Berita Terkini

Sabet Juara III Catur dalam POR Pasek Sejateng.   KPU Kota Semarang menyabet juara III untuk cabang olahraga catur. Laga ini digelar oleh Paguyuban sekretaris (Pasek) Komisi Pemilihan Umun  seJawa Tengah yang disebut dengan Pekan Olahraga (POR) Pasek 2022, Sabtu (29/1).   Sekretariat KPU Kota Semarang turut serta dalam POR pasek yang dipimpin oleh Hari Soesilo. "Kami tim KPU Kota Semarang turut memeriahkan POR Pasek 2022 di KPU Kota Salatiga meskipun tidak pada semua cabang olahraga yang dipertandingkan"   KPU Kota Semarang ikut dalam cabang olahraga catur. Tiga perwakilan KPU Kota Semarang yaitu Adi ( Kasubag) , Didin, dan Akmal ( Staf) menyabet juara tiga lomba catur POR Pasek 2022.   Saemuri, Ketua KPU Kota Salatiga pada sambutannya menyampaikan selamat datang kepada sekretariat KPU se Jawa Tengah dan berharap bahwa melalui POR Pasek, terjalin hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara sekretariat KPU se Jawa Tengah."Saling mendukung antar satker KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah demi bisa mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang"   Sujadi (Ketua Paguyuban Sekretaris KPU se Jawa Tengah) mengatakan, POR Pasek adalah ajang silaturahmi dan juga mempererat hubungan kerja agar terciptanya kesamaan visi dan misi untuk suksesnya semua program KPU."Acara pasek, kali ini demi untuk melakukan koordinasi sekaligus silaturahmi dan bergembira bersama, supaya tercipta komunikasi antara sekretariat KPU se Jawa tengah, karena sukses tidaknya program KPU dan pemilihan, tergantung kepada kinerja sekretariat berpadu dengan kinerja komisioner"katanya.   Selain pesta olahraga, sekretariat KPU se Jawa Tengah hadir membawa makanan khas daerahnya, sehingga meja meja yang digelar di halaman kantor KPU Kota Salatiga penuh dengan beragam jenis makanan khas daerah se Jawa Tengah. (Didin)  

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 Opini  wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan yang baik sesuai akuntansi pemerintahan menjadi tujuan sekterariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota SeJawa Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Lestariningsih, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah. Saat membuka acara  Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, Selasa 25 Januari 2022. Kepada Sekretaris, Bendahara, Operator SIMAK, Operator Saiba KPU Kabupaten Kota Se Jawa Tengah, Tari (sapaan akrab Sri Lestariningsih) meminta untuk menyiapkan data yang diperlukan dalam rekonsiliasi sebaik-baiknya.  “Semoga kegiatan rekonsiliasi dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik dan lebih berkualitas dan memperhatikan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah pusat, kecakapan  pengungkapan informasi kepatuhan terhadap peraturan dan  efektifitas pengendalian internal sehingga KPU bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian” Lebih lanjut Tari mengingatkan bahwa mempertahankan opini WTP itu lebih berat daripada ketika meraihnya. Hari Soesilo (Sekretaris), Ayu Karlina (bendahara), Dian Nada dan Endah Retno Hapsari (operator) mengikuti rekonsiliasi dan menyimak setiap pemaparan dari KPU juga dari Biro Keuangan atau BMN KPU RI. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau barang mempunyai tugas menyusun laporan keuangan negara, kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Kota Se Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat satker,  berupa laporan realisasi anggaran neraca, laporan operasional, laporan perubahan equitas dan catatan atas keuangan. Tari menegaskan tujuan rekonsiliasi ini adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas penyajian data hasil inventarisasi dan penilaian keuangan maupun laporan barang.  “Melalui rekonsiliasi ini kita bisa mengetahui kendala apa saja yang muncul selama menyusun laporan keuangan,  sebagai sarana untuk mencocokan dan kesesesuaian antara data keuangan dan barang milik negara,  sehingga penyusunan laporan yang dapat dilakukan, bisa lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan” jelas Tari. Rekonsiliasi berlangsung selama dua hari yaitu pada 25-26 Januari 2022, sesuai dengan surat sekjen KPU RI nomor 133  tahun 17 Januari 2022 tentang jadwal rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan tahun 2021.  Rekonsiliasi dipandu oleh Dodo Yulianto, secara bergantian setiap satker KPU Kabupaten Kota. Biro keuangan dan BMN KPU RI yang hadir melalui zoomeeting, menyimak laporan yang disajikan oleh KPU kabupaten atau kota. (Didin)

Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serta Antisipasinya  Tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 semakin dekat, penyelenggara dituntut untuk memiliki kecakapan, kemampuan dan persiapan memadai. Hal ini untuk persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 agar berlangsung lancar, aman, sukses dan tanpa ekses.  KPU Kota Semarang menyelenggarakan Virtual Election Short Course Batch 3 sesi ke lima dengan materi penyelesaian pelanggaran pemilu dan pemilihan serta antisipasinya.  Narasumber sesi ini adalah Suyanto (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Semarang).  “VESC 3 sesi 5 ini memberikan pembelajaran tentang demokrasi dalam kepemiluan, siapapun bisa belajar menjadi penyelenggara lebih banyak dan lebih baik, untuk memahami tahapan dan kegiatan yang akan berlangsung dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024” katanya. Suyanto berharap semoga ilmu bermanfaat dalam pengembangan dan pemanfaatan serta tahapan pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Virtual Election Short Course batch 3 KPU Kota Semarang pada  21 Januari 2022 secara mendalam mengupas pelanggaran pemilu dan antisipasinya.  “Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” jelas Suyanto. Antisipasi yang dilakukan penyelenggara pemilu menurut Suyanto antara lain sumber daya manusia yang memadai, kerjasama baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak terkait (stakeholders), perlu pemahaman yang sama dari penyelenggara dalam menghadapi   sengketa,   mencatat semua kronologi tahapan,  bekerja dengan cermat,  bekerja dengan solid antara komisioner dan sekretariat dengan pembagian tugas yang jelas, anggaran yang cukup.(Didin)

Komisioner KPU Kota Semarang dan Sekretariat Lakukan Vaksin Booster Demi menciptakan keamanan dan rasa nyaman dari kekhawatiran merebaknya kembali covid 19 varian omicron, keluarga besar KPU Kota Semarang melakukan vaksinasi booster, Jumat 21 Januari 2022.  KPU Kota Semarang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang terkait pemberian vaksin untuk komisioner dan sekretariat KPU. Untuk tahap ketiga atau yang dikenal dengan vaksin booster dilaksanakan jumat siang di Sam Poo Kong, Gedung Batu Semarang Barat. Vaksin dosis ketiga COVID-19 atau vaksin booster dinilai dapat meningkatkan atau mengembalikan efektivitas vaksin COVID-19 sebelumnya yang bisa melemah seiring berjalannya waktu. Dengan mendapatkan vaksin booster ini, antibodi tubuh bisa terbentuk kembali sehingga tubuh tetap kuat melawan virus Corona. Dengan pemberian vaksin Booster komisioner dan sekretariat KPU Kota Semarang semakin sehat dan kuat demi mempersiapkan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024. (Didin)

KPU Kota Semarang Mengikuti Launching KPU-CSIRT Jumat (21/1) KPU Kota Semarang mengikuti launching KPU-CSIRT atau Computer Security Incident Response Team melalui zoom meeting yang digelar KPU RI. Komisioner dan kasubag mengikuti di aula KPU Kota Semarang. Acara Launching KPU-CSIRT atau Computer Security Incident Response Team, Jumat 21 Januari 2022. Pelaksanaan di hotel arya duta Jakarta dan virtual di link zoom dan siaran langsung di kanal youtube KPU RI. Hadir langsung,  Ilham Saputra (Ketua KPU RI), Kepala Badan Ciber dan Sandi Negara (Letjen Himsa Siburian), anggota KPU RI, Teguh Prasetyo (DKPP RI), Ketua Partai Politik, Plh Sekjen KPU RI, Inspektur Utama KPU RI, pimpinan LSM dan pegiat pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Se Indonesia. Kepala pusat data dan informasi KPU RI,  Sumaryandono menyampaikan laporan kegiatan,  bahwa CSIRT merupakan kebutuhan utama dalam menghadapi penggunaan teknologi informasi.  “Penggunaan CSIRT sudah berkembang di seluruh dunia, pengguna teknologi informasi  sudah mengutamakan penerapan CSIRT” katanya. Di tingkat nasional CSIRT sudah dibangun pada beberapa kementerian dan KPU salah satunya. CSIRT dalam rangka persiapan ketika KPU menghadapi serangan yang perlu dilakukan respon cepat. “Tugas dan fungsi KPU sangat strategis, berbagai tahapan pelaksanaan pemilu memiliki dampak besar terhadap sistem demokrasi di Indonesia maka KPU menjadi prioritas penerapan CSIRT,  itu sudah selayaknya” tegas  Sumaryandono. KPU mengundang partrai politik nasional maupun lokal,  pemerhati pemilu atau NGO, bawaslu dan DKPP.  Sumaryandono menilai Secara umum persiapan pelaksanaan sudah sesuai harapan dan hari ini bisa dilaksanakan launching oleh BSSN dan KPU. Himsa Siburian  pada sambutannya menyampaikan setidaknya ada dua sifat ancaman satu teknis melalui lapisan, kedua yang menyerang lapisan pertama seperti mall ware dan pencurian data, yang ketiga melalui lapisan kedua yang diserang adalah manusia.  Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi berbanding lurus dengan ancaman. Semakin banyak pengguna teknologi informasi semakin banyak ancaman. “Tugas utama CSIRT adalah supaya jangan sampai serangan teknis mengganggu sistem dan platform yang dibangun KPU” jelas Himsa. Ilham Saputra pada sambutannya menyampaikan bahwa CSIRT bertugas supaya data server jaringan aplikasi data terjamin keamanannya. “Jika tahapan dimulai start bulan juni, maka banyak penerapan penggunaan teknologi informasi seperti  aplikasi teknologi informasi, sistem informasi partai politik, segera digunakan, sidapil, sidalih, sirekap dan situng menjadi sistem informasi dan teknologi yang pasti digunakan pada pemilu 2024” katanya. Ilham bercerita pengalaman KPU pada 2019, bahwa data KPU diretas pada diagram hasil yang menimbulkan kebingunan banyak pihak, merasa bahwa hasil pilihan dimanipulasi.  “Awal-awal rekapitulasi sudah masuk di halaman dan berkat dukungan BSSN bisa mengatasi hacker” kata Ilham. Ilham menegaskan, CSIRT sangat penting bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. KPU RI berusaha mengembangkan sistem kepemiluan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan konfirmasi data dan berita terhadap adanya hoak yang muncul.   “CSIRT berfungsi merespon dan mitigasi adanya insiden ciber sehingga penerapan SPBE pada KPU RI semakin praktis dan efektif, " pungkas Ilham Saputra (Didin)

Rapat Kerja  Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan Hukum dan Pengawasan Tahun 2022 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat kerja penyusunan program kerja dan kegiatan hukum dan pengawasan tahun 2022. Raker berlangsung secara daring pada Kamis siang (20/1).  Hadir KPU Kota Semarang mengikuti raker yaitu Suyanto (Anggota KPU Kota Semarang) beserta Kasubag Hukum dan SDM serta staf divisi Hukum. Rapat yang dipandu oleh Suparman  (Kepala Bagian Hukum dan SDM) Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah.  Pemateri utama adalah Muslim Aisha (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah) yang membidangi Hukum, Pengawasan dan SDM. Salahsatu kegiatan yang menjadi fokus divisi hukum dan pengawasan KPU adalah pembentukan ruang JDIH. Beberapa hal pokok yang dibahas adalah penyusunan regulasi, SOP, menelaah hukum dan advokasi, penyelesaian sengketa sampai pada dokumentasi hukum, serta melakukan pengawasan dan pengendalian internal berupa SPIP rutin.  “Beberapa hal yang menjadi persoalan di tahun 2021 kita inventarisir di awal tahun 2022 sehingga kedepan semua kegiatan terencana dengan baik, dan pada tahun 2022 bisa menyusun program dan penganggaran yang lebih baik” jelas Muslim. Muslim Aisha mengagendakan kegiaran rapat kerja penyusunan keputusan, supervisi dan monitoring serta evaluasi demi penguaatan kapasitas. “Selain raker supervisi, bintek, monitoring  dan evaluasi, kita juga akan melaksanakan bimbingan teknis penyusunan regulasi. Program yang harus dilakukan  jelang tahapan pemilihan serentak tahun 2024 adalah penyusunan keputusan terkait pemilihan gubernur, inventarisasi kebutuhan keputusan untuk tahapan pelaksanaan serta workshop review  terhadap keputusan yang dikeluarkan KPU. Lebih terang Muslim mengatakan bahwa bentuk kegiatan yang di program antara lain Forum Group Discusion (FGD) supervisi monitoring kebutuhan KPU Provinsi dan kabupaten kota serta jajarannya, kajian produk hukum, rapat kerja dengan jajaran terkait. Muslim Aisha juga menyinggung soal pengembangan JDIH dan penyuluhan produk hukum. Diantara yang dimungkinkan adalah pembangunan ruang JDIH, inventarisasi produk hukum, penyuluhan produk hukum dan pengawasan dan pengendalian SPIP. Memberikan arahan bagi KPU kabupaten /kota agar tidak mengalami kendala pelaporan SPIP, untuk intens mengingatkan anggota satgas melalui sekretaris kabupaten/kota sebagai ketua satgas SPIP. Untuk pengelolaan JDIH, memberi masukan untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten sosialisasi serta membuat ruang JDIH. Ditanya soal sejauh mana monitoring dan pengawasan terhadap SPIP dan pentingnya kemampuan auditor dimiliki komisioner KPU, Muslim menjawab bahwa cukup tahu aturan DIPA, program dan anggaran serta pelaporan. “Kita cukup tahu alur keuangan dijalankan seperti apa, tidak sampai ke audit anggaran, jadi tiap bulan ada laporan kegiatan, anggaran dan realisasi bulanan yang kemudian dievaluasi tiap minggu dan bisa meminta laporan rutin” katanya. (Didin)