Berita Terkini

Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tantangan reformasi birokrasi menjadi diskusi KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Se Indonesia bersama jajaran sekretariat KPU se Indonesia pada acara Sosialisasi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 Selasa (2/8). Acara dibuka oleh Ilham Saputra (ketua KPU RI). Pada sambutannya mengatakan bahwa komisioner KPU bisa menjadi contoh reformasi birokrasi yang baik pada jajaran KPU sesuai dengan ketentuan.  Ilham Saputra kala itu memberikan masukan kepada tim reformasi birokrasi di KPU agar bisa mensinkronkan antara reformasi birokrasi dengan tahapan pemilu.  “Bagaimana reformasi dioperasikan dan bagaimana berkorelasi dengan kesuksesan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Karena setiap masa punya tantangan masing-masing,  bagaimana membuat analisa SWAT di lembaga masing-masing” katanya. Selanjutnya Ilham meminta jajaran KPU dari sekarang bisa membuat anailis swat, terkait logistik, pencalonan dan sebagainya, bagaimana reformasi birokrasi berkaitan erat dengan kesuksesan dan kualitas tahapan pemilu. “Reformasi birokrasi bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan. Mari kita dorong bahwa reformasi birokrasi bisa mencapai nilai yang baik dan bisa meningkatkan kualitas demokrasi pada pelaksanaan pemilu tahun 2024” Pemaparan sosialisasi reformasi birokrasi sesuai peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang reformasi birokrasi tahun 2010 sampai tahun 2025. Menjadi narasumber adalah Ummu Nur Hanifah. Memaparkan bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dan setiap lembaga pemerintahan harus melaksanakan sesuai peraturan presiden nomor 81 tahun 2010. Melalui reformasi birokrasi pemerintah mengakselerasi percepatan dalam reformasi birokrasi. Penajaman route maps pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2024 untuk pelaksanaan perubahan dari government  1.0 ke 4.0. Ummu Nur Hanifah menyampaikan bahwa Pan rb membuat sistem percepatan pelaksanaan reformasi demokrasi.  Kebijakan menpan antara lain disusun talent manajemen dimana sistem karier terbuka, manajemen talenta, dimana ASN bisa berkarir dimanapun sesuai kompetensi dan kebutuhan. Penyesuaian tata kerja, meklanisme kerja baru setelah dipangkas menjadi jabatan fungsional yang lebih fair dan akuntabel.   “Kedepan dalam reformasi demokrasi kita akan memiliki model kerja yang lebih efisien, capacity building yang terkait dengan IT, super application (single digital government platform). Maka untuk mendukung program itu semua  harus saling mendukung, pimpinan menguatkan leadhership pimpinan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terwujud rasa memiliki dalam organisasi. Implementasi sampai unit kerja, pemilihan program yang mencapai sasaran reformasi birokrasi” tegas Ummu Suryadi Kepala Biro Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU mengatakan bahwa tahapan pemilu 2024 dimulai bulan Juni 2022.  KPU dengan beban kerja yang luar biasa dalam pelaksanaan tahapan,  maka penyederhanaan birokrasi belum memungkinkan untuk dilakukan . Suryadi menyampaikan kepada Ummu Hanifah, bahwa evaluasi untuk penyederhanaan birokrasi bisa dilakukan selepas tahun 2024.  “Penyederhanaan struktural akan bisa berisiko menghambat pelaksanaan tahapan maka kami mengharap pan rb bisa melakukan kebijakan lain” katanya. (didin)

Rapat Koordinasi Penyusunan Daerah Pemilihan   Menindaklanjuti surat dari KPU RI tentang sinkronisasi terkait data dan klarifikasi terhadap daerah pemilihan, KPU Provinsi Jawa Tengah bersama 35 KPU kabupaten Kota Se-Jawa Tengah melaksanakan rapat koordinasi penyusunan daerah pemilihan. Hadir kala itu ketua dan anggota KPU se-Jawa Tengah, Kasubag dan staf teknis KPU Se-Jawa Tengah. Putnawati menyampaikan bahwa ada beberapa koreksi dari input yang dilakukan provinsi terhadap laporan KPU kabupaten Kota.  “Ada beberapa hal yang belum sinkron dari apa yang telah diinput oleh KPU Kabupaten Kota, Maka kesempatan hari ini untuk melakukan cheking yang hasil akhirnya akan dikirim ke KPU RI” katanya. Lebih lanjut Putnawati menyampaikan bahwa dalam waktu dekat KPU RI akan mengundang KPU provinsi pada rapimnas pada 23 -26 Februari 2022 di Surabaya.  “Bahwa tahapan paling awal, pekerjaan teknis yaitu tahapan untuk pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik” Menurut Puput (sapaan akrab Putnawati) pada 1 April 2022 partai sudah melakukan input keanggotaan. KPU RI akan melakukan bimbingan teknis secara berjenjang pada partai politik di tingkat pusat. Penataan dapil kemungkinan pada bulan Oktober 2022 baru akan dimulai penyusunan daerah pemilihan.  “ Tim teknis akan melakukan pekerjaan tanpa henti dari awal sampai akhir. Maka kesiapan mental dan psikis harus disiapkan. Harus sehat lahir batin karena pekerjaan luar biasa, mengingat setiap pekerjaan berimplikasi pada sengketa, dari pencalonan, dana kampanye, tungsura, penetapan calon terpilih, maka teknis adalah jantungnya pemilu yang harus bersinergi dengan internal maupun eksternal, harus mulai belajar membaca dan memahami regulasi” pesan Putnawati. Kolaborasi, sinergitas antar divisi menjadi salah satu upaya divisi teknis sebagai jantung penyelenggaraan pemilu bisa bekerja dengan baik. Tim teknis KPU Provinsi sudah melakukan input terkait elemen data untuk pembagian daerah pemilihan di kabupaten atau kota, rapat koordinasi dilakukan untuk melakukan kroscek sebelum data dikirim ke KPU RI. Putnawati memimpin jalannya koordinasi pembagian daerah pemilihan di 35 Kabupaten Kota se-jawa Tengah. Terkait perubahan jumlah kursi, perubahan daerah pemilihan, perubahan jumlah penduduk diawali dari Kabupaten Cilacap hingga seluruh kabupaten di Jawa Tengah Putnawati melakukan kroscek dan menanyakan secara rinci bagaimana pemenuhan tujuh prinsip pembentukan dapil. Di antara syarat pembentukan dapil harus memenuhi 7 prinsip pembentukan dapil yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, kesinambungan dan berada pada cakupan wilayah yang sama. (Didin)

Rapat Kerja Sinkronisasi RAB Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tahap 2 Demi menyiapkan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 agar terlaksana dengan lancar, aman dan sukses KPU Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Sinkronisasi RAB Pemilihan Serentak tahun 2024 Tahap 2, Kamis (3/2). Rapat kerja diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag Program dan data KPU kabupaten Kota Se-Jawa Tengah. KPU Kota Semarang hadir dalam formasi lengkap Komisioner, Sekretaris dan Kasubag menyimak pemaparan dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi menerbitkan surat keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Serentak tahun 2024. Surat keputusan dengan nomor 21 tahun 2022 itu ditandatangani Ketua KPU Ilham Saputra, Senin (31/1/2022).  Dalam surat tersebut KPU menetapkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Hal ini sesuai dengan keputusan rapat kerja yang sebelumnya digelar DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Putnawati (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan mewakili ketua, membuka rapat kerja. Pada sambutannya menyampaikan sesuai keputusan KPU RI 21 tahun 2022 tentang hari pemungutan suara tahun 2024 yaitu 14 Februari 2024. “Harus persiapan sejak dini, mengingat setelah penetapan maka tahapan terdekat adalah sosialisasi, pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta pemilu 2024” Putnawati berpesan bahwa KPU kabupaten atau Kota segera  koordinasi dengan kesbangpol dan partai politik calon peserta pemilu. Caranya dengan updating kepengurusan, domisili kantor sekretariat kantor partai politik di tiap kabupaten kota. Terkait raker yang dilaksanakan Putnawati mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah sinkronisasi RAB untuk pemilihan serentak 2024 dan ini adalah tahap dua setelah tahap pertama yaitu tanggal 1 Desember 2021. Setelah pencermatan dan ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten kota, sekarang dilakukan sinkronisasi. “Setelah sinkronisasi sekarang masih ada sinkronisasi tahap selanjutnya setelah ditetapkan dalam RAB mengingat barangkali ada kebutuhan yang belum terakomodir, karena terlewat” Putnawati menegaskan, terhadap hasil pencermatan masing-masing divisi, ada beberapa kebutuhan yang barangkali  belum terakomodir, maka sekali lagi pencermatan berulang bagian dari ikhtiar untuk meminimalisir kekeliruan. Agar kebutuhan tiap tahapan tidak terlewatkan.  Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah, Sri Lestariningsih, memberikan pengarahan kepada peserta raker.  Dia  mengatakan bahwa Jawa Tengah masih berada pada level 1 dan 2 maka selalu berhati-hati dalam mengadapi omicron.  “Banyak satker yang terkena, mohon kepada KPU untuk selalu menjaga dan melaksanakan protokol  kesehatan” Selanjutnya Sri Lestariningsih menyampaikan bahwa raker yang dilakukan merupakan tindak lanjut pencermatan sebelumnya.  “Pencermatan dengan seksama setiap rincian kegiatan yang dilakukan, tiap tahapan dicermati besaran anggaran yang ada dalam setiap kegiatan,  apakah sudah sesuai ketentuan, terkait belanja bahan,  operasional, honor, dan konsumsi. Jika sudah ada apakah sudah sesuai ketentauan aturan” katanya. Sri Lestariningsih mengingatkan terkait ketentuan anggaran dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK). Menurut Sri Lestariningsih kegiatan sudah berulang-ulang namun pada saat pemeriksaan selalu dihadapkan pada hal sama, perjalanan dinas, honor pokja, pajak. Maka KPU kabupaten atau kota untuk bisa menetapkan pejabat pengelola anggaran sesuai ketentuan termasuk dalam memilih,PPKOM, PPSPM, Bendahara, Bendahara Pembantu. “Terkait pemeriksaan BPK, dokumen disiapkan data di scan dan disiapkan. Pimpinan dan pengelola bisa berkoordinasi serta menyiapkan dengan baik” jelas Sri Lestariningsih. Raker dipandu oleh Ikhwanudin (Anggota KPU Provibnsi Jawa Tengah). Ikwan menyampaikan, bahwa setelah sinkronisasi kedua,  hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi melalui kesbangpol terkait sharing anggaran.  “Harapannya pada sharing anggaran tidak ada yang keberatan, maka KPU kabupaten kota berkomunikasi terkait sharing anggaran dengan bupati atau walikota sehingga pada saatnya tidak ada persoalan, tidak ada perubahan dan langsung disepakati,  menjadi bagian dalam proses penganggaran dalam pilkada serentak  tahun 2024 yaitu 27 November tahun 2024.  Ikwanudin memandu pencermatan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Diantara yang mengemuka adalah penambahan TPS, anggaran untuk perjalanan dinas, rapat dan bimtek pencalonan dan kebutuhan anggaran lainnya. (Didin)

Rapat Pleno SPIP  Bulan Januari Tahun 2022 KPU Kota Semarang melaksanakan rapat pleno rutin membahas tentang SPIP Bulan Januari tahun 2022, pada Kamis (3/2). Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris dan seluruh Kasubag di Sekretariat KPU kota Semarang. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom, dalam sambutannya disampaikan proses pengumpulan data dukung SPIP pada tiap bulannya harus dikumpulkan tepat waktu dan lengkap sesuai checklist yang ada, dan dicek setelah terkumpul agar meminimalisir kekurangan, kemudian bisa disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah maksimal pada tanggal 6 setiap bulannya. Kemudian Laporan SPIP Bulan Januari tahun 2022 disampaikan oleh Kasubag Hukum, Riza Setiawan, bahwa seluruh satgas SPIP KPU Kota Semarang telah mengumpulkan data dukungnya, baik kepegawaian, keuangan, pengadaan, BMN dan persediaan, perjalanan dinas, dsb. Setelah disampaikan dalam rapat, disepakati bahwa data dukung SPIP Bulan Januari tahun 2022 telah siap, dan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Hari Soesilo dan Anggota KPU Kota Semarang Divisi Hukum, Suyanto. Setelah disahkan, maka akan dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengumuman SIRUP Tahun Anggaran 2022    KPU RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengumuman SIRUP Tahun Anggaran 2022 melalui media daring dengan mengundang Sekretaris KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Sekretariat KPU se-Indonesia. Acara dibuka oleh Kepala Biro Logistik Sekretariat Jendral KPU Republik Indonesia, Asep Suhlan, yang dalam kesempatan ini mewakili Deputi Bidang Dukungan Teknis yang berhalangan hadir. Usai membuka dan membacakan sambutan dari Deputi Bidang Dukungan Teknis, Asep Suhlan melanjutkan dengan memberikan materi mengenai perencanaan pengadaan. Dalam penutupan materinya, Asep Suhlan memaparkan presentase input SIRUP KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia.    Di sesi selanjutnya, narasumber dari LKPP Heriyana dan Gustini Rahmawati bergantian memaparkan materi tentang pengadaan dan juga mengenai teknis mengenai SIRUP. Secara lebih detail, Gustini Rahmawati menyampaikan tahap per tahap mulai dari pengisian SIRUP hingga tahap pengumuman SIRUP. Dalam materinya, Gustini Rahmawati juga menjelaskan tentang peran dari KPA, PPK dan juga admin RUP dalam pelaksanaan pengisian SIRUP hingga pengumuman SIRUP.Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis ini presentase pengisian SIRUP di tahun 2022 ini bisa semakin meningkat.

Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Januari 2022  Bertempat di ruang rapat pada hari Senin (31/01), KPU Kota Semarang menggelar rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Rapat pleno dihadiri ketua dan anggota KPU Kota Semarang, sekretaris, para kasubbag, beserta staf program dan data. Tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan tahun 2024 adalah pemutakhiran data pemilih, karena menyangkut keberhasilan pemilu/pemilihan. Pembaharuan data setiap warga akan berpengaruh terhadap hak politik setiap pemilih pada pesta demokrasi. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan mencatat warga masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, penduduk pindah datang, pemilih pemula yang berusia 17 tahun dan anggota TNI/Polri yang memasuki masa purna tugas. Selain itu juga memperbaiki perubahan identitas kependudukan, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, pindah domisili e-KTP serta data laporan kematian. Untuk menyiapkan data pemilih yang akurat, akuntabel, dan komprehensif, KPU Kota Semarang selalu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan. Kegiatan ini di lakukan terkait dengan pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat (TMS) maupun perbaikan elemen data pemilih. Acara rapat dibuka oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandara Gultom. Usai pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode Januari tahun 2022 tingkat Kota Semarang oleh Divisi  Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini. “Total data pemilih Kota Semarang sebanyak 1.176.702 orang, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 570.336 orang dan pemilih perempuan berjumlah 606.366 orang yang tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di Kota Semarang” papar Ahmad Zaini. Tujuan dari  pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada saat pemilu atau pemilihan selanjutnya. Lebih lanjut beliau menambahkan, ada tambahan data pemilih baru dan pengurangan pada data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk bulan Januari 2022. “Untuk data pemilih baru berjumlah 158 orang dan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 273 orang di Januari 2022 ini” tambahnya