Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya kesiapsiagaan ASN melalui ajakan Korpri Siaga, Senin (1/12).  Amanat tersebut dibacakan oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Tobirin yang bertindak sebagai pembina upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI yang digelar di halaman Kantor KPU Kota Semarang.  Dalam sambutan itu, Zudan menyerukan delapan tekad kesiapsiagaan KORPRI untuk menutup tahun 2025 dan menyongsong 2026, mulai dari memperkuat persatuan personil, menegakkan netralitas dan integritas, hingga meningkatkan profesionalisme dan adaptif kepada perkembangan teknologi digital dalam pelayanan publik. Ia juga mengingatkan bahwa ASN memegang peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi, sekaligus penjaga transparansi dan kepercayaan publik dalam setiap layanan negara. Karena itu, KORPRI diminta tetap menjaga norma moral dan profesionalisme serta menjaga standar etika dan integritas aparatur di seluruh Indonesia. Selain itu, Zudan menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan implementasi Undang-Undang ASN terbaru menjadi langkah penting untuk memperkuat kesejahteraan ASN, memudahkan jenjang karier, serta memastikan pelayanan publik semakin efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada bagian akhir, ia mengajak seluruh ASN untuk menjaga solidaritas, menjunjung nilai kemanusiaan, dan meneguhkan pengabdian kepada masyarakat. "Korpri setia hingga akhir kepada negara," demikian pesan penutup dalam sambutan yang dibacakan pada upacara tersebut. Upacara bendera yang digelar di halaman kantor KPU Kota Semarang tersebut dihadiri oleh Anggota KPU dan seluruh ASN Sekretariat KPU Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Seri Webinar Membangun Kebiasaan dan Etika di Ruang Digital yang digelar KPU RI, Jumat (28/11).  Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu dalam menghadapi tuntutan digitalisasi serta mendorong tata kelola pemilu yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Webinar tersebut menyoroti pentingnya membangun kebiasaan positif dan etika dalam interaksi digital, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.  Literasi digital ditekankan bukan hanya bermakna kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan data, serta memahami perilaku etis di ruang digital. Materi yang dipaparkan narasumber menggambarkan bahwa penguatan etika digital berperan langsung terhadap kualitas informasi yang dihasilkan penyelenggara pemilu.  Informasi yang akurat dan bernilai menjadi kunci dalam mendorong keterbukaan data kepada masyarakat. Selain itu, forum ini menyoroti keragaman kompetensi digital di lingkungan KPU yang membawa konsekuensi berbeda dalam cara berinteraksi dan berkolaborasi.  Kondisi tersebut dipandang penting untuk dikelola, terutama di tengah banyaknya konten negatif di ruang digital yang sering disikapi secara tidak proporsional oleh pengguna internet. Webinar juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak. Pesan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan, bukan sebaliknya.  "Kita jangan termakan oleh teknologi, kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita," demikian salah satu penekanan yang disampaikan oleh salah satu narasumber. Melalui kegiatan ini diharapkan satker KPU dapat memperkuat kapasitas internal dan menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, responsif, dan terpercaya. (rhd/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang hadir dalam agenda Kajian Rutin Kamis Sesuatu yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara, Kamis (27/11).  Forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu dalam memahami perkembangan hukum kepemiluan, khususnya menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak. Acara dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, May Nurlela, yang menegaskan pentingnya konsolidasi pemahaman hukum bagi seluruh jajaran KPU di daerah.  Menurutnya, dinamika Pilkada tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga ketajaman interpretasi terhadap regulasi dan putusan hukum. Agenda diskusi kemudian dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, El Suhaimi, yang memberikan pengantar mengenai perkembangan terkini penanganan sengketa hasil pemilihan. Ia menyoroti beberapa pola sengketa yang muncul dalam Pilkada 2024 dan aspek-aspek yang perlu dicermati para penyelenggara pemilu di daerah. Sesi utama diisi oleh KPU Kabupaten Boyolali yang memaparkan analisis mendalam atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.  Pemaparan ini menyoroti bagaimana argumentasi para pihak diuji dalam persidangan serta implikasi putusan tersebut terhadap praktik penyelenggaraan Pilkada di daerah lain. Melalui kajian rutin ini, peserta dari berbagai KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan semakin memahami dinamika PHPU dan mengkaji persoalan-persoalan yang muncul pada sidang  MK tentang hasil dan proses pilkada. (sof/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Forum SDM Talk to Me Episode 4 yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11), membahas strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tengah tantangan pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Agenda ini digelar sebagai langkah memperkuat profesionalitas, kapasitas teknis, serta integritas SDM KPU pada masa non tahapan. Meski pemilu telah usai, berbagai tantangan pengelolaan SDM dinilai masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM, Parsadaan Harahap, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan SDM tidak boleh berhenti setelah pemilu selesai. "Di tengah situasi non tahapan ini, kita masih memiliki tantangan pengembangan SDM. Apakah setelah pemilu selesai, pengembangan SDM juga selesai? Saya kira tidak seperti itu," ujarnya. Ia mendorong seluruh jajaran KPU untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan daring, luring, maupun forum-forum berbagi pengetahuan seperti Talk to Me. Sebagai narasumber, Firnandes Maurisya, Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM KPU RI, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar dalam hubungan tata kerja kelembagaan, regulasi yang multitafsir, serta pemahaman teknis yang belum merata antarsatuan kerja. "Masih ada persoalan dalam hubungan tata kerja kelembagaan dan regulasi yang multitafsir. Ini memengaruhi konsistensi kerja di lapangan," jelasnya. Forum juga menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan efektivitas kerja menghadapi tantangan pasca pemilu.  Firnandes menambahkan perlunya mendorong literasi demokrasi melalui penulisan jurnal dan publikasi kepemiluan sebagai bagian dari pendidikan pemilih sekaligus penguatan kapasitas internal. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menekankan komitmen bersama untuk terus memperkuat SDM KPU agar semakin adaptif, profesional, dan berintegritas. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Forum SDM Talk to Me Episode 4 yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11), membahas strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara pemilu di tengah tantangan pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Agenda ini digelar sebagai langkah memperkuat profesionalitas, kapasitas teknis, serta integritas SDM KPU pada masa non tahapan. Meski pemilu telah usai, berbagai tantangan pengelolaan SDM dinilai masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM, Parsadaan Harahap, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan SDM tidak boleh berhenti setelah pemilu selesai. "Di tengah situasi non tahapan ini, kita masih memiliki tantangan pengembangan SDM. Apakah setelah pemilu selesai, pengembangan SDM juga selesai? Saya kira tidak seperti itu," ujarnya. Ia mendorong seluruh jajaran KPU untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan daring, luring, maupun forum-forum berbagi pengetahuan seperti Talk to Me. Sebagai narasumber, Firnandes Maurisya, Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan PKSDM KPU RI, memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, masih terdapat persoalan mendasar dalam hubungan tata kerja kelembagaan, regulasi yang multitafsir, serta pemahaman teknis yang belum merata antarsatuan kerja. "Masih ada persoalan dalam hubungan tata kerja kelembagaan dan regulasi yang multitafsir. Ini memengaruhi konsistensi kerja di lapangan," jelasnya. Forum juga menyoroti pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan efektivitas kerja menghadapi tantangan pasca pemilu.  Firnandes menambahkan perlunya mendorong literasi demokrasi melalui penulisan jurnal dan publikasi kepemiluan sebagai bagian dari pendidikan pemilih sekaligus penguatan kapasitas internal. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang menekankan komitmen bersama untuk terus memperkuat SDM KPU agar semakin adaptif, profesional, dan berintegritas. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Seri Webinar Big Data Pemilu: Analisa dan Pengambilan Kebijakan di Lingkungan KPU yang diselenggarakan KPU RI, Jumat (21/11).  Forum tersebut merupakan ruang penguatan kapasitas bagi jajaran KPU dalam mengolah data pemilu agar semakin akurat, transparan, dan mudah diakses publik. Webinar yang berlangsung secara daring tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) KPU RI, Mashur Sampurna Jaya.  Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa arus perkembangan teknologi informasi menuntut KPU untuk semakin adaptif dalam pengelolaan data berbasis big data. Menurutnya, pengolahan big data bukan hanya soal menghimpun data berukuran besar, tetapi juga bagaimana data tersebut dibersihkan, dianalisis, divisualisasikan, dan dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan.  "Big data harus diterjemahkan menjadi informasi yang bernilai, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu," ujarnya. Melalui webinar ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai proses pengumpulan hingga pengorganisasian data pemilu menggunakan grafik, chart, serta berbagai teknik visualisasi yang memudahkan interpretasi. Sekaligus pemanfaatan teknologi seperti analisis statistik, kecerdasan buatan (AI), hingga machine learning juga menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas data. Salah satu contoh penerapan big data yang disorot adalah integrasi data pemilih dan alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke platform digital seperti Google Maps.  Inovasi tersebut dinilai dapat memudahkan pemilih dalam menemukan lokasi TPS sekaligus membantu KPU dalam validasi dan penyusunan daftar pemilih. KPU RI menegaskan bahwa penguatan big data akan menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pemilu ke depan. Dengan pengolahan dan visualisasi data yang lebih baik, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin tepat sasaran serta mendukung layanan publik yang lebih terbuka dan informatif. (rhd/ed. Foto dok KPU Kota Semarang)