Berita Terkini

Pati, kota-semarang.kpu.go.id - Menjelang penilaian Komisi Informasi (KI) mengenai pelayanan informasi di lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Jawa Tengah diminta untuk mempersiapkan website yang berisi konten informatif sebagai pertanggungjawaban kepada publik, Jumat (9/8). Hal itu dikatakan oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiyantoro saat membuka kegiatan Koordinasi dan Asistensi Pengelolaan Informasi Publik pada Pilkada 2024. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Anggota KPU Kota Semarang, Novi Maria Ulfah tersebut, Paulus berharap seluruh satker bisa mendukung kegiatan itu. Ia melanjutkan, KPU Provisi Jawa Tengah membuat kegiatan tersebut dalam tiga gelombang agar satker KPU bisa fokus dan serius dalam menghadirkan website yang informatif. Meski sudah merancang kegiatan itu dengan tujuan baik, Paulus mengatakan bahwa agar website KPU kabupaten/kota bisa informatif, itu kembali kepada komitmen pimpinan di tiap satker kepada pelayanan publik. "Bahwa kita membuat kegiatan ini sampai 3 tahap agar kita fokus, tetapi kembali, ini perlu kerja dari seluruh bagian yang ada, tidak bisa satu dua orang saja," kata Paulus. Paulus menambahkan pimpinan lembaga harus bisa mengatur personil yang bisa menjalankan tugas sesuai minat, agar pengelolaan website menjadi prioritas utama. "Jadi jangan hanya satu staf, bahkan staf yang ditugasi sebenarnya tidak minat di situ, akhirnya tugas ini menjadi prioritas ke sekian, bukan yang pertama," tutur dia. Setelah pertemuan tersebut, Paulus ingin seluruh satker KPU di Jawa Tengah disiplin mengikuti rangkaian tahapan penilaian layanan informasi publik yang dilakukan oleh KI Jateng. "Pasca ini mohon kedisiplinan teman-teman. Saya harapkan besok semuanya submit, syukur-syukur semuanya informatif, tidak hanya menuju informatif," pesan Paulus. Pada kegiatan yang digelar di Kantor KPU Kabupaten Pati itu dihadiri pula oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisha, dan menghadirkan narasumber Ketua KI Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana, dan Anggota KI Jateng, Ermy Sri Ardhyanti. (rap/ed. Foto: dok KPU Jateng)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Sinkronisasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 mengundang Dispendukcapil Kota Semarang dan Ketua serta Anggota PPK divisi Mutarlih SE Kota Semarang, Jumat (9/8). Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini yang menjelaskan bahwa kegiatan tersebut untuk menyingkronkan data pemilih hasil dari pleno yang telah dilaksanakan oleh PPS dan PPK. Ia berharap sinkronisasi itu juga mengakomodir saran dan masukan dari Bawaslu Kota Semarang. Zaini menghimbau, di dalam setiap kegiatan KPU di setiap tingkatan, seperti PPK dan PPS perlu melibatkan pihak luar, seperti Panwascam ataupun Panwaskel, agar memenuhi unsur transparansi dalam penyusunan daftar pemilih. "Tujuan utama dari sinkronisasi data pemilih adalah untuk menghilangkan duplikasi, kesalahan, atau ketidakakuratan dalam data pemilih, sehingga memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan pada pemilihan adalah akurat dan terpercaya," tandas Zaini. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mengikuti Rapat Kerja Tindak lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Jumat (9/8). Kegiatan tersebut juga bertujuan sebagai persiapan penyusunan Renstra KPU Tahun 2025-2029. Kegiatan yang dilakukan di The Wujil Resort & Conventions tersebut melibatkan Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Datin dan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta operator Sakip. Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat yang hadir dalam pertemuan tersebut memberian pengarahan mengenai pengelolaan Sakip, IKU, dan PK pada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. "Bahwa rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, semua itu dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah," papar Yulianto. Saat ini KPU sedang menyusun instrumen evaluasi yang berkelanjutan hingga ke provinsi, kabupaten/kota. Kuesioner untuk instrumen evaluasi ini akan segera disampaikan ke semua satuan kerja.  Dalam proses tersebut akan ada beberapa indikator yang harus diisi oleh kabupaten/kota sehingga hasil dari yang sudah diisi dan dikumpulkan ke KPU akan direviu kepada pihak eksternal. (rhd/ed. Foto: rhd/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang akan mulai melakukan kegiatan sosialisasi Pilkada 2024 kepada pemilih pemula dan pemilih muda melalui program KPU goes to school dan campus, Jumat (9/8). Kegiatan sosialisasi tersebut digencarkan oleh KPU Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi publik pada Pilkada 2024 khususnya di Kota Semarang. Hal itu diutarakan oleh Anggota KPU Kota Semarang Divisi Rendatin, M. A. Agung Nugroho saat menjadi narasumber Talkshow Sosialisasi Tahapan Pilkada 2024 di Radio Elshinta. Partisipasi tersebut, kata Agung tidak hanya bisa ditunjukkan dengan nyoblos di TPS tanggal 27 November 2024 mendatang, tetapi juga keinginan pemilih untuk mengikuti tahapan pilkada. Salah satunya penyusunan daftar pemilih. "Sebentar lagi kan penetapan DPS, nah kami ingin agar anak-anak muda ini ikut mengecek apakah dirinya sudah masuk daftar pemilih yang tengah disusun oleh KPU Kota Semarang," kata Agung. Pada kegiatan goes to School dan Campus itu, KPU Kota Semarang akan mengunjungi sekolah menengah atas dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Semarang. Agung mengatakan pemilih pemula dan pemilih muda di daftar pemilih jumlahnya sangat banyak sehingga perlu diajak untuk berpartisipasi aktif di Pilkada 2024. "Jadi kita memang gencar untuk ke sekolah dan perguruan tinggi, yang kami sampaikan ya tahapan pilkada, untuk saat ini penyusunan daftar pemilih," kata Agung. Sesuai dengan tagline Pilwakot Semarang 2024, Agung berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Semarang bisa dilaksanakan dengan rukun dan memberikan efek yang baik bagi pembangunan kota dan warga Semarang. "Harapannya ya sesuai dari makna tagline kami, 'guyup rukun lan migunani', guyup ya kita ya karena ini gawai kita bersama jadi harus didukung, rukun diharapkan pada pilkada nanti berjalan tanpa hambatan adem-ayem, migunani ini diharapkan agar pemimpin yang terpilih dapat berguna bagi masyarakat," jelas Agung. (awh/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menggelar Pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPK Semarang Utara dan Semarang Selatan serta Anggota PPS Kelurahan Jangli, Lamper Tengah, Gunungpati, dan Peterongan untuk Pilkada Tahun 2024, Jumat (9/8). Adapun PAW PPK dan PPS yang dilantik menggantikan anggota sebelumnya yang mengundurkan diri. Pelantikan tersebut juga mengundang Ketua PPK dan Ketua PPS dari masing-masing wilayah yang mengikuti pelantikan PAW. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, dan sebagai saksi Anggota KPU Kota Semarang Agus Supriyono. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pakta integritas oleh anggota PPK dan PPS yang dilantik. Ahmad Zaini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah awal bagi PPK dan PPS yang baru dilantik dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada 2024. Zaini juga berpesan agar selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja untuk suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024. "Pertama, kami KPU Kota Semarang mengucapkan selamat bekerja kepada anggota PPK PPS yang telah dilantik, dan kedua semangat untuk menjalankan tugas-tugasnya, saya berpesan untuk selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada di tingkatannya masing-masing," jelas Zaini. (ana/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Sebagai langkah antisipasi merebaknya informasi hoaks menjelang Pilkada Serentak 2024 di Kota Semarang, Diskominfo menggandeng KPU Kota Semarang sebagai salah satu lembaga yang akan terlibat sebagai tim ahli untuk memverifikasi kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, Kamis (8/8). "Ini langkah awal kami, karena menjelang pilkada, maka yang kami undang sebagian pihak terkait dulu yang mungkin akan paling terdampak," kata Dian Aryanto, Kabid Pengelolaan Informasi Diskominfo Semarang ketika membuka rapat koordinasi di kantor Balaikota Semarang. Nantinya, tim ahli tersebut akan berisi lembaga-lembaga terkait yang tertuang dalam SK Wali Kota Semarang tentang pembentukan satuan tugas jejaring pengawasan fungsi anti hoaks kota semarang (Jaga Fakta). "Bapak/ibu kami undang sebagai pihak ahli yang akan kami tanya dan koordinasikan apabila ada isu hoaks yang beredar. ini akan lebih valid, misalnya tentang pilkada kami koordinasikan dengan KPU, kamtibmas dengan Polrestabes," papar Dian. Dian menjelaskan, langkah tersebut merupakan upaya percepatan yang dilakukan oleh Diskominfo mengenai pengelolaan berita hoaks khususnya di Kota Semarang. "Menang tidak semua info hoaks terupdate ke Kominfo RI, karena prosesnya kami harus mengajukan counter hoaks yang kita buat ke pusat, sementara arus informasi dan antrian ini banyak sekali, belum lagi Kominfo kan harus memverifikasi klarifikasi dari kami. Jadi ini langkah percepatan," sambung Dian. Jaga Fakta, lanjut Dian sudah mendapatkan lampu hijau untuk diluncurkan. Mengingat SOP sistem deteksi berita hoaks yang dibuat sudah melalui koordinasi dan persetujuan dari Kominfo RI. "Setelah melakukan konsultasi di Kota Semarang, kami diperbolehkan melakukan penanganan anti hoaks sendiri," sambungnya. Menanggapi hal itu, Anggota KPU Kota Semarang, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Supriyono menjelaskan, wadah tersebut dapat menjadi jembatan bagi KPU untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak benar atau hoaks. Agus menambahkan pada momen pemilu atau pilkada selalu ada oknum dengan niat tidak baik untuk menciptakan opini publik yang buruk, salah satunya memancing respon warga dengan judul berita yang provokatif. "Sering kali kita melihat banyak judul yang memicu kita untuk mengklik, tetapi setelah dibaca ternyata judul sama isinya beda. Kalau terlanjur di share kan efeknya tidak baik," kata Agus. Untuk menambah akurasi upaya counter hoaks, Dian mengatakan Diskominfo Kota Semarang juga akan melibatkan jurnalis Forwakot untuk mengantisipasi oknum media massa yang membuat langkah-langkah negatif seperti yang diutarakan Agus. "Tim media akan kami libatkan untuk ikut mengawal dan melakukan fungsi gate keeping karena memang ada oknum yang untuk meningkatkan pemberitaan, pakai judul yang provokatif, padahal isinya tidak, maka kami libatkan," ujar Dian.  Selain KPU, rapat koordinasi itu juga mengundang BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Polrestabes, KI Jateng, dan Bawaslu Kota Semarang. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)