Berita Terkini

Menciptakan Pemilu 2024 yang Mudah, Sederhana dan Dipercaya. Membangun integritas data yang efektif dan efisien, fitur yang tepat, metode yang pas untuk menyimpan data hasil pemilu bahkan hasil pilkada menjadi tema besar seri webinar strategi membangun integritas data pemilu 2024 yang efektif dan efisien, Rabu (22/12). KPU Kota Semarang hadir pada acara yang berlangsung secara hibryd melali zoom meeting dan kanal youtube KPU RI. Acara di hadiri oleh ketua KPU RI Ilham Saputra, Viryan Azis (Anggota KPU RI) dan Kepala Pusat Data dan Informasi KPU, Komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia beserta staf divisi rendatin, serta lembaga lain yang terkait. Webinar mendatangkan dua narasumber yaitu  Profesor Marsudi Wahyu Kisworo (Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional /BRIN), Dr Ir Gusti Saptawati SM KOM(Wakil Rektor SDMITB) aktor kunci situng dan sirekap pemilu 2020. Acara dibuka oleh Ilham Saputra, pada sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait bahwa webinar  kali ini adalan bagian dari seri webinar yang digagas KPU, sebagai upaya meningkatkan kapasitas,  dalam  rangka memperkuat jaringan teknologi guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang. “Menjadi catatan kita adalah bahwa pada pemilu sebelumnya, kita tidak punya hasil pemilu di tingkat kecamatan  bahkan  di level kabupaten juga tidak ada, nah pemilu tahun 2019, penggunaan situng yang bahkan mencapai 100%, menjadi basis data hasil pemilu” terangnya. Ilham berharap bahwa narasumber yang dihadirkan KPU, yang  memiliki latar belakang teknologi yang baik, bisa merumuskan bagaimana metode yang tepat dan efisien untuk melakukan integrasi terhadap data pemilu.  “Webinar bisa merumuskan metode integrasi data yang tepat terkait data tahapan, hasil sidalih persemester, dimana  data tersimpan dan dikelola dengan baik dan bisa diakses siapa saja dalam konteks kepemiluan” tegas Ilham. Selanjutnya KPU RI memberikan kesempatan jika ada peserta yang memiliki metode yang tepat terkait penyimpanan hasil pemilu bisa berkoordinasi dengan KPU RI. Senada dengan apa yang disampaikan ketua KPU RI, Viryan Azis memberikan arahan bahwa acara ini diharapkan bisa menyelesaikan persoalan akar yang terjadi secara kompleks terkait data KPU, memutus mata rantai dari pandangan bahwa pemilu itu terjadi secara  kompleks dan kerja ruwet ribet, dan upaya menemukan akar masalahnya dari kerumitan yang terjadi. Viryan mengutarakan beberapa hal terkait bagaimana teknologi mampu mempermudah dan menyederhanakan kompleksitas pemilu. “Pengambilan kebijakan ke depan pemilu yang mudah sederhana dan terpercaya sehingga pada hari pelaksanaan pemilu 2024 akan banyak narasi kegembiraan politik dan akan banyak terjadi silaturahmi dan kegiatan lain yang bermanfaat secara sosial dan menguatkan demokrasi pancasila” jelasnya. Secara lengkap kita bisa mengikuti materi webinar yang terdapat pada kanal youtube KPU RI, webinar seri VII strategi membangun integrasi data pemilu tahun 2024 yang efektif dan efisien.  (Didin )

Penyusunan SPIP KPU Kota Semarang Syaemuri (Ketua KPU Kota Salatiga) menerima kunjungan KPU Kota Semarang pada hari Jumat (17/12). Ia menyampaikan: " Silahkan KPU Kota Semarang untuk ngupas tuntas tentang penyusunan dan pelaporan SPIP di KPU Kota Salatiga, mari kita belajar bersama untuk kedepan bisa lebih baik dalam penyajian pelaporan dan penyusunan SPIP di satker masing-masing, ", kata Syaemuri. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan selamat datang kepada rombongan KPU Kota Semarang dalam rangka belajar penyusunan pelaporan SPIP di KPU Kota Salatiga.  Rombongan KPU Kota Semarang diterima tepat pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Kota Salatiga, Nampak hadir ketua beserta anggota, dan pejabat struktural di lingkungan KPU Kota Salatiga. Hadir dalam kunjungan tersebut dari KPU Kota Semarang yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan (Suyanto), Plt sekretaris (Tobirin), kasubbag hukum (Riza Setiawan),  Sri Murwati, Seva Aksi Rizky dan Apito Wahyu (staf Sekretariat).   Penyusunan dan pelaporan kartu kendali dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Salatiga dipaparkan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan (Wiwin Agus Haryanto) dimana proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Pembahasan SPIP, kemudian dilanjutkan  teknis kesekretariatan guna pengawasan dan kartu kendali yang dilaksanakan di lingkungan KPU Kota Salatiga. "Bahwa dalam kartu kendali yang selama ini kami lakukan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sampai dengan rapat pleno, dimana ceklist kita bagi masing-masing perkasubbag sebagai indikator kelengkapan data yang ada yang kemudian di kumpulkan dibagian hukum, " tegas Danti Martiana.

Sasaran Kinerja PNS Periode II tahun 2021 Bimbingan teknis dan simulasi penyusunan dan penilaian sasaran kinerja PNS Periode II Tahun 2021  dilaksanakan hari Rabu (15/11) secara daring. KPU Kota Semarang turut serta dalam bimtek ini. Beberapa hal yang dibahas antara lain: Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permen PANRB Nomor 8 tahun 2021. Periode Transisi Kinerja Pegawai Tahun 2021 (SE Menpan No.3/2021),untuk penyusunan SKP periode I  (jan-jun) dengan PERKA BKN 2/2013, untuk SKP periode II (jul-des) dengan PermenPANRB 8/2021SMK PNS disampaikan oleh Direktorat Kinerja ASN  Hamzah Al Hasan,  Elysa dan Fitriani Panjaitan. Materi yang  disampaikan bahwa pada penilaian ini, sasaran kinerja pegawai berbasis outcome/hasil meliputi : Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi penyuluhan pemilu. Materi sosialisasi yang user friendly. Penggunaan aplikasi oleh Instansi Pemerintah Daerah. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemberian bimbingan kinerja. Transformasi SKP meliputi dokumen dinamis memuat ekspektasi pimpinan dari dialog kinerja, revieu secara periodik melalui on going feedback, kinerja hasil cascading yang SMART. Aspek yang direviu oleh pengelola kinerja antara lain; Memeriksa keselarasan antara sasaran strategis organisasi dan sasaran strategis unit kerja. Memeriksa keselarasan rencana kinerja utama berdasarkan PK dengan memperhatikan renstra,RKT dan direktif. Memeriksa keselarasan antara rencana kinerja  dan indikator kinerja.

KPU Kota Semarang Terima Silaturahmi Partai Ummat Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menerima silaturahmi dari pengurus DPD Partai Ummat Kota Semarang untuk melakukan audiensi. Pertemuan yang berlangsung di aula KPU Jl Pemuda 175 Semarang itu dihadiri oleh ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Ummat (Slamet Riyadi), Bendahara (Priyanti Rahayu Hadi) beserta jajaran pengurus DPD. Selain itu hadir dari Majelis Pengawas Partai  (MPP) Partai Ummat, Dawwud Budiyanto. Partai Ummat adalah partai politik di Indonesia yang didirikan oleh Amien Rais. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021. Telah mendapat pengesahan sebagai partai politik di Indonesia dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tanggal 20 Agustus 2021 nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2021. Audiensi diterima oleh Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang) beserta jajaran Komisioner KPU Kota Semarang. Pada sambutannya menyampaikan selamat datang di kantor KPU Kota Semarang dan memperkenalkan jajaran komisioner KPU. “Selamat datang di kantor kami, pada intinya KPU Kota Semarang siap menerima silaturahmi dan berdiskusi dengan partai politik untuk persiapan tahapan dan suksesnya pemilihan umum tahun 2024” Ketua DPD Partai Ummat Kota Semarang, Slamet Riyadi mengatakan maksud dan tujuan silaturahmi sebagai bentuk perkenalan pengurus DPD Partai Ummat Kota Semarang. Pihaknya menyatakan kesiapan Partai Ummat Kota Semarang dalam tahapan verifikasi partai politik, serta turut andil menjadi peserta pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kota Semarang nanti. Dawwud Budiyanto, memperkenalkan rombongan Partai Ummat dan mengatakan bahwa pihaknya siap menggunakan cara yang halal dan baik untuk mengantarkan wakilnya di legistalif Kota Semarang. “Kami siap untuk menjadi wakil rakyat dan hari ini kami hadir bersama sayap dari Partai Ummat yaitu Permata Ummat atau perempuan utama ummat dimana tujuanya dibuat untuk menampung para kader perempuan dari partai” Pertemuan ini juga bermaksud untuk membangun sinergisitas yang baik antara KPU dan Partai Ummat guna untuk mengedukasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat utamanya pada pemilihan umum tahun 2024. Henry Casandra Gultom,  Ketua KPU Semarang mengatakan bahwa KPU selalu berkomitmen dalam mensosialisasikan tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 terhadap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2024. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa tema diskusi yang mengemuka antara lain terkait verifikasi, syarat dan ketentuanya, juga pentingnya kader partai terdaftar dalam pemilih di DPT. Hery Abrianto, Suyanto dan Ahmad Zaini secara gamblang menjelaskan syarat partai mendaftar sesuai regulasi, bahwa pendaftaran dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik kepada KPU RI, dan KPU di daerah mengikuti ketentuan aturan dan regulasi. Acara ditutup dengan sesi foto bersama di front office KPU Kota Semarang. (Didin)

Persiapan SDM untuk Pemilu 2024 Perekrutan sumber daya manusia KPU RI sampai badan Adhoc tingkat KPPS merupakan salah satu tema pembahasan pada rapat koordinasi kali ini. Selain itu juga dibahas mengenai kesiapan anggaran kebutuhan badan adhoc untuk pemilu 2024. Rakord dilaksanakan di Magelang secara luring sejak Rabu-Kamis (15-16/12). Peserta rakord yaitu 35 komisioner KPU se-provinsi Jawa Tengah. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM membuka acara tersebut sekaligus menyampaikan pemaparan materi dilanjutkan diskusi kelompok. Sambutan selamat datang di sampaikan oleh Afifudin  (Ketua KPU Kabupaten Magelang). Ia menyampaikan terimakasih atas dipercayakannya Kabupaten Magelang sebagai tuan rumah. Dan semoga acara rakord ini bermanfaat untuk persiapan pelaksanaan pemilu 2024. "Pelaksanaan pemilu 2019 dan pilkada 2020 sebagai sebuah pembelajaran untuk menghadapi pemilu 2024, " kata Taufik. Ditambah SDM sekarang sedang menyusun buku SDM pilkada 2020. Dalam buku tersebut di tuangkan cerita tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid 19 semisal bongkar pasang badan adhoc, rapid KPPS petugas trantib, dan PPDP. Selain itu juga membahas tentang besaran honor badan adhoc, serta jaminan sosial untuk badan adhoc. Di hari kedua, dibahas tentang rencana anggaran (RAB) Pilgub Jateng 2024. Meskipun jadwal belum ditetapkan, tetapi anggaran untuk disiapkan. Perincian anggaran agar lebih teliti dan tidak terlewatkan. Misal sosialisasi pembentukan badan adhoc melalui baliho, iklan, serta pemasangan website. Besaran honor menggunakan nilai maksimal berdasar surat KPU RI nomor 271. Optimalisasi kinerja PPK selama 9 bulan dan PPS selama 8 bulan. Penyusunan anggaran tahapan juga dalam kondisi normal dan saat pandemi. Terakhir, dipersiapkan pula santunan badan Adhoc, evaluasi pelaksanaan tahapan pilkada, sertifikat dan biaya tambahan untuk 2 tenaga pendukung di masing-masing kecamatan.

ASN KPU Wajib Ikut Program Tapera Badan Pengelola Tapera memberikan kesempatan bagi pekerja KPU untuk membangun atau renovasi rumah lewat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). KPU Kota Semarang mengikuti sosialisasi tabungan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh sekretariat jenderal KPU RI Kamis, (16/12)  secara daring. Jajaran Kasubag menyimak di ruang audio visual kantor sekretariat KPU Jl Pemuda 175 Semarang.  Narasumber pada sosialisasi ini adalah Imam Syafii Toha ( Direktur Kerjasama Kepesertaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat /BP TAPERA). Beberapa hal yang menjadi materi sosialisasi yaitu tindak lanjut aktivasi data ASN program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yaitu peserta yang penghasilannya diatas upah minimum wajib menjadi peserta tapera. Peserta yang dibawah upah minimum dapat menjadi peserta namum tidak diwajibkan. KPU adalah pekerja yang memiliki penghasilan diatas upah minimum karena sumber pembiayaannya dari APBN. Siapa saja peserta BP Tapera dia adalah ASN, TNI Polri,BUMN BUMD Bumdes, pekerja mandiri dan informal, pekerja swasta dan WNA. Besaran simpanan adalah 3 % dari penghasilan, 2,5 pekerja, pemberi kerja 0,5 yang dibayar oleh KPU.  Dana tiga persen dikelola BP Tapera, tabungan ini beserta hasilnya akan dikembalikan di akhir kepesertaannya.  Untuk yang renovasi rumah jangka waktunya lima tahun. Cicilan terjangkau dan sampai lunas. Cukup dilengkapi dengan data kebutuhan renovasi. Suku bunga lima persen sampai dengan lunas. Bagi yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program pemilikan rumah atau pembangunan rumah di atas milik sendiri atau pasangan. Beberapa hal yang menjadi topik diskusi antara lain bagaimana prosesnya dengan keanggotaan bagi CPNS, termasuk bagi PNS yang sudah memiliki rumah dan prosedur jika masih sedang berada di program perumahan dari lembaga lain. Semua materi dijawab dengan jelas oleh Imam Syafii Toha. (Didin)