Berita Terkini

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Penelitian SDM KPU Kota Semarang

Penandatanganan Kontrak Kerjasama Penelitian SDM KPU Kota Semarang #TemanPemilih KPU Kota Semarang bersama tiga perguruan tinggi Kota Semarang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama terkait penelitian sumberdaya manusia KPU Kota Semarang. Tiga kampus yang  bekerjasama dengan KPU Kota Semarang yaitu UIN Walisongo, Universitas PGRI Semarang dan Universitas Tujuhbelas Agustus.  Hadir pada acara yang berlangsung di Aula KPU Kota Semarang, Jl Pemuda 175 Semarang, Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris KPU Kota Semarang, Kasubag TPH dan staf serta perwakilan dari tiga perguruan tinggi. Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang) memandu jalannya acara penandatanganan kerjasama riset terkait pemilihan di Kota Semarang.  Henry casandra Gultom  berterimakasih kepada perwakilan perguruan tinggi telah mau bekerjasama dengan KPU.“Kita memastikan bahwa riset yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik termasuk bagaimana mekanisme penulisan dan pelaporan”, kata Nanda. Novi Maria Ulfah (anggota KPU Kota Semarang) menerangkan lebih jelas teknis pelaksanaan riset. “Tema penelitian, pembagian waktu pelaksanaann penelitian dan ketentuan- ketentuan komisi pemilihan umum termasuk ketentuan penulisan” Usai penandatanganan kerjasama, peserta berdiskusi dan sharing dimaksudkan agar kedepan pelaksanaan riset lebih mudah.

Biro SDM KPU RI Bagian Pengembangan Karier Pegawai sowan ke KPU Kota Semarang

Biro SDM KPU RI Bagian Pengembangan Karier Pegawai sowan ke KPU Kota Semarang #TemanPemilih, Selasa (17/5)  KPU kota semarang menerima kunjungan dr Biro SDM KPU RI Bagian Pengembangan Karier Pegawai ( syaiful bachri, meida kamalia, daffa aria wiradana)  Dalam kunjungan tersebut membahas mengenai jabatan fungsional tertentu yaitu arsiparis, tata kelola pemilu, analis hukum, analis pengelola keuangan APBN, pranata keuangan serta pranata komputer) Sementara itu sebagai masukan untuk surat KGB perlu diarsip sebagai bukti pengadministrasian kepegawaian.

Tahapan Pemilu Semakin Dekat, KPU Lakukan Evaluasi pada Kelurahan Partisipasi Rendah

Tahapan Pemilu Semakin Dekat, KPU Lakukan Evaluasi pada Kelurahan Partisipasi Rendah #TemanPemilih Jelang pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, KPU Kota Semarang semakin giat melakukan sosialisasi. Juni 2022 ini, KPU menyasar 8 kelurahan pada 8 kecamatan yang masuk kategori partisipasi rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Henry Casandra Gultom saat membuka rapat koordinasi persiapan sosialisasi evaluasi pada kelurahan dengan partisipasi rendah pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Rapat koordinasi berlangsung secara daring, mengundang 8 kelurahan, kecamatan dan stake holder terkait Rabu (18/5).  Tampak hadir, Ketua KPU Kota Semarang dan Anggota KPU Kota Semarang, perwakilan dari kecamatan Semarang Tengah, lurah atau perwakilan dari kelurahan Kauman, Kebon Agung, Gebangsari, Gayamsari, Randugarut dan undangan lain. “KPU terus melakukan evaluasi dan mitigasi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab masih rendahnya partisipasi pada kelurahan tertentu. Harapannya bisa meningkatkan partisipasi dan menemukan solusi pada permasalahan yang ada, sehingga pemilu 2024 ada peningkatan angka partisipan” tegas Nanda Gultom. Novi Maria Ulfah (Anggota KPU divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat) mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan pada 8 kelurahan adalah bagian dari sukses pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024. “Salah satu yang perlu dipersiapkan dalam waktu dekat adalah sebentar lagi KPU akan melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dan pembentukan badan ad hock dengan masa kerja lebih dari satu tahun, butuh sosialisasi yang matang” katanya. Perwakilan dari kelurahan mengatakan bahwa sosialisasi bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Beberapa kelurahan perlu menyesuaikan waktu dan merubah jadwal sosialisasi pada malam hari menyesuaikan dengan calon peserta yang memiliki waktu lebih banyak pada malam hari. Tiga kelurahan menyesuaikan waktu pelaksanaan pada malam hari diantaranya adalah kelurahan Randugarut Kebonagung, dan Gebangsari.  Sosialisasi di kelurahan mengundang penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama,  karang taruna, penggerak PKK, dan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Beberapa kelurahan mengatakan penyebab partisipasi rendah karena ada daftar pemilih yang masih beralamat dan ber KTP di wilayah kelurahan, namun sudah berdomisili di daerah lain. Dari sosialisasi ini, diharapkan pemilu 2024 tingkat partisipasi masyarakat meningkat dan pemilu berlangsung  sukses lancar dan aman.

Momentum Halal Bihalal  Keluarga KPU Kota Semarang

Momentum Halal Bihalal  Keluarga KPU Kota Semarang Kamis siang, keluarga besar KPU Kota Semarang melaksanakan halal bihalal. Agenda berlangsung di Lakers Resto BSB.  Hari Soesilo (Sekretaris KPU) mengatakan,  “Halal bihalal ini sebagai sarana harmonisasi antara komisioner dengan sekretariat yang harapannya akan membawa kita sampai sukses melaksanakan pemilu 2024” tegas Hari Soesilo. Harsoes (sapaan akrab Sekretaris KPU Kota Semarang) menegaskan bahwa halal bihalal sebagai momentum mempererat hubungan antar individu, tanpa melupakan etika. Semua bermuara pada suksesnya semua tahapan pelaksanaan pemilu  2024.  “Sukses pemilu harga mati, koordinasi yang baik, kerjasama yang harmonis antar individu sangat menentukan keberhasilan KPU Kota Semarang dalam bekerja mensukseskan tiap tahapan” katanya. Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) pada sambutannya mengatakan bahwa hikmah halal bihalal keluarga besar KPU Kota Semarang adalah membangun kehangatan antara komisioner dan sekretariat.  “Meminta maaf dan memberikan maaf demi membangun harmonisasi dengan maksud bahwa setiap tahapan dan pekerjaan bisa berjalan dengan sangat baik” tegas Nanda Gultom. Nanda Gultom menjelaskan bahwa Halal bihalal bisa dimaknai sebagai rekontruksi atau rekoordinasi. Sebagai peninggalan sejarah dari Presiden Soekarno yang khas Indonesia.Bisa menyatukan seluruh elemen dalam kerangka Islam. Halal bihalal begitu lekat dengan bangsa Indonesia  semenjak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sejarah mencatat, tahun 1946, di pertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno mengundang KH Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) ke Istana Negara. KH Abdul Wahab Chasbullah dimintai pendapat oleh Presiden Soekarno ihwal cara mengatasi situasi politik Indonesia. KH Abdul Wahab Chasbullah memberi saran kepada Bung Karno untuk menghelat sebuah acara silaturahim. Berdasarkan masukan KH Abdul Wahab Chasbullah itulah kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara menghadiri silaturahim yang diberi nama halal bihalal. “Harapan kita dalam forum silaturahim ini  memberikan masukan maaf dan koreksi dalam bekerja, kita mendapat amanah mengawal suara rakyat untuk menjadikan pemimpin yang bermanfaat bagi masyarakat” pungkas Nanda.

KPU Kota Semarang dan UPGRIS Jalin Kerjasama

KPU Kota Semarang dan UPGRIS Jalin Kerjasama #TemanPemilih KPU Kota Semarang bersama rektor universitas PGRI Semarang menandatangani MOU kerjasama antara KPU dengan kampus di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan Sumber Daya Manusia serta pengabdian masyarakat. Penandatanganan disaksikan komisioner dan sekretaris KPU Kota Semarang, wakil rektor,  dekan serta kepala pusat kajian UPGRIS di Ruang Seminar Universitas PGRI Semarang. Rabu (27/4). Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) mengatakan bahwa untuk menyiapkan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, KPU berupaya menggandeng kampus untuk  melakukan persiapan yang lebih matang dan berkaitan dengan proses demokrasi yang ada di Kota Semarang. Termasuk melakukan kerjasama dibidang pengembangan sumberdaya manusia/ SDM yang tentunya diharapkan mampu meningkatkan perbaikan proses demokrasi. Bagaimana demokrasi di Kota Semarang dikaji dan diteliti dari sudut pandang keilmuan. Mengingat pemilu dan pemilihan serentak 2024 merupakan sejarah dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia. Lebih lanjut, Nanda Gultom mengatakan,“Kerjasama dengan kampus melibatkan cendekiawan kampus pasti akan memberikan khasanah keilmuan tentang demokrasi, secara nasional, KPU RI mengkonsep kerjasama tentang magang di Tempat Pemungutan Suara bagi mahasiswa” Kedepan akan  Ada magang di TPS  ada 7500 orang magang di TPS dan belum lagi program magang di kelurahan dan kecamatan.”KPU Republik Indonesia sedang mengkaji  bagaimana mahasiswa magang di TPS, PPS, PPK di kecamatan dan itu pasti akan sangat bermanfaat bagi demokrasi  Indonesia” Bak gayung bersambut, Dr Muhdi SH M Hum, rektor UPGRIS menyambut baik jalinan kerjasama KPU Kota Semarang. Hubungan yang harmonis antara KPU Kota Semarang dengan kampus untuk bekerjasama melakukan pengembangan demokrasi. “Semoga kedepan bisa terus berjalan dengan baik dan memberikan hal dan manfaat positif bagi masyarakat sangat penting bagi bangsa ini yang akan memberikan manfaat bukan hanya lembaga tapi juga bagi bangsa Indonesia” tegas Muhdi. Atas nama rektor berterima kasih atas dipilih sebagai universitas menjadi mitra yang baik sesuai dengan apa yang ada dalam MOU. Menurutnya juga, ini Kesempatan untuk belajar dan media mengenalkan mahasiswa dalam pemahaman dan pengertian demokrasi. UPGRIS dengan mahasiswa 13 000 ,dosen sejumlah 350 dan 112 doktor cukup mumpuni untuk melakukan penelitian. Semoga bangsa ini pada pemilu yang akan datang mendapatkan pemimpin yang baik dan mampu memajukan bangsa ini dan fasilitatornya adalah KPU.

Rapat Koordinasi Anggaran Hibah Pilkada 2024

Rapat Koordinasi Anggaran Hibah Pilkada 2024 KPU Kota Semarang mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Proposal Anggaran Hibah yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu untuk Pilkada tahun 2024. Rapat diselengarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang  berlangsung di ruang rapat dan dihadiri oleh perwakilan dari KPU, Bawaslu,  BPKAD, Inspektorat, Kesbangpol, Bagian Hukum, Bappeda dan BPKPD dan undangan terkait. Rapat dipimpin oleh Joko Hartono (Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang). Dari KPU, hadir Hary Soesilo (Sekretaris KPU Kota semarang) Rahadi Wijaya (Kasubag rendatin) dan Weny Diah Astuti (Kasubag KUL). Joko Hartono,  meminta kepada KPU maupun Bawaslu untuk menyampaikan rincian anggaran, jika situasi masih pandemi covid-19 dan jika situasinya sudah normal. “Anggaran yang diajukan termasuk didalamnya untuk APD dan situasi pandemi," terang Hari Soesilo, Kesbangpol Kota semarang langsung meminta peserta rapat memberikan tanggapan rapat bersama penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kota Semarang  serta, membahas persiapan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Joko Hartono menjelaskan bahwa sesuai proposal yang diajukan KPU dan Bawaslu,  kepada pemerintah Kota Semarang, Walikota sudah mendisposisikan kepada kesbangpol untuk mengkaji sesuai permendagri 54 tahun  2019, bahwa  tahapan selanjutnya adalah antara KPU dan Bawaslu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.  “Untuk diadakan verifikasi dan penelusuran sesuai kebutuhan dan standar harga yang berlaku.  Maka kami minta KPU dan Bawaslu memaparkan rencana kegiatan dan anggaran kepada Pembantu TAPD yang hasilnya akan dibahas di TAPD” Untuk tahun 2023 KPU mengajukan senilai 49 milyar dan Bawaslu Kota Semarang  anggaran tahun 2023 sebesar 500 juta, sedang untuk tahun 2024 Bawaslu belum mengajukan anggaran, maka sesuai kesepakatan TAPD meminta KPU dan Bawaslu memisahkan anggaran untuk kondisi normal dan anggaran kondisi pandemi covid-19. Pemisahan anggaran untuk acuan Pilkada 2024 yang nantinya akan diputuskan oleh TAPD Kota Semarang.