Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadiri Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemilihan Tahun 2024, Selasa (22/10). Kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Supriyono. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Aula lantai 3 Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Machruz menjelaskan tahapan penyusunan laporan dana kampanye peserta Pilkada 2024. Ia mengatakan, saat masa kampanye berakhir maka pembukuan dana kampanye sudah tidak bisa dilakukan. Hal tersebut menurut Machruz harus dipahami oleh para peserta Pilkada 2024.  "Periode Pembukuan, dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan satu hari sebelum waktu penyampaian LADK. LPSDK, pembukuannya dimulai satu hari setelah penutupan pembukaan LADK sampai dengan satu hari setelah penyampaian LPSDK. LPPDK, pembukuannya dimulai satu hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir," papar Machruz. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengadakan bimbingan teknis sistem informasi rekapitulasi suara untuk Pilkada 2024 bersama PPK se-Kota Semarang, Jumat (18/10). Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU Kota Semarang Divisi Rendatin, M. A. Agung Nugroho menyampaikan materi mengenai tugas dan fungsi Divisi Data dan Informasi. Agung juga menjelaskan dua jenis Sirekap yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web yang digunakan pada Pemilu 2024 dengan menggunakan metode offline dan online. "Hasil perolehan suara yang sah dan legal sesuai UU adalah perhitungan suara manual berjenjang mulai dari TPS sampai ke pleno KPU," kata Agung. "Sirekap, seperti Situng dulu, hanya sarana informasi dan transparansi saja. Jadi jika menemukan masalah di Sirekap di titik manapun, mestinya bukan diributkan tetapi digunakan sebagai bahan untuk lebih memfokuskan perhatian ke masalah tersebut di perhitungan suara manual berjenjang atau mengkoreksi di proses perhitungan suara," sambung Agung. Agung juga meminta agar semua pihak ikut mengawal dan mengawasi proses penghitungan suara di tiap tingkatan. (rhd/ed. Foto: sim/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang bersama tim perumus serta 21 lembaga dan LSM/Ormas di Kota Semarang melakukan pembahasan mengenai enam isu pembangunan untuk merumuskan tema yang akan diangkat pada gelaran debat publik paslon Pilwakot Semarang Tahun 2024, Jumat (18/10). Dalam paparan tema debat yang disampaikan oleh Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Sosparmas dan SDM, Novi Maria Ulfah, terdapat enam isu yang perlu diangkat yang dapat menggambarkan upaya pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing paslon. "Ada enam poin isu yang perlu diangkat agar bisa mencerminkan upaya masing-masing paslon dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memajukan daerah; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menyelesaikan persoalan daerah; menyerasikan pelaksanaan pembangunan kota dengan nasional; dan yang utama memperkokoh NKRI dan kebangsaan," papar Novi. Debat publik tersebut, kata Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini ketika membuka kegiatan FGD bertujuan untuk menyebarkan profil, misi, dan misi serta program kerja para paslon Pilwakot Semarang kepada masyarakat. "Tujuannya debat publik ini agar warga Kota Semarang mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang apa yang menjadi wacana pembangunan masing-masing paslon," ujar Zaini. Zaini melanjutkan, karena pelaksanaan debat publik tersebut perlu merujuk pada tema-tema pembangunan yang menjadi tantangan bagi kota dan masyarakat Semarang, maka KPU Kota Semarang mengundang pihak-pihak yang terkait untuk merumuskan isu-isu apa saja yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema strategis. "Kami mengundang bapak/ibu semua, baik dari pemerintahan provinsi, kota, dan LSM/Ormas untuk belanja persoalan, isu strategis dan juga masukan-masukan mengenai apa saja yang bisa diangkat oleh tim perumus. Sehingga nanti tema-tema debat itu bisa mengelaborasi program yang ditawarkan para paslon Pilwakot Semarang Tahun 2024 ini," sambung Zaini. Untuk merumuskan tema debat publik, KPU Kota Semarang menggandeng lima akademisi dari beberapa universitas di Kota Semarang, diantaranya Dr. Mohamad Hakim Junaidi M.Ag. dan Dr. Muhammad Kholidul Adib S.H.I., M.S.I. (UIN Walisongo), Dr. Heri Prabowo, S.E., M.M. (Upgris), Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. (Unnes), dan Dr. Anto Kustanto, S.H., M.Hum (Unwahas). Pada kegiatan yang berlangsung di Poncowati Ballroom Patra Jasa Hotel tersebut, peserta FGD dibagi ke dalam 5 kelompok. Masing-masing tim perumus memandu dan mencatat masukan serta isu-isu yang disampaikan dari masing-masing lembaga dan LSM/Ormas. Mengenai debat publik yang akan digelar, Novi mengatakan, KPU Kota Semarang merencanakan tiga kali pelaksanaan debat publik yang disiarkan oleh TV swasta dan ditayangkan secara langsung di Youtube KPU Kota Semarang. Masing-masing pelaksanaan debat akan terbagi menjadi 6 segmen dengan total durasi paling lama 180 menit. "Durasi debat publik paslon paling lama 180 menit. 150 menit untuk segmen debat antar palson dan 30 menit untuk jeda iklan," ujar Novi. Mengenai mekanisme debat, Novi menjelaskan bahwa pelaksanaan debat tidak hanya tanya jawab antar paslon dengan moderator, tetapi ada segmen debat antar paslon, dan juga penayangan video pertanyaan dari masyarakat. (rap/ed. Foto: div/sim/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar kegiatan Sosialisasi Pindah Memilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bertempat di Hotel KHAS Semarang, Rabu (16/10). Kegiatan Sosialisasi Pindah Memilih ini mengundang perwakilan rumah sakit, kampus, agen travel, pesantren, boarding school, Polda Jateng, Polrestabes Semarang dan yang ada di Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini menyampaikan bahwa pengurusan pindah pemilih bisa dilakukan di kantor KPU Kota Semarang, kantor kecamatan maupun di kantor kelurahan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. "Dan ini menjadi atensi dan perhatian untuk kita semua agar proses pindah memilih ini benar-benar sesuai fakta dan kelengkapan dokumentasinya," kata Zaini membuka kegiatan.   Selanjutnya Anggota KPU Kota Semarang Divisi Rendatin, M. A. Agung Nugroho menjelaskan DPTb adalah pemilih yang terdaftar di DPT tetapi karena sesuatu hal, yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempatnya terdaftar sehingga memberikan suaranya di TPS lain. "Harus memenuhi beberapa persyaratan dan ada rentang waktu yang mengaturnya," kata Agung. Kegiatan sosialisasi pindah memilih tersebut dilakukan dengan tujuan mengantisipasi pindah memilih agar lebih efektif dan efisien dikarenakan keterbatasan cadangan surat suara di TPS. "Alasan pindah memilih ada 9 kategori, menjalankan tugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, rawat inap di faskes serta keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas di panti sosial/rehabilitasi, rehabilitasi narkoba, tahanan atau lapas, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam, yang bekerja di luar domisilinya," papar Agung. "Untuk waktu pelayanan, bisa sampai 30 hari sebelum hari pemungutan suara dan bisa sampai 7 hari sebelum hari pemungutan suara untuk kategori tertentu," tambah Agung. (rhd/ed. Foto: e1/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan, Henry Casandra Gultom (Nanda) mengapresiasi empat mahasiswa Stikes Telogorejo yang berpartisi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024 silam, Rabu (16/10). Mengingat Pemilu 2024 merupakan pemilu dengan lima surat suara dan memiliki tanggung jawab besar, Nanda menyebut Stikes Telogorejo patut berbangga karena ada mahasiswanya yang peduli pada proses pemilu. "Ibu Ketua Stikes, ini ada mahasiswanya yang menjadi KPPS, ini perwakilan Stikes Telogorejo, ini meraka pahlawan demokrasi bu ketua saya acungi jempol, karena di Pemilu 2024 kemarin ada lima surat suara sehingga proses penghitungan suaranya lama ya," ujar Nanda. Hal tersebut diucapkan Nanda saat KPU Kota Semarang menggelar kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 dalam tajuk KPU Goes to Campus. Nanda mengatakan, keikutsertaan mahasiswa dalam pemilu atau pilkada tidak hanya nampak dalam proses pencoblosan di hari pemungutan suara. Namun keterlibatan yang lebih bermakna dapat ditunjukkan oleh mahasiswa sebagai penyelenggara pemilu, atau menjadi saksi paslon. Keterlibatan mahasiswa tersebut menurut Nanda dapat menambah value dan knowledge mahasiswa yang akan berguna di kemudian hari saat mencari pekerjaan. "Jadi KPPS boleh, pengawas boleh, jadi saksi paslon, jadi pemantau bisa dan itu boleh. Karena di dunia pekerjaan tidak hanya kepandaian saja yang dibutuhkan, tetapi ada juga opportunity dan juga jaringan, apabila kesempatan itu hadir silahkan dijalani. Semakin kompleks dalam keilmuan, pengalaman, dan knowledge yang dimiliki maka kalian akan berpeluang lebih mudah mendapat pekerjaan," kata Nanda. Mengenai Pilkada di Kota Semarang, pada 27 November 2024 mendatang, pemilih akan mendapatkan dua surat suara, yakni surat suara Pilgub Jateng, dan Pilwakot Semarang Tahun 2024. Karena dilaksanakan di hari libur atau hari yang diliburkan, Nanda meminta mahasiswa yang hadir pada kegiatan tersebut untuk terlebih dahulu menyalurkan hak pilihnya sebelum melakukan aktivitas lain. "Nanti di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan di hari libur atau di hari yang diliburkan. Kita mengajak teman-teman jangan pergi dulu, kalau memang mau staycation ya nyoblos dulu, baru setelah itu boleh jalan-jalan," terang Nanda. Sebelum nyoblos, Nanda mengajak mahasiswa yang hadir untuk mengenali visi, misi dan program masing-masing paslon, karena figur pemimpin daerah akan banyak menentukan arah kebijakan suatu wilayah dan masyarakat di dalamnya. "Sebelum memilih, pastikan dulu kalian mengenali, cari tahu betul paslonnya karena dampaknya sangat luar biasa. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang akan menentukan nasib teman-teman semua, misalnya lapangan pekerjaan perawat, dan nakes, pendidikan, perpajakan dan lainnya. Jadi benar-benar pelajari visi misinya," papar Nanda. Selain Nanda, kegiatan KPU Goes to Campus yang berlangsung di Aula Gedung A Lantai 4 Stikes Telogorejo Semarang itu juga menghadirkan Ketua Prodi S1 Manajemen Upgris, Dr. Bayu Kurniawan, S.Kom., M.M. (rap/ed. Foto: div/sim/KPU Kota Semarang)

Purbalingga, kota-semarang.kpu.go.id - Dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Jelang Pilkada 2024 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Wakil Dekan 2 Fisip Unsoed, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. berpesan kepada satker KPU se-Jawa Tengah untuk mengelola kerjasama yang baik antara anggota dan sekretariat KPU, Selasa (15/10). Hal tersebut diingatkan oleh Slamet, karena menurutnya mengelola lembaga penyelenggara pemilu bukan merupakan hal yang mudah, dan memiliki pressure yang tinggi. "Mengelola lembaga penyelenggara pemilu bukan hal yang mudah. Pressurenya tinggi. Ada dana 41 triliun untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024, maka perlu pengelolaan dan kerjasama yang baik antara komisioner dan sekretariat," kata Slamet. Pada kegiatan yang digelar di aula KPU Kabupaten Purbalingga tersebut Slamet juga menjelaskan bahwa untuk mengoptimalkan kinerja lembaga dibutuhkan kecakapan dalam mengelola SDM, dan pertanggungjawaban keuangan. "Hal utama yaitu SDM dan bagaimana mengelolanya. SDM yaitu manusia. Bagaimana mindset, talenta dan skill. Kedua, pengelolaan keuangan. Dana banyak atau sedikit harus bisa mengelola," sambung Slamet. Faktor yang lain yang turut mempengaruhi, kata Slamet adalah teknologi. Faktor teknologi tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat membantu tercapainya tujuan lembaga. Meski demikian, Slamet menjelaskan bahwa pengelolaan SDM menjadi faktor yang krusial. Seorang pimpinan lembaga kata Slamet perlu menerapkan tata kelola yang baik agar kinerja lembaga menjadi optimal "Yang utama dari ketiganya itu manusia. SDM dituntut untuk  meningkatkan skill, cepat memahami aturan/regulasi. Tetapi sebelumnya pimpinan harus memberikan edukasi, contoh, dan guidance," papar Slamet.  Agar bisa melakukan manajemen SDM, Slamet juga menekankan adanya kepemimpinan yang baik, karena baik atau tidaknya kinerja sebuah lembaga ditentukan oleh sosok pemimpin yang baik pula. "Karena leadership bisa menyatukan kepentingan yang berbeda, ini hal yang paling utama, dengan fungsi yang dia miliki. Sehingga semua komponen bisa sinergi," kata dia. Pada kesempatan tersebut ia juga mengingatkan agar KPU senantiasa menjaga integritas. Selain itu juga kolaborasi internal maupun bekerjasama dengan pihak lain. "Penyelenggara pemilu harus independen. Tugas KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu tetapi memastikan setiap tahapan berjalan dengan adil, jujur sehingga bisa menjaga kepercayaan publik," pesan Slamet. Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua, Anggota KPU Divisi Sosparmas dan SDM, serta Sekretaris KPU Kota Semarang. (nmu/ed. Foto: nmu/KPU Kota Semarang)