Berita Terkini

Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 Rabu (9/3) KPU Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi Membahas Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 atas undangan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang. Rapat berlangsung di ruang rapat bagian hukum sekretariat daerah Kota Semarang. Hadir dalam rapat, Kadin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadin Komunikasi Informasi dan Persandian, Kadin Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kadin Kesehatan, Kadin Pendidikan, Kadin Tenaga Kerja, Kadin Pemakaman dan Permukiman, Kadin Pekerjaan Umum, Kadin Penataan Ruang, Kadin Kepemudaan dan Olahraga, Kadin Lingkungan Hidup, Direktur RSUD Kota Semarang, Kepala Set. DPRD, Kepala Kementerian Agama, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala PLN Regional Jawa Tengah Perwakilan Kota Semarang, Kepala Bagian Hukum Setda, Ketua KPU Kota Semarang yang diwakili oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo. Disampaikan dalam rapat tersebut tentang permohonan pengisian kuesioner yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah kepada Bagian Hukum Setda Kota Semarang, untuk kemudian diisi oleh instansi terkait beserta data dukungnya. Tidak semua poin kuesioner harus diisi oleh Instansi yang hadir, tetapi hanya poin-poin yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Instansi yang hadir. Pengumpulan kuesioner paling lambat 14 Maret 2022 untuk kemudian dinilai oleh Kanwil Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah.

PAW Dua Anggota DPRD Kota Semarang Rabu, 9 Maret 2022 KPU Kota Semarang menggelar rapat pleno persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Semarang. Rapat Pleno berlangsung di Aula KPU Kota Semarang Jalan Pemuda 175. Rapat dipimpin langsung oleh ketua KPU Kota Semarang,  Henry Casandra Gultom dan diikuti seluruh komisioner, sekretaris serta seluruh kasubag. Hasil rapat pleno, komisioner KPU Kota Semarang menandatangani dua berita acara yaitu berita Berita Acara Nomor : 18/PY.03.1-BA/3374/2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari PDI-Perjuangan mewakili daerah pemilihan 4 (empat) peringkat suara sah 2 (dua) atas nama Sdri Nungki Sundari, S.E. adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 4 (empat) atas nama Sdr. Yosi Yonardo G.R.P., S.E dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Semarang. Kemudian berita acara kedua adalah Berita Acara Nomor : 19/PY.03.1-BA/3374/2022 bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan 5 (lima) peringkat suara sah 1 (satu) atas nama Sdr (alm) H. Wiwin Subiyono  adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdr. Agung Pratiyno, S.E.Akt., M.M. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kota Semarang. Rapat pleno dilaksanakan berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor B/361/170/III/2022 dan Nomor B/362/170/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 Perihal Permohonan Nama Calon Pengganti Antarwaktu, serta surat dari  Pimpinan DPC Partai  Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Nomor 618/EX/DPC-3374/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Pergantian Antarwaktu dan Surat Pimpinan DPC Partai Demokrat Nomor 063/DPC.PD/SMG/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Usulan Penggantian Antarwaktu (PAW) DPRD Kota Semarang. Setelah pleno ini, maka hasilnya akan diserahkan ke pimpinan DPRD Kota Semarang, yang nantinya ditindaklanjuti oleh DPRD dengan mengajukan pengusulan ke Gubernur Jawa Tengah melalui Walikota Semarang. Kemudian Gubernur Jawa Tengah akan menerbitkan SK untuk melakukan pergantian dan pelantikan. Dari SK itu, maka DPRD melakukan paripurna untuk mengesahkan anggota PAW. Dalam PAW ini KPU sesuai regulasi menyiapkan dokumen-dokumennya.(Didin)

Upaya Mitigasi Partisipasi Pemilih di Kelurahan Pleburan Dari 10 kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Pleburan paling sedikit angka partisipasi pemilihnya. Pada pilwakot 2020, Kelurahan Pleburan mencapai  59,34 %. Hal tersebut  menjadi perhatian dan tanggung jawab moral bagi  penyelenggara,  pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi pada pemilu yang akan datang.  Hal tersebut disampaikan Fatori Adi SE(Kepala Kelurahan Pleburan) saat memberikan sambutan di forum evaluasi sosialisasi pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 dengan tingkat partisipasi rendah, Selasa (8/3). Menurut Fatori Adi beberapa faktor yang menjadi alasan karena adanya pelebaran jalan, ada satu wilayah dengan  70 pemilih yang hadir di TPS hanya dua, ditambah lagi banyak warga yang ber-KTP dan alamat di Kelurahan Pleburan namun domisili di tempat lain. Alasan lain yaitu terkait domisili karena alasan zonasi sekolah agar memudahkan di dalam proses pendidikan putra-putrinya. “Saya berharap agar kedepan semakin baik dan partisipasi pada pemilu selanjutnya semakin meningkat” tegasnya. Forum evaluasi dihadiri oleh  elemen pemerintah kelurahan Pleburan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW. Menghadirkan narasumber Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) dan Muhammad Amin (Ketua Bawaslu Kota Semarang). Evaluasi dipandu oleh Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang).  Paparan pertama oleh Muhammad Amin menyampaikan materi evaluasi kelurahan dengan partisipasi rendah. Pemilu adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Evaluasi sebagai salah satu progres demokrasi.  “ KPU dan Bawaslu berpadu untuk melaksanakan pemilihan, dari pemilihan yang dilaksanakan itulah menghasilkan pemimpin yang saat ini tengah menjabat” katanya. Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan Pemilu kepala daerah pada 27 November 2024. Inti dari pemilu adalah partisipasi, mengapa partisipasi bisa rendah bahkan dibawah target partisipasi Kota Semarang. "Gagasan dari KPU Kota Semarang  luar biasa, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana meningkatkan partisipasi yang lebih tinggi pada pemilu 2024 adalah tugas bersama. Sinergitas antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu sebagaimana tertera dalam UU no 7 tahun 2017 terkait sosialisasi. Wajib mensosialisasikan kepada masyarakat", kata Amin. Henry Casandra Gultom saat memaparkan materi, bertanya kepada segenap hadirin, siapkah mensukseskan pemilu 2024, serentak hadirin menjawab siap. Tantangan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintahan Kelurahan Pleburan untuk mensukseskan dan meningkatkan partisipasi warganya. Target nasional sebesar 77,5 persen sementara angka partisipan di wilayah pleburan 59,34 % kenapa demikian, penyebabnya antara lain adalah karena banyaknya pendatang mahasiswa kost, minim informasi pemilu, adanya pandemi, apolitis dimana menggunakan hak pilih atau tidak sama saja. Langkah strategis KPU menurut Henry Casandra Gultom adalah melalui edukasi pendidikan pemilih, sosialisasi secara berjenjang mengenai informasi kepemiluan yang masif dan partisipasi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan tahapan kepemiluan (menjadi penyelenggara pemilu). Pada sesi diskusi muncul pertanyaan dari beberapa ketua RW di Pleburan, antara lain langkah apa saja yang akan diambil KPU, wewenang penyelenggara pemilu pada waktu pemungutan suara, dan bagaimana pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang lebih akurat utamanya di wilayah Pleburan. Henry Casandra Gultom menyampaikan bahwa evaluasi kepada kelurahan-kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah menjadi upaya KPU Kota Semarang melakukan mitigasi masalah lebih awal terkait problematika yang muncul di Kota Semarang. Harapanya adalah Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 bisa terlaksana aman sukses lancar, khususnya di Kota Semarang. (Didin)

Kunjungan Biro Teknis KPU RI Terkait Pelaksanaan DP3 Demi mematangkan progres program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) sekretariat  KPU RI berkoordinasi dengan KPU di daerah. Senin (7/3) Rahmat Setiawan Tonidaya didampingi beberapa Kasubbag dari Biro Teknis Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI berkunjung ke KPU Kota Semarang. Berkoordinasi terkait pelaksanaan program DP3, sejauh mana progres pelaksanaan di Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. KPU RI dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum menginisiasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). KPU Republik Indonesia meresmikan pengenalan program DP3 melalui kegiatan Soft Launching bertema "Dari Desa Untuk Indonesia" yang digelar secara luring, Jakarta beberapa waktu lalu. Ilham Saputra (ketua KPU RI) mengatakan, Pentingnya program DP3 ini untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam berdemokrasi khususnya sampai ke level desa. Meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan serta kuantitas partisipasi pemilih di Indonesia maka KPU RI menginisiasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya mendorong masyarakat menjadi pemilih yang mandiri, cerdas, dan bertanggung jawab sehingga tumbuh kesadaran dalam bernegara mendorong warga masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu dan pemilihan. Pada tahun 2021 diawali di 68 lokus, 1 lokus terdiri dari 25 peserta tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan desain 4 tahap, tahap 1 tahun 2021 untuk tingkatkan pengetahuan dan demokrasi dan pemahaman arti penting Pemilu dan Pemilihan.  Pada tahun 2022 tujuan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran politik masyarakat, tahap 3 tahun 2023 dengan tujuan membangun kesukarelaan berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu dan Pemilihan, keempat dilaksanakan 2024 dengan tujuan mewujudkan iklim demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Yang ingin dicapai dari program ini ialah membangun kesadaran politik, mengedukasi masyarakat, menghindarkan masyarakat pada politik uang, meningkatkan kualitas partisipasi, dan membentuk kader-kader terkait penyelenggara ad hoc. Koordinasi terkait DP3 di KPU Kota Semarang diterima oleh Komisioner KPU Kota Semarang dan Sekretaris. Beberapa hal yang didiskusikan antara lain mengenai persiapan dan teknis penyelenggaraan program DP3. Hari Soesilo (Sekretaris KPU Kota Semarang) mengatakan bahwa kunjungan dan koordinasi terkait pelaksanaan DP3 tahun 2022 menunggu arahan dari KPU RI. (Didin)

Laporan SPIP Bulan Februari 2022 KPU Kota Semarang melaksanakan rapat pleno rutin SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Bulan Februari tahun 2022, pada Jumat (4/3). Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris dan seluruh Kasubag di Sekretariat KPU kota Semarang. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom. Kemudian Laporan SPIP Bulan Februari tahun 2022 disampaikan oleh Kasubag Hukum, Riza Setiawan, bahwa seluruh satgas SPIP KPU Kota Semarang telah mengumpulkan data dukungnya, baik kepegawaian, keuangan, pengadaan, BMN dan persediaan, perjalanan dinas, dsb. Setelah disampaikan dalam rapat, disepakati bahwa data dukung SPIP Bulan Februari tahun 2022 telah siap, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo dan Anggota KPU Kota Semarang Divisi Hukum, Suyanto. Setelah disahkan, segera dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 4 Maret 2022.

Antisipasi Penyebaran Omicron, KPU Kota Semarang Lakukan Swab Antisipasi Penyebaran Omicron, KPU Kota Semarang Lakukan SwabAntisipasi Penyebaran Omicron, KPU Kota Semarang Lakukan SwabAntisipasi Penyebaran Omicron, KPU Kota Semarang Lakukan SwabAntisipasi Penyebaran Omicron, KPU Kota Semarang Lakukan Swab Meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicorn di Kota Semarang harus disikapi dengan waspada. Untuk kesehatan dan keselamatan keluarga dan masyarakat agar tidak tertular covid 19,  KPU Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan swab antigen tracing Covid-19. Selasa (1/3) Komisioner, Sekretaris, staf sekretariat KPU Kota Semarang, tenaga kebersihan menjalani swab di kantor sekretariat KPU jalan Pemuda 175 Semarang. Hari Soesilo saat memimpin apel mengatakan, selain sebagai antisipasi, swab antigen ini dilakukan mengingat peningkatan kasus omicron di Kota Semarang meningkat. Hari Soesilo menegaskan bahwa upaya yang dilaksanakan saat ini adalah untuk memastikan bahwa semua pegawai KPU Kota Semarang harus aman dan bebas dari virus Covid-19. Artinya, ketika diketahui ada yang positif, bisa segera diambil tindakan lebih lanjut seperti isoman maupun isolasi di tempat yang telah ditentukan pemerintah. Sehingga tidak mengganggu aktivitas dinas. “Swab ini juga dilakukan karena dalam seminggu ini ada tiga orang staf yang kondisinya kurang sehat dan guna mengantisipasi kemungkinan penyebaran omicron, maka dilakukan PCR secara masal,” ungkapnya. Sembari menunggu hasil tes swab, aktivitas perkantoran di KPU  berjalan seperti biasa dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Harsoes juga menghimbau agar seluruh pegawai KPU Kota Semarang untuk memperketat protokol kesehatan, dengan selalu menggunakan handsanitizer atau sabun, wajib memakai masker saat bekerja, dan menjalani sosial distancing dengan tidak berkerumun. Hasil Swab Antigen menunjukan bahwa semua yang swab hasilnya negatif. Harapan bersama bahwa sampai pelaksanaan pemilu serentak 2024 berjalan tahapannya,  semua pegawai tidak ada yang terkonfirmasi atau yang positif covid 19 sehingga bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. (Didin)