Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Rapat Koordinasi Badan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2024, Jumat (27/9). Acara yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Semarang tersebut dihadiri oleh Ketua PPK dan Anggota PPK Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) se-Kota Semarang. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, menekankan kepada PPK untuk memastikan keterpenuhan KPPS. Ia juga menggarisbawahi bahwa profesionalitas anggota Badan Adhoc adalah hal yang harus dijaga demi suksesnya pilkada. Novi Maria Ulfah, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) dan SDM dalam pemaparannya mengulas berbagai tantangan yang muncul dalam proses rekrutmen KPPS, termasuk masalah ketersediaan sumber daya manusia, pemenuhan persyaratan administratif, hingga kendala teknis yang mungkin terjadi di lapangan. Menjelang penutupan pendaftaran KPPS, Novi berpesan kepada PPK dan PPS, agar segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterpenuhan calon anggota KPPS. "Segera lakukan upaya strategis untuk memastikan seluruh posisi KPPS dapat terpenuhi sebelum batas waktu pendaftaran berakhir," ujar Novi dalam sesi pemaparannya. (ana/ed. Foto: div/sim/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menghadiri Rapat Koordinasi Pemetaan Permasalahan dalam Pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kamis (26/9). Acara yang berlangsung di Hotel Harris Semarang tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Kasubbag Parmas dan SDM, serta Operator SIAKBA se-Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menekankan pentingnya pemenuhan jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban TPS. Handi juga menekankan bahwa aspek pemenuhan persyaratan anggota KPPS harus diperhatikan dengan serius, baik dari segi usia, keterampilan, pendidikan, hingga kesehatan fisik. "Kita harus memastikan KPPS yang terpilih adalah mereka yang memenuhi semua syarat agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan tugas mereka di lapangan," tegas Handi.  Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya netralitas dan profesionalitas anggota KPPS. Sementara itu, Elhamangto Zuldan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan dukungan pemerintah daerah terkait fasilitasi pelayanan kesehatan bagi badan adhoc selama Pilkada berlangsung. "Kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan pada kabupaten/kota untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dan pelayanan kesehatan untuk disiapkan dengan baik," ujar Elhamangto. Pengarahan lebih lanjut oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM, Mey Nurlela, yang membahas pemetaan permasalahan dalam pembentukan KPPS. Dalam sesi tersebut, ia menjelaskan berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh KPU kabupaten/kota dalam proses rekrutmen KPPS, termasuk masalah ketersediaan SDM, pemenuhan persyaratan, hingga tantangan teknis di lapangan.  Mey juga memberikan arahan terkait solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan pembentukan KPPS berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan. (ana/ed. Foto: ana/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada kegiatan KPU Goes to Campus yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang di Fakultas Hukum (FH) Unissula, Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah mengajak mahasiswa yang hadir untuk aktif berorganisasi dan mempelajari konsep-konsep demokrasi melalui kegiatan kampus dan bermasyarakat, Kamis (26/9). Novi menjelaskan bahwa para mahasiswa yang hadir perlu memahami bahwa dalam konsep demokrasi, agar seseorang bisa menduduki jabatan politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif perlu memiliki modal sosial. Meski tidak terjun langsung dalam politik praktis, modal sosial yang dipunyai memiliki banyak manfaat positif bagi perkembangan karir mahasiswa. "Nah dengan berorganisasi di kampus maupun di masyarakat, adik-adik bisa mendapatkan modal sosial. Nah modal sosial ini satu diantara dua modal awal yang bisa membuat seseorang menjadi peserta pemilu/pemilihan. Inilah mengapa parpol banyak merekrut artis atau tokoh yang sudah terkenal, jadi akan lebih mudah mendapat simpati masyarakat," papar Novi. Selain modal sosial, seorang kandidat pemilu/pilkada perlu memiliki modal kapital yang digunakan untuk menggalang lebih banyak aspirasi dan dukungan masyarakat. "Bagaimanapun juga pada masa kampanye ada mesin partai politik yang harus dijalankan, baik untuk menggalang aspirasi ataupun penyampaian visi dan misi untuk mendapat dukungan masyarakat, maka modal kedua yang perlu dimiliki adalah modal kapital," sambung Novi. Kendati demikian, Novi menyampaikan bahwa modal kapital bukanlah modal dominan yang menentukan, pasalnya ada sikap volunteerism dari masyarakat apabila kandidat tersebut berhasil menarik simpati publik. "Tetapi tidak menentukan ya, karena apabila calon itu sudah memiliki modal sosial yang mapan, malah saat kampanye ada masyarakat yang menyumbang ke kandidat itu secara sukarela. Ini salah satunya karena sudah memiliki modal sosial itu," jelas dia. Pada kegiatan yang diikuti oleh ratusan mahasiswa FH Unissula tersebut, Novi menyampaikan tahapan-tahapan Pilwakot Semarang Tahun 2024. Novi mempersilahkan apabila ada mahasiswa FH Unissula yang tertarik bergabung sebagai KPPS. Karena, KPU membutuhkan support mahasiswa dan pemilih muda yang memiliki kecakapan terhadap teknologi informasi. "Bagi anak-anak muda seperti teman-teman ini biar tambah pengalaman, tidak hanya secara teori dari kampus. Bisa bergabung sebagai KPPS, karena teman-teman kan lebih banyak literasi digital dan teknologi informasi. Ini bermanfaat buat memperkuat personil KPPS kita," kata Novi. Kegiatan sosialisasi kepada pemilih muda yang digelar di FH Unissula tersebut dihadiri dan dibuka oleh Dekan FH Unissula, Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. dan menghadirkan narasumber Kaprodi FH Unissula, Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H. (rap/ed. Foto: div/sim/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada kegiatan Tular Nalar yang digelar oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Novi Maria Ulfah mengajak mahasiswa Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi (FBIK) Unissula untuk bisa bijak menggunakan media sosial, (26/9). Di era modern saat ini, banyak informasi yang bisa didapatkan melalui media sosial, namun, Novi menjelaskan bahwa informasi yang banyak beredar di media sosial tidak semuanya valid. "Memang benar saat ini marak berita hoaks di media sosial, apalagi di saat kampanye seperti ini pasti masing-masing pendukung berusaha meyakinkan pemilih. Nah pada proses ini apabila adik-adik main media sosial harus bisa membedakan mana informasi yang baik, mana yang hanya mencari sensasi atau memiliki tujuan untuk menjelekkan atau malah memprovokasi," ujar Novi. Oleh sebab itu, Novi berharap mahasiswa dapat membedakan informasi mana yang layak dikonsumsi dan diyakini, karena mahasiswa juga memiliki resiko untuk terlibat dalam penyebaran informasi bohong. "Jangan sampai teman-teman mahasiswa FBIK karena kurang peka, malah bisa terlibat pada proses penyebaran berita bohong yang dibuat oleh orang tidak bertanggung-jawab," lanjutnya. Senada dengan Novi, Dekan FBIK Unissula, Trimanah, S.Sos., M.Si. menjelaskan bahwa pembuat konten di media sosial memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Apabila tidak cukup memiliki literasi digital, mahasiswa akan mudah terprovokasi dengan narasi yang dibuat dengan tujuan-tujuan negatif. "Bahwa segala hal yang kita dapat di sosial media tidak sepenuhnya benar. Ada yang jadi provokator, ada yang hanya ingin agar mendapat followers, hanya mencari materi. berbeda-beda tujuannya," ujar Trimanah. Melihat interaksi di media sosial pada Pemilu 2024 lalu, Trimanah berpesan kepada para mahasiswa yang hadir agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial.  "Teman-teman sudah merasakan bagaimana pemilu kemarin di medsos. Masing-masing paslon punya tim nya sendiri yang saling mencari simpati. Kita boleh melihat, mempelajari, tapi jangan sampai larut di dalamnya. Ibaratnya kita di tengah-tengah tsunami, dua gelombag yang saling berkompetisi, jadi kita harus jadi orang yang kritis, harus bisa memilah mana yang benar-bener baik," papar dia. Mengenai tahapan Pilwakot Semarang 2024 yang saat ini sedang terjadi, Novi mengajak anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota KPPS, karena KPU membutuhkan personil yang cakap terhadap teknologi informasi. "Silahkan bisa ikut rekrutmen KPPS, karena kita memang membutuhkan personil yang cakap teknologi informasi. Karena nanti proses rekapitulasi kita akan menggunakan Sirekap, atau memanfaatkan teknologi informasi untuk proses rekapitulasi nanti," tuturnya. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Semarang hadir sebagai narasumber dalam rangka Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema 'Suara Demokrasi' yang diselenggarakan oleh SMA PL Don Bosco Semarang, Kamis (26/9). Hadir sebagai narasumber, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Supriyono yang memberikan materi mengenai peran pemilih pemula dalam Pilkada Serentak Tahun 2024.  "Adek-adek SMA PL Don Bosco Semarang, pilkada bukan hanya sekedar pemilihan kepala daerah saja tetapi punya makna dan arti yang luas. Yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Semarang, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujar Agus. Agus menjelaskan kepada siswa-siswi SMA PL Don Bosco Semarang bahwa Pilkada serentak nantinya akan dilaksanakan pada 27 November 2024 Pada kesempatan itu, Agus juga menjelaskan apa saja syarat-syarat untuk menjadi pemilih di pilkada. "Syaratnya agar bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara adalah sudah berusia 17 atau lebih atau sudah/pernah kawin; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap; memiliki E-KTP; tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri; dan terdaftar sebagai Pemilih," ujar Agus. Agus mengajak seluruh siswa-siswi SMA PL Don Bosco Semarang untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang. "Ayo adik-adik semua yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya, pada Rabu 27 November 2024. Jangan sampai golput," tambah Agus.  Kegiatan pendidikan politik untuk pemilih pemula tersebut diikuti oleh 222 pelajar kelas XI SMA PL Don Bosco Semarang. (ion/ed. Foto: ion/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini meminta mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (Undip) untuk memanfaatkan masa kampanye agar lebih menggali visi dan misi serta mengenali program dari paslon yang berkompetisi di Pilkada 2024, Rabu (25/9). "Hari ini tanggal 25 September sampai nanti 23 November 2024. Jadi selama 60 hari atau 2 bulan, ini waktu yang tepat bagi teman-teman mahasiswa untuk mempelajari dan lebih mengenal paslon, baik visi dan misinya serta program-programnya," kata Zaini. Hal tersebut disampaikan oleh Zaini ketika dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan KPU Goes to Campus dengan tema Peran Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 yang digelar di Aula Kewirausahaan FEB Undip. Mengenai kegiatan kampanye Pilkada 2024, Zaini mengingatkan agar menghindari money politic, karena hal tersebut bisa mencederai proses demokrasi yang luber dan jurdil. "Kalau pemilu yang menerima uang tidak disanksi. tetapi kalau di pilkada, baik yang menerima dan yang memberi itu akan sama-sama dikenakan pasal pidana. Jadi harus menghindari money politic karena selain ada hukumannya, kegiatan ini bisa mencederai proses demokrasi kita," papar Zaini. Zaini menjelaskan, tiap-tiap suara merupakan hak konstitusi yang berharga. Oleh sebab itu Zaini berharap mahasiswa bisa menolak apabila ada pihak-pihak yang hendak membeli hak pilih tersebut. "Kalau kalian dikasih uang coba dihitung apakah sebanding, karena hak pilih itu sangat berharga. Misalkan satu amplop dibagi 5 tahun, dibagi bulan dibagi hari. Kalau hingga pembagian perhari, suara kalian itu hanya dihargai 100 rupiah. Jadi jangan terima dan hindari money politic," sambung Zaini. Sementara itu, Dosen FEB Undip, Darwanto yang memberikan materi mengenai peran mahasiwa dalam pilkada menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh abai dengan proses politik. Menurutnya, sikap abai memiliki dampak negatif yang bisa berdampak pada banyak aspek. "Meskipun kalian mahasiswa ekonomi, kita tidak boleh abai dan bahkan buta politik. Apa yang terjadi kalau kalian sampai abai? kalian akan kehilangan hak hak politik kalian. Kedua akan muncul ketimpangan, karena eksistensi anak-anak muda yang berintegritas dan kritis itu tidak terlihat," kata Darwanto. Darmanto melanjutkan, Apabila mahasiswa yang berintegritas dan kritis tidak terlibat dalam proses politik akan semakin banyak pihak yang tidak berintegritas yang menduduki jabatan-jabatan yang mempengaruhi kebijakan publik. "Lembaga eksekutif dan legislatif ini kan orang-orang hasil proses demokrasi, kalau orang-orang baik yang kritis tidak terlibat, yang masuk lembaga itu politisi yang hanya mementingkan kalangan tertentu. Padahal kebijakan publik itu dibuat untuk mensejahterakan semua elemen masyarakat," lanjutnya. Senada dengan Darmanto, Zaini juga meminta mahasiswa untuk terlibat dalam proses pilkada agar bisa mengawal prosesnya yang luber dan jurdil. Oleh karena itu, Zaini berharap para mahasiswa yang hadir agar turut membantu KPU dalam memberikan pengertian bahwa setiap suara penting untuk menentukan masa depan dan pembangunan. "Jadi keterlibatan teman-teman ini penting, baik ikut nyoblos, bergabung sebagai penyelenggara atau ikut menyosialisasikan tahapan pilkada ini ke teman komunitas, atau temen tongkrongan kalian. Kami harap informasi ini bisa disampaikan, karena teman-teman juga punya tanggung jawab untuk menyukseskan pilkada," tutur Zaini. (rap/ed. Foto: div/KPU Kota Semarang)