Berita Terkini

Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih Sampai Level TPS  #TemanPemilih Hadir ketua LPMK, ketua RT RW, ketua tim PKK, tokoh masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pedurungan Tengah pada hari Kamis (30/6). Narasumber,  Suyanto (Anggota KPU Kota Semarang) Nining Susanti (Anggota Bawaslu). Tampak hadir pula, Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang) dan tim sekretariat KPU Kota Semarang. Slamet Riyadi (Lurah Pedurungan Tengah) mengatakan bahwa faktor bekerja, sibuk tidak ada waktu libur merupakan faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih di wilayahnya. Harapannya ada peningkatan sosialisasi  aktif agar kesadaran masyarakat Pedurungan Tengah menggunakan hak pilih bisa meningkat. Kegiatan Evaluasi Pendidikan Pemilih di Pedurungan Tengah ini bisa mengawali langkah untuk mensosialisasikan Pemilu 2024.  "  Kita bisa belajar, menambah ilmu dan pengalaman agar bisa kita aplikasikan untuk menjadi penyelenggara pemilu 2024 minimal bisa mensosialisasikan kepada masyarakat" , kata Slamet Supriyadi. Suyanto pada sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi di Pedurungan Tengah menjadi hari terakhir pelaksanaan sosialisasi pada periode kedua gelaran sosialisasi KPU Kota Semarang pada kelurahan dengan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah pada Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Kedepan KPU Kota Semarang akan kembali melaksanakan sosialisasi pada segmentasi pemilih yang berbeda. "Menggunakan hak pilih adalah hak warga, maka kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS harus ditingkatkan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Narasumber pertama adalah Nining Susanti,  menyampaikan bagaimana upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat memilih pemimpin yang akan membuat kebijakan pemerintah untuk masyarakat. "Bentuk partisipasi pemilih disaat tahapan adalah menghadiri acara sosialisasi pendidikan pemilih, menyampaikan hasil sosialisasi kepada kelompok masing-masing, melakukan sosialisasi secara masif"  katanya. Lebih lanjut, ia menyampaikan, "Kenapa masyarakat harus berpartisipasi dan terlibat aktif, karena jika pemilih yang datang rendah maka akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Kesuksesan pemilu 2024 ada ditangan masyarakat".   Suyanto menyampaikan ada dua hal kenapa KPU datang ke Pedurungan Tengah. Pertama untuk melakukan evaluasi dan menggali informasi masalah apa saja dan solusinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kedua adalah bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, maka KPU Kota Semarang mensosialisasikan tahapan Pemilu serta menggerakkan dan mengajak elemen masyarakat untuk berpartisipasi mensukseskan tahapan pemilu. "Mari dengan komitmen,  kita siap meningkatkan partisipasi masyarakat, siap mengedukasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pemilihan Serentak tahun 2024", katanya. Suyanto mengajak hadirin untuk aktif dan siap mensukseskan pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pemilihan serentak tahun 2024.

Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengelolaan JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Semester I tahun 2022 yang dilakukan secara daring. Bertempat di Aula KPU Kota Semarang, rapat koordinasi dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, Kasubbag Hukum dan SDM serta staf subbag Hukum & SDM. Kiki Rizkaningsih (Kasubag Hukum KPU Jawa Tengah) menjadi moderator pada kegiatan yang berlangsung melalui zoom meeting. Moeslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jateng Divisi Hukum & Pengawasan) membuka acara dan memberikan arahan kepada tim pengelola JDIH Kabupaten/Kota untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembuatan konten yang di unggah dalam media sosial JDIH KPU. Selain itu, ia menekankan untuk tetap konsisten mengunggah berita setiap agenda divisi Hukum ke Website JDIH masing-masing Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, Moeslim Aisha memberikan beberapa catatan dalam arahannya. Pertama, pengelolaan JDIH pada aspek koleksi dokumen hukum sudah relatif baik dan terdokumentasi dengan baik, hanya masih ada beberapa dokumen SK yang masih belum terdapat abstrak sebagaimana mestinya. Catatan kedua, pengelolaan Berita Hukum pada laman website resmi JDIH pada masing-masing satuan kerja masih belum optimal, masih terdapat banyak KPU Kab/Kota yang belum melakukan pengunggahan berita pada laman website resmi JDIH. Narasumber pada kegiatan ini Nur Syarifah dari Biro Perundang-undangan Sekretariat Jenderal KPU RI. Dalam paparannya beliau menyampaikan bahwa saat ini JDIH KPU belum cukup luas menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyebar informasinya dalam media sosial. Lebih lanjut, Nur Syarifah menekankan media sosial JDIH KPU selama tahapan Pemilu dapat digunakan untuk mendukung penyebaran informasi terkait tahapan Pemilu 2024. Oleh karena itu pada saat tahapan pemilu konten yang di unggah pada media sosial JDIH KPU difokuskan pada kategori konten edukasi yang merupakan konten yang berkaitan dengan produk hukum terkait pelaksanaan pemilu atau pemilihan.

KPU Kota Semarang Lakukan Coklit Terbatas Demi mensukseskan pelaksanaan Coklit Terbatas/Coktas, semua komisioner dan sekretariat KPU Kota Semarang bekerja sama melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. Mengecek validitas apakah nama orang yang terdapat pada data meninggal, atau pindah, atau ada perubahan lain dalam daftar pemilih pada hari Rabu (29/6). "Kami turun untuk melakukan uji validitas data di lapangan. Di Kota Semarang kami membentuk 16 Tim yang kami turunkan di 16 kecamatan se-kota Semarang dari pagi hingga selesainya tugas Coktas" tegas Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang) Setiap anggota kelompok sebelum melaksanakan tugas dibekali dengan daftar nama dan SOP (Standar Operasional Pelayanan) atau petunjuk pelaksanaan tugas supaya dalam pelaksanaan Coktas bisa maksimal. Tiap tim menerima 10 data untuk sampling pelaksanaan coktas. Untuk mendukung laporan  harus bertemu dengan nama atau pihak terkait, kemudian membuat laporan dilampiri foto pelaksanaan kegiatan coktas. "Alhamdulillah pelaksanaan coktas KPU Kota Semarang selesai dalam satu hari sehingga langsung bisa melaporkan hasilnya sesuai target" kata Ahmad Zaini (Anggota KPU Kota Semarang) Lebih jelas Ahmad Zaini menjelaskan bahwa KPU Kota Semarang dan KPU se-Indonesia menerima data dari Kemendagri berkaitan dengan data pemilih meninggal. Data tersebut setelah diiteliti, pada  beberapa tempat ditemukan data meninggal, namun ternyata orangnya masih hidup.  KPU Kota Semarang menerima perintah dari KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan coklit terbatas.  "Hasil coktas kami laporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah Kamis 30 Juni 2022".

KPU dan Kesbangpol Bersinergi Untuk Sosialisasi Pemilu 2024 #TemanPemilih Tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah dimulai sejak diluncurkan 14 Juni 2022. KPU Kota Semarang perlu membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait demi suksesnya gelaran pemilu 2024 di Kota Semarang. Salah satunya adalah sinergi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Selasa Siang (28/6) Ketua,  Anggota, Sekretaris KPU Kota Semarang melaksanakan audiensi dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Henry Casandra Gultom dan rombongan diterima oleh Sapto Adi Sugihartono (Kepala) beserta Joko Hartono (sekretaris)  dan staf Kesbangpol Kota Semarang. “Demi suksesnya pemilu di Kota Semarang, KPU harus menjalin sinergi kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan salah satunya adalah Kesbangpol. "Maksud kami adalah untuk silaturahmi menyiapkan semua hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024” kata Henry Casandra. Sapto Adi menyambut baik dan sudah seharusnya Kesbangpol bekerjasama dengan KPU dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu. Ketua KPU mengatakan bahwa tahapan paling dekat adalah pendaftaran partai politik serta verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. KPU penting berkomunikasi dengan badan kesbangpol terkait partai politik yang sudah berkomunikasi dengan kesbangpol untuk bersiap mendaftarkan partainya ke KPU RI. “Pendaftaran partai politik terpusat di KPU RI, namun untuk sosialisasi di tingkatan Kota Semarang tetap harus disiapkan dengan baik” tegas Henry. “Secara ada empat pilar untuk mensukseskan pemilu 2024 yaitu Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Masyarakat. Satu dengan yang lainnya harus mendukung supaya pemilu bisa berjalan dengan baik sesuai azas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas” tegas Sapto. Lebih lanjut Sapto Adi menegaskan pentingnya KPU dan Kesbangpol serta penyelenggara pemilu untuk membuat rencana aksi tertulis dan target capaian pelaksanaan pemilu 2024 antara lain peningkatan partisipasi, sukses tergelarnya pemilu luber jurdil aman lancar dan sukses serta terpilihnya pemimpin yang amanah. Beberapa hal lain yang menjadi materi bahasan dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja kepala badan kesbangpol Kota Semarang antara lain anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2024, pembentukan badab adhock, dukungan pemerintah khususnya sumber daya manusia di tingkatan kecamatan dan kelurahan, serta bagaimana merumuskan sosialisasi kepada warga di Kota Semarang. Joko Hartono (sekretaris badan kesbangpol) mengatakan pentingnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada beragam elemen dan segmentasi masyarakat sesuai segmentasi. “Pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sangat penting demi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang, hal tersebut memerlukan peran dari semua pihak” tegas Joko Hartono. Lebih rinci KPU dan Kesbangpol akan membuat kegiatan untuk mensosialisasikan pemilu antara lain gelaran lomba film pendek, komik kepemiluan, desain grafis, serta cerdas cermat dan even-even lain untuk mensosialisasikan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Eksistensi nilai-nilai demokrasi menuju penyelenggaraan pemilu serentak 2024 Henry Cassandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) menjadi pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Acara Dialog Kebangsaan ini berlangsung secara virtual melalui zoom meeting pada Senin pagi (27/6). Tema yang diangkat pada acara Dialog Kebangsaan ini yaitu Eksistensi nilai-nilai demokrasi menuju penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Dalam acara yang berlangsung dari pagi hingga sinag ini pun turut pula dihadiri oleh Kahfi Adlan Hafiz (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi/PERLUDEM), Dr. Sos. Dra. Fitriyani, M.A. (Dosen FISIP Universitas Diponegoro), Alfan Maulana Akbar (Presiden BEM Universitas Jendral Soedirman), Ichwan Nugraha Budjang (Ketua BEM Universitas Diponegoro) yang ditunjuk pula sebagai pembicara acara tersebut. Henry Cassandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) dalam acara tersebut menyampaikan satu suara sangat penting dalam pesta demokrasi karena menentukan nasib bangsa, masyarakat juga diri sendiri dan keluarga selama 5 (lima) tahun ke depan.

KPU RI resmi luncurkan situs Sistem Informasi Partai Politik    KPU Kota Semarang Jumat siang (24/6) mengikuti peluncuran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk pemilu serentak tahun 2024. Komisioner KPU, Sekretaris dan Kasubah serta staf KPU Kota Semarang menyimak proses peluncuran yang ditayangkan melalui kanal youtube KPU Republik Indonesia. Idham Khalik (Komisioner KPU RI) mengatakan bahwa KPU sudah meluncurkan tahapan pemilu dan yang terdekat adalah pendaftaran partai politik yang akan berlangsung selama 135 hari dan akan dimulia pada 29 Juli sampai 13 desember 2022 dan akan ditetapkan pada 14 Desember 2022 sesuai UU no 7 tahun 2017. Bahwa proses pendaftaran dan verifikasi  partai politik dilaksanakan selama empat bulan, diawali dengan 18 bulan jelang pelaksanaan pemungutan suara dan ditetapkan sebagai peserta pemilu 14 bulan jelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pendaftaran partai politik akan dilaksanakan pada 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus tahun 2022. Selama 14 hari KPU akan membuka pendaftaran partai politik. Calon peserta politik harus mendaftar dengan dokumen persyaratan yang lengkap pada masa pendaftaran dan dilakukan secara sentral di tingkat nasional oleh pimpinan partai politik nasional. "Pada kesempatan ini kami menjadi penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hari ini pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, kami akan mulai membuka akses mengenai Sipol," tegas Idham Holik. Lebih lanjut Idham mengatakan bahwa Sipol ini merupakan kewenangan atributif KPU yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.  “Bahwa kami diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan, pendaftaran dan verifikasi partai politik," ucap Idham. Sipol merupakan alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nantinya, parpol peserta Pemilu 2024 diwajibkan mengunggah sejumlah data melalui Sipol. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi terkait data-data tersebut. Yang pertama profil partai politik. Yang kedua, keanggotaan partai politik, Ketiga, kepengurusan partai politik. Keempat kantor tetap partai politik. Terkait verifikasi partai politik dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode verifikasi administrasi, kedua metode verifikasi faktual," ujar Idham. KPU Kota Semarang sudah menyiapkan Helpdesk terkait pendaftaran partai politik dan sudah menyusun SOP pelayanan bagi partai politik yang datang dan konsultasi di kantor KPU Kota Semarang. Partai politik yang hendak memanfaatkan helpdesk, bisa bersurat kepada KPU Kota Semarang dan kemudian akan dijadwalkan sesuai SOP pelayanan helpdesk KPU Kota Semarang. Pentingnya Sipol adalah pemeliharaan data informasi partai politik untuk melayani masyarakat dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008.