Berita Terkini

Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia Merupakan tema rapat koordinasi hari kedua Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Kamis (24/3). Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Terundang yaitu Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Se-Indonesia dan Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kab/Kota Se-Indonesia. Kegiatan ini untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mendatang. “Dalam menyusun anggaran oleh KPU masing-masing satker kepada pemerintah daerah, NPHD sebagai landasan dan diharapkan sebulan sebelum tahapan baik KPU Prov. maupun Kab/Kota sudah harus dilaksanakan, direncanakan secara terperinci dan mengakomodir segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pilkada”, ujar Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, Horas Maurits saat memulai pembahasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Horas Maurits menambahkan, mengenai komponen kebijakan anggaran yang harus dikoordinasikan untuk menuju Pemilu dan Pemilihan 2024. “Bappenas akan memberikan kebijakan yang dibutuhkan penyelenggara dalam anggaran dan juga dengan kementerian keuangan ” tegasnya. Selanjutnya, Kasubdit Kelembagaan Demokrasi Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas, Indrajaya mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Politik dan Kualitas demokrasi Indonesia terus ditingkatkan menuju demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat. Terakhir Indrajaya menyinggung dalam hal kedepan, untuk mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025”, tutur Indrajaya.(Tito)

Sosialisasi Pemilihan Harus Sampai ke RT RW Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sosialisasi dapat dilakukan sampai tingkat RT dan RW. Hal tersebut mencuat pada evaluasi sosialisasi untuk kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 di kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik. Sosialisasi mengundang ketua RW, pengurus LPMK, unsur PKK, penyelenggara pemilu, pemilih pemula dan staf pemerintahan kelurahan Ngesrep. Dari KPU Kota Semarang tampak hadir Suyanto, Hari Soesilo (sekretaris KPU Kota Semarang), beserta jajaran staf KPU Kota Semarang. Sambutan dari Bambang Saputro SH (Kasi Pemerintahan Kelurahan Ngesrep Banyumanik), menyebut bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan walikota da wakil waliota Semarang tahun 2020 relatif cukup baik. Kotak kosong menjadi alasan pemilih tidak menggunakan hak pilih. Tetap di rumah karena sudah yakin bahwa pasangan calon pasti terpilih.  “Mereka tidak datang mencoblos karena sudah yakin bahwa pasangan calon yang ada pasti terpilih” katanya. Jumlah RW di Ngesrep ada 11, dan 82 RT dengan jumlah pemilih 10,519    laki-laki 5,057    perempuan 5,462 tersebar di 29 TPS. Partisipasi Pemilih  pada pemilihan Walikota dan Walikota Semarang Tahun 2020, sebesar 68,30%. Sementara nNgesrep hanya mencapai  59,65 % Suyanto (anggota KPU Kota Semarang) mewakili ketua KPU, membuka jalannya sosialisasi, mengatakan jika KPU melakukan sosialisasi di 16 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan se kota semarang. Tahap pertama dilakusanakan pada 8 kelurahan.  “Sosialisasi di kelurahan Ngesrep ini adalah putaran kelima, dari delapan putaran sosialisasi pada kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah di kota semarang” Lebih lanjut Suyanto menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi bertujuan untuk peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. “Sosialisasi sejak dini agar informasi tentang pemilihan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat warga Kota Semarang demi menyiapkan diri untuk tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Suyanto menyebutkan bahwa meskipun calon tunggal, kehadiran pemilih atau warga kota semarang memiliki peran sangat penting untuk kredibilitas peimpin yang terpilih.  “Dalam catatan KPU, di kecamatan Banyumanik, prosentase tertinggi adalah kelurahan Jabungan dengan 73,70 % sementara terendah adalah kelurahan ngesrep 59,65 %, dengan sosialisasi ini semoga  pemilihan serentak 2024 partisipasi pemilih mencapai angka 75 %, semua bisa tercapai dengan peranan semua elemen masyarakat dan pemerintahan di kelurahan Ngesrep” Sesi diskusi dipandu oleh Riza Setiawan, beberapa harapan dan pertanyaan diutarakan oleh peserta antara lain terkait rekrutmen penyelenggara, politik uang dan pemutakhiran data pemilih.  “Terkait politik uang sudah menjadi semacam tradisi dari dulu, bagaimana KPU dan Bawaslu memberikan sanksi bagi pelaku, dan juga perlindungan terhadap mereka yang melaporkan terjadinya praktek politik uang ?” ujar Sumardi (ketua RW 6) Ali (ketua RW 3) meminta pada tahapan pemilu selanjutnya agar sosialisasi sampai ke tingkat RT dan RW agar bisa menjangkau masyarakat di level bawah. Suyanto membarikan jawaban bahwa terkait sosialisasi, KPU siap hadir bahkan sampai di tingkat RW silahkan bisa berkoordinasi dengan RW-RW lain dan bersurat kepada KPU. Untuk proses hukum adanya praktek politik uang, Naya Amin Zaini memberikan arahan bahwa  Bawaslu bersama jajaran kepolisian, pengadilan negeri dan kejaksaan sudah membentuk setra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk pengaduan, pelaporan tentang tindak pidana pemilu. “Semua kasus hukum kami proses bersama di sentra gakumdu, mohon masyarakat bisa berperan aktif sehingga praktek-praktek kecurangan pemilu dalam hal ini politik uang bisa dilaporkan kepada KPU atau Bawaslu” tegas Amin. (Didin R)

Memperkuat Sistem Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Di Jawa Tengah Sistem pemilu yang kuat demi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 didukung setidaknya lima komponen yaitu regulasi yang tegas dan jelas, peserta Pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, Birokrasi yang netral, dan terakhir yang tidak kalah penting adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Haerudin saat membuka kegiatan penguatan Sistem Implementasi Pemilu dan Pilkada. Salatiga, Selasa 22 Maret 2022. Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mengundang Kesbangpol Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah, serta undangan. Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) hadir pada agenda yang bertujuan untuk membangun kesamaan pandangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. “Maksud dan tujuan kegiatan hari ini adalah untuk membangun kesamaan pandangan dalam penyelenggaraan dan berjalannya pemilu 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jujur dan Adil” ujar Kepala Kesbangpol ProvinsiJawa Tengah.  Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah dibacakan oleh Yulianto Prabowo (Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah). Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah implementasi dari demokrasi dan pengamalan sila ke 4 pancasila. Pemilu sejak 1995 sampai dengan sekarang mengalami banyak sekali perubahan terkhusus dalam manajemen penyelenggaraan dinilai Gubernur semakin baik dari segala sisi. Sinergi antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah harus dilakukan demi terlaksananya pemilu yang lancar dan berkualitas. Syarat Pemilu berintegritas  didukung oleh lima elemen yaitu regulasi yang jelas, peserta pemilu yang kompeten, Pemilih yang cerdas, Birokrasi yang tertib dan Penyelenggara pemilu yang professional. Yulianto Prabowo menyampaikan, pemilu merupakan mekanisme memilih kepala pemerintahan atau legislatif di tingkat pusat maupun daerah, salah satu ukuran menilai Pemilu dan Pilkada berjalan sukses  adalah partisipasi politik masyarakat yang telah mempunyai hak pilih terfasilitasi Yulianto Sudrajat (Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan beberapa hal terkait persiapan pemilihan umum 2024. Diantaranya adalah Simulasi untuk implementasi system pemilu yang dikembangkan oleh KPU dan pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, Pengadaan dan distribusi logistik dengan memetakan hambatan serta kendala faktor cuaca dan demografi. “Pada pemilihan sebelumnya, Suara tidak sah masih cukup tinggi di angka 19%, perlu adanya penyesuaian desain surat suara melalui penyederhanaan agar lebih mudah dan sederhana” Terkait regulasi Yulianto Sudrajat menjelaskan bahwa setidaknya KPU harus menyusun delapan regulasi berupa peraturan Komisi Pemilihan Umum. Diantaranya PKPU Tahapan, PKPU Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu, PKPU Pembentukan Dapil’ PKPU Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, PKPU Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, PKPU Norma Standar Pengadaan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, PKPU Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemilu, PKPU Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Hal tersebut didukung dengan Penyiapan SDM, Penyiapan Teknologi informasi, Badan penyelenggara adhoc melalui kerjasama dengan Diskominfo berkait jaringan internet, penyederhanaan kerja Badan Adhoc dengan penggunaan Sirekap. Fitriah (akademisi dari Universitas Diponegoro) menilai kompleksitas pemilu terjadi pada beberapa hal yaitu bahwa pelaksanaan yang bersamaan dalam 1 tahun dengan rentang waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 280 hari, terjadi irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, rekruitmen penyelenggara memunculkan persoalan bahwa ada personel baru yang belum berpengalaman sebagai penyelenggara. Hal lain menurut Fitriyah adalah persoalan Anggaran atau biaya penyelenggaraan dan kemungkinan masih adanya pandemi muncul. Fitriyah menilai bahwa Jawa Tengah memiliki keunggulan yaitu adanya kerjasama antar lembaga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sehingga terwujud kondusifitas. (Didin R)

Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Semarang hadir dalam sosialisasi pilot Project Implementasi pembangunan Zona Integritas, pada  Senin (21/3). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengundang 11 KPU Kab/Kota di Jawa Tengah termasuk diantaranya KPU Kota Semarang. Sosialisasi pada hari ini mengatur mengenai roadmap/arah reformasi birokraksi di Indonesia. “Ada beberapa dasar mengapa pilot project ini harus dilaksanakan, tidak hanya ada di 11 Kab/Kota tapi secara keseluruhan juga di wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan pilot project yang dibuat dan pelaksanaan sosialisasinya dilakukan secara bertahap yang endingnya semua di Indonesia melaksanakan zona integritas,” ujar Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat saat membuka kegiatan ini. Yulianto Sudrajat menambahkan, sesuai dengan amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, reformasi birokrasi ini mengikat seluruh kpu yang ada di Indonesia. “Zona intergritas merupakan upaya satuan kerja di kementerian maupun lembaga yang juga harus tunduk dan patuh terhadap setiap aturan. Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diawali dengan menetapkan daerah Zona Integritas,” tambah Yulianto Sudrajat. Sekretaris KPU Jawa Tengah, Sri Lestaringsih menambahkan, “Setelah melakukan 8  indikator WBK dan WBBM, kemudian menyusun lembaga kerja dan evaluasi serta pelaksanaan WBK dan WBBM. Terakhir, dengan adanya komitmen untuk membuat zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah merupakan langkah dalam membuat zona intergritas. “Adanya komitmen untuk membuat zona integritas menuju WBK dan WBBM, dan komitmen ini merupakan langkah pertama, serta Inti dari zona integritas adalah pelayanan terhadap masyarakat,” tutur Sri Lestaringsih.(Tito)

Songsong Tahapan Pemilu 2024, KPU Kota Semarang Laksanakan Penguatan Kelembagaan Menyongsong pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, KPU Kota Semarang melaksanakan giat penguatan kelembagaan. Acara berlangsung di Griya Persada Bandungan,Kamis-Jumat (17-18 Maret 2022) diikuti oleh Ketua dan anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris dan Staf Sekretariat, perwakilan dari Kesbangpol, Badan OTDA, Kominfo dan Disdukcapil Kota Semarang. Henry Casandra Gultom (Ketua KPU) mengatakan bahwa penguatan kelembagaan menjadi penting agar terjalin komunikasi dan kerjasama serta sinergi antara komisioner dengan sekretariat demi menyongsong tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Senada, Hari Soesilo (Sekretaris KPU) mengatakan bahwa penguatan kelembagaan menyiapkan personil sekretariat yang bisa saling sinergi untuk mensukseskan pemilu maupun pemilihan seretak 2024. Penguatan kelembagaan bertujuan memperkuat budaya kerja (corporate culture), mempererat profesionalisme antara atasan, bawahan, antar staf, peningkatan kinerja sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas juga bertujuan untuk meningkatkan teamwork dengan internal lembaga maupun pihak eksternal. Hari pertama penguatan kelembagaan, peserta diminta untuk melakukan analisa tentang berbagai hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Kemudian peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok di hadapan forum. Hari kedua, semua peserta diminta untuk melakukan analisa sosial dengan melakukan wawancara kepada warga sekitar. Di antara pertanyaan yang disampaikan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum, harapan terhadap pemilu yang dilaksanakan, serta bagaimana dukungan mereka terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum. Setelah selesai, peserta diminta kembali mempresentasikan hasil analisa sosial yang dilakukan, saat bertemu langsung dengan elemen masyarakat.  Setelah penguatan kelembagaan diharapkan kinerja KPU Kota Semarang semakin baik, peningkatan disiplin kerja, komunikasi yang semakin terjalin apik, tercipta team work yang solid dan kedepannya tentu sukses melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak 2024. (Didin R)

Sosialisasi Untuk Mendorong Pemilih  Datang ke TPS Penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan (PPS)  dengan luas wilayah besar perlu bekerja ekstra melakukan sosialisasi. Salah satunya adalah Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Luas wilayah kurang lebih 358,57 Ha yang terdiri dari 32 RW dan 278 RT dengan jumlah potensi penduduk laki-laki 20.825 jiwa, perempuan 21.024 jiwa, total 41.849 jiwa terdiri dari 13.052 Kepala Keluarga. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020, Sendangmulyo terdiri atas 69 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 26.431. laki-laki 12,793 dan perempuan 13,638. Termasuk dalam kelurahan dengan jumlah TPS terbesar se-Kota Semarang. Angka partisipasi pada Pilwakot Semarang 2020 mencapai 60,63 %. Angka tersebut di bawah  target partisipasi KPU RI yaitu 77,5 %. Atas dasar inilah KPU Kota Semarang melakukan evaluasi sosialisasi pada kelurahan dengan tingkat partisipasi rendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang 2020. Retno Pratiwi Adi (Sekretaris Kelurahan Sendangmulyo) pada sambutannya menerangkan bahwa partisipasi masyarakat di Sendangmulyo sebenarnya sudah relatif baik. Jumlah penduduk yang besar dengan latar belakang ekonomi dan  pendidikan yang variatif  berpengaruh terhadap kesadaran untuk mengunakan hak pilih yang belum maksimal. Ditambah situasi pandemi dimana masyarakat khawatir ketika datang ke TPS akan terjadi  kerumunan. “Kekhawatiran warga sangat lumrah karena saat itu angka kematian akibat pandemi masih tinggi. Mereka memilih di rumah dan  mengingat hanya ada satu pasangan calon.  Mereka berpikir jika hanya satu pasti Paslon, tanpa hadir di TPS, pasti calon tersebut akan terpilih dan menjadi walikota” jelas Retno. Retno mengucapkan selamat datang  kepada peserta dan terimakasih atas kerawuhannya dan kedepan bisa secara aktif melakukan sosialisasi agar partisipasi di Sendangmulyo pada pemilu 2024 bisa meningkat. Narasumber pada kegiatan yanga berlangsung di Aula Kelurahan Sendangmulyo pada Kamis (17/3) adalah Ahmad Zaini (Anggota KPU Kota Semarang) dan Nining Susanti (Anggota Bawaslu Kota Semarang). Ahmad Zaini menyampaikan materi persiapan untuk menyukseskan pemilu serentak 2024 berkaitan dengan update daftar pemilih. Syarat dan ketentuan untuk menjadi pemilih, serta bagaimana menciptakan daftar pemilih yang tepat dan akurat.  Harapan kita semua bahwa pada pemilu serentak 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 sudah tidak ada pandemi dan sudah normal. Selain itu, tahapan pemilihan yang patuh protokol kesehatan dapat mendorong pemilih datang ke TPS tanpa rasa khawatir.  Nining Susanti, menyebutkan bahwa setiap KPU Daerah (KPUD) yang menyelenggarakan pemilu memiliki program serta jadwal kegiatan di bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Nining berharap semua upaya itu  bisa meningkatkan partisipasi pemilih. “Partisipasi masyarakat  diantaranya dengan mendatangi forum sosialisasi pendidikan politik, menyampaikan hasil sosialisasi pada kelompok masing-masing, berpartisipasi dalam penyusunan data pemilih berkelanjutan, mendukung kampanye untuk pemilu yang bermartabat dan berintegritas melalui media sosial,  dan menjadi pengurus partai politik” jelas Nining. (Didin R)