Berita Terkini

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kota Semarang melakukan rapat untuk membahas tingkat kerawanan Pilkada 2024, Selasa (30/7). Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekretaris KPU Kota Semarang, Tobirin tersebut membahas beberapa isu kerawanan pilkada, diantaranya netralitas ASN, politik uang, dan penyalahgunaan wewenang. Mengenai tahapan Pilkada 2024 di Kota Semarang, Tobirin menjelaskan bahwa KPU Kota Semarang telah melakukan tahapan-tahapan persiapan, antara lain perencanaan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan badan adhoc. Pada kegiatan yang digelar oleh Kesbangpol tersebut, Bawaslu Kota Semarang yang turut hadir menjelaskan mitigasi kerawanan Pilkada 2024 di Kota Semarang yaitu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara, otoritas penyelenggara pemilu, netralitas ASN, hak memilih dan kampanye pemilihan. (if/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada Sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat untuk Pilkada 2024, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Divisi Sosparmas & SDM, Novi Maria Ulfah mengajak anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang dan anggota keluarganya untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Selasa (30/7). KPU Kota Semarang telah menetapkan sebanyak 2.354 TPS reguler di Kota Semarang, karena tiap TPS membutuhkan 7 orang KPPS, Maka dibutuhkan lebih dari 16 ribu orang untuk bertugas di masing-masing TPS. "Untuk Pilkada 2024, TPS reguler di Kota Semarang itu jumlahnya 2.354, nah tiap TPS itu ada 7 orang KPPS, jadi di pilkada ini sangat terbuka peluang buat ibu-ibu," kata Novi. Novi juga menjelaskan, karena syarat minimal umur untuk menjadi KPPS adalah 17 tahun, ia juga mempersilahkan apabila ada anak atau anggota keluarga anggota GOW yang ingin berpartisipasi aktif dalam Pilkada 2024. "KPU Kota Semarang butuh 16 ribu lebih anggota KPPS jadi silahkan ikut daftar. peluangnya sangat terbuka untuk anak, suami, dan anggota keluarga ibu-ibu semua, karena umurnya 17 sampai 55 tahun. Jadi monggo kapan lagi berpartisipasi di pilkada di mana kita tidak hanya jadi pemilih," sambung Novi. Mengenai syarat pendaftaran KPPS, Novi menjelaskan bahwa dokumen yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dengan pendaftaran anggota pantarlih, PPS, ataupun PPK. "Minimal 17 tahun, pendidikan SMA, kemudian ada surat pendaftaran, surat pernyataan tidak jadi pengurus atau anggota parpol, ada surat kesehatan jasmani dan rohani," papar Novi. KPU Kota Semarang sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot Semarang mengenai keringanan biaya pengurusan surat sehat di puskesmas negeri. Meski demikian potongan pengurusan surat kesehatan dan cek gula/tensi tidak bisa 100 persen gratis. "Kita sudah matur ke dinkes agar ada keringanan biaya, tidak bisa dicover 100 persen karena ada alat kesehatan yang tidak bisa dicover. Nanti yang dicek kadar gula darah dan tensi darah, bisa dari klinik puskesmas, baik negeri atau swasta," kata Novi melanjutkan. Terkait partisipasi pemilih, Novi mengatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan tugas seluruh warga Kota Semarang. Oleh sebab itu ia meminta anggota GOW untuk mengajak anggota keluarga masing-masing agar menggunakan hak pilihnya di 27 November 2024 mendatang. "Nah ini PR kita bersama, jadi nanti mohon ibu-ibu, jika ada anak atau anggota keluarga yang bekerja di luar daerah dihimbau untuk pulang dulu, karena pilkada nanti kan di hari libur dan diliburkan, jadi mohon sempatkan pulang jangan sampai nggak nyoblos nggih bu nggih," ujar dia. Selain menghadirkan KPU Kota Semarang, kegiatan yang berlangsung di Lantai 3 Gedung PKK Kota Semarang tersebut, GOW juga mengundang Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dyah Ratna Harimurti yang akrab disapa Detty. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Pada kegiatan sosialsiasi Pilkada 2024 yang digelar oleh Persekutuan Gereja-gereja Kristen Kota Semarang (PGKS), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Divisi Sosparmas & SDM, Novi Maria Ulfah harapkan partisipasi masyarakat Kota Semarang di atas 75 persen, Senin (29/7). "KPU berharap di Pilkada Tahun 2024 partisipasi bisa meningkat di atas 80 persen," kata Novi. Pada kegiatan yang berlangsung di GKI Gereformeerd Semarang tersebut, Novi juga berharap kualitas partisipasi masyarakat juga mengalami peningkatan. Peningkatan kualitas ini ditandai dengan semakin berkurangnya surat suara tidak sah. "Dengan berkurangnya surat suara tidak sah berarti pengetahuan pemilih mengenai tata cara pemberian suara sudah baik," sambung Novi. Novi juga mengajak peserta sosialisasi untuk berperan aktif dalam Pilkada Tahun 2024 baik sebagai penyelenggara di tingkat KPPS maupun menjadi pemantau pemilu.  Ajakan ini disambut baik oleh peserta ditandai dengan beberapa pertanyaan mengenai tata cara pendaftaran KPPS maupun pemantau pemilu di sesi tanya jawab. Di akhir pertemuan, Novi kembali mengajak untuk mensukseskan Pilkada Tahun 2024 dan juga mencermati proses pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang dilaksanakan.  Sementara itu, Ketua PGKS sebagai narasumber pertama mengajak anggota PGKS yang hadir untuk bisa meneruskan apa yang disampaikan dalam sosialisasi ini kepada jemaat di gereja masing-masing. (e1. Foto: if/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Ahmad Zaini meminta PPK se-Kota Semarang untuk memonitor pembagian honor pantarlih untuk memastikan tidak ada hak para pantarlih yang dipotong, Senin (29/7). Hal tersebut dikatakannya saat membuka dan memberi arahan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Keuangan Periode Bulan Agustus 2024. Zaini menjelaskan, KPU Kota Semarang sudah mentransfer honor pantarlih ke rekening operasional PPS. Pada proses pendistribusian tersebut, ia meminta PPK se-Kota Semarang untuk memastikan bahwa arahan KPU Kota Semarang bisa disampaikan dengan baik kepada PPS di masing-masing wilayah. "Honor Pantarlih sudah ditransfer ke rekening operasional PPS. Untuk itu perlu disampaikan kepada PPS bahwa distribusi kepada pantarlih jangan sampai ada potongan sepeser pun. PPK diminta turut memonitor pendistribusian honor pantarlih supaya tersampaikan dengan baik dan tanpa potongan," papar Zaini. Ketua KPU Kota Semarang juga menyampaikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan Adhoc Pilkada 2024 harus rapi dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, serta disampaikan ke KPU paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kota Semarang didampingi Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyampaikan RAB dan output SPJ PPK dan PPS bulan Agustus. Dalam arahannya Sekretaris KPU Kota Semarang menyampaikan bahwa lapkin pantarlih sudah lengkap, ke depannya Sekretaris KPU menegaskan bahwa untuk lapkin dan SPJ KPPS untuk dapat diselesaikan dan diserahkan ke KPU sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. (ayu/ed. Foto: awh/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Dalam studi komparatif forum komunikasi pimpinan daerah yang dilakukan oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, menyebutkan bahwa kerukunan warga Kota Semarang menjadi acuan bagi dirinya dalam menyusun program Pemerintah Daerah Sijunjung, Senin (29/7). Hal tersebut dikatakannya saat dirinya dan jajaran forkopimda Sijunjung mengunjungi Balaikota Semarang dan kantor Brin Semarang. "Memang kerukunan antar umat dan sesama warga di Kota Semarang ini menjadi rujukan kami, agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung," kata Benny. Sebelumnya, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Semarang, Muhammad Khadik, yang mewakili Wali Kota Semarang menjelaskan bahwa pertemuan antara Bupati Sijunjung dengan Pemkot Semarang merupakan sarana sharing program pemerintah daerah. Pada kesempatan tersebut, Khadik menyoroti tingkat kerawanan Kota Semarang pada Pemilu 2024 lalu yang sempat dikhawatirkan dapat mengganggu kerukunan warga Kota semarang. Namun, karena kerjasama yang baik antara pemkot, forkopimda dan KPU Kota Semarang, hal tersebut tidak terbukti. Justru Khadik menyebutkan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. "Dulu konon katanya karena kerawanan tinggi Kota Semarang sempat dikhawatrikan, tetapi karena jajaran forkopimda, warga masyarakat dan tokoh masyarakat dan juga KPU yang saat ini hadir juga, alhamdulillah pipres dan pileg bisa berjalan aman, lancar," tutur Khadik. "Berdasarkan data kami juga kerukunan umat beragama dari tahun ke tahun semakin meningkat, kestabilan ini sangat mendukung proses pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang. Pada pertemuan pimpinan dan lembaga daerah yang berlangsung di Sitroom Lantai 2 kompleks Balaikota Semarangg tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini dan Sekretaris KPU Kota Semarang, Tobirin. Kepada perwakilan KPU Kabupaten Sijunjung, Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini menyebutkan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di Kota Semarang berjalan lancar. Pada Pilkada 2024, Zaini melanjutkan, proses coklit berjalan baik tanpa kendala yang berarti. (rap/ed. Foto: rap/KPU Kota Semarang)

Semarang, kota-semarang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk menyinkonkan daftar pemilih, dengan hasil coklit yang baru saja dituntaskan oleh pantarlih se-Kota Semarang, Sabtu (27/7). Selama dua hari (26 dan 27 Juli 2024) KPU mengundang anggota PPK Divisi Mutarlih se-Kota Semarang dan perwakilan Dispendukcapil Kota Semarang untuk memastikan hasil coklit sudah sinkron dan tidak ada kegandaan data pemilih. "Kegiatan pada hari ini untuk menyinkronkan data pemilih hasil dari coklit yang telah dilaksanakan oleh pantarlih, apabila ada data ganda, ataupun pemilih baru, RT/RW 0 harus segera dieksekusi, mumpung ada pihak Dispendukcapil Kota Semarang," kata Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini saat membuka acara rakor. Zaini mengatakan, dalam proses sinkronisasi itu, PPK harus mengecek kebenaran data hasil masukan dari beberapa pihak, terutama dari Bawaslu, agar dalam proses penyusunan daftar pemilih menjadi lebih akurat dan transparan. "Dalam proses memutakhirkan data sumber masukan bisa dari manapun, baik masyarakat ataupun Bawaslu. Maka dalam setiap kegiatan, PPK dan PPS bisa melibatkan pihak luar, seperti panwascam ataupun panwaskel, agar ada transparansi dalam penyusunan daftar pemilih," kata Zaini. (rhd/ed. Foto: dok KPU Kota Semarang)