto Sudrajat, Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, menyampaikan rencana arah kebijakan dan pengelolaan logistik dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang tidak mempersulit dan memudahkan dalam proses pengadaan dan pengelolaan logistik. KPU RI berencana bekerjasama dengan Menpan RB untuk membuat UKPBJ di Sekretariat KPU RI di esselon 2, sehingga proses pengadaan bisa langsung dilaksanakan tanpa harus menggunakan UKPBJ dari Kementerian/Lembaga lain. “Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota selain melaksanakan Instruksi dan arahan yang diberikan oleh KPU RI juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah karena tidak semua hal terkait teknis atau kondisi di masing-masing daerah dapat diselesaikan oleh KPU RI tetapi peran Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 juga besar dan berjalan baik jika kerjasama tersebut berlangsung baik.” kata Yulianto Sudrajat dalam penutupan kegiatan.

RAPAT SINKRONISASI DPB SEMESTER I & SOSIALISASI SPBE SERTA CYBER CRIME #TemanPemilih KPU Provinsi Jawa Tengah mengundang Koordinator Divisi Data dan Informasi, beserta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dan Operator Sidalih dalam rangka Rapat Singkronisasi DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) Semester I & Sosialisasi SPBE serta Cyber Crime, Kamis (30/6).  Kegiatan ini dilaksanakan untuk sinkronisasi DPB Semester 1 dan Sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE serta Cyber Crime. “Maksud dan tujuan kegiatan hari ini adalah untuk  Sinkronisasi DPB semester 1 yang akan dilakukan KPU Provinsi dan KPU pusat. Tidak lupa juga untuk SPBE yang akan di kelola oleh divisi perencanaan, data, dan informasi kedepannya harus di persiapkan mulai dari sekarang, apalagi penting untuk mengantisipsi juga cyber crime, dimana saat  ini sudah memasuki masa tahapan sampai dengan 2024 dan banyak sekali perangkat atau data yang harus dijaga.” ujar Ketua KPU Provinsi Jateng, Paulus Wdiantoro saat membuka kegiatan. Dilanjutkan pengarahan oleh Anggota KPU Provinsi Henry Wahyono. Beliau menjelaskan mengenai data dari Ditjen Dukcapil.  “Data yang di turunkan kemaren adalah data dari Dirjen Dukcapil, kemudian KPU melakukan pemadanan data, mengingat KPU melakukan DPB setiap bulannya dan terakhir adalah bulan Juni tahun 2022, sedangkan dari Dukcapil adalah data Semester II bulan Juni 2021-Desember 2021” tegasnya. Lebih lanjut, Henry Wahyono memberikan pemahaman posisi DPB yang akan digunakan pada pemilu 2024. “DPB akan dilakukan terakhir sampai September Tahun 2022, dimana DPB ini akan disamakan dan disandingkan dengan DPT terakhir tahun 2020 yang lalu ”, tuturnya. Terakhir dijelaskan mengenai implementasi SPBE dan penanggulangan Cyber Crime oleh  Oka, Pusdatin KPU RI. “SPBE sendiri dilakukan untuk mewujudkan tata kelola dan manajemen yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dan di tambah meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelayanan publik dengan memberikan jangkauan kepada masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan perangkat yang bijak, tidak lagi memasukan flashdisk atau sejenisnya serta penggantian password berkala secara konsisten, akan menanggulangi adanya kebocoran data oleh hacker dalam pengelolaan data yang ada, ujarnya.

Rapat Koordinasi Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Rakord KPU Provinsi Jawa Tengah tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2022. Bertempat di Aula I Lt 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1A, Jumat (30/06). Rapat Koordinasi dihadiri Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Data dan Informasi se-Jawa Tengah dan Operator SIDALIH se-Jawa Tengah, beserta tamu undangan Polda Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Kementrian Agama tingkat Jawa Tengah, Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Dispendukcapil Jawa Tengah, Bawaslu Jawa Tengah dan 16 Partai Politik Jawa Tengah. Tujuan  Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU mempunyai kewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan. Tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 maupun pemilihan adalah pemutakhiran data pemilih, karena menyangkut keberhasilan Pemilu/Pemilihan. Pembaharuan data setiap warga akan berpengaruh terhadap hak politik setiap pemilih pada pesta demokrasi. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mencatat warga masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, penduduk pindah datang, pemilih pemula yang berusia 17 tahun dan anggota TNI/Polri yang memasuki masa purna tugas. Selain itu juga memperbaiki perubahan identitas kependudukan, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, pindah domisili e-KTP serta data laporan kematian. Acara rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2022 oleh Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Henry Wahyono. “Total data pemilih Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27.529.690 orang, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 13.704.054 orang dan pemilih perempuan berjumlah 13.825.636 orang yang tersebar di 8.562 (delapan ribu lima ratus enam puluh dua) Desa/Kelurahan dan 576 (lima ratus tujuh puluh enam) kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota” papar Henry Wahyono. Lebih Lanjut beliau menambahkan, ada tambahan data Pemilih baru dan pengurangan pada data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta perbaikan data pemilih, pada semester I tahun 2022. “Untuk data pemilih baru berjumlah 128 orang, data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 207 orang, diantaranya Data meninggal 203 orang dan Pindah Keluar 4 orang serta perbaikan data pemilih sejumlah 22.994 orang di semester I tahun 2022” tambahnya.

Merantau dan Partisipasi Rendah di Kelurahan Randugarut #TemanPemilih Meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu 2024 terus diupayakan oleh KPU Kota Semarang. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi dan evaluasi pada daerah dengan tingkat partisipasi rendah.  Selasa (28/6) KPU Kota Semarang mengunjungi Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk melaksanakan evaluasi pendidikan politik di Kelurahan Randugarut, dimana berdasarkan data KPU Kota Semarang, tingkat partisipasi di Kelurahan Randugarut dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Tugu termasuk terendah. Masrofin SH (Lurah Randugarut)  mengatakan bahwa  Randugarut terdiri atas 12 RT dan 3 RW,  jumlah penduduk 2597 jiwa. Penduduk berKTP 1742. Salah satu alasan partisipasi tergolong rendah sekecamatan Tugu  adalah selisih yang banyak antara daftar pemilih tetap dengan jumlah kehadiran di TPS. “Banyak warga Randugarut yang merantau untuk bekerja diluar  daerah sehingga pada hari pencoblosan tidak bisa datang ke TPS” katanya. Masrofin sangat antusias terhadap program evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang. Dia mengajak ketua RT dan RW untuk aktif mensosialisasikan pelaksanaan pemilu sehingga kedepan bisa meningkatkan partisipasi.  Hal lain yang menjadi penyebab adalah karena banyak  warga yang nama dan alamat masih terdapat di Daftar Pemilih Tetap  Kelurahan Randugarut, namun sudah pindah domisili di tempat lain. Meski sudah pindah namun tidak merubah alamat domisili di KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Hal lain menurut Masrofin menjadi penyebab masih belum maksimal partisipasi di Randugarut adalah data kematian yang masih terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap, namun pengadminitrasiannya belum dilakukan. Maka kedepan Masrofin meminta RT RW untuk aktif mengurus surat kematian. Peserta yang hadir dari RT RW, LPMK, Forum Komunikasi Kelurahan Randugarut, Babinsa dan Babinkamtibmas serta penyelenggara pemilu diminta untuk aktif berdiskusi agar partisipasi pemilu di Randugarut bisa ditingkatkan. Henry Casandra Gultom  (Ketua KPU Kota Semarang) menyampaikan  bahwa KPU Kota Semarang  berupaya untuk untuk meningkatkan partisipasi pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.  “Kami datang untuk berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk menginventarisir permasalahan yang terjadi dan mencari jalan keluarnya dalam upaya untuk memaksimalkan peran masyarakat mensosialisasikan pelaksanaan pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat” katanya. Narasumber pada evaluasi pendidikan pemilih di Randugarut adalah ketua KPU Kota Semarang (Henry Casandra Gultom) dan Ketua Bawaslu Kota Semarang  (Muhammad Amin). Saat mulai acara, Hari Soesilo (moderator) mengajak hadirin untuk bersama KPU Kota Semarang, siap mensukseskan tahapan pemilu serentak tahun 2024.