Berita Terkini

Kunjungan ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Semarang, Senin (4/10) https://kota-semarang.kpu.go.id KPU Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan partai politik pemilihan umum tahun 2019.  Hari pertama dilaksanakan ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Road show terdiri dari Ketua dan anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris, dan kasubbag serta staf.  Silaturahmi KPU Kota Semarang diterima dengan baik oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada pukul 13.00 WIB.  Pada kunjungan kali ini diterima oleh ketua dan jajaran pengurus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yaitu Ketua (Benny Setyono). Dalam kunjungan tersebut, disampaikan terkait beberapa hal seperti persiapan partai politik menjelang pemilu 2024,  verifikasi pengurus dan keanggotaan partai politik, sipol berkelanjutan,  serta legalitas partai politik tersebut.

Kunjungan ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Semarang, Senin (4/10) https://kota-semarang.kpu.go.id KPU Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan partai politik pemilihan umum tahun 2019.  Hari pertama dilaksanakan ke Partai Kebangkitan Bangsa. Road show terdiri dari Ketua dan anggota KPU Kota Semarang, Sekretaris, dan kasubbag serta staf.  Silaturahmi KPU Kota Semarang diterima dengan baik oleh Partai Kebangkitan Bangsa pada pukul 10.00 WIB.  Pada kunjungan kali ini diterima oleh ketua dan jajaran pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Ketua (Muhammad Mahsun ) dan Sekretaris (Juan Rama). Dalam kunjungan tersebut, disampaikan terkait beberapa hal seperti persiapan partai politik menjelang pemilu 2024,  verifikasi pengurus dan keanggotaan partai politik, sipol berkelanjutan,  serta legalitas partai politik tersebut.

KPU Kota Semarang ikuti Kegiatan Sharing of experiences penggunaan SIREKAP pada Pemilihan Tahun 2020 Semarang (Jumat, 1/10). https://kota-semarang.kpu.go.id  KPU Kota Semarang mengikuti kegiatan Sharing of Experiences penggunaan Sirekap pada Pemilihan Tahun 2020, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara daring. Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Kasubbag Teknis dan Staf Teknis seluruh Indonesia.  Menghadirkan tiga narasumber yang menyampaikan mengenai pengalamannnya dalam penggunaan sirekap pada pilkada tahun 2020.  Ketiga narasumber tersebut yaitu dari perwakilan divisi teknis penyelenggaraan pemilu dari KPU Kabupaten Konawe Utara, KPU Kabupaten Majene dan KPU Kabupaten Mentawai. Dalam penyampaian materi tersebut, dari ketiga narasumber setuju mengenai penggunaan sirekap sangat membantu kinerja KPU dalam melaksanakan rekapitulasi data. Walaupun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti yang terjadi pada ketiga daerah tersebut. Melihat dari aspek geografis dari ketiga wilayah tersebut yang sulit dijangkau dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Harapan juga disampaikan dari narasumber depannya agar pengoperasian sirekap bisa lebih mudah dan terjangkau bagi wilayah yang jangkauan internet nya kurang baik. Dalam penyampaian materi tersebut, narasumber perwakilan dari KPU Majene menyampaikan harapannya pada keberpihakan anggaran betul-betul riil kepada rekan–rekan yang bertugas di wilayah pegunungan. Karena hal ini akan mengurangi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Walaupun dalam pelaksanaanya dari KPU Konawe Utara telah melakukan pemetaan mengenai wilayah yang jangkauan internet kurang baik, untuk melakukan pencegahan yang terjadi di lapangan dalam pengoperasian sirekap.  Kemudian juga disampaikan mengenai pengalaman penggunaan aplikasi sirekap di wilayah yang jaringan internetnya lemah atau tidak ada. Hal ini  terdapat langkah, dencan cara mengumpulkan tugas dari petugas sirekap dengan melakukan pendekatan.  Kemudian dalam kegiatan webinar tersebut juga disampaikan mengenai kendala faktor dalam daftar invetarisasi masalah, yaitu terkait sumber daya yang masih terbatas. Kemudian juga pelaksanaan bimtek yang sangat singkat, sangat berpengaruh dalam keberlangsungan pengoperasian sirekap. Selain itu juga perlu dilakukan penyempurnaan sirekap yang sangat dekat untuk waktu pelaksanaanya.  Dalam kegiatan tersebut juga terdapat beberapa saran maupun rekomendasi terkait permasalahan wilayah yang jaringan internetnya lemah, sehingga pihak terkait seperti diskominfo setempat untuk menguatkan akses jaringan Internet dalam pelaksanaan Pemilu ke depannya.  Kemudian juga masukan agar waktu bimtek yang bisa diberikan lebih lama waktunya. Beberapa rekomendasi yang  diberikan narasumber dan perwakilan KPU mengenai pelaksanaan  sistem sirekap agar pemilihan ke depannya semakin baik. (tph/kpukotasemarang,ASDP/Foto : @W/NMU)

Webinar Dinamika Penetapan Tahapan Pemilu 2024 Semarang (Jumat 1/10). https://kota-semarang.kpu.go.id  KPU Kota Semarang mengikuti Webinar Dinamika Penetapan Tahapan Pemilu 2024, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga secara daring. Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Tengah.  Narasumber yaitu Lukman Hakim (anggota Komisi A DPR RI) dari faksi PKB dan Moderator oleh Ketua KPU Kota Salatiga (Syaemuri). Dalam pelaksanaan pemungutan suara 2024 diusulkan untuk dilaksanakan lebih awal yaitu 21 Februari 2024 untuk memberikan ruang yang longgar terhadap perhitungan suara dan penyelesaian sengketa pemilu. Namun seluruh kekuasaan penetapan tanggal ada di kewenangan KPU. Simulasi hari pemilu yang dirancang  merupakan hasil kesepakatan tim kerjasama yaitu Komisi 2 DPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu dan DKPP. Calon krusial dari pelaksanaan pemilu bersama yaitu ada di presiden dan wakil presiden. Harapannya pemilu dilaksanakan pada awal tahun 2024 sehingga  mendapatkan calon presiden dan wapres yang sudah terpilih sebelum masa pelantikan dan tanggal pilkada. Selain itu pelaksanaan pemilu di awal tahun 2024 akan mempengaruhi RAPBN yang dirancang supaya dapat terlaksana baik di tahun 2025 sesuai dengan janji-janji pada masa kampanye dan visi misi pemimpin. Hal ini merupakan nilai lebih apabila pemilu dilaksanakan pada awal tahun. Proses pemilu 2024 meninggalkan masalah seperti pada perhitungan suara saat pemilu 2019. Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat bersama untuk membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan pemilu 2024 seperti masa jabatan kepala daerah ada yang berbeda-beda masa akhir jabatannya.  Percobaan penyeragaman dengan melakukan pemilu serta pilkada yang berhimpitan sangat beresiko sehingga perlu adanya persiapan terhadap sumberdaya yang ada. Tanggal pelaksanaan 21 Februari masih dalam pembahasan lebih lanjut oleh KPU RI bersama dengan Kemendagri, Komisi 2 DPR RI, KPU dan DKPP. Keputusan seluruhnya mengenai kapan tanggal pemilu tetap ada di tangan pemerintah. Apabila pilkada dilaksanakan pada bulan april-mei seperti tahun 2019 beresiko terjadi kekacauan terutama ketika terjadi sengketa pemilu karena penyelesaiannya apabila melihat tahun 2019 memakan waktu 4 bulan dan sangat mepet dengan tanggal pelantikan presiden dan wakil presiden.(tph/kpukotasemarang/MHS/foto : MHS/NMU)

Bimbingan Teknis Anti Korupsi Semarang,Kamis (30/9). KPU RI bekerja sama dengan KPK melakukan bimbingan teknis anti korupsi secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman pemilu berintegritas, menumbuhkan sikap dan kesadaran untuk membangun pemilu yang cerdas dan berintegritas, serta mewujudkan penyelenggara pemilu yang demokratis dan terbentuk jejaring penyelenggara pemilu berintegritas. Acara ini diikuti oleh Komisioner KPU Kota Semarang dan Sekretaris sejak pukul 08.00 sampai dengan selesai. Pemateri pada hari ini antara lain: David Sepriwasa (KPK) dengan judul Kejahatan Korupsi dan Pengaduan Tipikor oleh Masyarakat serta Sri Eko Budi Wardhani (Pakar) dengan judul materi Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Cerdas Berintegritas.   Bimbingan teknis antikorupsi tahun 2021 terbagi menjadi 6 gelombang yang dilaksanakan sejak Selasa (28/9) sampai Kamis (7/10) tahun 2021. Peseta bimtek antikorupsi gelombang 3 ini, terdiri dari ketua, anggota, dan sekretaris KPU kabupaten/kota  di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara timur, Nusa Tenggara barat.

Rapat Koordinasi DPB bulan September Kota Semarang- Rabu (29/9). KPU Kota Semarang menggelar rapat koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Bulan September 2021. Rapat koordinasi digelar di Ruang Rapat KPU Kota Semarang dan dihadiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu, Forkopimda, OPD di lingkungan Pemerintah Kota semarang, dan Partai Politik yang ada di Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom membuka rapat koordinasi ini, selanjutnya Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini memaparkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Bulan September 2021 yang ada di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan di Kota Semarang. "Pemilih baru di bulan ini berjumlah 504 (Lima ratus empat)  pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 248 (Dua ratus empat puluh delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 256 (Dua ratus lima puluh enam) pemilih. Sedangkan Pemilih TMS meninggal sebanyak 369 (Tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 213 (Dua ratus tiga belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 156 (Seratus lima puluh enam) pemilih," kata Zaini.  Hasil akhir Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September 2021 sebanyak 1.177.238 pemilih dengan rincian laki-laki 570.632 pemilih dan perempuan 606.606 pemilih. Bagi masyarakat Kota Semarang yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Berkelanjutan atau hendak melaporkan keluarganya yang pindah domisili atau meninggal dunia, bisa datang langsung ke Kantor KPU Kota Semarang atau bisa mengisi form masukan daftar pemilih berkelanjutan 2021 lewat website : bit.ly/DPBKotaSemarang.