Berita Terkini

Peran LSM/Ormas  Menuju Pemilu 2024 untuk Kota Semarang yang Demokratis Rabu  (13/10) KPU Kota Semarang melaksanakan Webinar Peran LSM/Ormas  Menuju Pemilu 2024 untuk Kota Semarang yang Demokratis. Pada acara yang berlangsung di Grandhika Hotel Semarang tersebut, hadir Perwakilan Organisasi Masyarakat/Lembaga Sosial Masyarakat di Kota Semarang. KPU menghadirkan narasumber Dr.Nur Hidayat Sardini (Kepala Departemen Politik dan pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro)  dan Taufiqurrahman (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah). Henry Casandra Gultom pada sambutan pembukaan menyampaikan bahwa webinar dan pertemuan terbatas ini menjadi ajang silaturahmi dan komunikasi dalam rangka persiapan jelang tahapan pemilihan umum 2024.  “Forum ini mengundang narasumber yang berkompeten yaitu Bapak Taufiqurahman dan Bapak Nur Hidayat Sardini. Membahas bagaimana kita mengexplore perspektif dan  bagaimana peran-pertan kita sebagai individu maupun organisasi masyarakat, agar bias berperan mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024” jelasnya. Webinar juga berlangsung melalui Zoomeeting dan disiarkan secara langsung melalui chanel Youtube KPU Kota Semarang. Bertindak sebagai moderator, Ahmad Zaini (Anggota KPU Kota Semarang) memandu jalannya webinar. Taufiqurrahman menyampaikan materi bagaimana peran ormas dan LSM menuju Pemilu Tahun 2024. Menurutnya Ormas dan LSM adalah wadah yang efektif untuk dijadikan sebagai partisan pemilu maupun sasaran sosialisasi pemilu  dan melalui ormas dan LSM inilah pengawal demokrasi dapat terwujud mengingat ormas dan LSM memiliki pronsip independen.  Ormas dan LSM merupakan wadah masyarakat dalam melaksanakan dan menciptakan pemilu yang damai, sebab ormas atau LSM bisa membantu menjaga stabilitas keamanan dalam pemilu. Nur Hidayat Sardini menyampaikan materi bagaimana peranan LSM / Ormas menuju Pemilihan Tahun 2024 untuk Kota Semarang yang demokrastis. (tph/kpukotasemarang/didin/foto @W/NMU)

Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA Selasa (12/10) KPU Kota Semarang mengikuti Webinar Desa Peduli Pemilu & Pemilihan, Seri 6 dengan tajuk Modus Operandi & Solusi Kampanye SARA dalam Pemilu dan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Tampak hadir secara daring Henry Casandra Gultom (Ketua KPU Kota Semarang), Novi Maria Ulfah, Suyanto, Heri Abrianto, Ahmad Zaini (Anggota KPU), beserta staf sekretariat KPU Kota Semarang.  Webinar dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekretaris jenderal KPU RI,  Ketua dan Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang membidangi divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, dan Masyarakat umum lainnya. Pada sambutannya Ilham Saputra (ketua KPU RI) mengatakan bahwa webinar kali ini adalah seri ke 6 dari 7 sesi yang direncanakan oleh KPU RI mengundang narasumber yang berkompeten dan harapannya KPU bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dampak dari kampanye yang menggunakann isu SARA. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi  (Ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat KPU RI ) saat memberikan pengarahan kepada peserta menyampaikan bahwa, bangsa Indonesia adalah bangsa besar, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai macam kebhinekaannya ragam suku agama adat istiadatnya, kemudian juga kondisi geografis dan sosial kemasyarakatan tertentu untuk memperkuat keindonesiaan dalam rangka membangun demokrasi yang konstitusional pemilu yang luber dan jurdil yang kemudian semakin berkualitas maka upaya-upaya dalam rangka pencegahan adanya kampanye menggunakan SARA itu ini menjadi sangat penting. “Upaya-upaya dalam rangka pencegahan kampanye sara ini menjadi sangat penting karena substansi kampanye adalah bagaimana sebetulnya para kandidatnya itu menyampaikan visi misi dan programnya untuk meyakinkan pemilih agar kandidat yang bersangkutan itulah yang dipilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU”jelasnya. Webinar dipandu oleh moderator Maya Karim, menghadirkan narasumber pertama Kris Nugroho (Fisip Universitas Airlangga), Prof. Valina Singka Subekti (Universitas Indonesia), dan Drs Bambang Gunawan MSI (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Beberapa hal yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana memberikan pendidikan politik kepada mayarakat dan sekaligus kepada peserta pemilu untuk meningkatkan kemajuan demokrasi utamanya pada pemilu 2024.   Isu lain  adalah bagaimana memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan isu-isu SARA dalam berkampanye.  (tph/kpukotasemarang/didin/foto :@W/NMU)

Kunjungan ke DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Semarang Semarang, Senin (11/10) https://kota-semarang.kpu.go.id, KPU Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 di hari keenam dilaksanakan ke DPC Partai Hanura Kota Semarang. Road show terdiri dari Ketua, anggota KPU Kota Semarang, Kasubbag serta Staf Sekretariat.  Silaturahmi KPU Kota Semarang diterima dengan baik oleh DPC  Hanura Kota Semarang pada pukul 10.00 WIB. Pada kunjungan kali ini diterima oleh Ketua (Hono Sejati), beserta jajaran pengurus DPC Hanura Kota Semarang. Dalam kunjungan tersebut, disampaikan terkait persiapan partai politik menjelang pemilu 2024, seperti verifikasi partai politik, keanggotaan sipol, serta legalitas partai politik tersebut.

Kunjungan ke DPC Partai Garuda Kota Semarang Semarang, Senin (11/10) https://kota-semarang.kpu.go.id, KPU Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 di hari keenam dilaksanakan ke DPC Partai Garuda Kota Semarang. Road show terdiri dari Ketua, anggota KPU Kota Semarang, Kasubbag serta Staf Sekretariat.  Silaturahmi KPU Kota Semarang diterima dengan baik oleh DPC  Garuda Kota Semarang pada pukul 13.00 WIB. Pada kunjungan kali ini diterima oleh Ketua (Suwarno), beserta jajaran pengurus DPC Garuda Kota Semarang. Dalam kunjungan tersebut, disampaikan terkait persiapan partai politik menjelang pemilu 2024, seperti verifikasi partai politik, keanggotaan sipol, serta legalitas partai politik tersebut.

Teknik Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan  Semarang, Jumat (11/10) KPU Kota Semarang mengikuti Webinar Teknik Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring yang diikuti oleh Ketua, Anggota KPU Kab/Kota dan Kasubag Hukum SeJawa Tengah. Dalam sambutan Ketua KPU Prov. Jawa Tengah (Yulianto Sudrajat) mengatakan acara ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar profesionalisme seluruh KPU Kab/Kota dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan di Jawa Tengah meningkat. Acara dibuka oleh Ketua KPU Prov. Jawa Tengah (Yulianto Sudrajat) yang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi masih sering ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan, sifatnya di luar pelanggaran pidana atau pelanggaran kode etik yang diawali dari rekomendasi Bawaslu untuk ditindaklanjuti oleh KPU.  Narasumber webinar hari ini antara lain Sigit Joyo Wardono (Kepala Biro Advokasi Hukum dan penyelesaian Sengketa Sekjen KPU RI), Sumartanto (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) dan Muslim Aisha (Divisi Hukum & Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah). Masing-masing narasumber menjelaskan bagaimana nanti KPU Kab/Kota mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa yang timbul dalam TUN dan apa saja sengketa Tata Usaha.

WEBINAR SELEKSI CALON ANGGOTA KPU RI DAN BAWASLU RI PERIODE 2022 - 2027  Senin (11/10) KPU Kota Semarang mengikuti webiner seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2022 - 2027 untuk mengelola Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di tengah pandemi covid – 19 yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Henry Casandra Gulton (Ketua KPU Kota Semarang) dan Hery Sutarko (Sekretaris KPU Kota Semarang) menyimak materi webinar di ruang Audio Visual. Bahtiar,Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada sambutannya menyampaikan bahwa tema ini memang diangkat dalam rangka untuk melakukan kajian seleksi penyelenggara pemilihan umum.  “Pemilihan Umum terkait dengan sistem bernegara,  dan bermasyarakat,  bagaimana mengelola negara,  mengelola pemerintahan membutuhkan sosok yang kompeten dan kompatibel. Maka diskusi ini menjadi rumusan bagaimana tim seleksi penyelenggara pemilu 2024 menemukan Para calon anggota KPU dan Bawaslu RI yang bisa bersinergi dengan pemerintah” Webinar menghadirkan narasumber yaitu Dr Akmal Malik Dirjen Otonomi Daerah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI (Saan Mustofa) ,Dr Nur Hidayat Sardini (Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan UNDIP Semarang dan  mantan Ketua Bawaslu RI) , DR Al Araf (Dosen HI Universitas Paramadina), Dr Aditya Perdana (Direktur Kajian Politik UI). Nur Hidayat Sardini menjadi pembicara pertama, menyampaikan bagaimana integritas dan sosok penyelenggara pemilu yang memenuhi harapan serta instrument penilaian dalam proses seleksi. Pembicara Kedua adalah Akmal Malik (Ditjen Otonomi Daerah) menyampaikan dasar hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024, Urgensi Pemilu dan Pilkada 2024, Peran kemendagri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Aditya Perdana menyampaikan bagaimana dan apa saja karakter dan kompetensi calon penyelenggara pemilu.   Sementara Al Araf  menyampaikan materi pemilu 2024 dalam bingkai demokrasi dan HAM. "Beberapa hal yang menjadi diskusi adalah bahwa Komisioner KPU RI sekarang akan segera berakhir bulan April 2022, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu,  proses seleksi memakan waktu 6 bulan. Sehingga pemerintah harus segera menentukan siapa timselnya secara resmi, untuk disampaikan kepada publik. Maka harapannya terhadap komisioner KPU RI dan Bawaslu yang baru, dengan situasi Pemilu 2024 yang akan kita hadapi, masih belum jelas apakah pandemi covid 19 sudah berakhir atau belum", kata Araf.(tph/kpuktoasemarang/didin/foto :@w/NMU)